Freeport
Indonesian Resources Studies (IRESS) menolak keras rencana pemerintah menyelesaikan negosiasi kontrak tambang Freeport bulan ini dengan membayar sekitar US$ 3 miliar hingga US$ 4 miliar untuk divestasi 51% (tepatnya sekitar 41,64%, karena saat ini Indonesia telah memiliki 9,36%) saham Freeport McMorant. Jika hal tersebut terlaksana, maka Indonesia akan menjadi pecundang karena bersedia membayar sesuatu yang jauh di atas nilai wajar, sebab pada dasarnya sebagian besar aset yang dibayar tersebut adalah milik negara dan bangsa sendiri.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah menargetkan proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 41,64% bisa rampung bulan Juli 2018 ini. Pemerintah terlihat sangat confident dengan penyelesaian perundingan, oleh karenanya pemerintah hanya memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport selama 1 bulan (dari yang biasanya 6 bulan), yakni hingga 31 Juli 2018. Menteri ESDM Ignatius Jonan mengatakan bahwa “Kesepakatan semua sudah selesai, yaitu soal kepastian usaha dan management control. Akuisisi juga sudah sepakat selesai, tinggal legal documentation dan Inalum cari pinjaman,” kata Jonan seperti diberitakan oleh CNBC Indonesia, Kamis (28/6/2018).
IRESS menganggap nilai 41,64% saham yang dibayar untuk kewajiban divestasi sangat mahal, karena mestinya yang dijadikan rujukan perhitungan harga saham adalah periode Kontrak Karya (KK) tambang Freeport yang berakhir tahun 2021. Bukan periode KK hingga 2041 seperti yang diinginkan Freeport. Dengan masa berlaku KK yang tersisa hanya tinggal 3-4 tahun, maka nilai aset dan bisnis Freeport mestinya jauh lebih rendah dari US$ 3-4 miliar.
Tentu saja Freeport menginginkan nilai saham lebih tinggi, karena itu yang dijadikan acuan adalah periode KK hingga 2041. Padahal tidak ada ketentuan dalam KK yang mewajibkan Indonesia harus memperpanjang KK hingga 2041. Yang terjadi sebelumnya (pada awal 1990-an) adalah berbagai upaya dan rekayasa yang ditengarai telah dilakukan Freeport dan oknum pejabat untuk KK Baru yang seharusnya merupakan KK Perpanjangan. Implikasinya KK asli yang seharusnya berakhir pada 2021, kemudian di klaim oleh Freeport menjadi berakhir pada 2041.
Terlihat jelas Pemerintah saat itu bertindak untuk dan atas nama Freeport untuk membuat kebijakan dan mengubah aturan agar memuluskan KK Baru tersebut terbit. Dalam hal ini patut diduga telah terjadi persekongkolan jahat yang berpotensi pidana korupsi dan melanggar Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) Amerika. Tujuannya agar Freeport tetap bisa bercokol, serta menguasai dan mengeruk emas dan tembaga tambang Timika yang merugikan  negara.
Selain itu harga yang di sepakati jelas sangat mahal apalagi kemampuan APBN yang terbatas dan kondisi ekonomi rakyat yang terus menurun. Seharusnya pemerintah bisa dan harus meminta harga yang jauh lebih rendah, mengingat Freeport pun harus membayar sanksi akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Setidaknya dari informasi yang kami dapat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah mengeluarkan lebih dari 40 sanksi akibat kerusakan lingkungan, karena penambangan yang serampangan, melanggar aturan dan mengabaikan tata penambangan yang baik dan benar. BPK pun telah menghitung nilai sanksi kerusakan lingkungan tersebut, yang besarnya ratusan triliun Rp.
IRESS perlu menegaskan bahwa penerapan sanksi akibat kerusakan lingkungan bukanlah aspek yang harus dinegosiasikan oleh Pemerintahan Jokowi, sebab UU dan peraturan tentang lingkungan telah dan masih berlaku, dan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh Freeport telah nyata terjadi! Karena itu, yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai negara berdaulat adalah penegakan hukum dan penagihan pembayaran sanksi oleh Freeport. Perlu diingatkan bahwa KLHK dan BPK adalah lembaga-lembaga negara yang keberadaan dan rekomendasinya dijamin konstitusi dan tidak ada satu lembaga atau perorangan pun yang boleh membangkang atau bisa memperoleh pengecualian.
Masalah sanksi lingkungan ini pun telah pernah dituntut dan dipaksa untuk dipatuhi Freeport oleh Menko Ekonmi Rizal Ramli pada Era Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001). Saat itu, bahkan Freeport telah setuju untuk membayar kompensasi sekitar US$ 3-5 miliar. Namun karena terjadinya pergantian pemerintahan, pembayaran sanksi tersebut “belum” terlaksana hingga sekarang. Selain sanksi kerusakan lingkungan, Freeport pun telah melanggar aturan  penggunaan hutan dan untuk itu harus  pula membayar sanksi kepada pemerintah.
Dengan rujukan periode kontrak yang tinggal 3-4 tahun, maka IRESS yakin nilai 41,64% saham Freeport hanya berkisar US$ 1-1,5 miliar. Jika sanksi-sanksi hukum akibat kerusakan lingkungan yang nilainya sangat besar diperhitungkan, maka nilai yang harus dibayar negara untuk 41,46% saham divestasi Freeport diperkirakan hanya beberapa ratus juta US$ saja!
Oleh sebab itu, kami perlu mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak gegabah menyelesaikan negosiasi kontrak Freeport “at any cost”, demi mengejar target selesai dan berbagai kepentingan lain. Apalagi jika ada kepentingan perburuan rente atau sarat prilaku moral hazard! Harga saham Freeport harus ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kedaulatan negara, wewenang untuk membuat keputusan konstitusional, menghitung nilai wajar bebas KKN, dan menerapkan sanksi-sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Proses penetapan harga saham harus pula melibatkan lembaga penegakan hukum seperti KPK, guna mendapatkan proses yang transparan dan tidak manipulatif, serta bebas kongkalikong dalam rangka mencari rente rente ekonomi. Kami ingatkan agar pemerintah dan pejabat-pejabat yang terlibat negosiasi untuk tidak menggadaikan tambang milik negara dan mengorbankan kepentingan rakyat hanya demi meraih rente dan kelanggengan kekuasaan.
Kita sudah mendengar pernyataan Menteri ESDM Ignatius Jonan yang dalam setahun terakhir telah lebih dari 4 kali menyatakan negosiasi akan selesai bulan ini, bulan itu, dst. Nyatanya kesepakatan belum juga tercapai. Kita ingatkan Pemerintah RI yang dipimpin Presiden Jokowi untuk menggunakan otoritas yang dimiliki dan berupaya maksimal menyelesaikan negosiasi KK Freeport ini secara konstitusional, bebas KKN, bebas pencitraan dan bebas kepentingan politik pemilu. Jika penyelewengan masih terjadi, maka kesempatan untuk memulihkan kedaulatan negara dan martabat bangsa yang telah hilang selama setengah abad akan terlepas. Sehingga kita akan tetap menjadi negara pecundang, dan harus kembali menunggu puluhan tahun ke depan untuk bisa berdaulat di Tambang Timika…
Marwan Batubara
Direktur Eksekutif IRESS

dakwah
Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah –rahimahuLlâh- (w. 751 H), menguraikan bentuk jihad, mencakup jihad dengan hujjah (dakwah):
وَإِنَّمَا جعل طلب الْعلم من سَبِيل الله لَان بِهِ قوام الاسلام كَمَا ان قوامه بِالْجِهَادِ فقوام الدّين بِالْعلمِ وَالْجهَاد وَلِهَذَا كَانَ الْجِهَاد نَوْعَيْنِ جِهَاد بِالْيَدِ والسنان وَهَذَا المشارك فِيهِ كثير وَالثَّانِي الْجِهَاد بِالْحجَّةِ وَالْبَيَان وَهَذَا جِهَاد الْخَاصَّة من اتِّبَاع الرُّسُل وَهُوَ جِهَاد الائمة وَهُوَ افضل الجهادين لعظم منفعَته وَشدَّة مُؤْنَته وَكَثْرَة اعدائه
“Sesungguhnya Rasulullah –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam– menuntut ilmu bagian dari amal perbuatan di jalan Allah, karena dengannya tegak fondasi-fondasi Islam, sebagaimana ia tegak dengan jihad, maka Din ini tegak dengan ilmu dan jihad, dan oleh karena itu, jihad ada dua macam:
Pertama, Jihad dengan tangan dan tombang (senjata), ini yang diikuti oleh banyak orang (yakni pada umumnya awam dan ulama).
Kedua, Jihad dengan hujjah (argumentasi syar’i) dan penjelasan, ini merupakan jihad orang pilihan yang meniti jalan Rasulullah –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam-, ini adalah jihadnya para pemimpin umat (al-Imam), dan seutama-utamanya jihad, karena besar manfaatnya, banyak persiapan bekalnya dan banyak musuhnya.”[1]
Catatan Tambahan Irfan Abu Naveed:
Salah satu bentuk jihad ini yang secara sharih disebutkan dalam bahasa hadits adalah: mengoreksi penguasa yang zhalim. Mengoreksi penguasa yang lalai, salah dan keliru, termasuk perkara yang ma’lûm bagian dari agama ini. Aktivitas ini merupakan sikap politik yang agung diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dicontohkan secara praktis oleh Rasulullah –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam– dan para sahabatnya.
Salah satu hadits yang mendorong aktivitas mengoreksi penguasa, menasihati mereka, adalah hadits dari Tamim al-Dari r.a., bahwa Nabi Muhammad –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam– bersabda:
«الدِّينُ النَّصِيحَةُ»
“Agama itu adalah nasihat”
Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” Nabi –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam– bersabda:
«للهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، وَعَامَتِهِمْ»
Untuk Allah, kitab suci-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslim dan kaum Muslim pada umumnya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad. Lafal Muslim)[2]
Hadits yang mulia ini, mengisyaratkan pesan mendalam yang menekankan pentingnya menasihati penguasa. Karena dalam tinjauan ilmu balaghah, hadits ini mengandung bentuk penambahan lafal yang memiliki fungsi tertentu, dinamakan al-ithnâb[3]. Yakni dengan adanya penyebutan kata “لِأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ” (untuk pemimpin-pemimpin kaum Muslim) di depan kata “وَعَامَتِهِمْ” (kaum Muslim pada umumnya), dimana kata “kaum Muslim” adalah lafal yang cakupannya umum (lafzhah jâmi’ah), mencakup pemimpin dan manusia secara umum.[4]
Sedangkan “pemimpin kaum Muslim” merupakan kata khusus, termasuk bagian dari kaum Muslim pada umumnya. Namun dalam hadits ini, pemimpin disebutkan secara khusus sebelum kaum Muslim, ini yang dinamakan al-ithnâb dengan pola dzikr al-‘âm ba’da al-khâsh (penyebutan kata yang umum setelah kata yang khusus), dalam istilah lain yakni dzikr al-basth, sebagaimana penjelasan Ibn Abi al-Ishba’ al-Baghdadi (w. 654 H)[5] dan Ibn Hujjah al-Hamawi (w. 837 H)[6], dengan menjadikan hadits ini sebagai salah satu contohnya.
Faidah dari pola ini adalah untuk mencakup keumuman kata dan memberikan perhatian kepada kata yang khusus (لِإِفَادَةِ العُمُوْمِ وَالشُّمُوْلِ وَالعِنَايَةِ بِالخَاصِّ)[7] atau berfaidah melengkapi makna yang dimaksud setelah menyebutkan sesuatu yang harus disebutkan secara khusus (ليفيد تتميم المعنى بعد تخصيص من يجب تخصيصه بالذكر)[8]Artinya hadits ini pun mengandung penekanan: pentingnya menasihati penguasa atau pemimpin kaum Muslim, namun bukan sembarang nasihat, melainkan nasihat dengan landasan Din ini, sebagaimana permulaan kalimat hadits ini, al-dîn al-nashîhah.
Di sisi lain, Rasulullah –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam– pun secara khusus telah memuji aktivitas mengoreksi penguasa zhalim, untuk mengoreksi kesalahannya dan menyampaikan kebenaran kepadanya:
«أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»
“Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang haq pada pemimpin yang zhalim.” (HR. Al-Hakim, al-Tirmidzi, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Thabrani, al-Baihaqi)[9]
            Diperjelas lagi hadits lainnya:
«سَيِّدُ الشُهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدُ الْمُطَلِّبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ»
“Penghulu para syuhada’ adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zhalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zhalim itu) membunuhnya.” (HR. al-Hakim, al-Thabrani)[10]
Kalimat afdhal al-jihâd dalam hadits pertama merupakan bentuk tafdhîl (pengutamaan), yang menunjukkan secara jelas keutamaan mengoreksi penguasa, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang berbuat zhalim. Sedangkan dalam hadits yang kedua, orang yang mengoreksi penguasa, lalu dizhalimi dan dibunuh, maka dianugerahi predikat sebagai sayyid al-syuhadâ’ (penghulu mereka yang mati syahid).
Kedua kalimat ini jelas merupakan indikasi pujian atas perbuatan mengoreksi penguasa, dalam bentuk ikhbâr(pemberitahuan). Maka, pemberitahuan tersebut bermakna jâzim (tegas). Sebab, jika sesuatu yang dipuji tersebut tidak dilakukan akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan runtuhnya pelaksanaan hukum Islam, dan sebaliknya hukum Islam akan dapat terlaksana jika aktivitas tersebut dilaksanakan, maka aktivitas tersebut hukumnya wajib. Itu semua menunjukkan bahwa dakwah, termasuk aktivitas politik untuk mengoreksi penguasa zhalim merupakan bagian dari ajaran Islam yang mulia, yang tak pantas dikriminalkan, waLlâhu a’lam bi al-shawâb. []

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I
Khadim Ma’had Du’at al-Furqan
Penulis “Menggugah Nafsiyyah, Dakwah Berjama’ah”
[1] Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Miftâh Dâr al-Sa’âdah, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, juz I, hlm. 70.
[2] HR. Muslim dalam Shahîhnya (no. 55); Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 4946); Ahmad dalam Musnad-nya (no. 16982).
[3] Mushthafa Amin dkk, Al-Balâghah al-Wâdhihah, hlm. 206; Dr. Abdul Aziz bin Ali al-Harbi, Al-Balâghah al-Muyassarah, hlm. 52.
[4] Abdul ‘Azhim Ibn Abi al-Ishba’ al-Baghdadi, Tahrîr al-Tahbîr fî Shinâ’at al-Syi’r wa al-Natsr wa Bayân I’jâz al-Qur’ân, UEA: Al-Majlis al-A’lâ li al-Syu’ûn al-Islâmiyyah, hlm. 548.
[5] Ibid.
[6] Abu Bakr bin Ali Ibn Hujjah al-Hamawi, Khizânat al-Adab wa Ghâyat al-Arab, Beirut: Dâr wa Maktabat al-Hilâl, 2004, juz II, hlm. 401.
[7] Dr. Abdullah al-Hamid dkk, Al-Balâghah wa al-Naqd, 1425 H, hlm. 94.
[8] Abdul ‘Azhim Ibn Abi al-Ishba’, Tahrîr al-Tahbîr fî Shinâ’at al-Syi’r wa al-Natsr wa Bayân I’jâz al-Qur’ân, hlm. 548.
[9] HR. Al-Hakim dalam al-Mustadrak (no. 8543); al-Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. 2174), al-Tirmidzi mengomentari: “Sanad hadits ini hasan gharib” dengan lafal «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»; Ibn Majah dalam Sunan-nya (no. 4011) dengan lafal: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»; Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 4346); al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabîr (no. 8081);  al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Îmân (no. 7174) secara mursal dengan sanad jayyid.
[10] HR. Al-Hakim dalam al-Mustadrak (no. 4884), al-Hakim mengomentari: “Hadits ini sanadnya shahih, meski al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya” dari Jabir bin Abdillah r.a., Alwi bin Abdul Qadir al-Saqqaf mengomentari: ”Hasan” (Alwi bin Abdul Qadir al-Saqqaf, Takhrîj Ahâdîts wa Âtsâr Kitâb fî Zhilâl al-Qur’ân, Dâr al-Hijrah, cet. II, 1416 H, hlm. 80); dan al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Awsath (no. 4079) dari Ibn Abbas r.a., al-Haitsami mengomentari, dalam riwayat al-Thabrani ada perawi dha’if (Nuruddin ’Ali al-Haitsami, Majma’ al-Zawâ’id wa Manba’ al-Fawâ’id, juz VII, hlm. 535)

puing rumah di suriah
Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah, pada hari Senin 9/7/2018 mengumumkan bahwa lembaganya telah mendokumentasikan paruh pertama tahun ini, dimana rezim Suriah setidaknya telah menjatuhkan 2.908 barel peledak yang menewaskan 169 warga sipil, di antaranya 44 anak-anak dan 52 perempuan, juga telah mendokumentasikan terjadinya sekitar 200 pembantaian yang menyebabkan 2.257 warga sipil hilang nyawanya (aljazeera.net, 9/7/2018).
**** **** ****
Berita tersebut sejalan dengan apa yang ditulis oleh dua orang penulis, Adam Lammon dan Jacob Eishen dalam sebuah artikel yang dipublikasikan oleh majalah Amerika The National Interest bahwa serangan militer yang dilancarkan oleh pasukan Assad di provinsi-provinsi selatan, di Dara’a dan Quneitra telah mendapatkan lampu hijau Amerika, meskipun terdengar nyaring semua gembar-gembor dan pepesan kosong pernyataan media.
Namun sekarang semua mata tertuju ke Idlib untuk mengetahui trik terbaru Amerika dan geng-gengnya agar dapat memaksakan “solusi politik” penghisap darah dan pencabik tubuh melalui semua senjata yang dilarang. Tidak ada cara bagi Amerika untuk dapat melakukan itu semua kecuali dilakukannya melalui mereka yang diklasifikasikan sebagai “para perwakilan dari revolusi” guna menjadi serbet legitimasi solusi beracunnya yang tidak lain hanyalah tambal sulam dan pemanis bibir saja, mulai dari amandemen konstitusi dan sandiwara pemilu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, justru dengannya Amerika kembali menancapkan hegemoninya atas Suriah.
Sebagaimana pengakuan Yasser Arafat, pada puncak serangan Yahudi di Lebanon tahun 1982, atas apa yang dikenal dengan resolusi 242, di mana ia menyatakan pengakuan atas entitas Yahudi di bumi Isra’ dan Mi’raj, maka sekarang pun Amerika membutuhkan “tanda tangan” dari “para perwakilan oposisi” yang akan diklaim sebagai sebuah solusi yang dapat diterima untuk Suriah. Solusi inilah yang mewujudkan pesan Barat secara telanjang: Anda tidak punya harapan untuk lepas dari dominasi Barat, sehingga setiap pemikiran yang memberontak terhadap sistem yang diberlakukan oleh Barat setelah runtuhnya negara Khilafah, maka itu berarti ancaman terhadap negara dan rakyat. Untuk itu, belajarlah dari apa yang terjadi di Suriah!
Karena itu kita harus membuang dan meninggalkan siapa saja yang mempromosikan solusi Amerika, yang diemban oleh de Mistura dan teman-temannya, di mana mereka ini adalah orang-orang yang air liurnya mengalir di belakang Jenewa dan yang sejenisnya, yang akan membuat mereka terhina dan dipermalukan di dunia dan di akhirat, serta dilaknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Mereka tidak akan pernah berhasil dalam menjinakkan umat untuk menerima sangkar penjara perbudakan yang diinginkan Amerika, yang dipaksakan kepada kita melalui alat-alatnya di dalam rezim dan oposisi.
Apa yang terjadi baru-baru ini di Dara’a, dan apa yang akan terjadi di Idlib, mengungkapkan bahwa konflik selanjutnya akan berada tidak jauh dari tabiat sistem politik berikutnya. Jadi, kami katakan bahwa senjata pembunuhan dan penghancuran tidak akan berhasil dalam meluluhkan kehendak umat untuk membebaskan diri dari kaum salibis Barat dan antek-antek lokalnya. Sejarah memberitahu kita bahwa setelah beberapa abad kaum salibis menyeret ekor kekecewaan dan rasa malu, serta menarik diri kembali ke negaranya karena sudah tidak berdaya. Terkadang terjadi sejumlah kemunduran, pasang surut kekuatan, kerugian dan keuntungan dalam perjuangan umat untuk membebaskan diri dari dominasi musuh salibisnya dan antek-anteknya, agar bisa kembali pada syariah Tuhannya, namun nasib perang tersebut telah diputuskan terlebih dahulu. Allah SWT telah berjanji, sedangkan janji Allah itu pasti benar, “Sesunguhnya Kami akan menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi.” (TQS Ghafir [40] : 51). [Dr Othman Bakhash]
Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 11/7/2018.

advertisement

loading...
Powered by Blogger.