Dakwah Jateng-, Semarang Ahad, (15/09/2019)  puluhan tokoh masyarakat,  Ulama dan advokat menghadiri kegiatan Islamic Lawyer Forum Semarang edisi ke Empat dengan mengangkat tema diskusi “ Demokrasi dan Korporasi “

Hadir sebagai pembicara Prof. Dr. Suteki, SH., M. Hum selaku Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Drs. M Yulianto M.Si. Sebagai Pakar Politik FISIP UNDIP), Ahmad Khozinudin, S.H. Sebagai Ketua LBH Pelita Umat Wahyudi al Maroki (Direktur Pamong Institute), KH Nasrudin (Pengasuh Ma’had Al Mabda’ Al Islamiy)

Pada acara ini ditegaskan, tidak adanya perubahan rezim ekonomi di Indonesia, tetapi sekaligus ada perubahan dalam rezim politiknya (dengan munculnya sistem demokrasi), merupakan keberhasilan besar kapitalisme di Indonesia.

Di Indonesia , sejak zaman orde baru sampai sekarang sama sekali tidak ada perubahan dalam rezim ekonomi. Semuanya adalah orang-orang ekonom liberal dari Mafia Berkeley. Semuanya mengandalkan swasta dan utang sebagai solusi ekonomi. Semuanya satu mazhab. Murid dan guru. Semuanya mengundang korporasi internasional untuk mencengkeram ekonomi Indonesia.

Dengan demokrasi semua penguasa tak lagi menjadi sekutu kapitalisme. Tapi bahkan implementator kapitalisme. Karena dengan demokrasi maka korporasi leluasa mensponsori pihak-pihak yang pro mereka memegang kendali legislatif. Dan selanjutnya pihak eksekutif dipilih dengan kriteria program pro rezim ekonomi liberal pro korporasi/kapitalis, serta untuk menjalani program-program itu.

Belum lagi penyelenggaraan pemilu yang menggunakan dana-dana lembaga internasional pro kapitalis. Program pemulihan, kandidat, serta program pemerintah terpilih, juga partai-partai politik, semua pinjam bank atau lembaga keuangan internasional. Dan ujungnya rakyatlah yang harus menanggung dengan banyaknya pungutan pemerintah.



Terkait hal di atas, para pembicara mengulas sisi hubungan demokrasi dan korporasi dengan berbagai sudut pandang.

KH. Nasruddin, pengasuh sebuah ponpes di Semarang, menceritakan nasehat bijak Saad bin Amr Al Jumahi kepada Khalifah Umar bin Khaththab, "Jika Anda mengurus umat, takutlah Allah. Jika Anda melaksanakan urusan Allah, jangan takut umat." Hanya saja di zaman sekarang hal itu sulit dilaksanakan. Karena sistem sekuler dan dikuasai oleh korporasi dengan kapitalisme nya. Beda dengan sistem Islam, atau sistem khilafah. Yang berbasis ketaqwaan. Orang seperti Saad bin Amr bisa berbuat.

Prof. Suteki, MHum, menyampaikan, idealisme demokrasi pada dasarnya seperti kata Presiden Abraham Lincoln, "From the people, by the people, for the people". Kemudian dari prinsip itu dipakai mengejar berbagai kebebasan.

Hanya saja, semua itu tidak gratis. Pelakunya, yaitu partai-partai politik, mengandalkan dana dari korporasi. Sehingga korporasi begitu berkuasa.

Ahmad Khozinuddin, SH, menekankan bahwa korporasi adalah pemegang saham mayoritas dalam demokrasi. Sedangkan rakyat pemegang saham minoritas. Itupun rakyat dalam kendali korporasi dengan medianya. Sudah begitu, namanya tetaplah "kedaulatan di tangan rakyat".

Bukti kekuasaan korporasi adalah kasus Freeport. Di mana Freeport tidak membagi dividen saat jumlah saham pemerintah dinaikkan, sementara pemerintah berkewajiban membelikan smelter.

Pembicara keempat, seorang dosen politik, M. Yulianto, menegaskan hambatan umat Islam untuk bebas dari sistem yang dikuasai korporasi kadang datang dari umat Islam sendiri. Karenanya kesatuan umat sangat dibutuhkan. Dan harus tahan banting sebagaimana Partai Refah di Turki dulu.

Pembicara terakhir, Wahyudi Al Maroky dari Pamong Institut, menegaskan kata-kata presiden AS pasca Lincoln, yaitu Rutherford B. Hayes, bahwa demokrasi "Rom company, by company, for company" yang di Indonesia memang terasa serba maunya kompeni (mengingat pemaksaan yang ada).

Perubahan untuk bebas dari korporasi tak mesti harus dari dalam. Dengan sistem sekuler yang menjadikan korporasi begitu berkuasa dan tak peduli halal haram, umat Islam harus membuat langkah baru.

"Tak harus masuk lapangan untuk ikut pertandingan bola antar klub. Bikin saja pengajian. Tak mesti orang memilih menonton bola."

Pada akhirnya umat Islam harus berjuang untuk bebas dari sistem kedaulatan korporasi ini. Yaitu dengan menegakkan syariat Islam secara kaaffah. Kejelasan aturan seperti riba tak bisa diutak-atik korporasi, parpol, maupun parlemen, sebanyak apapun orangnya. Umat akan terjaga dengan syariat.[]HM/AA







Semarang, Selasa, 10/09/2019 Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 Divisi Pemuda dan Mahasiswa Jawa Tengah serta Ulama dan Advokat LBH Pelita Umat Semarang mendatangi DPRD Jawa Tengah dalam rangka Audiensi dan pembelaan mahasiswa Kendari Hikma Sanggala yang telah diberikan surat Drop Out ( DO ) dari kampusnya.

Rombongan yang dipimpin oleh Irsyad Fadholi kemudian diterima dengan baik oleh perwakilan DPRD Jawa Tengah Komisi A dari Fraksi Gerindra, Bapak Sriyanto Saputro dan juga dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bapak Agung Budi Margono.



Di forum audiensi tersebut Irsyad menyampaikan bahwa kedatangan rombongan dengan maksud untuk Solidaritas terhadap Hikma Sanggala dan agar kejadian semacam ini tidak terjadi di lingkungan Jawa Tengah dimana dengan fitnah dan tudingan tergabung dalam aliran sesat serta organisasi radikal kemudian rektor melakukan DO terhadap mahasiswanya.

Hendro perwakilan dari LBH Pelita Umat Semarang menyampaikan Hikma Sanggala adalah mahasiswa berprestasi dan bahkan pernah mendapatkan Piagam Sertipikat Penghargaan Sebagai Mahasiswa Dengan IPK Terbaik se-fakultas. Dan saat ini sedang menyusun skripsi tetapi kemudian malah mendapat surat Keputusan Rektor IAIN Kendari Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari.

"Bagaimana hal ini bisa diterima jika hanya dari asumsi dan dugaan kemudian mahasiswa itu mendapat sanksi. Kecuali apa yang disampaikan oleh rektor itu ketetapan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan ikut aliran sesat berdasarkan keputusan oleh MUI misalnya ya. Kita bisa terima kalau semacam itu. Tapi ini tidak ada landasan apa-apa dan kami ingin menegaskan bahwa yang dimagsud dengan berafiliasi aliran sesat itu seperti apa? Tidak boleh dengan hanya asumsi semacam ini kemudian mahasiswa di DO termasuk ya hari ini kita sering didengungkan istilah radikalisme nah saudara hikma sanggala ini juga korban dari istilah ini." Ungkapnya.

Tuduhan sesat dan terafiliasi radikal itu harus dibuktikan oleh rektor IAIN Kendari jadi bukan hanya asumsi asumsi saja. Dan apabila rektor IAIN Kendari tidak dapat membuktikan tuduhan dan fitnahnya, maka kami memandang rektor tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 310 Jo. 311 KUHP." Tambah Hendro.

Bapak Sriyanto dan Bapak Agung Budi Margono  mengapresiasi sikap pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam PA 212 Bidang Kepemudaan dan Kemahasiswaan. Mereka juga berkomitmen akan meneruskan aspirasi yang telah disampaikan ke DPRD Jawa Tengah ke tingkat Nasional, kemudian acara diakhiri dengan Penyerahan pernyataan sikap oleh Koordinator PA 212 Bidang Kepemudaan dan Kemahasiswaan Wilayah Jawa Tengah dan berfoto bersama.



Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau drop out (DO) terhadap Hikma Sanggala sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari diduga sudah lama direncanakan.
Hal tersebut diungkapkan Kuasa Hukum Hikma Sanggala dari LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, saat memberikan tanggapannya terhadap press release yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Kendari, Faizah Binti Awad, tentang pemberhentian Hikma Sanggala sebagai mahasiswa IAIN Kendari, Senin (9/9/2019).
Menurutnya, berkaitan dengan press release IAIN tersebut, pihaknya selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/LBH/PU/SULTRA/VIII/2019, perlu untuk memberikan jawaban dan tanggapannya.
Dimana, kata dia, patut diduga bahwa kliennya sudah dibidik sejak lama dikarenakan Hikma Sanggala aktif melakukan dakwah di kampus, hal mana dapat dilihat dari Bab V pasal 15 pada panduan umum IAIN yang terkait aliran sesat, radikalisme dan ormas terlarang yang baru ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2019 lalu. Rektor IAIN Kendari menetapkan Peraturan Revisi yaitu Peraturan Rektor IAIN Kendari Nomor: 0169.1 Tahun 2019 Tentang Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari.
Ia mengakui, bahwa memang kliennya pernah mendapatkan skorsing satu semester pada tahun 2017 lalu, tetapi bukan dikarenakan melakukan provokasi dan tindakan mencemarkan nama baik IAIN Kendari. Sehingga, pihaknya menilai press realease yang menyebut bahwa skorsing yang diterima Hikma Sanggala karena mencemarkan nama baik kampus adalah bentuk kebohongan nyata.
Hal ini berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Senat tertanggal 3 Oktober 2017 lalu, dengan agenda acara pada pokoknya bahwa Hikma Sanggala diberikan sanksi dikarenakan terlibat aktivitas ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Kami mempertanyakan apabila memang klien kami berafiliasi atau mengikuti kajian di HTI apakah itu bentuk kesalahan, kejahatan atau pelanggaran. Padahal, tidak ada satupun keputusan pemerintah, putusan pengadilan, dan norma peraturan perundang-undangan lainnya yang menyatakan organisasi dakwah HTI sebagai ormas terlarang,” katanya.
Tetapi, tambah dia, organisasi dakwah HTI hanyalah dicabut status Badan Hukum Perkumpulannya (BHP) saja, dan HTI adalah organisasi dakwah yang menyampaikan risalah langit yaitu Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW disampaikan secara damai dan tanpa kekerasan.
Tidak seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki dasar hukum sebagai organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran PKI dan diperkuat dengan TAP MPR Nomor V/MPRS/1973.
“Organisasi  yang nyata dan memiliki dasar hukum sebagai organisasi terlarang di Indonesia hanya satu yaitu PKI. Maka, berdasarkan keterangan klien kami dan bukit-bukti yang ada, klien kami bukan pengurus, anggota atau simpatisan PKI,” tambahnya.
Selain itu, Ia juga mempertanyakan tafsir pancasila siapa yang dimaksud yang menyebut bahwa kliennya menyebarkan paham yang bertentangan dengan pancasila. Karena jangan sampai pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi untuk memukul pihak-pihak yang tidak disukai rektor dan/atau dijadikan alat legitimasi untuk memberikan sanksi sedang hingga menerapkan sanksi DO terhadap mahasiswanya.
“Di dalam press release itu juga yang menyatakan bahwa Hikma Sanggala tidak sepenuhnya berprestasi. Maka pertanyaannya, atas dasar apa pernyataan rektor tersebut keluar. Karena nyatanya berdasarkan berkas-berkas bahwa klien kami adalah mahasiswa berprestasi dengan nilai IP 3.60, 3.91, 3.74, 3.74, 3.70, 3.67, 3.67, 3.68 dan bahkan pernah mendapatkan piagam sertifikat penghargaan sebagai mahasiswa dengan IPK terbaik se-fakultas,” jelasnya.
Bahkan nilai KKN Hikma Sanggala pun mendapatkan predikat A. Sehingga, perlu juga dipertanyakan terkait akun yang diduga akun resmi IAIN Kendari yang beberapa hari lalu mengeluarkan pernyataan bahwa Hikma Sanggala menolak program penyuluhan saat KKN, sementara nilai KKN Hikma Sanggala adalah nilai A.
loading...
Powered by Blogger.