Jasa penukaran uang baru (ilustrasi)
dakwahjateng.net, Semarang - Menjelang Idul Fitri, jasa penukaran uang mulai menjamur. Jasa penukaran uang kecil di pinggir jalan tersebut, haram hukumnya karena di dalamnya terdapat unsur riba.

Alhamdulillah, ghiroh / semangat umat untuk kembali kepada ajaran Islam semakin menggeliat. Semakin banyak da’i yang menyampaikan bahaya riba, sehingga semakin banyak masyarakat yang menginginkan transaksi yang terbebas dari riba. Semakin banyak pula komunitas dan gerakan anti riba yang bermula dari kesadaran masyarakat akan kerusakan riba. Salah satunya, komunitas facebook Tempat Bakulane Wong Semarang (TBWS) yang memiliki anggota lebih dari 200 ribu orang.

Di dalam akunnya, pengurus (admin) TBWS mengumumkan akan menggelar penukaran uang baru tanpa dipungut biaya atau potongan. Kegiatan ini akan digelar di Halaman Masjid Baiturrahman Simpang Lima Semarang, pada Sabtu (24/06).



Bagi masyarakat yang tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut, silahkan datang langsung ke TKP atau bisa menghubungi Admin TBWS. Berikut link group TBWS : https://www.facebook.com/groups/1731887377095236/?ref=group_header.

TBWS adalah grup yang didirikan sejak 16 April 2013 lalu dengan nama awal Toko Baguse Wong Semarang. Dikarenakan banyak teguran soal nama grup, akhirnya namanya berganti dengan Tempat Bakulane Wong Semarang. (HS)

 

dakwahjateng.net, Semarang - Majlis Taqorrub Ilallah  (MTI) Semarang yg beranggotakan  beberapa Takmir Masjid dan Musholla di Kec Tembalang Semarang, sepakat Menolak Kriminalisasi Ulama dan Pembubaran Ormas Islam (HTI). Kegiatan rutin mingguan yg diasuh oleh Ustad Mushonnif Huda tersebut berlangsung pada hari Senin sore (19/06) hingga menjelang berbuka, bertempat di rumah salah satu peserta, Klipang Tembalang.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah yg represif terhadap ulama dan ormas Islam ( HTI ), Drs. Budiono, M. Kom. selaku ketua MTI Semarang, sangat menyayangkan sikap pemerintah. Ulama seharusnya dihormati dan Ormas HTI diajak berdialog, karena UU Ormas sudah jelas, dan HTI adalah Ormas Islam yg memiliki badan hukum resmi.

Sedangkan pengasuh MTI Semarang, Ustad Mushonnif Huda, S.Sos menolak keras adanya kriminalisasi Ulama dan rencana pembubaran Ormas Islam ( HTI ) karena indonesia adalah negara hukum, dan pemerintah harus bisa membuktikan kesalahan secara hukum. "Yang saya tahu, apa yg diajarkan HTI adalah ajaran Islam, dan tidak ada yg bertentangan dg ajaran Islam" , ujarnya. disela-sela acara kajian MTI. (HS)



Dakwah Jateng - Belasan intelektual Jawa Tengah berkumpul di Gd. Dakwah Habibah, Semarang pada serangkaian agenda buka bersama dan silaturrahmi tokoh Bersama HTI DPD 1 Jawa Tengah, Senin (05/06).

Acara yang dihadiri gelar master hingga professor ini berjalan lancar dengan membaurnya para tokoh membahas tema-tema krusial kekinian. Salah satu yang jadi sorotan pada bahasan kali ini adalah tentang rencana Pemerintah membubarkan ormas Islam dan mengkriminalisasi ulama yang telah jelas nyata.

Dr. Edhy, Sutanto dalam forum ini lantang mengkritisi kondisi saat ini lengkap dengan kritik ideologis terhadap bangunan kebijakan rezim saat ini. Diakhir dia mewanti-wanti para intelektual agar senantiasa berpikir secara komprehensif.

"Dari sini perlunya intelektual paham kondisi umat dan berpikir Islam secara Ideologis" Pungkasnya tegas.

Dalam acara ini lebih dari tokoh Intelektual Jawa Tengah bekumpul dan diakhiri dengan menandatangani dukungan Intelektual Jawa Tengah Tolak Rencana Pembubaran Ormas Islam dan Kriminalisasi Ulama.

Adapun bunyi dari pernyataan sikap penolakan tersebut sebagai berikut:

TOLAK RENCANA PEMERINTAH MEMBUBARKAN ORMAS ISLAM DAN KRIMINALISASI ULAMA

Dengan menyebut Asma Allah SWT, Rabb pemilik dan penguasa alam semesta. Hari ini, Senin Tanggal 5 Juni 2017, Kami dari Intelektual Jawa Tengah menyatakan:

1. Menolak keras rencana Pemerintah membubarkan Ormas Islam terutama Hizbut Tahrir Indonesia melalui konferensi Pers yang diselenggarakan pada Senin, 8 Mei 2017 oleh Menkopolhukam Wiranto, karena langkah itu tidak memiliki dasar sama sekali. HTI adalah organisasi legal berbadan hukum. Sebagai organisasi legal, HTI memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah yang amat diperlukan untuk perbaikan bangsa dan negara ini. Maka, semestinya hak ini dijaga dan dilindungi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, rencana pembubaran yang hendak dilakukan oleh pemerintah telah secara nyata akan menegasikan hak konstitusional tersebut, yang dijamin oleh peraturan perundangan yang ada.

2. HTI selama ini telah terbukti mampu melaksanakan kegiatan dakwahnya secara tertib, santun, dan damai, serta diselenggarakan sesuai prosedur yang ada. Sebagai organisasi dakwah, kegiatan HTI adalah menyampaikan ajaran Islam. Menurut Pasal 59 UU No. 17/2013 Tentang Ormas, ajaran Islam tidaklah termasuk paham yang disebut bertentangan dengan Pancasila.

3. Meminta Pemerintah menghentikan rencana tersebut. Bila diteruskan, publik akan semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang tengah berkuasa saat ini adalah Rezim Represif Anti Islam.

4. Menolak keras segala upaya kriminalisasi ulama. Ulama adalah pewaris Nabi. Mengkriminalkan para Ulama sama dengan mengkriminalkan Para Nabi.

Pernyataan sikap ini semakin membuktikan bahwa umat Islam hari ini secara terus menerus bersatu dan saling bahu membahu melawan setiap ketidakadilan. []


Reporter: Satrio
Editor: Aab

Powered by Blogger.