polisi inggris
Warga Inggris yang melakukan perjalanan ke hotspot (titik panas) asing terancam hukuman 10 tahun penjara, di bawah undang-undang baru yang kontroversial. Undang-Undang Anti-Terorisme dan Keamanan Perbatasan 2019 mulai berlaku pada 19 April 2019. Undang-Undang ini menetapkan sebagai sebuah tindak pidana, yaitu memasuki atau tinggal di “zona khusus” di luar negeri. Para menteri meluncurkan langkah itu tahun lalu sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kemampuan pihak berwenang dalam melawan ancaman pejuang asing. Undang-Undang ini membolehkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan suatu daerah sebagai “zona khusus”, namun tetap tunduk pada persetujuan parlemen.
Undang-Undang tersebut juga memberikan kepada penjaga perbatasan kekuasaan untuk menangkap dan meninterogasi orang-orang tanpa kecurigaan, hanya atas dasar berurusan dengan aktivitas “negara musuh”, dan juga mengkriminalkan kegiatan menonton materi terkait (para teroris) secara online. Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh sembilan organisasi, termasuk manual sensor dan Reporters Without Borders (Wartawan Tanpa Batas) tahun lalu, memperingatkan bahwa kriminalisasi “negara misterius” yang tercermin pada “aktivitas bermusuhan” akan memberi penjaga perbatasan kekuasaan yang luas untuk menangkap, menginterogasi dan menahan.
Para penandatangan mengatakan bahwa seorang jurnalis yang sedang dalam perjalanan dalam negeri dapat ditangkap tanpa ada kecurigaan melakukan penyimpangan apapun, dan itu akan bertentangan dengan hak jurnalis, yaitu untuk tidak menjawab pertanyaan atau menyerahkan materi tanpa perlindungan sumber-sumber rahasia.
Tampaknya banyak di Barat yang telah berubah menjadi kondisi perburuan dan pengintaian, di mana begitu banyak di antara orang ditahan, pasti anda akan menemukan seorang teroris. Meski tingkat keberhasilannya kurang dari 10%, namun penyimpangan ini akan muncul ketika terkait urusan keamanan, sehingga nilai-nilai Barat dapat ditinggalkan dalam beberapa saat (hizb-ut-tahrir.info, 22/04/2019).

china vs USA
Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China telah berkobar. Duta Besar China untuk Chili menyebut Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebagai “munafik” setelah Dubes China tersebut berusaha untuk membujuk negara Amerika Selatan agar bekerjasama dengan Beijing, di mana AS dan China tetap terkunci dalam perang dagang.
Utusan Beijing untuk Chili, Xu Bo mengatakan bahwa “Pompeo benar-benar telah kehilangan akal sehatnya dan tersesat jauh.” Ia menggambarkan serangan terhadap kegiatan ekonomi China di wilayah AS sebagai “kejahatan” dan “kekonyolan”.
Sementara Mike Pompeo menggambarkan investasi China di Amerika Selatan sebagai “perjanjian perangkap utang”, di mana hal itu ia sampaikan selama kunjungan ke Santiago. “Beijing sering menyuntikkan modal penghisap ke dalam aliran darah perekonomian, yang membawa kehidupan pada korupsi, dan melemahkan pemerintahan yang baik,” katanya.
AS dan China tengah memasuki perang dagang sejak Presiden Donald Trump memberlakukan tarif bea cukai pada barang-barang China. Sementara Beijing meresponnya dengan melakukan hal yang sama terhadap sejumlah produk buatan Amerika.
Hubungan antara kedua negara ini semakin bertambah tegang, terutama setelah para pejabat senior AS menuduh Beijing menggunakan perusahaan raksasa telekomunikasi, Huawei, untuk memata-matai negara-negara Barat dan warga negara biasa. Mike Pompeo berusaha untuk mencegah semua sekutu AS di Eropa dari menggunakan perangkat Huawei, ia memperingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi China akan menghambat kerja sama mereka dengan Washington. Dengan demikian, pertempuran abad ke-21 baru saja dimulai (hizb-ut-tahrir.info, 22/04/2019)

unjuk-rasa-gema
Oleh: Eko Susanto (Barisan Advokasi Rakyat)
Indonesia harus lepas dari intervensi non militer yang berupa politik dan ekonomi. Imperialisme seperti inilah yang diterapkan AS dan sekutunya serta Cina di negeri-negeri target lainnya termasuk Indonesia.
Alat utama yang digunakan negara-negara kapitalis raksasa untuk memuluskan imperialismenya tersebut adalah globalisasi. Sehingga bagi negara-negara Dunia Ketiga yang notabene adalah negeri-negeri Muslim, globalisasi tidak lain adalah imperialisme baru yang menjadi mesin raksasa produsen kemiskinan yang bengis dan tak kenal ampun.
Jerry Mander, Debi Barker, dan David Korten tanpa ragu menegaskan, ” Kebijakan globalisasi ekonomi, sebagaimana dijalankan oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO, sesungguhnya jauh lebih banyak menciptakan kemiskinan ketimbang memberikan jalan keluar.” (The International Forum on Globalization, 2004: 8).
Pada dasarnya, globalisasi yang dimotori AS merupakan proses menjadikan sistem ekonomi kapitalis ala Amerika Serikat sebagai sistem dominan di dunia, dengan mengintegrasikan perekonomian lokal ke dalam tatanan perekonomian global melalui privatisasi, pasar bebas, dan mekanisme pasar pada semua perekomian negara-negara di dunia.
Ini berarti penghapusan semua batasan dan hambatan terhadap arus perpindahan barang, modal, dan jasa yang bersandar pada kekuatan pengaruh Amerika Serikat. WTO, Bank Dunia, dan IMF tiada lain hanyalah alat untuk memaksakan kekuatan Amerika Serikat itu.
Atas nama pasar bebas (WTO, AFTA, APEC, Bank Dunia, IMF), negeri-negeri Muslim dipaksa membuka keran privatisasi yang luar biasa, termasuk dengan menjual asset-asset publik mereka kepada swasta asing, baik dengan alasan untuk membayar utang, maupun agar kompatibel dengan aturan-aturan internasional.
di Indonesia, lembaga-lembaga kreditor internasional tersebut melalui berbagai skema pinjaman luar negeri memainkan peran penting mendorong agenda privatisasi, melalui keluarnya berbagai produk regulasi seperti UU Sumber Daya Air, UU Migas, UU Penanaman Modal hingga privatisasi BUMN.
Hasilnya, saat ini investasi sektor minyak dan gas bumi misalnya, sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dimiliki oleh perusahaan asing.
Ini merupakan fakta bahwa penjajahan atau imperialisme merupakan metode baku ( thariqah ) negara kapitalis untuk menguasai negara lain, yang berbeda hanya terbatas pada bentuk dan pola penjajahannya.
Karena itu pula, umat Islam di negeri ini harus benar-benar menyadari bahaya tersembunyi di balik ketiga isu tersebut. Pertama , Allah dengan tegas mengingatkan kita, agar tidak pernah memberikan jalan kepada kaum kafir penjajah untuk menguasai negeri dan wilayah kita, sehingga orang-orang Mukmin di negeri ini benar-benar dikuasai dan dijajah oleh mereka:
ﻭَﻟَﻦْ ﻳَﺠْﻌَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﺳَﺒِﻴﻼً
Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin. ( QS an-Nisa’ [4]: 141 ).
Kedua , Rasulullah saw. juga mengingatkan, bahwa tidak layak orang Mukmin dipatuk ular pada lubang yang sama, lebih dari sekali. Abu Hurairah ra. menuturkan bahwa Nabi saw. bersabda:
« ﻻَ ﻳُﻠْﺪَﻍُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻦُ ﻣِﻦْ ﺟُﺤْﺮٍ ﻭَﺍﺣِﺪٍ ﻣَﺮَّﺗَﻴْﻦِ »
Tidak layak seorang Mukmin dipatuk oleh ular dari lubang yang sama dua kali. (HR al-Bukhari dan Muslim).[]
loading...
Powered by Blogger.