IMG-20180718-WA0001

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. - Ketua LBH PELITA UMAT

Sangat musykil, ketika Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait tudingan makar atas video pernyataan "Ganti Sistem" dalam gerakan #2019GantiPresiden. Pasalnya, bagaimana mungkin pernyataan dalam sebuah video dengan durasi beberapa detik, yang mengajukan aspirasi ganti Presiden dan dilanjutkan ganti sistem dianggap delik makar ?

Lain halnya, jika tudingan itu dialamatkan pada serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari negara yang ada. Atau makar yang dilakukan dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah, orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata, orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indnesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri dengan geromblan yang melawan Pemerintah dengan senjata, sebagaimana diatur dalam pasal 106 sampai dengan pasal 110 KUHP.

Lebih tepatnya laporan polisi terhadap Mardani Ali Sera dan Ismail Yusanto ini disebut akrobat hukum, aksi lucu-lucuan dari aktor dan praktisi hukum yang tidak paham hukum, sebagai sarana untuk mencari sensasi dan aktualisasi, yang memaksakan menggunakan video dengan durasi hitungan detik sebagai dasar laporan tentang adanya dugaan pidana makar. Bukan hanya lucu, laporan polisi ini bisa disebut konyol. Tidak memiliki basis argumentasi hukum dan fakta empiris, sebagai dasar minimum dapat dianggapnya sebuah laporan.

Apalagi, jika laporan itu dilakukan oleh organisasi atau lembaga bantuan hukum, yang umumnya menjadi pembela rakyat dan entitas yang melawan tirani penguasa dan ketidakadilan. Aneh, jika ada lembaga bantuan hukum justru menjadi kepanjangan tangan penguasa, dengan memperkarakan gerakan 2019 ganti Presiden yang merupakan aspirasi murni rakyat yang menginginkan perubahan.

Kegagalan demi kegagalan pemerintahan jokowi akan sangat wajar dan alamiah memantik ketidakpuasan publik. Bagi rakyat yang masih memiliki nalar logis dan kepekaan terhadap nurani, sudah selayaknya memiliki aspirasi yang menginginkan perubahan dengan mengajukan opsi pergantian kepemimpinan.

Ganti Presiden tahun 2019, adalah aspirasi yang dijamin konstitusi. Pada gelaran Pilpres 2019, rakyat akan diberi opsi apakah tetap melanjutkan Presiden jokowi hingga dua periode, atau menginginkan perubahan dengan mengganti Presiden dan mencukupkan mandat jokowi hanya satu periode.

Ganti sistem adalah alternatif untuk memperbaiki sistem eksisting, baik dengan perubahan sistem politik dan sistem hukum, baik secara sebagian atau keseluruhan, sebagaimana negeri ini pernah menerapkan dan mengubah beberapa sistem politik melalui cara-cara konstitusional. Negara ini, pernah menerapkan sistem Republik Serikat (RIS), pernah menerapkan sistem parlementer, sebelum kemudian kembali pada sistem negara kesatuan Republik  dan sistem kekuasaan Presidensial.

Jika tudingan makar itu dinisbatkan pada diskursus ajaran Islam khilafah yang akhir-akhir ini marak diruang publik, sesungguhnya khilafah adalah ajaran Islam yang sah dan legal diyakini dan didakwahkan (disampaikan) sebagai sebuah manifestasi kebebasan beribadat menurut keyakinan Islam. Hal ini, sejalan dengan jaminan konstitusi yang melindungi segenap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya (pasal 29 UUD 45).

Tudingan 'makar' pada gerakan 2019 ganti Presiden melalui tindakan membuat laporan polisi ke bareskrim Mabes Polri lebih kental bernuansa politik, ketimbang sebuah tindakan hukum yang bertujuan menegakkan nilai-nilai keadilan. Kekalahan telak kubu jokowi dalam perang opini medsos "2019 ganti Presiden vs jokowi dua periode" disinyalir menjadi penyebab utama adanya laporan polisi ini.

Publik juga mudah untuk mengindera adanya motif politik dibalik peristiwa ini, dimana lembaga bantuan hukum atau siapapun yang mengaku pengacara publik dibalik laporan ini, justru bungkam terhadap tindakan makar yang jelas-jelas dilakukan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tidak ada satupun Statement hukum yang tegas, yang meminta alat negara baik lembaga kepolisian maupun militer, termasuk seruan kepada Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, untuk bersikap tegas atas upaya makar yang dilakukan OPM.

Alih-alih menuntut penguasa melindungi setiap jengkal tanah air dan segenap tumpah darah negara Republik Indonesia dari rongrongan OPM, oknum lembaga bantuan hukum atau yang mengaku pengacara publik yang tidak jelas kiprah dan pembelaannya kepada rakyat ini, justru mempermasalahkan video yang hanya berdurasi beberapa detik.

Manuver politik menggunakan sarana hukum, dengan menekan setiap organ dan aktivis Islam yang kontra rezim, semakin meneguhkan adanya eksploitasi hukum untuk tujuan politik. Hukum tidak lagi dijadikan sarana untuk menegakkan nilai kebenaran dan keadilan, tetapi hukum telah diselewengkan menjadi sarana untuk mempertahankan kekuasaan dengan melakukan kriminalisasi terhadap oposisi dengan dalih pasal-pasal pidana yang absurd.

Sayangnya, manuver hukum yang dilakukan oleh praktisi hukum yang tidak cakap dalam memahami unsur pidana dalam pasal pidana makar ini, bukannya menjadikan rezim semakin kokoh. Langkah blunder ini, justru akan memantik perlawanan publik, semakin meneguhkan opini publik pada rezim yang represif. Sampai disini, seharusnya rezim tidak menggunakan cara-cara amatiran untuk menekan lawan apalagi menggunakan sarana lembaga dan praktisi hukum yang tidak memiliki kapasitas untuk menguasai persoalan.

Lebih jauh, karena PKS adalah partai Islam, sementara HTI adalah ormas Islam yang sebelumnya telan dicabut status BHP nya secara paksa dan sepihak oleh rezim, maka manuver politik menggunakan sarana hukum melalui laporan polisi ke Mabes Polri ini semakin meneguhkan rezim tidak saja represif, tetapi juga anti Islam. Gerakan kudeta dan makar oleh OPM yang jelas tidak merepresentasikan Islam, sengaja dibiarkan dan dianggap bukan ancaman keamanan negara. Sementara, aspirasi politik dari dua petinggi partai dan ormas Islam, dimonsterisasi menjadi sebuah gerakan makar.

Terakhir, sepertinya penulis perlu menegaskan agar rezim tidak lagi menggunakan sarana hukum, baik secara langsung maupun meminjam tangan, berakrobat membuat manuver lucu-lucuan yang bisa berakibat fatal. Bukannya tudingan makar ini mendapat legitimasi publik, justru publik akan menjadikan rezim sebagai bahan tertawaan jika memproses kasus makar berdasarkan bukti video beberapa detik, sementara bungkam terhadap makar sejati yang jelas telah memakan korban jiwa dan kerusakan fasilitas publik, menimbulkan keresahan dan ketakutan yang meluas, menggunakan sarana kekerasan dan senjata, sebagaimana nyata telah, sedang dan terus dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka. [IJM]



Oleh: Aji Salam - Forum Ekonomi Indonesia

Rakyat harus meninggalkan pembangunan berbasis liberalisme-kapitalisme. Dalam model pembangunan ini, pusat perhatian negara adalah pasar dan investor bukan umat. Keberpihakan tersebut merupakan konsekwensi dari ketergantungan pembangunan pada hutang dan investasi asing, serta pandangan pasar dan investor sebagai lokomotif pertumbuhan.

Model pembangunan yang menjadikan pasar dan investor sebagai pusat perhatian negara akan mendorong pemerintah melahirkan kebijakan dan undang-undang yang bersahabat dengan pasar. Melalui pembangunan yang pro-pasar pemerintah melakukan liberalisasi ekonomi dan liberalisasi sumber daya alam. Dengan kata lain, pemerintah menerapkan ekonomi neoliberal.

Mengenai hal ini, Elizabeth Martinez and Arnoldo Garcia menyebutkan ada lima kerangka kebijakan ekonomi neoliberal, yaitu pasar bebas, pembatasan anggaran belanja publik, deregulasi, privatisasi, dan penghapusan konsep barang publik.

1. Pasar bebas

Pemerintah melakukan kebijakan yang membuka perekonomian nasional dan meminimalisir rintangan yang menghalangi masuk dan keluarnya suatu produk ke Indonesia. Dampak kebijakan pasar bebas adalah hilangnya proteksi terhadap usaha-usaha ekonomi lokal dari serbuan produk impor. Meski dampak pasar bebas akan merusak usaha-usaha ekonomi lokal, pemerintah memandang pasar bebas sebagai jalan terbaik untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran.

2. Pembatasan anggaran belanja publik

Pemerintah melakukan pembatasan pengeluaran dan subsidi untuk pendidikan, kesehatan, listrik dan energi, transportasi dan telekomunikasi, air bersih, infrastruktur dan layanan publik. Tujuan sebenarnya pembatasan belanja publik adalah untuk menjamin kemampuan pemerintah dalam membayar hutang dan menyerahkan sektor publik tersebut ke swasta dan asing sebagai realisasi pasar bebas. Akibatnya harga barang publik dan tarif layanan publik menjadi mahal.

3. Deregulasi Melalui kebijakan deregulasi pemerintah menghapus peraturan-peraturan yang menghambat pasar bebas dan investasi asing. Kemudian pemerintah akan menerbitkan payung hukum baru yang akomodatif terhadap pasar dan investasi asing.

4. Privatisasi

Sebagai realisasi penerapan ekonomi pasar, pemerintah melakukan privatisasi baik terhadap BUMN, aset-aset milik negara, maupun terhadap sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Melalui privatisasi pemerintah akan menyerahkan kepemilikan harta milik negara dan milik umum ke tangan swasta dana asing.

5. Menghilangkan konsep barang publik

Pemerintah akan membangun persepsi pentingnya partisipasi publik dalam kegiatan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara. Padahal yang dimaksud pemerintah dengan partisipasi publik adalah pemindahan tanggung jawab pengadaan barang dan layanan publik dari negara menjadi tanggung jawab individu. Dengan kata lain, umat harus menemukan sendiri solusi dalam pemenuhan kebutuhan mereka akan barang-barang publik

Model pembangunan yang liberal ini semakin mempercepat tingkat penghisapan ekonomi dan memperlebar ketimpangan. Peran ekonomi yang sebelumnya masih berada di tangan negara berpindah ke tangan swasta dan asing. Di sisi lain, umat akan semakin sulit memenuhi kebutuhan primernya karena semakin tinggi harga yang harus mereka bayar kemiskinan riil pun semakin bertambah. Pada kondisi seperti ini, kriminalitas dan keresahan sosial mewarnai kehidupan sehari-hari umat. Sedangkan pejabat negara semakin tidak peduli pada umat, korupsi merajalela, dan terjadinya “perselingkuhan” elit politik dengan pemilik modal. [IJM]

Hasil gambar untuk minoritas muslim Uighur

Oleh: Ahmad Rizal - Dir. Indonesia Justice Monitor (IJM)

Kejam, itu kata terucap saat kita mendapat kabar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) mendapat laporan akan adanya penyanderaan yang dilakukan pemerintah Komunis Cina terhadap minoritas muslim Uighur. Panel HAM PBB mengaku mendapatkan sejumlah laporan kredibel di mana etnis minoritas itu disekap dalam fasilitas rahasia. Laporan tersebut mengatakan sekitar 2 juta etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya ditempatkan di kawasan barat daerah otonomi Xinjiang. Mereka ditahan di sebuah kamp politik guna menjalani proses cuci otak atau indoktrinasi.

Pemerintah China juga menerapkan kebijakan Srtike Hard yaitu memperketat pengendalian terhadap kegiatan agama, membatasi pergerakan orang, dan menahan orang yang dicurigai mendukung gerakan separatis, pada tahun 1996. Terutama terhadap Muslim Uighur. Pada bulan Juli 2009, konflik kekerasan besar terjadi dengan melibatkan antara warga suku Uighur dengan suku Han di Urumqi, ibukota Xinjiang. Penyebabnya karena suku Uighur menolak pelarangan-pelarangan dari pemerintah Cina di Xinjiang dan adanya perbedaan perlakuan terhadap suku Uighur dan suku Han. Akibat peristiwa ini, 197 orang tewas, 1700 orang terluka, dan 1434 Muslim Uighur diculik serta dihukum oleh pemerintah China.

Kesewenang-wenangan Pemerintah China kepada rakyat Muslim Uighur. Di mana memberlakukan tidak adil semakin ditampakkan oleh pemerintah China ketika Beijing melarang Muslim Uighur berpuasa. Bahkan, melarang melaksanakan shalat tarawih.

LSM HAM menuduh pihak berwenang Cina bersikap represif karena berusaha memberangus jutaan (genosida) etnis Han di wilayah itu dengan tujuan akhir melenyapkan identitas dan budaya. Pemerintah Komunis Cina ingin menjadikan Xinjiang sebagai pusat strategi keamanan energi nasional. Wilayah Otonomi Uihgur Xinjiang, mayoritas beragama Islam, memiliki kekayaan alam luar biasa mulai dari minyak, gas dan batu bara.

Kabinet Cina menerbitkan dokumen berjudul "Proposals of the State Council on Promoting Econimic and Social Development in Xinjiang" yang secara jelas mengungkapkan bahwa 2020, Xinjiang akan menjadi basis pengolahan dan produksi migas terbesar di Cina.

Cadangan Minyak dan Gas :

- Wilayah Xinjiang menguasai 20 persen cadangan potensial minyak Cina

- Cadangan minyak mencapai antara 20-40 miliar ton minyak mentah

- Cadangan gas sedikitnya 12,4 Triliun kaki kubik

- China National Petroleum Corp, perusahaan minyak milik negara terbesar, memiliki hak monopoli pengelolaan dan eksplorasi di Xinjiang.

- Penemuan minyak yang besar di cekungan Sungai Tarim dan Gurun Taklamakan telah menarik perhatian global

- Cina membangun pipa sepanjang 2.600 mil yang mengaliri migas ke sebagian besar kota besar seperti Shanghai hingga ke Beijing.

Penghasilan :

1. 75 persen pajak dari Xinjiang masuk ke pemerintah pusat, padahal wilayah itu daerah ekonomi

2. Ekonomi Cina sangat tergantung migas dan salah satu pemain utama global dalam perang energi dengan AS, Rusia, dan Uni Eropa

3. Cina rata-rata menghabiskan 65 miliar dollar AS per tahun untuk impor energi yang kebanyakan dari Arab Saudi dan Iran

4. Pada 2008, Xinjiang menghasilkan 27,4 juta ton minyak mentah, atau melebihi produksi ladang-ladang minyak Shandong

5. Pada 2009, Xinjiang diharapkan mampu memproduksi minyak hingga 28 juta ton

6. Pertumbuhan GDP Xinjiang mencapai 10% per tahun

7. Tiap tahun 500 ribu turis asing masuk

8. Lebih dari 13 juta pelancong domestik juga datang

9. Memperoleh pendapatan dari pariwisata rata-rata 1,5 miliar dolar AS

Dari data di atas rakyat Xinjiang yang sebelumnya mayoritas muslim mengalami eksploitasi ekonomi dari rezim komunis Cina. Dikarenakan penindasan dan penjajahan pemerintah komunis China terhadap Muslim Uighur itulah, maka wajar muncul perlawanan dari kaum muslim Uighur. Perlawanan Muslim Uighur bukan lantas menjadikan pemerintah China lebih memperhatikan mereka, namun justru menjadi pembenar untuk semakin menindas muslim Uighur. 

Kaum muslim Uighur sebagai pihak minoritas mengalami penindasan dan kezhaliman dari pemerintah komunis China. Kezaliman itu terus berlangsung sampai hari ini, tanpa henti, dan melakukan aksi kekerasan senjata terhadap Muslim di wilayah itu. [IJM]

advertisement

loading...
Powered by Blogger.