Selama berlangsungnya pandemi di Indonesia sejak awal Maret 2020, jumlah yang terkonfirmasi positif serta yang meninggal terus meningkat. Tidak terkecuali dari tenaga medis. 

Berdasarkan data Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) bersama Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), hingga Sabtu (3/10/2020) terdapat 130 dokter, 9 dokter gigi dan 92 perawat yang meninggal dunia akibat Covid-19. (kompas.com, 4/10/2020). Dari 130 dokter yang wafat, 67 merupakan dokter umum dengan 4 di antaranya guru besar. Kemudian, 61 merupakan dokter spesialis dengan 4 di antaranya guru besar dan 2 orang residen. Keseluruhan dokter tersebut berasal dari 18 IDI wilayah (provinsi) dan 61 IDI cabang (kota/kabupaten). 

Di sisi lain Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menuding banyaknya tenaga medis yang gugur tersebut, lantaran kurang disiplinnya penegakan protokol kesehatan oleh tenaga medis. “Jadi kenapa masih terkena (Covid-19), ya pasti karena tidak disiplin, di situ celahnya,” kata Terawan. (republika.co.id, 27/8/2020). 

Para tenaga medis berjuang sepanjang waktu siang malam tak kenal lelah melaksanakan tugas mulianya melakukan perawatan demi kesembuhan para pasien. 

Penuturan dari seorang suster di sebuah rumah sakit di Jakarta bahwa kewalahan dan kelelahan adalah hal yang sama dialami oleh tenaga medis. Ketika merasakan lelahnya dalam bekerja maka di antara tenaga medis saling menguatkan. Saling curhat dan ada momen mengharukan saat lelah dan takut. Kemudian juga di masyarakat mendapat stigma negatif, penolakan dari masyarakat karena khawatir tenaga medis menyebarkan virus di lingkungannya. 

Banyaknya tenaga medis yang meninggal karena positif Covid-19 merupakan konsekuensi logis karena mereka berhadapan langsung dengan pasien. Di tengah banyaknya kasus pasien yang dirawat di rumah sakit. Belum lagi sarana dan prasarana kesehatan yang tidak memadai. 

Hal ini terjadi karena kelalaian dari penguasa dalam melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa para tenaga medis serta masyarakat secara umum. Pandemi bermula di negeri ini dan seluruh dunia karena pengabaian lockdown di area wabah. Padahal secara penelitian, lockdown syar'i terbukti menekan pandemi, tetapi hingga sekarang hal itu tidak dilakukan. 

Selain itu penguasa juga telah abai terhadap isolasi dan pengobatan bagi yang terinfeksi yang tampak dari rendahnya testing dan lemahnya upaya tracing. Ditambah lagi buruknya edukasi yang mencerdaskan bagi masyarakat dan pengabaian jaminan pemenuhan kebutuhan hidup termasuk perawatan kesehatan itu sendiri, membuat masyarakat meremehkan pandemi. Sehingga muncul klaster-klaster baru di berbagai fasilitas publik, termasuk di sejumlah rumah sakit yang mengakibatkan dokter dan tenaga medis lainnya terinfeksi bahkan meninggal. 

Pengabaian peran penguasa adalah buah diterapkannya sistem politik demokrasi dengan ekonomi kapitalisme, di mana penguasa hanya mengutamakan ekonomi dibandingkan keselamatan jiwa rakyat bahkan tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi. Kalaupun ada pelayanan yang diberikan kepada rakyat semata-mata hanya demi kemaslahatan para korporasi. Jadi penguasa bekerja untuk kepentingan pengusaha. 

Oleh karena itu, Indonesia dan dunia butuh sistem shahih yang berasal dari wahyu Allah SWT yaitu sistem politik Islam yang akan mampu menjadi solusi atas segala bentuk permasalahan yang dihadapi umat manusia secara keseluruhan termasuk dalam menghadapi pandemi global ini. Sistem yang pernah pernah diterapkan selama kurun waktu lebih dari 13 abad yaitu Khilafah. 

Islam meniscayakan berjalannya fungsi negara yang shahih dalam mengatasi kekurangan sarana dan prasarana kesehatan dan menjamin perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Sehingga keselamatan jiwa rakyat maupun tenaga kesehatan akan terjaga dalam masa pandemi. Wallahu a'lam bi ash shawab.[]

Oleh: Haryati



Sepertinya misteri raibnya dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya tetap akan menjadi misteri. Pasalnya mega skandal korupsi yang terjadi di perusahaan asuransi ini akan diselamatkan oleh rezim dengan kucuran dana triliunan rupiah sebagai bentuk program penyelamatan polis atau restrukturisasi. Bak gayung bersambut, langkah rezim ini pun disetujui oleh DPR RI. Hal ini diputuskan oleh DPR RI dalam rapat panitia kerja antara Komisi VI DPR RI dengan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), manajemen Jiwasraya dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Pemerintah pun bakal menyuntikkan dana senilai total Rp 22  triliun untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 


Dana tersebut akan disuntikkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) secara bertahap, pada tahun 2021 akan diberikan PMN senilai Rp 12 triliun dan Rp 10 triliun pada tahun berikutnya. Seperti diketahui, dalam rencana restrukturisasi Jiwasraya, dana sebesar Rp 22 triliun ini akan digunakan untuk penyetoran modal pembentukan perusahaan baru yang akan berada dibawah holding asuransi BUMN, yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) CNBCIndonesia(1/10/20).


Kebijakan yang tidak bijak ini tentu saja menimbulkan kritik keras kepada rezim. Tampak jelas rezim begitu royal pada korporasi, namun bebal terhadap kondisi rakyat yang sekarat karena dampak pandemi dan krisis ekonomi. Meski penyuntikan dana sebesar Rp 22 triliun dimaksudkan oleh rezim untuk menyelematkan para nasabah Jiwasraya, tetap saja hal ini disesalkan banyak pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah untuk menyuntikkan dana sebesar Rp 22 triliun kepada Jiwasraya adalah sebuah kejahatan berjamaah. 

Labih lanjut, Ia mengatakan, umumnya pemegang saham menyuntikkan dana ke perusahaan yang usahanya bagus atau sifatnya sangat strategis, bukannya ke perusahaan yang fraud seperti yang terjadi pada internal Jiwasraya. Dengan penyuntikan dana triliunan rupiah pada Jiwasraya otomatis menutup kasus hukum Jiwasraya itu sendiri, artinya orang-oranng yang terbukti salah dalam kasus ini akan tetap dihukum. Namun, kerugian negara tidak akan pernah bisa dikembalikan. (Kompas.com 2/10/20).

Kebijakan gemar menyuntikkan dana triliunan rupiah kepada perusahaan yang terkena skandal korupsi bukan sekali ini saja. Sebelum ini pun rezim telah melakukan bailout maut  dalam kasus fenomenal Century Gate pada tahun 2008. Kebijakan ini seolah memberi angin segar kepada para koruptor kelas berat yang merampok uang negara dengan brutal. Mereka seolah kebal hukum, kalaupun ada yang dibui, itu tak lebih dari untuk melindungi jaringan korupsi yang lebih luas.

Uang negara yang dirampok pun tak kan bisa dikejar apalagi diselamatkan untuk kemaslahatan rakyat, karena uangnya pun telah mengalir sampai jauh masuk ke rekening gendut para punggawa istana dan partai-partai penyokong rezim. Wajar saja kolaborasi heroik antara wakil rakyat dan rezim begitu ringan mengucurkan dana triliunan rupiah pada korporasi ketimbang untuk menyelamatkan kehidupan rakyat yang semakin berat akibat pandemi dan krisis ekonomi.

Ketidakberpihakkan rezim pada rakyat pun semakin jelas. Banyak kebijakan yang dirilis oleh rezim selalu saja beraroma kepentingan korporasi. Yang tersisa untuk rakyat adalah bantuan basa-basi peredam gejolak sesaat. Rezim begitu sungguh-sungguh mempertahankan perusahaan-perusahaan penopang kekuasaan mereka, sekalipun perusahaan-perusahaan menerapkan kinerja yang buruk dan mengalami mega skandal korupsi, seperti yang dialami PT Asuransi Jiwasraya. Selalu saja ada langkah bagi rezim untuk menyelamtakan korporasi yang keberadaannya merupakan jantung bagi perekonomian Kapitalisme.

Sejatinya keberadaan perusahaan asuransi dengan ragam macamnya merupakan bukti nyata tak berfungsinya peran pelayanan negera dalam sistem Kapitalisme. Negara yang dijalankan oleh rezim tidak lebih sebagai regulator bahkan lebih parah lagi sebagai calo investor dihadapan rakyatnya. Negara berlepas tangan dari berbagai pelayanan yang dibutuhkan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan jaminan masa tua. Rezim menyerahkan seluas-luasnya kepada investor untuk menyediakan layanan-layanan untuk rakyat, tentu saja itu tidak gratis. Komersialisasi berbagai sektor pelayanan menjadi bisnis yang menggiurkan bagi para investor. Kondisi ini menyebabkan kehidupan rakyat kian terpuruk karena berbagai pelayanan asasi tak lagi leluasa mereka dapatkan. 

Hal ini berbeda dalam Islam, yang memandang jaminan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara dan tidak akan dilimpahkan kepada pihak investor yang memburu keuntungan semata. Negara dalam sistem Islam, yakni Khilafah Islamiyah akan menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar publik bagi setiap individu rakyat tanpa terkecuali. 

Dalam memenuhi kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan tempat tinggal, negara akan menjaminnya secara tidak langsung, yakni dengan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi setiap warga negara laki-laki dewasa yang mampu bekerja dalam rangka memenuhi kewajibannya memberi nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. 

Adapun ketika seseorang tak lagi sanggup bekerja karena usia yang sudah renta misalnya, maka tanggungjawab nafkahnya akan ditanggung oleh kerabat dan ahli warisnya. Sehingga tidak lagi memerlukan asuransi masa tua seperti lazimnya terjadi pada sistem Kapitalisme. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar Bin Khattab ketika membuat keputusan untuk membebaskan seorang Yahudi ahlu dzimah tua renta dari pembayaran jizyah.

Begitupun kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, keamanan dan layanan kesehatan yang dibutuhkan rakyat, maka negara Khilafah akan menjamin pemenuhannya secara langsung secara gratis dengan pelayanan yang terbaik yang bisa diberikan oleh negara Khilafah. Oleh karenanya didalam sistem Islam, tidak ada tempat bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan komersialisasi pelayanan publik demi keuntungan mereka. Karena sejatinya, pelayanan asasi publik telah diwajibkan oleh Islam untuk dipenuhi oleh negara Khilafah bagi semua rakyat tanpa terkecuali. Sungguh! Hanya sistem Islam dalam naungan Khilafah yang akan mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera tanpa rasa kecewa bagi semua warga negara. Wallahu’alam Bisshawwab.[]

Oleh: Hafshah Damayanti, S.Pd
(Forum Muslimah Pantura)



Dalam waktu dekat negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia akan mengadakan pesta demokrasi dalam rangka memilih kepala daerah. Seperti sebelumnya bahwa pesta ini dilaksanakan secara serentak diberbagai daerah. Persiapan dilakukan, baik oleh negara maupun para calon-calon pemimpin di tingkat kabupaten tersebut, pun telah disiapkan jauh-jauh hari. Seperti memasang baliho foto calon dan opini pelaksanaannya. Di media elektro juga mereka gunakan untuk meramaikan pesta tersebut.


Tak bisa dipungkiri bahwa pesta demokrasi akan memakan anggaran negara yang cukup besar,apalagi di tengah pandemi. Anggaran Pilkada tahun ini mencapai 20.46 triliun. Menurut Sri Mulyani kenaikan anggaran pilkada tahun ini sebagai tambahan anggaran protokol kesehatan virus corona. Sebagaimana disampaikan pada saat konferensi pers APBN. (Selasa 22 ,9 ,2020)

Anggaran 20,46 triliun tentu anggaran yang sangat besar dan saat berarti, apalagi di tengah pandemi. Artinya anggaran tersebut harusnya lebih bermakna untuk memulihkan dan membantu rakyatnya yang hampir satu tahun mengalami goncangan dahsyat perekonomi efek masa pansemi. Nasib pekerja maupun buruh yang saat ini belum sepenuhnya diperkerjakan, perdagangan masih lesu, dan lainya masih menghantui rakyat miskin.

Maka kebijakan pilkada di tengah pandemi merupakan keputusan yang dipaksakan serta melukai hati rakyat kecil.sebab saat ini, rakyat sedang  bejibaku dengan bertaruh melawan virus Corona. Pasalnya ancaman virus masih terus melunjak diberbagai daerah. Hingga saat ini jumlah terinveksi virus covid -19 dengan jumlah kasus 333.716,dengan jumlah kesembuhan 258 519 orang dan sedang pasien meninggal menjadi 11.932 orang. (https://m.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html)

Ngototnya penguasa menggelar Pilkada serendak di seluruh tanah air, di tengarai keinginan para kaum kapitalis. Di mana selama masa pandemi virus covid -19 telah membuat kaum kapitalis kalang - kabut bahkan di ambang kehancuran. Perekonomian ribawi yang hancur menjadi penyebab utama kalang kabutnya mereka. Demi menjaga kesombongan agar sistem yang mereka jalankan kelihatan eksis dan agar mereka tetap kelihatan gagah di hadapan rakyat.

Selain itu, ngototnya mereka di duga bahwa kaum kapitalis memanfaatkan masa pandemi ini untuk tetap melanggengkan para wakil - wakil mereka untuk tetap menduduki kekuasaan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan di duga pula, hal ini dilakukan agar mereka tetap eksis menjalankan misi mengkapitalisasi negeri ini demi memulihkan dampak perekonomian yang sudah dipintu liang lahat.

Bagaimana pun juga pemilihan pemimpin ala demokrasi tidak dapat memberi kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan kepada rakyatnya. Sebab demokrasi hanya menjalankan misi dari Kapitalisme yang berasaskan kepentingan. Tentu saja demi kepentingan para kaum Kapitalis yang materialis.

Berbeda dengan sistem Islam, tatkala dijalankan dapat memberi jaminan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, dan berbagai kebaikan  imbas diterapkannya aturan Islam melalui sistem sohih tersebut.

Sistem Islam yang dalam proses pemilihan pemimpin, tidak akan menghambur - hamburkan biaya dengan dibuat seminimal dan sesederhana mungkin. Yakni dengan pembai'atan atau lewat pemilihan.

Pembaiatan akan dilaksakan tatkala umat Islam telah berbaiat terhadap calon pemimpin yang di anggap mampu dan sesuai syariat. Pemilihan ini bukan berarti pemilu seperti dalam demokrasi yang dengan kampanye dan penyelenggaraan serba biaya. Namun pemilihan disini bisa saja diwakilkan oleh majelis umat yang telah dipilihnya sebagai wakilnya. Dan majelis umat lah yang menentukan sesuai aspirasi umat. Dalam hal ini bukan berarti pemiliahan langsungnya  bukan sebagai metode melainkan teknis, sedang metodenya tetap  Baiat.

Sedangkan mekanisme pemilihan seorang pemimpin dalam Islam pernah dicontohkan pada saat kholifah Umat bin khatab tertikam. Maka kaum muslimin pun memintanya untuk menunjuk penggantinya. Namun umar menolak, tetapi umat islam mendesaknya dan akhirnya Umar pun menunjuk enam orang, dan mengajukanya kepada umat islam.
(https://www.muslimahnews.com/2019/05/02/murahnya-pemilihan-pemimpin-dalam-islam/)

Di lihat dari contoh mekanisme tersebut, dapat dinilai begitu sederhananya  Islam dalam memilih seorang Kholifah. Sudah dipastikan bahwa biaya dengan biaya murah. Sebab apa yang dia lakukan selalu terikat dengan syariat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada sang Kholiq.

Begitu juga dalam meri'ayah umat selalu didasari Ketaatan kepada Allah SWT, dalam rangka mengabdi kepada NYA. Maka mustahil jika dalam  memimpinnya demi kepentingan pribadi. Sebab ketaatan kepada Allah SWT artinya dirinya memang ikhlas dan merasa di awasi oleh Allah SWT pemilik jagad raya. Yang tentunya dirinya akan dimintai pertanggung jawaban. 

Sebagaimana Rosulullah Saw bersabda:

"Setiap orang adalah pemimpin dan kan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorag kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban prihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban prihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin rumah tangga dan anak - anaknya dan akan ditanya prihal pertanggungjawaban. Seorang pembantu rumah tangga bertugas memelihara harta majikannya dan akan tanya ppertanggung jawaban. Dan kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. (HR. Muslim)

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hanya dalam sistem islamlah segala kebaikan akan terwujud. Sebab segalanya distandarkan pada syariat Islam yang mulia. Dan semoga sistem Islam yang ini segera terwujud, sehingga tidak ada lagi jeritan rakyat kelaparan, menangis kesakitan, dan semua manusia merasa
Kan kebaikan-kebaikan dari sistem islam. Wallahua'lam bishowwab.


Oleh: M. Azzam Al Fatih



Pendahuluan

Pembelaan terhadap komunisme dan PKI semakin massif. Seluruh lini kehidupan telah dijejali simbol dan opini komunisme. Sayangnya, negara justru menganggap sinyal kebangkitan komunisme dan PKI sebagai hal yang tidak perlu dirisaukan. Dinamika trend simbol palu arit, dianggap sebagai trend kasual belaka.

Di sisi yang lain, simbol dan ajaran yang lekat dengan syariah Islam justru diperkarakan. Panji tauhid berwarna hitam dan putih warisan Rasulullah Saw dalam beberapa kegiatan masyarakat, sempat dilarang, dirampas aparat bahkan pernah juga dijadikan alat bukti tindak kejahatan. Beberapa tokoh Islam yang memberikan nasehat kepada penguasa dicap radikal, sehingga diperkusi dengan melarang mengisi kajian di beberapa tempat.

Tidak sebatas simbol, ajaran Islam yang merupakan wahyu Allah-pun ikut dikriminalisasi. Ajaran jihad yang agung, selalu dikaitkan dan dilekatkan dengan tindakan terorisme. Sampai-sampai, sistem pemerintahan Islam Khilafah di cap sebagai ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara.

Munculnya pembelaan terhadap komunisme dilatarbelakangi semakin memburuknya kondisi Indonesia akibat kapitalisme. Contohnnya maraknya rentenir ribawi terbukti menjadi biang kerusakan ekonomi di negeri ini. Fundamental ekonomi rentan krisis. Utang luar negeri terus menumpuk. Kebijakan ekonomi tidak berpihak kepada rakyat. 

Dengan kondisi tersebut ada upaya sistematis mengopinikan bahwa bukan komunisme yang menyebabkan kerusakan di negeri ini, melainkan kapitalisme. Sehingga komunisme layak dibela.

Bahaya Ideologi Selain Islam

Jelas, bukan hanya Sosialisme-komunisme, ideologi Kapitalisme baik timur maupun barat pun berbahaya. Sebab kedua ideologi tersebut sama-sama menolak peran Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia. Karena itu ideologi yang perlu dicurigai, diwaspadai dan disingkirkan tentu bukan hanya ideologi Sosialisme-Komunisme semata, tetapi juga ideologi Kapitalisme.
Saat ini ideologi Kapitalisme barat dan timur-lah yang diterapkan hampir di seluruh dunia, Justru hal itu menyebabkan jurang kesenjangan kaya-miskin semakin dalam., termasuk di negeri ini. Ideologi ini telah terbukti menghasilkan banyak bencana, kerusakan menyengsarakan rakyat.

Di bidang politik, Kapitalisme telah nyata melahirkan para politisi koruptor yang mementingkan kepentingan pribadi, mudah ingkar janji, memperkaya diri sendiri, membangun dinasti politik, bahkan memanipulasi agama. Perundangan yang sarat dengan kepentingan dan hawa nafsu, yang lebih berpihak kepda para pemilik modal ketimbang kepada rakyat kebanyakan tumbuh subur di sistem kapitalisme.

Di bidang sosial, kapitalisme menumbuhsuburkan kemaksiatan dan tindakan amoral. Perzinaan dilegalisasi. Miras dijadikan komoditas. Aneka kriminalitas tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Dll.



Memanasnya isu antara Amerika dan Cina di wilayah laut Cina Selatan bukan saja masalah melanggar hukum internasional yang sudah ditegakkan, NDL yang merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Tetapi isu hangat yang selalu diperbincangkan adalah mengapa Amerika dan Cina bertarung memperebutkan kawasan tersebut?


Laut Cina Selatan merupakan laut yang terletak di sekitar Benua Asia. Laut Cina Selatan merupakan bagian tepi dari Samudera Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwa. Luas Laut Cina Selatan ini kira-kira 3.500.000 km persegi. Karena letaknya yang strategis inilah maka Laut Cina Selatan banyak dilintasi oleh kapal-kapal dagang lintas benua atau tingkat internasional dan membuat laut ini merupakan jalur ramai dan penting.

Keistimewaannya yang banyak dimiliki laut cina selatan cukup banyak sehingga menuai sengketa atau konflik antar beberapa negara. Selain memiliki letak strategis, Merupakan jalur penting pelayaran internasional. Memiliki banyak Kekayaan alam yang tiada habisnya. Ini membuat laut cina selatan begitu penting dan berharga.

Begitu antusiasnya Cina dan Amerika untuk menguasai laut cina selatan. Bahkan Cina telah mengklaim pulau-pulau di Laut China Selatan sebagai milikinya. Dengan kebijakan sembilan garis putus-putus yang diumumkan pada tahun 2009. Padahal wilayah ini terletak hingga 1.000 mil laut dari pantai Cina. Kepulauan yang diklaim Cina juga diklaim oleh Malaysia, Vietnam dan Filipina, karena wilayahnya dekat dengan garis pantai negara-negara tersebut. Dengan RI, Cina sempat tegang soal Natuna Utara.

Bahkan saat ini ketegangan terus terjadi antara Cina dan Amerika. Militer China mengklaim AS sering mengirim kapal perang ke Laut China Selatan untuk memamerkan kekuatannya dan sangat melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China. Ambisi Tiongkok untuk menguasai Laut China Selatan semakin menjadi. (Sindonews, 10/10/20).

Secara tegas, Kolonel Senior dari Cina Zhang Nandong juga meminta AS untuk berhenti melanggar kedaulatan Cina di wilayah tersebut. Pejabat militer Tiongkok itu kemudian mengancam akan mengambil tindakan tegas kepada siapapun yang berani memasuki wilayahnya dengan dalih melindungi stabilitas di wilayah Laut Cina Selatan.

Laut Cina selatan adalah fokus geopolitik yang sangat strategis hari ini, lokasi ini telah menjadi arena pertarungan kekuatan besar maritim yakni AS dan Cina, sekaligus merupakan lokasi yang mempertemukan poros kekuatan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Karena itu Amerika berusaha  mempertahankan dan memperluas kehadiran Militer di kawasan LCS dengan dalih mementingkan keunggulan maritim, kebebasan bernavigasi, dan komitmen keamanan di kawasan LCS. Amerika menyatakan bahwa kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang paling layak mendapatkan prioritas tertinggi. Untuk itu AS melakukan berbagai strategi untuk membatasi pengaruh Cina di kawasan Asia Timur.

Negara-negara yang berada di kawasan laut cina selatan seperti Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalaam sebagai representasi negeri Muslim tidak bisa melakukan apa pun dalam merespon agresivitas Cina dan reaktifnya Amerika Serikat.

Sesungguhnya posisi Laut Cina Selatan merupakan posisi yang strategis sebagai poros kekuatan negara Asia Tenggara. Posisi ini menjadi incaran negara superpower untuk memperkuat hegemoninya dikawasan tersebut. Sudah seharusnya Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia, memutus hubungan kerjasama  dengan Cina,  termasuk Amerika, sehingga bisa menjadi negara yang mandiri, dan tidak bergantung pada negara lain.

Indonesia sebagai negeri muslim seharusnya merujuk pada aturan Islam. Sangat jelas dalam Islam, menjaga keutuhan wilayah adalah wajib, untuk mempertahankan kedaulatan dari gangguan negara-negara lain yang hendak menguasainya.

Hanya saja kelemahan negeri-negeri muslim saat ini disebabkan  kekuatan hegemoni kapitalisme demokrasi yang mencengkram umat Islam, seperti AS dan China. Mereka memerangi umat Islam secara nyata. Terbukti dengan tindakannya yang biadab terhadap kaum muslimin di Uighur.

Sudah saatnya negeri ini menerapkan aturan dari Allah Swt. Al-Khalik al Mudabbir. Dengan Tegaknya Daulah Islamiyah merupakan kewajiban dari Allah dan juga merupakan warisan Rasulullah saw. dan dilanjutkan oleh para sahabatnya. Dan pernah ditegakkan selama kurang lebih 13 abad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’alam bishsyawab.[]

Oleh: Riana Magasing M.Pd 
(Institut Kajian Politik dan Perempuan)
Powered by Blogger.