Organisasi teroris sparatis OPM, telah lama memantang pemerintahan Indonesia, merongrong NKRI, terbuka melakukan gerakan spartisme. Tapi apa tindakan negara ? Jangankan menumpas, melabeli teroris atau separatis saja tidak berani.
Rezim berkelindan dibalik istilah-istilah yang membisingkan, KKB kemudian bertransformasi menjadi KKSB. Beda, jika gerakan fisik bersenjata dilakukan oleh umat Islam, langsung digelari Teroris.

Menhan, juga hanya bisa berbusa akan menempeleng yang mengatakan 'kafir', tapi tak mampu meredam gerakan teroris sparatis OPM. Ini menteri pertahanan apa ? Pertahanan dari kata kafir ? Atau pertahanan untuk menjaga kedaulatan dari rongrongan sparatis teroris OPM ?
Tiga prajurit TNI kembali gugur dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua, Kamis (7/3/2019). Ini sudah korban yang kesekian kalinya. Dimana tanggung jawab negara yang tidak becus menjaga kedaulatan negara ? Meski tentara siap berperang dan mati demi membela negara, tetapi perang konyol jika negara tidak serius memberantas teroris OPM. Memangnya OPM itu sebesar apa? Jangan meremehkan nyawa prajurit, kebijakan tegas pada OPM yang harus diambil. Bukan kirim dan setor nyawa prajurit TNI berulang kali, tewas karena kecerobohan pengambil kebijakan.
Kondisi situasi dalam negeri belum sepenuhnya dijaga, nyawa tentara jadi korban kebijakan ambivalen. Namun rezim Jokowi pada Senin (11/3/2019), berbusa-busa mengabarkan telah membebaskan Siti Aisyah.
Klaimnya, Aisyah bebas dari dakwaan setelah pemerintah RI atas perintah Jokowi melobi Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas.
Tidak cukup sampai disitu hoax yang diproduksi, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM Cahyo Rahadian Muzhar juga menyebut upaya lobi pembebasan Siti Aisyah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi setelah menggelar koordinasi bersama Menkum HAM, Menlu, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Menkum HAM, atas perintah Jokowi, lantas langsung melobi Jaksa Agung Malaysia.
Dilain pihak, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Menurut dia, pembebasan Siti sudah sesuai aturan hukum.
"Saya tidak punya informasi. Keputusan ini dibuat oleh pengadilan. Dia (Siti) sempat diadili dan kemudian tuntutannya dicabut. Jadi itu proses yang sesuai aturan hukum. Saya tidak tahu detilnya, tetapi jaksa penuntut umum bisa mencabut tuntutan tidak secara keseluruhan," kata Mahathir dalam jumpa pers di Parlemen Malaysia, seperti dilansir The Straits Times, Selasa (12/3).
Artinya, tidak ada peran apalagi lobi-lobi Pemerintah RI atas pembebasan Siti Aisyah. Dia, bebas murni karena proses justicia di pengadilan yang tidak menemukan bukti kesalahannya.
Namun, karena rezim minim prestasi, rezim sedang haus akan Legacy keberhasilan Pemerintah, maka proses hukum biasa ini disiarkan dan diklaim sebagai 'ikhtiar maksimal rezim Jokowi' dengan mengumbar aksara lobi sana sini.
Rezim Jokowi ini terlalu banyak membual, minim prestasi tapi minta dipilih kembali. Karena itu, segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia, wajib bersatu padu, pada tanggal 17 April 2019 untuk bersama sama memastikan memotong kekuasaan rezim pembohong, penuh dusta dan khianat. [].

Oleh : Nasrudin Joha
Aktivis Media Sosial  

ahmad-khozinudin-1

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat, Ahmad Khozinudin, SH. menyatakan bahwa era rezim Joko Widodo terbukti banyak kebohongan.

"Memang eranya pak Jokowi itu era-eranya banyaknya kebohongan, kedustaan, dan pengkhianatan", Tegasnya.

Ia melanjutkan tentang kebohongan yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, "Bohong tentang pembakaran lahan hutan, bohong tentang data-data impor, bohong tentang konflik agraria"

Khozinuddin juga menyinggung tentang peristiwa ibu-ibu yang menangis meminta lahannya dilewati proyek pembangunan jalan tol di Lampung agar diganti untung. Namun faktanya pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mengganti untung tidak terbukti.

Selain banyak kebohongan, hukum era Jokowi dinilainya represif anti Islam dan Ulama.

"Terlihat dengan kasus-kasus yang menimpa yang banyak dialami oleh ulama-ulama kita, ada habibana Habib Rizieq Shihab, ada Gus Nur, ada Ust Alfian Tandjung, dan lain sebagainya, khusus Gus Nur kasusnya kami tangani sendiri dan memang kasusnya terlalu dipaksakan. Dan ini terjadi di eranya Pak Jokowi", Ungkap Khozinuddin.

Bahkan ia berpesan agar tidak memilih seorang pembohong pada tanggal 17 April 2019 nanti.

"Saya berpesan di tanggal 17 April nanti jangan pilih rezim pembohong, jangan pilih rezim pengkhianat diberi kesempatan memimpin lagi, akhiri seluruh dusta dan pengkhianatan ini di tanggal 17 April!", Pungkasnya.

sumber : IJM 

images%2B%252835%2529

(Spirit Matrialisme, Dialektika, Logika, Hugo Chaves dan Moduro di Venezuela Yang Bangkrut)

Oleh: Natalius Pigai - Kritikus dan Aktivis Kemanusiaan

Tulisa ilmiah popular ini tidak bermaksud menyerang pribadi Joko Widodo, apalagi terkait atau dikaitkan dengan berita misteri tentang ideologi politik orang tuanya di masa lalu. Tulisan ini justru membuka cakrawala berfikir dan landasan berfikir kebijkakan populisme Joko Widodo dikaitkan dengan ideologi politik sosialisme. Karena itu berharap ada diskursus.
  
Jokowi Panik!. Mungkin itulah kalimat yang tepat disematkan kepada Joko Widodo, Calon Presiden Nomor Urut 01. Rasa kepanikan terlihat dari adanya berbagai janji-janji yang bersifat populis dengan tujuan untuk meningkatkan elektoral. Meskipun pada akhirnya hanyalah janji utopia.
 
Salah satu janji baru Presiden RI Joko Widodo yang menimbulkan kontroversi adalah kartu prakerja untuk masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Sangat kontroversialnya pada janji Jokowi bahwa pemegang kartu tersebut akan menerima gaji selama belum mendapat pekerjaan sebagaimana diucapkan Joko Widodo  pekan lalu saat ngopi bareng milenial di Kopi Haji Anto 2 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3/2019). "Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti," kata Jokowi yang juga merupakan calon Presiden2019.

Kebijakan populis dengan orientasi memulung elektabilitas bukan hal baru. Presiden beraliran sosialis Hugo Chaves dan dilanjutkan oleh Nicolaus Moduro di Venezuela juga melakukan kebijakan-kebjikan populis menjelang pemilihan Presiden. Kebijakan pemerintah Chavez yang mematok harga kebutuhan pokok, tepung, minyak goreng, sampai keperluan mandi, demi meringankan beban penduduk miskin. Pembangunan infrastruktur dengan menghabiskan sebagian besar anggaran Negara.

Dampaknya Negara Venezuela terjungkal bebas dalam jurang krisis, reseki ekonomi dan krisis politik.  Karena itu tawaran-tawaran program populis lebih cenderung disebabkan karena pemimpin cenderung ambisius dan kehilangan kepercayaan publik. Akibatnya hampir 2 juta jiwa mengungsi mencari kehidupan yang lebih baik di Negara lain seperti Kolombia, Ekuador dan Peru. Mata uang Bolivar tidak lagi berharga setelah US$ 1 setara dengan 248 ribu bolivar. Kejatuhannya telah memicu inflasi yang dapat menyentuh sejuta persen pada akhir 2018. Harga 1 kg daging setara dengan 9,5 juta bolivar dan sebungkus tisu toilet harus dibayar 2,6 juta bolivar. Venezuela terancam Negara gagal.

Itulah akibat praktik sistem politik sosialisme yang salah oleh Hugo Chaves dan Nikolaus Moduro, telah mengakibatkan anggaran Negara dalam keadaan tidak sehat karena pendapatan nasional hanya mengandalkan dari sumber utama minyak. Tahun 2014 Venezuela sudah terancam bangkrut karena tidak mampu memenuhi semua kebutuhan ketika harga minyak jatuh di pasaran.   

Apa yang dipertontonkan oleh Joko Widodo adalah cenderung mengambil kebijakan tanpa konsepsi akademik dan melihat landasan konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945. Jokowi sebagai Petahana seharusnya yakinkan rakyat Indonesia terkait implementasi janji-janji yang pernah diucapkan 2014, tidak semestinya mengambil kebijakan inkonsitusional, ketika melihat arus migrasi suara dari Joko Widodo ke Prabowo secara masif. Barangkali Joko Widodo tidak boleh hanya mendengarkan masukan dari para anggota Kabinet tanpa nalar, pembantu Joko Widodo lebih cendrung bekerja mengikuti logika ketersediaan anggaran (planning flow money), tetapi logika konstitusi (Policy flow contitution) meraka abaikan. Harus diukur, apakah kebijakan populis sejalan dengan konstitusi dan sistem politik yang dianut oleh Negara Indonesia.

Dengan demikian, wajar jika saya katakan meskipun Indonesia bukan Negara sosialis tetapi kenyataannya pemerintah ini lebih cenderung mempraktekan sistem sosialisme melalui kebijakan dan program.  Dalam konteks ini ada benarnya ketika kebijkan populisme Joko Widodo rakyat terbawah dalam alam pikir dan nafsu  materialistis diukur dengan nilai uang, barang dan fisik, bahkan berwicara juga tentang materi, uang dan barang serta berlogika linier tentang materi, uang dan barang sehingga wajar jika kebijakan ini dapat diteropong melalui teori Hegel tentang materialisme, dialektika dan logika.

Joko Widodo jangan keliru bahwa apa yang ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 menyatakan Negara Menguasai artinya negara menguasai dalam konteks “otoritas regulasi dan kebijakan”. Bukan membuat program populisme yaitu negara mengambil sumber daya dan dibagikan kepada rakyat sebagaimana dipraktekan dalam berbagai kartu: Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja dengan bagi-bagi uang kepada para penganggur, Kartu Belanja, dll.

Filosofi Pasal 33 UUD 1945 adalah Otoritas Negara untuk mengatur pola hubungan hukum antara Manusia dan Air, Manusia dan Udara serta Manusia dan Tanah. Itulah inti dari jiwa Pasal 33, bukan sebagaimana membagi-bagi sumber daya Negara untuk meninabobokan rakyat ibarat “ bayi dalam buain”. Rakyat Indonesia akan terbuai dalam ketidakmpuan sehingga wajar jika kompentensi sumber daya manusia Indonesia akan makin terpuruk di level dunia. Setiap orang akan berpendidikan asal-asalan menyebabkan kompetensi pengetahuan (knowledge), kompetesi Ketrampailan (Skills) dan Kompetensi Mental dan Moral (attitude) akan terdegradasi ke titik terendah. Kita akan menyaksikan ketika indeks persaingan global (global competiveness index) terendah di antara negara-negara lain. 

Para Punggawa kuasa tentu harus menyadari bahwa tidak ada praktek sosialisme yang sukses di dunia ini tanpa fundamental ekonomi kuat termasuk memperkuat basis perekomian melalui produktifitas domestik baik sektor migas dan nonmigras, sektor jasa, industri dan agrikultur. Kesalahan fatal Venezuela adalah 95 persen pendapatan Negara hanya mengandalkan ekspor minyak, sedangkan sumber lain diabaikan. Indonesia juga sedang mengalami nasib yang sama seperti Venezuela ketika Joko widodo tidak mampu meningkatkan eksport non migas. Berbagai kegagalan Joko Widodo terkait janji menghentikan import menunjukkan ketidakmampuannya membawa Indonesia yang berdikari, mandiri dan berdaulat.

Kebijakan populisme bernafas sosialisme tidak mampu menghadapi arus kapitalisme dan liberalisme dibawah payung punggawa ekonomi dan politik dunia (WTO, IMF, WB bahkan PBB). Praktek sosialisme ujama di Tanzania baik Tanggayika dan Zansibar dibawah kepemimpinan Julius Nyerere seorang professor Pertaniaan dengan menggerakan nasionalisme petani di desa (ujama) dan pernah dikuti oleh pemerintah Suharto melalui transmigrasi dan PIR juga gagal, serta China dibawah pimpinan Mao Zedong akirnya juga menyebabkan rakyat Tiongkok menderita, mencari hidup dan makan di Negara tetangga di tahun 1960-an.

Itulah kegagalan praktek sosialisme yang sudah tidak kompetitif dan terkubur di abad ke 20. Sistem sosialisme telah membuat orang menjadi bodoh dan pemalas, apalagi ditengah arus liberilasi, globalisasi dan kompetisi dalam dunia tanpa batas (borderless nations) jika menyitir Kenichi Ohmae.

Pertanyaannya adalah mengapa Joko Widodo begitu gampang mengumbar janji meskipun menyadari bahwa janji itu hanya sebuah cita-cita utopia perubahan?. Sebagaimana 66 Janji Joko Widodo Presiden RI 2014-2019 yang pernah dengan mudah diucapkan, enak didengar, namun sulit diwujudkan. Seharusnya dalam masa kampanye ini Joko Widodo mesti meyakinkan kepada rakyat Indonesia seberapa jauh implementasi kinerja dan prestasi atas 66 janji tersebut.  Joko Widodo  malah menawarkan janji-janji baru yang bersifat populis bernafas sosialis yang utopis dan membawa Indonesia diambang kebangkrutan.
loading...
Powered by Blogger.