Setelah menjalani kehidupan monogami selama dua belas tahun, dai yang kerap mengenakan pakaian serbaputih ini memutuskan menikah yang kedua pada tahun 2010. Qadarullah, hingga kini dan semoga sampai akhir hayatnya, kehidupan ketiga anak manusia dan anak-anaknya ini terlihat sangat harmonis. Bahkan, sosok dai yang pernah menetap di bilangan Depok Jawa Barat ini tak segan-segan mengajak kedua istrinya ke hadapan jamaahnya dan kaum Muslimin negeri ini.

Banyak hikmah dari poligami yang dijalani Ustadz M. Arifin Ilham ini. Berikut ini kami rangkumkan nasihat-nasihat terkait salah satu sunnah Nabi yang telah beliau jalani selama lima tahun ini. Nasihat ini kami rangkum dari beberapa kajian yang langsung kami ikuti dan rekaman-rekaman taujih dai asal Banjarmasin ini.

Harapannya, kaum Muslimin bisa melihat poligami secara adil. Yaitu meletakkannya sebagaimana ianya diperintahkan; bukan atas nama perasaan belaka.

Istiqamah dalam Sunnah

Hal yang pertama kali beliau sampaikan, jangan poligami karena ‘enaknya’ saja. Sebagai salah satu sunnah, hendaknya kaum Muslimin yang berniat melakukannya benar-benar mempersiapkan diri dengan istiqamah dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi yang lain.

Sebelum memutuskan mengambil jalan poligami, pesan beliau, istiqamahlah dalam menjawa wudhu, senantiasalah shalat berjamaah di masjid, jangan tinggalkan shalat Dhuha dan Tahajjud, teruslah membaca, menghafal, dan berusaha mempraktikkan ajaran al-Qur’an, biasakan diri dalam dakwah dan jihad, jangan tinggalkan infaq, dan aneka sunnah-sunnah mulia lainnya.

Pasalnya, dai yang juga memimpin Majlis az-Zikra ini sudah pernah melakukan berbagai jenis sunnah Nabi tersebut. “Hanya poligami yang belum,” terang beliau. Istri-istri, anak-anak dan jamaah dzikirnya menjadi saksi betapa beliau adalah sosok yang amat menjaga sunnah Nabi. Semoga Allah Ta’ala berikan keistiqamahan kepada beliau hingga akhir hayatnya.

Jangan Bonsai Potensi Suami

Dengan berkelakar, beliau menyampaikan, “Apakah suami harus libur juga jika istri sedang libur karena datang bulan?”

Beliau juga mengatakan, “Jika para Muslimah mengakui kehebatan dan keshalihan suaminya, jangan egois. Bukankah Muslimah-muslimah lain juga berhak merasakan kebahagiaan yang Allah berikan dengan perantara suami Anda?”

Apalagi, fakta bahwa jumlah Muslimah jauh lebih banyak dari jumlah Muslimin amat nyata. Dan, begitu banyak Muslimah matang yang harus menyepi sendiri di setiap malam dalam sujud dan munajat panjangnya.

Dua Akur Itu Lebih Baik

Poligami sering dijadikan kambing hitam. Selalu disalahkan. Padahal, letak kekacauan rumah tangga bukan pada poligaminya. Tetapi terletak pada individu-individu yang terlibat di dalamnya.

Bukankah fakta berbicara, amat banyak pernikahan monogami yang berantakan dan berujung pada perceraian? Bukankah tak sedikit suami-suami yang mengabaikan hak istrinya, padahal jumlahnya hanya satu?

Di sisi lain, apakah tak cukup bukti bahwa begitu banyak poligami yang berdampak positif bagi individu dan masyarakat sekitar juga kaum Muslimin secara umum?

“Dua istri akur,” tutur dai yang kini menetap di Bogor Jawa Barat dalam salah satu ceramahnya di tahun 2012 ini, “itu jauh lebih baik dari satu istri tapi ribut terus.” Benar juga ya?

info terbaru dari Jawa Tengah Bersyariah Nasihat Poligami Ustadz M. Arifin Ilham

JAKARTA – Menurut MUI, penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

Hal tersebut dihasilkan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015, Komisi B2 Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah (masalah fikih kontemporer) tentang panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan. Demikian dikutip dari situs resmi mui.or.id, Senin (27/7/2015).

Menurut MUI, kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dianggap telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Namun, setelah diperhatikan, secara umum program BPJS Kesehatan -program yang termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS itu, khususnya BPJS Kesehatan- belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak. Hal itu dilihat dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur.

MUI Nyatakan BPJS Haram

Secara teknis, konsep BPJS bertentangan dengan syar’i karena apabila terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum, MUI merekomendasikan pada halaman 56 Ijtima Ulama V Tahun 2015 tersebut bahwa, “Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.”

Sebagai solusinya, MUI mendorong pemerintah “Untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima.”

Oleh karena itu, kita selaku Muslim harus berhati-hati dalam menerima kebijakan pemerintah, sehingga tidak menyalahi Syari’at yang sudah Allah Subhanahu wa Ta’ala tentukan.

[arrahmah.com]

info terbaru dari Jawa Tengah Bersyariah MUI Nyatakan BPJS Haram, Mengandung Gharar, Maisir dan Riba

Dakwah Jateng – Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Husain Abdullah menilai banyak pihak yang tidak tahu tujuan awal pembentukan tim pemantau speaker masjid. .
“Selama ini, para dai berceramah atau khotbah acap kali tidak terdengar dan dicerna dengan baik oleh jemaah akibat kualitas sound system, akustik dan cara penempatannya yang keliru,” katanya berdasarkan pernyataan tertulis pihaknya pada CNN Indonesia, Senin (27/7).
Menurut Husain, speaker yang buruk tentu merugikan jemaah yang sudah datang ke mesjid. Husain mengatakan kelak tim ini tak hanya memantau tapi juga mengendalikan kualitas suara dan jangkauan suara speaker masjid. “Sehingga suara antar masjid bisa harmoni,” katanya.

Tim Pemantau Speaker Masjid Dibentuk

Agar tak dicap tak serius, JK dan pihaknya telah menyiapkan sekaligus melatih melatih 700 orang teknisi dan menyiapkan 100 unit mobil teknis untuk tim pemantau speaker masjid ini. Setiap mobil ini akan berisi 3 teknisi yakni, elektrik, sound system dan kebersihan. “Mereka akan keliling melatih pengelola-pengelola masjid,” ujarnya.
Sebelumnya, keberadaan tim ini dikritik oleh banyak pihak. Ketua Komisi Agama DPR Saleh Partaonan Daulay mengkritik tajam pembentukan tim tersebut.
Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu meminta Jusuf Kalla memberi klarifikasi atas rencana pembentukan tim itu seperti yang disampaikan oleh Husein Abdullah selaku juru bicara Wakil Presiden. “Pak JK selaku Wakil Presiden perlu memberi penjelasan, klarifikasi,” tutur Saleh kepada CNN Indonesia, Ahad (26/7).
Saleh menyatakan pemerintah lebih baik membentuk tim pemantau fakir miskin daripada pemantau kaset pengajian di masjid. “Memelihara fakir miskin dan orang-orang terlantar adalah amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh negara,” ujarnya.
Lanjut dia, memantau kaset pengajian di masjid tidak ditemukan ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau negara tidak memantau dan memelihara fakir miskin berarti bisa melanggar konstitusi. Hal tersebut ada ketentuannya dalam Pasal 34 UUD 1945. “Kalau kaset pengajian di masjid biarlah diurus oleh marbot dan takmir masjidnya,” tutur Saleh.
JK memang memberikan perhatian lebih soal speaker masjid. Sebelumnya, saat memberikan sambutan di pertemuan MUI di Tegal, JK telah meminta agar masjid tidak memutar kaset pengajian dengan speaker saat orang tengah istirahat, yakni dini hari. JK meminta agar kaset rekaman itu diputar jelang subuh saja.
Saat insiden di Tolikara, JK juga menyebut speaker sebagai pemicu inisiden tersebut. JK menyebutkan insiden itu dipicu karena umat muslim yang menggunakan speaker terlalu keras saat Salat Id, padahal sebelumnya sudah ada pemberitahuan untuk tidak menggunakan pengeras suara.

info terbaru dari Jawa Tengah Bersyariah JK Siapkan 100 Mobil Untuk Tim Pemantau Speaker Masjid

Dakwah Jateng | Purbalingga – Kerusuhan di Tolikara telah menyita perhatian Ummat Islam. Berbagai respon pun ditunjukkan sebagai wujud dari ikatan persaudaraan sesama Muslim. Salah satunya di Purbalingga, beberapa ormas Islam termasuk juga institusi pemerintah turun ke lapangan untuk membentuk forum dan membahas kasus Tolikara.

Bahas Tolikara, HTI Bentuk Forum Bersama

Forum ini dihadiri oleh beberapa ormas Islam, diantaranya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), FKUB dan FPI, dan Kapolres serta Dandim. Hadir juga di forum tersebut ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Purbalingga.

Di dalam acara ini HTI melalui Ustd Amin RH menekankan bahwa di dalam kasus Tolikara ini Ummat Islam wajib marah. Namun kemarahan tersebut tidak boleh dilampiaskan dengan aksi – aksi yang melanggar hukum seperti membakar gereja, membalas dendam dan sebagainya. Hizbut Tahrir Indonesia menuntut aparat keamanan untuk segera menindak tegas pelaku kedzaliman ini demi menegakkan keadilan. Seharusnya kasus Tolikara bisa diusut tuntas dengan cepat sebagaimana polisi memperlakukan kasus terorisme.

Kasus Tolikara hanya salah satu agenda dibalik sebuah skenario besar supaya Papua terus bergejolak dan kemudian lepas dari bumi pertiwi. Dibalik pembakaran Masjid di Tolikara ada sebuah gerakan disintegrasi. Hal ini seharusnya mendapat perhatian besar dari Pemerintah. Kita tahu bahwa Papua adalah pulau yang memiliki banyak sekali sumber daya alam. Banyak sekali pihak, terutama Amerika (dengan freeportnya) yang memiliki kepentingan disana.

Sementara itu, Pendeta Manurung yang ikut hadir di acara tersebut menyatakan ketidaksepahamannya dengan GIDI. Menurutnya, GIDI adalah aliran radikal di dalam Kristen. Secara tegas beliau juga mengutuk apa yang telah dilakukan oleh GIDI.

 

info terbaru dari Jawa Tengah Bersyariah Bahas Tolikara, HTI Bentuk Forum Bersama Kapolres, Dandim, dan FKUB

Beredarnya aturan yang dikeluarkan Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) terkait ibadah salat Iedul Fitri yang dilakukan umat Muslim di Tolikara dinilai tidak wajar dikeluarkan sebuah organisasi masyarakat (ormas). Pasalnya sudah ada aturan tentang agama yang diatur dalam landasan hukum Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai justru seharusnya masyarakat, tak hanya di Tolikara, harus menaati aturan yang sudah ditetapkan di Indonesia. Apalagi negara sudah memberikan kebebasan untuk memeluk agama apapun sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Memangnya GIDI Siapa, Kok Merasa di Atas Konstitusi Negara?

“Saya kira, surat pelarangan itu tidak wajar dikeluarkan. Apalagi yang mengeluarkan adalah ormas yang harusnya taat pada Undang-undang yang menjamin kebebasan beragama,” kata Saleh lewat pesan singkatnya yang dimuat ROL (20/7).

Menurutnya, jika setiap ormas bisa mengeluarkan surat seperti itu tentu memberikan dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Justru ini bisa membuat carut-marut hubungan sosial di Indonesia.

Ia menambahkan, seharusnya banyak solusi jika ada sekelompok umat yang merasa terganggu dengan kegiatan ibadah yang dilakukan pemeluk agama lain. Bukan kemudian dengan cara kekerasan seperti yang terjadi di sana. Mereka harusnya melakukan dialog terlebih dahulu dengan pihak terkait, tidak kemudian langsung melarang dengan surat edaran. Pemerintah bisa dilibatkan sebagai fasilitator untuk menemukan jalan tengah agar kedua pihak tidak merasa dirugikan.

“Saya tidak bisa membayangkan, kalau umat mayoritas mengeluarkan larangan pada umat minoritas. Sementara, ada UU yang menjamin kebebasan beragama. Kalaupun seandainya terganggu, yang perlu dilakukan adalah dialog, bukan langsung melarang. Dalam urusan seperti ini, mestinya pemerintah dilibatkan sebagai fasilitator.”

[rz/ROL]

info terbaru dari Jawa Tengah Bersyariah Memangnya GIDI Siapa, Kok Merasa di Atas Konstitusi Negara?

Insiden yang terjadi pada pelaksanaan shalat Idul Fitri 1436 Hijriah di Kabupaten Tolikara, Papua beberapa hari lalu, sangat memprihatinkan

Direktur Gaspol Indonesia, Virgandhi Prayudantoro mengatakan, kejadian tersebut membuat warga setempat jadi ketakutan.

“Kejadian itu juga merusak rasa kebhinnekaan di Indonesia serta kebebasan beribadah untuk seluruh rakyat Indonesia,” jelas dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Senin (20/7).

Jokowi Pilih Nonton Bioskop Ketimbang ke Tolikara

Nah, yang lebih mengecewakan lagi, lanjut dia, di saat penduduk Tolikara ketakutan dan berada di pengungsian, Presiden RI tidak mengambil langkah tegas dan malah memilih untuk nonton bioskop bersama keluarganya di Solo.

‎”Presiden Jokowi tak punya empati, disaat tragedi Tolikara Papua belum terselesaikan, dimana sebanyak 153 orang masih mengungsi setelah 38 rumah, 63 kios dan masjid dibakar Jumat yang lalu,” terang Ghandi.

Dia menambahkan, seharusnya Presiden Jokowi bisa turun langsung untuk melihat keadaan di Tolikara pasca kejadian pembakaran tersebut.

“Percuma dong  ada laporpresiden.org kalo pas lagi ada konflik presidennya tidak turun langsung untuk mengatasinya. Kami berharap Presiden Jokowi untuk memberikan contoh terhadap kita semuanya tentang solusi tepat mengatasi masalah ini bukan hanya menunggu laporan para pembantunya saja,” tandasnya.

[rz/RMOL]

info terbaru dari Jawa Tengah Bersyariah Minim Empati, Jokowi Pilih Nonton Bioskop Ketimbang ke Tolikara

MAKASSAR – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan hampir 50 persen dari negara yang penduduknya mayoritas Muslim mengalami konflik.

Hal itu terjadi seperti di Pakistan, Afghanistan, Yaman, Mesir, Irak, Iran, Nigeria, dan Libia. Negara-negara tersebut berkonflik secara fisik dengan saling membunuh, mengebom, dan menghancurkan.

Hal ini diungkap JK dalam saat membuka Musyawarah Nasional XI Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS) di Auditorium Al Jibra, Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar, Senin (6/4/2015).

“Yang kita kumandangkan Islam rahmatallallilalamin jadi tantangan bagi kita semua, dan kita juga patut bersyukur karena kita Islam moderat jadi suasananya berbeda. Yang ada di sana adalah tontonan yang sungguh memprihatinkan,” kata JK.

Ia menyebutkan, Indonesia menjadi perhatian dunia karena bisa menjaga harmonisasi antaragama. “Jika kita ada masalah, kita tidak perlu perang, dan akan jaga itu,” ujarnya.

[okezone.com]

info terbaru dari Jawa Tengah Bersyariah JK Sebut Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim Sering Konflik

Kedua pilot itu diketahui bernama Ridwan Agustin dan Tommy Abu Alfatih. Dugaan kuat keduanya bergabung dengan ISIS setelah AFP melakukan pengamatan di akun Facebook mereka.

“Berdasarkan peninjauan konten dari akun keduanya diketahui bahwa mereka kemungkinan telah terpengaruh unsur radikal–setidaknya dinilai dari lingkungan online–dan hasilnya, bisa mengancam keamanan,” lanjut laporan AFP.

Menurut AFP, Ridwan menjadi pilot AirAsia sejak tahun 2010 dan terbang di rute-rute internasional, seperti Hong Kong dan Singapura. Sebelum akun Facebooknya ditutup, dia mem-posting beberapa foto dirinya menggunakan seragam pilot di depan pesawat AirAsia.

Dia dipercaya telah membuat akun Facebook lainnya dengan nama berbeda, dan kota tinggalnya sekarang adalah Raqqa, Suriah. Istrinya, Diah Suci Wulandari, adalah mantan pramugari AirAsia.

Kepada Intercept, AirAsia mengatakan bahwa “Ridwan Agustin dan Dian Suci Wulandari sudah bukan lagi karyawan AirAsia Indonesia. Karena itu kami tidak bisa berkomentar lebih jauh.”

Telah dipecat

Presiden Direktur AirAsia, Sunu Widyatmoko, mengatakan Air Asia melakukan pemecatan setelah mengetahui adanya kontak dari pilot bersangkutan, Ridwan Agustin.

“Dulu dia pernah bekerja di AirAsia, tapi sekarang sudah enggak. Waktu dengan kami bekerja semuanya normal. Namun, dalam proses, ada indikasi kontak internet dengan jaringan ISIS, kami langsung proses dan pecat,” kata Sunu, dikutip ACW dari CNN.

nformasi adanya kontak tersebut, kata Sunu, didapatkan pihaknya dari staff internal Air Asia. “Enggak ada pengawasan. Begitu tahu benar, langsung kami proses tindakan,” kata Sunu.

Ridwan Agustin, eks pilot AirAsia tersebut, mengatakan lokasi terkininya pada pertengahan Maret 2015 di Raqqa, Suriah. Tak hanya itu, dia juga mengubah namanya menjadi Ridwan Ahmad Indonesiy dan mengungkapkan ketertarikannya untuk bergabung dalam peperangan melawan Kobani.

Tak hanya Agustin, seorang pilot asal Indonesia lainnya, Tomi Hendratno, yang pernah bekerja di maskapai penerbangan pribadi Premiair, juga diduga bergabung dengan jaringan ISIS. Hal itu seperti disampaikan dalam laporan intelijen yang dikumpulkan oleh Australian Federal Police dan didistribusikan kepada rekan penegak hukum di Turki, Jordan, London, dan Amerika Serikat, termasuk ke Europol, organisasi kepolisian Eropa.

Pernah bergabung TNI AU

Tommy Abu Alfatih alias Tomi Hendratno, diduga pernah bergabung dengan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia.

Dugaan Tomi bersama rekannya, Ridwan Agustin dari AirAsia, terlibat dengan ISIS tercantum dalam dokumen rahasia Kepolisian Federal Australia (AFP) yang dibocorkan oleh majalah online The Intercept dan dirilis di situsnya, Rabu (8/7).

Menurut dokumen AFP, Tomi saat ini bekerja untuk maskapai penerbangan Premiair yang berbasis di Indonesia. Berdasarkan data AFP itu, Tomi bahkan disebut pernah bergabung dengan TNI Angkatan Udara.

“Dia lulus dari Sekolah Penerbangan Indonesia pada 1999 dan bekerja untuk Angkatan Udara Indonesia sebagai pilot,” demikian bunyi laporan AFP itu.

Akun Facebook Tomi, Abu Alfatih Hendratno, sejak pertengahan 2014 memasang berbagai status keprihatinan atas penderitaan umat Islam di seluruh dunia. Desember 2014, materi pro-ISIS mulai terlihat di akunnya.

Di akun Faceook itu pula Tomi menginformasikan pada 1 Juni bahwa dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pilot di Premiair. Terakhir, Tomi menyebut ia kini bekerja sebagai ‘driver’ di ‘Bumi Allah Subhanahu Wata’ala’.

CNN

info terbaru dari Jawa Tengah Bersyariah Dua Pilot AirAsia Asal Indonesia Gabung ISIS

Semua warga negara China yang berada di Turki diminta untuk menghindari kerumunan orang yang menggelar protes anti-China.

Peringatan Kementerian Luar Negeri dikeluarkan setelah berlangsung sejumlah demonstrasi di Istanbul pada akhir pekan untuk menentang perlakuan pemerintah China terhadap minoritas Uighur yang beragama Islam.

“Belum lama ini, pelancong Cina diserang dan diganggu.”

Peringatan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri komunis Cina melalui website pada Ahad, 5 Juli 2015, itu menyatakan telah terjadi berbagai demonstrasi yang mengarah kepada kepentingan pemerintah Cina.

Hubungan antara Turki dan Cina tegang setelah pemerintah negeri komunis itu melarang muslim Uighur yang tinggal di Propinsi Xinjiang beribadah dan menunaikan puasa pada bulan suci Ramadan.

Perlakuan pemerintah Cina mendapatkan perhatian besar warga Turki yang memiliki latar belakang budaya dan agama sama dengan warga Uighur.

Turki pada Jumat, 3 Juli 2015, bersumpah akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi etnis Uighur untuk melarikan diri guna menghindar dari penganiayaan.

“Warga Cina diminta untuk tidak mendekat atau memfilmkan unjuk rasa serta mengurangi kegiatan di luar rumah,” bunyi peringatan dari Kementerian.

Gemuruh Anti-Cina di Turki

Koran Turki, Hurriyet, dalam laporannya menulis, ada sekelompok massa menyerang rumah makan Cina di distrik terkenal di Istanbul, Tophane, pekan lalu. “Mereka menghancurkan kaca jendela.”

Pada Ahad, 5 Juli 2015, ratusan pengunjuk rasa menggeruduk kantor konsulat Cina di Istanbul sambil membawa bendera dan meneriakkan slogan anti-Cina di luar gedung. Para pengunjuk rasa juga membakar bendera Cina.

“Kaum Uighur adalah saudara kami. Mereka dianiaya karena imannya,” tutur Muhammet Gokce, 17 tahun, yang mengenakan ikat kepala warna biru dengan kalimat “Warga Turki Timur Kalian Tidak Sendiri.”

Pada pekan lalu, Turki berjanji untuk selalu membuka pintunya lebar-lebar bagi kaum Uighur yang beragama Islam jika ingin melarikan diri dari penganiayaan di china.

Turki juga menyatakan kekesalannya atas China karena telah melakukan pembatasan kepada kaum Uighur dalam melakukan ibadah puasa selama bulan Ramadan.

Ratusan orang Uighur tewas dibunuh selama kurang lebih tiga tahun terakhir di dalam penyerangan yang menimpa kota Xinjiang. Beijing menyalahkan militan Islam akan hal ini, dan menuduh mereka ingin membentuk negara independen yang dinamakan dengan Turkestan Timur.

AL JAZEERA

info terbaru dari Jawa Tengah Bersyariah Gemuruh Anti-Cina di Turki, Beijing Kelabakan

Khilafah : Ancaman atau Harapan, demikian tema yang diangkat oleh DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Magelang dalam gelaran Halqoh Islam dan Peradaban (HIP) spesial Romadlon pada hari Ahad pagi tanggal 28 Juni 2015. Acara yang diselenggarakan di Hotel Trio Magelang ini menghadirkan AKBP Edi Purwanto, S.IK., M.H. (Kapolresta Magelang), Drs, H. Ismudiono, M. Ag. (Ketua MUI Kota Magelang), Kholid Ridwan, M. Sc. (Dosen UGM) dan Ust. Ir. Abdullah (DPD I HTI Jawa Tengah) sebagai narasumber.

Dalam kesempatan tersebut AKBP Edi Purwanto, S.IK. mengatakan bahwa darimanapun demokrasi berasal, ia adalah produk buatan manusia. Semestinya manusia kembali pada hukum Sang Pencipta. Seraya menegaskan bahwasanya khilafah bukanlah ancaman. Hal senada juga ditegaskan oleh Drs. H. Ismudiono, M.Ag bahwa cepat atau lambat khilafah akan tegak. Selaku dosen, Kholid Ridwan juga menyampaikan di dunia kampus semua sudah tidak asing dengan istilah ‘khilafah’. Sementara penegasan sama disampaikan oleh Ust. Ir. Abdullah jika khilafah pasti akan tegak dengan izin Alloh. Dan penegakannya tidak dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Dakwah khilafah dengan cara damai dan santun.

Acara yang dihadiri tidak kurang dari 400 peserta yang sangat antusias diakhiri dengan penyerahan souvenir dari DPD II HTI Magelang kepada para narasumber. [panji]

info terbaru dari Jawa Tengah Bersyariah HIP Magelang Spesial Romadhon : Khilafah Ancaman atau Harapan

loading...
Powered by Blogger.