tuntutan mahasiswa persaudaraan alumni 212 ke komnasham
Divisi Pemuda dan Mahasiswa Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) menilai pemerintah melakukan kesewenangan di dunia kampus, dengan alih-alih memerangi terorisme malah mereka menebar teror dengan cara mempersekusi dosen dan mahasiswa.
“Seharusnya pemerintah melakukan diskusi dulu jangan asal menuduh dan menghakimi serta mempersekusi akademisi dan mahasiswa,” beber Koordinator Divisi Pemuda dan Mahasiswa PA 212 Alimuddin Baharsyah kepada mediaumat.news usai melaporkan ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Menristekdikti, Jumat (8/6/2018) di Ruang Pengaduan, Komnas HAM, Jakarta.
Menurut Ali, yang dilakukan pemerintah melalui Menristekdikti dengan mengawasi kampus dosen dan mahasiswa telah mencederai, merusak dan mengambil Hak Asasi Manusia (HAM) dan sikap ini mempresentasikan negara dijalankan dalam sistem otoritarian.
“Maka itu kami di sini melaporkan di bawah komando PA 212 dan Habib Riziq Syihab (HRS) atas apa yang terjadi di dunia akademisi dan kampus dan kami tidak ingin melalui jalur-jalur chaos makanya kami lewat jalur konstitusional dengan melaporkan  hal ini ke Komnas HAM,” jelasnya.
Di tempat yang sama, pengamat hukum Chandra Purna Irawan mengatakan apa yang dilakukan pemerintah melalui Menristekdikti telah mengekang HAM yaitu ASN dan mahasiswa  berupa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin oleh UU yaitu pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” serta pasal 5 UU nomer 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat  di muka Umum.
“Kami di sini ingin mendorong Komnas HAM untuk segera memanggil, memeriksa Menristekdikti atas dugaan melanggar HAM yaitu pengekangan berkumpul, berserikat dan berpendapat kepada dosen dan mahasiswa dikalangan kampus,” ucapnya.
Chandra juga khawatir jika ini terus berlajut akan menimbulkan kemarahan yang sifatnya massif  di tengah-tengan masyarakat.
Kemudian di depan kantor Komnas HAM, puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa untuk  adili Rektor dan Menristekdikti yang menjadikan kampus sebagai alat pembungkam suara kebenaran dosen dan mahasiswa.[]
Sumber : mediaumat.news

tuntutan mahasiswa persaudaraan alumni 212 ke komnasham
Diduga melakukan persekusi kepada sejumlah dosen dan mahasiswa yang kritis terhadap rezim, Menristekdikti dilaporkan ke Komnas HAM.
“Kami dari Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) divisi Pemuda dan Mahasiswa bermaksud untuk melaporkan atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah melalui Menristekdikti kepada keluarga besar kampus yaitu dosen dan mahasiswa atas tuduhan radikalisme dan anti Pancasila,” ujar Koordinator Divisi Pemuda dan Mahasiswa Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Alimuddin Baharsyah saat jumpa wartawan, Jumat (8/5/2018) di Ruang Pengaduan, Komnas HAM, Jakarta.
Ali menduga pemerintah telah melakukan sikap yang subjektif otoriter dan diktator karena telah menafsirkan dan memvonis individu (termasuk guru besar Undip Prof Suteki) dan  kelompok (termasuk organisasi mahasiswa Harmoni Amal dan Titian Ilmu [HATI] di ITB) yang menurut pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses pengadilan. Padahal proses itu penting untuk menjamin prinsip ‘due process of law’ yang memberikan ruang kepada setiap orang untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak tertuduh  secara adil.
Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menristekdikti telah mengekang hak asasi manusia (HAM) yaitu ASN dan mahasiswa berupa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin peraturan perundang-undangan yaitu pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dan Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan hak yang sama kepada warga Indonesia untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum.
“Kami mendorong kepada Komnas HAM untuk melakukan pengawasan dan teguran kepada Pemerintah agar tidak melakukan pembunuhan karakter terhadap intelektual yang kritis, serta tidak menggunakan kekuasaan struktural untuk mengatasinya, melainkan dengan menciptakan kultur dialektika wacana publik yang lebih egaliter dan adil, sehingga akan lebih mencerdaskan masyarakat,” tegas Ali.
Divisi Pemuda dan Mahasiswa PA 212 juga mendorong Komnas HAM untuk segera mengambil tindakan  penyelamatan negara yang berpotensi terjerumus ke dalam negara kekuasaan (machstaat) atas perilaku oknum-oknum penguasa yang diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu.[]
Sumber : Mediaumat.news

Image result for pemerintah persekusi dunia pendidikan
Forum Silaturahim Alumni Antar Kampus (FOSILAM) menilai, tuduhan pemerintah secara terbuka kepada tujuh Universitas Negeri di Indonesia yang diduga kuat terpapar paham radikalisme adalah bentuk “persekusi” terhadap dunia pendidikan. Cara komunikasi publik itu pun dinilai tidak solutif, malah cenderung menjadi problem entity.
Koordinator FOSILAM Arisakti Prihatwono menyesalkan, penggunaan istilah radikalisme dilekatkan kepada tujuh kampus tersebut tanpa diikuti dengan penjelasan dan tolok ukur yang jelas. Dia khawatir, istilah itu hanya akan digunakan secara serampangan.
“Sebagai contoh, tuduhan radikalisme terhadap suatu ajaran agama, dapat membuat mahasiswa enggan untuk ikut dalam organisasi kerohanian dan mempelajari agama tersebut. Meski itu adalah agamanya sendiri, tenaga pengajar (dosen) akan was-was karena dicurigai menyebarkan paham radikal jika membicarakan nilai-nilai agama di kampus,” ungkap Ari kepada Republika, Jumat (8/6).
Karena itu, sebaiknya pemerintah pintar dan cerdas mengambil peran dalam persoalan ini. Pemerintah, lanjut Ari, harus menyadari bahwa lembaga perguruan tinggi adalah tempat dimana pemikiran bisa hidup dan berkembang dengan segala macam dialektikanya.
“Dan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai regulator wajib memastikan tidak ada pemasungan pemikiran terjadi dalam dunia kampus,” tegas Ari.
Menurut Ari, jika pemerintah menilai ada pemikiran ekstrim yang harus diwaspadai, maka sepatutnya pemerintah menantang lembaga perguruan tinggi untuk mengkritisinya. Bahkan, bisa juga perguruan tinggi didorong untuk mengubahsuaikannya dengan maksud menemukan kebenaran ilmiah dengan cara yang demokratis dan berkeadilan. Serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Hamli mengatakan hampir semua perguruan tinggi negeri (PTN) sudah terpapar radikalisme. “PTN itu menurut saya sudah kena semua, dari Jakarta ke Jawa Timur itu hampir kena semua, tapi tebal tipisnya bervariasi,” kata Hamli di Menteng Jakarta, Jumat (25/5).
BNPT membeberkan bahwa di kampus kenamaan seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Dipenogoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) sudah disusupi paham radikal.[]
Sumber: republika.co.id

advertisement

loading...
Powered by Blogger.