(A brief analysis in Webinar Tokoh Nasional)

Pierre Suteki

Saya merasa puas dengan Zoom Conference yang dilaksanakan oleh Para Tokoh Nasional Peduli Bangsa hari ini, 21 Mei 2020 dalam rangka menaggapi diterbitkannya beberapa peraturan baru yang sebenarnya patut diduga telah terjadi "government disobidience" terhadap peraturan hukum sendiri. Peraturan hukum itu meliputi UU Covid, UU Minerba dan Perpres BPJS. Ada beberapa tokoh yang tampil, saya sendiri: Suteki, Ust Ismail Yusanto, Wayudi Al Maroky, Marwan Batubara dan beberapa tokoh penanggap seperti Bang Egy Sudjana dan lain-lain. Saya diminta untuk mengkritisi Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang telah disetujui oleh DPR menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

Menurut hemat saya UU No. 2 Tahun 2020 itu boleh dikatakan cacat sejak lahir bahkan mengancam prinsip TRIAS POLITICA yang menjadi penyokong utama tegaknya sistem DEMOKRASI, bahkan saya menyatakan kalau Trias Politica itu sudah ambyar. Ada 3 hal yang ingin diajukan sebagai argumen bahwa UU Covid ini cacat sejak lahir dan berpotensi membuat "ambyar" Trias politica, yaitu adanya (1) Proses Aborsi peraturan hukum; (2) Proses Amputasi Kewenangan kelembagaan negara; (3) Proses Melampaui Konstitusi.

A. Aborsi Peraturan Hukum

1. Lahirnya Perppu:
Situasi extra ordinary tidak harus dengan langkah melawan kelahiran normal. Tidak harus dengan aborsi. Lahirnya sebuah Perppu sebenarnya menunjukkan bahwa:

(1) Perencanaan Pembentukan Peraturan UU tidak baik termasuk Prolegnas, kurang prediktif dan antisipatif.
(2) Ada hipotesis bahwa semakin banyak Perppu semakin membuktikan bahwa Pemerintahan suatu negara bersifat otoriter dengan alasan kegentingan yang memaksa bisa dengan mudah seorang Presiden menerbitkan Perppu yang patut diduga menabrak beberapa ketentuan dalam 12 UU hingga bertentangan dengan UUD NRI 1945.

2. Lahirnya UU Covid
DPR RI baru saja mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2020. Sebanyak 8 dari 9 fraksi yang ada tegas mendukung perppu kontroversial itu jadi UU. Saya dengar sudah ada perubahan tata tertib sidang DPR. Namun, dalam pengambilan keputusan, apakah cara aklamasi Ketua atau wakil fraksi dibenarkan ketika tidak terjadi musyawarah mufakat? Bukankah seharusnya tetap dgn voting meski secara virtual?

Aktivis ProDEM dikabarkan pernah masuk ke Gedung DPR untuk menolak Perppu Corona. Tidak hanya itu, menjelang paripurna pengesahan, belasan aktivis ProDEM juga merangsek ke dalam gedung untuk menolak gelaran rapat. Bagi mereka, rapat tersebut tidak sah lantaran kehadiran fisik di ruang rapat tidak kuorum.

3. Penamaan Perppu/UU Covid
Mestinya tidak diembel-embeli dengan kata Covid-19. Mengingat pandemi di masa yang akan datang bukan hanya Covid-19. Seharusnya cukup UU Kebijakan Keuangan Negara di Masa Pandemi dan seterusnya. Jadi sebuah UU juga harus prediktif dan antisipasltif sehingga pilihan kata yang benar (diksi) harus tepat.

B. Amputasi Fungsi Kelembagaan Negara

(1) DPR patut diduga mengamputasi dirinya sendiri secara sukarela (voluntary).

Ada tiga fungsi utama DPR sebagai lembaga negara diamputasi habis. Misalnya fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Memang betul, secara formal DPR tetap ada, namun tanpa tiga fungsi tersebut, sebenarnya secara kelembagaan DPR dapat dikatakan telah tiada. Sepertinya hidup, tapi sesungguhnya sudah mati.

(2) Amputasi kewenangan lembaga lain

Bila kita simak Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan (3) dapat kita simpulkan bahwa fungsi berbagai lembaga negara lainnya juga ikut diamputasi. Fungsi pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), fungsi lembaga penegak hukum (polisi, jaksa), dan kekuasaan kehakiman yang dimiliki Mahkamah Konstitusi (MK) khususnya peradilan umum, Tipikor serta PTUN dan Mahkamah Agung (MA) juga ikut diamputasi.

C. Melampaui Konstitusi (UUD NRI 1945)

(1) Kewenangan DPR direduksi

Dalam pasal 23 UUD ayat 1, 2 dan 3 dinyatakan APBN dibahas setiap tahun dan harus mendapat persetujuan DPR dan pertimbangan DPD. Apabila tidak disetujui maka Presid en menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Dengan UU Covid (Pasal 12 ayat 2) APBN cukup diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Pemerintah juga sudah langsung menyusunnya selama 3 tahun ke depan. Hal itu juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 dan 3 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

(2) Melanggar fungsi pengawasan BPK

Selain mereduksi kewenangan DPR, UU Covid berpotensi melanggar konstitusi terkait pengawasan dan imunitas pengambil kebijakan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Dengan pasal tersebut fungsi dan peran BPK sebagai badan pengawas keuangan negara ditiadakan.

(3) Berpotensi imunitas hukum

Pada Pasal 27 ayat 2, mengatur anggota KSSK tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 27 ayat 3 juga menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pasal ini bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat 3 UUD dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan adanya pengakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28D. Dapat dibayangkan betapa luar biasanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dengan pengesahan UU Covid (Executive Heavy). Hal inilah yang kita takutkan ketika lembaga legislatif telah terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif yang kemudian dapat diprediksikan akan terjadi pengebirian fungsi kekuasaan kehakiman atau setidak-tidaknya menyebabkan tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman.

Dalam aspek pengawasan, terkesan pemerintah bebas mengatur keuangan negara tanpa kontrol lembaga lain seperti DPR dan BPK serta KPK. Sungguh sebuah ironi ketika kekhawatiran bahwa mereka juga tidak akan terjamah oleh hukum (imunitas) terjadi, karena diberi kewenangan UU mengesampingkan peran lembaga kekuasaan lembaga penegak hukum dan kekuasaan kehakiman.

Jika UU Covid yang telah diundangkan dan dibiarkan tanpa perlawanan publik, saya khawatir akan berakibat buruk pada munculnya "civil disobidience" sebagai terusan dari adanya "government disobidience". Bila sudah demikian makan dapat diprediksikan trias politica penyokong demokrasi akan semakin ambyar.


Dakwah Jateng,- Semarang, ditengah pandemi covid-19 tidak menyurutkan perjuangan Ratusan Ulama Dari Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mereka berkumpul lewat online dalam acara "Multaqa Ulama Jateng & DIY - Masa Depan Dunia Pasca Pandemi Covid-19".



Hadir sebagai pemateri diantaranya K.H M Ainul Yaqin, Ulama Aswaja Semarang yang menyampaikna tentang masadepan umat islam pasca pandemi covid 19 dan KH. Junaidi Ath-toyyibi, ulama Aswaja Jakarta beliau menyampaikan tentang "Peran Uama dalam mengemban Risalah Ideologi Islam.


Para Ulama yang turut hadir dalam acara tersebut diantaranya KH. KH.Hamdi Suyuti Pengasuh PP Attawashy bil Haq Lasem Rembang, Ust Amir Hamzah (Ketua FPI kabupaten Batang), KH. Ahmad Rofi'i ( Ketua FPI Jawa Tengah), Ustadz Salam Rusyad ( Dewan Hisbah PERSIS Kabupaten Brebes), KH Nasrudin, Pengasuh Ma'had Al-Mabda Al-Islamiyah Meteseh Tembalang Semarang, Ustadz Farhan, Pengasuh Ponpes Boarding School Sidareja Cilacap dan masih banyak ulama lain dari daerah jawa tengah dan DIY.


Acara kemudian diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap oleh Pernyataan Sikap K.H. M Ainurrofiq Majlis Mujahadah Fissilmi Kaafah Kutoarjo Purworejo,  yang menyampaikan tentang gagalnya sistem kapitalisme dalam mengatasi persoalan dunia dan solusi terbaik adalah dengan kembali kepada islam. Kemudian tak lupa para ulama Jawa Tengah dan DIY ini mengajak kepada seluruh kaum muslim untuk kembali kepada islam dan segera mengambil islam sebagai solusi terbaik.



 



oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Terjadinya pandemi Covid-19 memang memberikan dampak kepada masyarakat akan 
persoalan kesejahteraan, di samping kesehatan. Angka kemiskinan semakin 
meningkat. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab negara untuk 
menanggulangi dampak pandemi ini.

Sementara itu, pemerintah melalui Presiden Jokowi telah menurunkan bantuan 
sosial berupa sembako. Sudah 3 kali dilakukan pembagian sembako kepada 
rakyat. Tanggal 9 April, 10 April dan 26 April 2020.

Uniknya pembagian sembako dilakukan langsung oleh presiden. Awalnya 
pembagian di jalanan oleh paspampres, sedangkan Jokowi tetap berada di 
dalam mobil. Yang terakhir, Jokowi langsung mendatangi door to door ke 
rumah penduduk di Sempur Bogor. Diakui atau tidak tetap memicu berkumpulnya 
warga. Sebenarnya hanya kepada tiga Kepala Keluarga miskin yang dituju. 
Akan tetapi muncul warga sekitar yang selanjutnya diberikan paket sembako. 
Lagi yang unik adalah, tas jinjing untuk paket sembako itu bertuliskan 
bantuan presiden, bukan bantuan negara.

Langkah presiden Jokowi demikian hanya terkesan pencitraan di tengah 
merosotnya elektabilitasnya. Kasus mega korupsi yang tidak kelar yakni 
kasus Jiwasraya, Asabri, dan lainnya. Kasus suap komisioner KPU buntut 
Pilpres 2019, pembahasan Omnibus Law, hingga kebijakan penanganan pandemi 
Covid-19 yang gagap. Apalagi kalau kita berbicara amanat dari UU 
kekarantinaan tahun 2018. Pemerintah harus menetapkan karantina wilayah 
guna menangani pandemi ini. Di samping itu, pemerintah harus menjamin 
kebutuhan hidup rakyatnya. Sedangkan di satu sisi, negara tidak memiliki 
keuangan yang memadai.

Oleh karena itu, alternatif yang dianggapnya cocok adalah penerapan PSBB. 
Pemerintah tidak mendapat beban menjamin kebutuhan hidup rakyat. Hanya 
saja, dari aspek politik, PSBB tidak bisa diharapkan menaikkan 
elektabilitasnya. Akhirnya diambil langkah pembagian BLL (Bantuan Langsung 
Lempar) yang dibagikan langsung oleh Jokowi.

Pembagian BLL yang terdiri atas paket sembako dan dana Rp 600 ribu perbulan 
ini, dilakukan di wilayah Jabodetabek. Tentunya wilayah Jabodetabek 
menguntungkan secara politik. Dengan menaikkan citra di ibukota dan 
penyangganya akan jadi barometer politik nasional. Bukankah Anies Baswedan 
populer secara nasional karena ia berkiprah di ibukota?

Sebenarnya tidak layak mensejajarkan Presiden Jokowi dengan Anies Baswedan. 
Sebagai seorang presiden, yang menjadi tanggung jawabnya adalah semua 
rakyat Indonesia, bukan hanya yang ada di Jabodetabek. Harusnya bansos 
pemerintah diberikan merata kepada semua rakyat. Tidak perlu ada gengsi 
politik dengan bawahannya. Barometer kepala negara adalah kepemimpinan yang 
berskala nasional.

Anehnya, di saat ada kritikan bahwa penyaluran BLL itu bisa melalui aparat 
daerah hingga lewat kepala desa maupun RT/RW, langsung muncul pembelaan. 
Arteria Dahlan dari PDIP menyatakan bahwa gaya blusukan Jokowi merupakan 
gaya kepemimpinannya yang khas. Bahkan menurutnya, ada kemiripan dengan 
Khalifah Umar bin Khotthob ra.

Bila negara memang serius ingin mengatasi kemiskinan, tidak cukup dengan 
bansos berupa BLL. Bahkan dampak pandemi bisa ditanggulangi dengan baik dan 
cepat.

Sesungguhnya program apapun yang dilakukan pemerintah guna mengatasi dampak 
pandemi ini tidak akan signifikan bila tidak ada uang. Maka urgen 
menyediakan sumber kas negara dari berbagai sektor pemasukan. Sektor 
kepemilikan umum seperti SDA dikelola oleh negara, tidak diserahkan pada 
asing atas nama investasi. Sektor kepemilikan negara seperti BUMN, BUMD, 
dan berbagai fasilitas strategis negara. Dari sektor zakat, infaq, shodaqoh 
dan harta rikaz (harta temuan di dalam bumi) seperti menemukan mahkota emas 
di dalam tanah. Inilah sumber kas negara yang dijalankan oleh Khalifah Umar 
ra. Bahkan sektor pemasukan negara dari harta rampasan perang dan fai 
didapatkan. Alasannya, Khalifah Umar ra menjalankan aktifitas jihad dalam 
rangka menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Jadi Kholifah Umar ra tidak 
mencontohkan sumber kas negara hanya mengandalkan pajak dan utang luar 
negeri. Di tambah pula dampaknya, menyebabkan negara masuk ke dalam 
penjajahan.

Kholifah Umar ra pernah memberikan bantuan produktif. Beliau memberikan 
tanah kepada orang yang bisa menggarapnya. Artinya pelatihan kerja itu 
diberikan, di samping disertai bantuan modal. Ini dilakukannya tidak 
menunggu terjadinya wabah.

Pada waktu yang lain, Umar ra pernah memberikan bantuan yang langsung 
dikonsumsi kepada warga miskin. Beliau melakukan sidak guna mengetahui 
keadaan rakyatnya hampir bisa disebut tiap malam. Uniknya tanpa memicu 
perhatian umum dan tidak menunggu terjadinya wabah. Pertanyaannya, 
kemiripan dari sudut pandang manakah Presiden Jokowi dengan Khalifah Umar 
bin Khatthab ra?

Perbedaan yang mendasar adalah sistem pemerintahan yang dijalankan. 
Presiden Jokowi menjalankan sistem Demokrasi berbentuk Republik. Sedangkan 
Umar bin Khatthab ra menjalankan sistem Islam yakni Khilafah yang 
menerapkan Syariat Islam.

Hasil capaiannya pun berbeda. Sistem Demokrasi menyebabkan Indonesia 
terpuruk dan terjajah. Adapun sistem Khilafah menghasilkan negara yang 
merdeka dan menjadi adidaya dunia selama sekitar 1300 tahun menaungi dunia 
dengan rahmat Islam.



oleh Ainul Mizan (Pemerhati Sosial Politik)

Polemik mudik vs pulang kampung menjadi viral. Hal tersebut menyusul adanya 
larangan mudik mulai 24 April 2020. Tidak ketinggalan Kepala BPIP, Yudian 
Wahyudi ikut nimbrung berkomentar.

Dalam kegiatan bertajuk Jum'at bersama BPIP (24/4/2020), Yudian menjelaskan 
makna puasa. Al imsaku yakni menahan diri menjadi sebuah hikmah puasa guna 
membangun peradaban. Menahan diri dari perbuatan merusak seperti menjauhi 
korupsi.

Lebih jauh, Yudian menjelaskan. Tradisi mudik lebaran itu berdampak besar 
pada sektor ekonomi dari kota ke desa. Hanya saja di saat wabah seperti 
sekaranh, mudik justru bukan sikap menahan diri. Membangun peradaban 
dilakukan dengan tidak mudik. Alasannya menyelamatkan jiwa harus 
didahulukan.

Mencermati penjelasan Kepala BPIP tersebut, terdapat beberapa poin berikut 
ini.
_Pertama_, berkaitan dengan makna puasa adalah al - imsaku, menahan diri.

Sesungguhnya di Bulan Ramadhan, Syetan dan tipu dayanya dibelenggu. Artinya 
satu - satunya faktor hawa nafsu yang harus bisa dikendalikan manusia. 
Dikendalikan agar patuh pada aturan Sang Pencipta, Allah SWT. Dengan 
demikian tujuan ketaqwaan sebagai buah berpuasa, bisa diwujudkan.

Adapun ketaqwaan tersebut mencakup individual dan komunal. Ketaqwaan 
individual tercermin dari adab dan akhlaq yang baik. Di antaranya menjauhi 
perbuatan curang, dalam bentuk tidak korupsi.

Hanya saja, bila targetnya adalah sikap al - imsaku tersebut untuk 
membangun peradaban, tidak cukup mengandalkan ketaqwaan individual. Yang 
harus dibangun juga adalah ketaqwaan komunal. Perangkat hukum dan sistem 
kehidupan merupakan pilar utama dalam hal ini. Jadi selama sekulerisme 
masih menjadi asas hukum dan sistem kehidupan yang berlaku, tentunya mesin 
yang membuka peluang terjadinya pelanggaran masih beroperasi.

Halal haram bukan menjadi asas kehidupan. Hasilnya akan sulit memberantas 
tindakan korupsi hingga tuntas. Termasuk terhadap pelanggaran - pelanggaran 
lainnya.

_Kedua_, berkaitan dengan kaidah mencegah kerusakan didahulukan daripada 
mengambil kemaslahatan.

Mudik termasuk di dalamnya pulang kampung saat wabah, dipandang sebagai 
sebuah kerusakan. Oleh karenanya harus diutamakan mencegah kerusakan. 
Pertanyaannya, apakah melarang mudik itu tidak menimbulkan kerusakan?

Dari sekian jumlah angkatan kerja, 56 persen berada di sektor informal. 
Bekerja serabutan dengan gaji harian, sebagai contohnya. Diprediksikan 
bahwa akan terjadi kenaikan jumlah pengangguran dampak wabah ini, hingga 
mencapai sekitar 8,5 juta orang. Bukankah dengan larangan mudik ini justru 
mereka harus tinggal di kota dalam kondisi menganggur, apalagi adanya 
pemberlakuan PSBB. Tentu keadaan demikian adalah kerusakan juga. Lantas, 
apakah mencegah kerusakan dengan cara menimbulkan kerusakan baru?

Yang perlu dipahami, perekonomian Indonesia yang merosot bukanlah semata 
karena dampak wabah Covid-19. Justru wabah telah mengungkap kondisi ekonomi 
nasional yang stagnan dan cenderung terus merosot. Bukankah utang luar 
negeri yang menumpuk jauh sebelum wabah terjadi? Bahkan lagi - lagi, dana 
lawan Corona sebesar 405,1 trilyun rupiah disinyalir juga bersumber dari 
utang luar negeri. Tanggal 23 Maret 2020, Bank Dunia menyetujui pinjaman 
dana 300 juta US dollar guna mendukung pemerintah Indonesia lawan Corona. 
Setelah itu, di tanggal 25 Maret 2020, IMF berkomitmen membantu negara 
anggotanya, Terdapat dana sebesar 1 trilyun US dollar. Menkeu RI berharap 
bisa mendapatkan alokasi pendanaan tersebut.

Sepertinya sumber pendanaan yang lain seperti SAL (Sisa Anggaran Lebih) 
senilai 160 trilyun, termasuk rencana mengambil dana abadi pendidikan, 
bukan menjadi sumber utama. Apalagi ada kritik, terutama penggunaan dana 
abadi pendidikan. Utang luar negeri masih menjadi favorit. Mestinya 
pemerintah tidak perlu menambah utang bila proses pembangunan ibukota baru 
dihentikan.

Demikianlah utang luar negeri tersebut hanya akan jadi beban bagi negara 
khususnya rakyat. Justru ini adalah kerusakan besar yang harus dihindari. 
Ekonomi neoliberal hanya membangkrutkan negara dan semakin menjerumuskan 
negara ke dalam penjajahan melalui jebakan utang.

_Ketiga_, berkaitan dengan apa yang mestinya dilakukan. BPIP itu badan yang 
bertanggung jawab dalam pembinaan jiwa nasionalisme dan membumikan nilai - 
nilai Pancasila. Tidak elok rasanya ikut berpolemik dalam pelarangan mudik. 
Seharusnya BPIP mampu merumuskan solusi menanggulangi wabah Covid-19 dengan 
baik berdasarkan nilai - nilai Pancasila. Jangan lagi terkurung oleh 
berbagai kontradiksi. BPIP bisa mendorong agar tanggung jawab pemerintah 
bisa dipenuhi sesuai amanat UU Kekarantinaan kesehatan. Dengan begitu, 
mengharuskan rakyat untuk tetap di rumah bisa ketemu relevansinya.

Ataukah BPIP bukan lagi berfungsi sebagai pihak yang mengawal pelaksanaan 
nilai Pancasila, baik oleh rakyat lebih - lebih oleh pemerintah. Jika 
pemerintah melakukan pelanggaran, tentunya BPIP yang akan membinanya, Jika 
demikian, betul - betul rakyat tidak lagi mengetahui kemana mereka akan 
mengadu, kecuali kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT srgera mengangkat wabah 
ini dan melepaskan mereka dari berbagai penderitaan oleh sistem Sekulerisme 
dengan terbitnya sistem Islam yang adil.



LBH Pelita Umat menduga Polri memiliki ‘niat jahat’ dan menyimpan agenda terselubung dalam kasus kriminalisasi aktivis Islam Ali Baharsyah.
“Kami patut menduga Polri memiliki ‘niat jahat’ dan patut menduga menyimpan agenda terselubung dalam penanganan kasus Ali Baharsyah,” ungkap Ricky Fattamazaya Munthe, kuasa hukum Ali Baharsyah/tim hukum LBH Pelita Umat, dalam live streaming konferensi pers Pernyataan Hukum LBH Pelita Umat tentang Fitnah Keji dan Kezaliman Aparat dalam Penanganan Kasus Ali Baharsyah, Jumat sore (24/4/2020) di kanal www.Youtube.com/LBHPelitaUmat
Setidaknya ada tujuh indikasi yang mendukung pernyataan hukum LBH Pelita Umat tersebut.
Pertama, kuasa hukum Ali Baharsyah pada 13 April 2020 telah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan, yang selain dijamin keluarga juga telah dijamin para ulama dan tokoh masyarakat. Namun, tidak terdapat kabar pengajuan penangguhan tersebut dikabulkan.
“Sedangkan di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia memiliki kebijakan untuk melepas para tahanan dalam rangka pencegahan Covid-19. Berdasarkan pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak mau membebaskan narapidana (napi),” ujar Janif Zulfiqar, kuasa hukum Ali, dalam kesempatan yang sama.
Kedua, Ali ditangkap dalam keadaan telah berstatus tersangka tanpa proses pemeriksaan awal dan baru diperiksa dan diambil keterangan setelah ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri. “Semestinya tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik,” tegas Janif.
Ketiga, semestinya Ali tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012 Pasal 36 ayat (1) penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu: adanya bukti permulaan yang cukup dan tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.
“Sedangkan Ali belum pernah dipanggil secara patut dan wajar, tetapi langsung ditangkap dan baru diperiksa serta diambil keterangan setelah ditangkap,” beber Janif.
Keempat, tindakan penyidik yang demikian dapat diklasifikasi sebagai tindakan yang arogan, tidak empati di musim pandemi. “Karenanya kami sangat menyayangkan sekaligus mempersoalkan komitmen Polri dalam melakukan tindakan hukum di musim pandemi. Bangsa ini sedang dilanda musibah, tapi kondisi itu tidak membuat Polri bertindak arif dan bijak dalam menjalankan tugas menangani perkara,” sambung Ricky.

Kelima, penyidik dalam kasus Ali juga menangkap tiga orang teman Ali tanpa surat perintah penangkapan, tanpa status hukum dan salah satu oknum melakukan tindakan kekerasan fisik dan verbal terhadap salah satu teman Ali Baharsyah.
“Namun, begitu tim kuasa hukum melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri, laporan kuasa hukum ditolak,” ungkap Ricky.
Keenam, terlebih lagi, tindakan Ditsiber Polri yang menggungkap materi pornografi padahal tidak ada pasal pidana pornografi dalam Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Tanda Terima Barang Bukti.
“Serta Ali Baharsyah juga telah memberikan keterangan berupa pernyataan tidak memiliki dan/atau menyimpan konten pornografi sebagaimana dituduhkan,” tegas Ricky.
Ketujuh, materi penyidikan berulang kali mempersoalkan ajaran Islam yaitu khilafah, termasuk mempertanyakan sejumlah aktivitas dakwah yang dilakukan Ali Baharsyah. “(Itu) menjadi konfirmasi bahwa dalam kasus Ali sesungguhnya dapat dinilai terjadi kriminalisasi terhadap ajaran Islam dan para pengembannya,” pungkas Ricky.
sumber : mediaumat.news
Powered by Blogger.