Dakwah Jateng | Kendal – Sungguh indah dan kekayaan yang luar biasa Indonesia. Namun sayangnya, mengapa limpahan kekayaan alam itu belum dapat dinikmati rakyat Indonesia? Rakyat di negeri ini justru hidup dalam kondisi yang tertindas dan sengsara. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, namun dalam bidang politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dsb. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kondisi seperti ini bisa terjadi? Jawabnya adalah : karena Indonesia tengah berada dalam kungkungan neoliberalisme dan neoimperialisme yang makin luas dan mencengkeram. Demikian papar Ust.Triyanto, SE dalam sambutannya pada pembukaan Halaqah Islam dan Peradaban (HIP Edisi 8) yang dilaksanakan DPD II HTI Kendal di Aula Depnakertrans Kabupaten Kendal, Minggu 26 April 2015.

Kegiatan yang dihadiri oleh puluhan peserta dari Kabupaten Kendal dan sekitarnya tersebut mengangkat tema “Indonesia Kita Terancam Neo-Liberalisme dan Neo-Imperialisme”, hadir juga Drs. Supra, staf ahli DPRD Kendal. Yang mendukung acara HTI.

Dalam paparanya pembicara I Ust. M. Edy Siswanto, M.Pd., (Ketua DPD II HTI Kendal) menyatakan Neoliberalisme adalah paham yang menghendaki pengurangan peran negara dalam bidang ekonomi. Dalam pandangan neoliberalisme, negara dianggap sebagai penghambat utama penguasaan ekonomi oleh individu/korporat. Neoliberalisme dan neoimperialisme lahir dari rahim Kapitalisme. Kapitalisme lahir dari akidah sekulerisme yang memishkan agama dari kehidupan (fasludin anil hayyah) dan memisahkan agama dari agama (fasludin anidaulah).

Jadi, neoliberalisme sesungguhnya merupakan upaya pelumpuhan negara, selangkah menuju corporate state (korporatokrasi). Ketika itu,  negara dikendalikan oleh persekutuan jahat antara politikus dan pengusaha. Sehingga keputusan-keputusan politik tidak dibuat untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan korporat baik domestik maupun asing. Ideology ini membangun standar kehidupan berdasar asas manfaat untuk mendapat manfaat harus liberal. Ideologi ini memandang kebahagiaan berdasarkan kepuasan materi (hedonisme). Dengan konsep liberalisme, negara hanya berfungsi sebagai wasit, bukan sebagai pengurus dan pengelola. Karena itu, seluruh sumber daya alam diserahkan kepada swasta, kesehatan, keamanan dan pendidikan diserahkan kepada rakyat. Negara lepas tangan. Demikian ungkap Ust. M. Edy Siswanto M.Pd. Pengamat Politik yang juga Ketua Pusat Studi Islam dan Masyarakat (PSIM) Kendal.

Selain itu Ust. Habib Rosyid Al-Maraghi dari DPD I HTI Jateng selaku pembicara II memaparkan bahwa Keputusan rezim Jokowi-JK yang bergegas menaikkan BBM, adalah  bukti kebijakan yang sangat sarat kepentingan asing. Meskipun kemudian diturunkan, namun tidak bisa menutupi maksud sesungguhnya dari kebijakan itu, yakni pemberlakuan liberalisasi migas secara total. Rezim Jokowi-JK mencabut subsidi BBM dan menetapkan harga sesuai dengan harga pasar. Inilah yang dimaui oleh perusahaan migas asing agar mereka bisa leluasa masuk di sektor niaga BBM. Mereka mengambil minyak di Indonesia, lalu diolah dan dijual di Indonesia, tapi dengan harga internasional. Setiap tahun, perusahaan migas asing diperkirakan bisa meraup untung tak kurang dari Rp 150 triliun.

Dalam bidang legislatif, intervensi asing juga terjadi dengan jelas. Ada lebih dari 76 UU yang draft-nya diberikan dari asing, seperti UU Migas, UU PM, UU Kelistrikan, UU SDA, UU Perbankan dan sejenisnya yang jelas telah meliberalisasi sektor-sektor vital di Indonesia. Dari fakta inilah bisa disebut bahwa negeri ini sedang dalam ancaman neoimperialisme.

Oleh karena itu, neoimperialisme dapat kita katakan sebagai penjajahan gaya baru yang ditempuh oleh negara kapitalis untuk tetap menguasai dan menghisap negara lain. Dulu dikenal dengan gold, glory dan gospel. Meski kepentingan gospel tidak begitu menonjol, tapi kepentingan gold dan glory nyata sekali masih berjalan.

Dampak Neoliberalisme dan neoimperialisme diantaranya, tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kerusakan moral, korupsi, dan kriminalitas merajalela. Banyaknya pejabat dan anggota legislatif yang menjadi tersangka korupsi menjadi bukti nyata perilaku mereka yang menghalalkan segala cara guna mengembalikan investasi politiknya. Eksploitasi SDA juga menunjukkan bagaimana para pemimpin negeri ini telah gelap mata dalam memperdagangkan kewenangannya sehingga membiarkan kekayaan alam yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat itu dihisap oleh korporasi domestik maupun asing.

Sementara itu, demokrasi yang dipercaya sebagai sistem politik terbaik, yang akan mewadahi aspirasi rakyat, pada kenyataannya bohong belaka. Rakyat hanya diperhatikan di saat kampanye atau sebelum pemilihan. Setelah terpilih, anggota legislatif, kepala daerah, dan bahkan presiden, lebih memperhatikan para penyokongnya. Lahirnya UU liberal, dan lembeknya pemerintah di hadapan asing seperti Freeport, adalah bukti nyata diabaikannya aspirasi rakyat serta ketundukan pemerintah pada kekuatan para cukong di dalam dan luar negeri. Jadi, dalam demokrasi tidak ada yang namanya kedaulatan rakyat yang ada adalah kedaulatan para pemilik modal.

Dalam penutupnya kedua pembicara mengingatkan bahwa ancaman Indonesia khususnya dan dunia umumnya adalah bukan Islam/Isis, melainkan ideologi kapitalisme dan liberalisme, solusi yang ditawarkan bergabunglah dengan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai pengemban dakwah yang ikhlas dengan mengajak segenap elemen masyarakat untuk bersama berjuang menyadarkan umat, dengan islam sebagai aturan hidup yang menyeluruh. Save Indonesia with Syariah and Khilafah. Acara ditutup dengan seruan untuk menyambut Rapat Pawai Akbar (RPA) Jateng yang akan dilaksanakan tanggal 10 Mei 2015 di Lapangan Simpang Lima Semarang. Info Kendal hubungi Bowo, 082221533079; Abu Sahda 081215936236. AS

info terbaru dari Jawa Tengah Bersyariah HTI Kendal Gelar HIP Bertema Indonesia Kita Terancam Neo-Liberalisme dan Neo-Imperialisme

Post a Comment

Powered by Blogger.