Solusi OKI itu munafik, biar tidak munafik ya solusinya sesuai syariat, Jihad!

Dakwah Jateng : Gombong – Jawa Tengah. Markaz Front Thoriqul Jihad (FTJ) di Pesantren Al Daldiri, Kebumen menggelar acara Mudzakarah Ulama Ahlussunnah wal Jama’ah Kedu Selatan, pada Ahad (31/12). Tema yang diangkat adalah: ”Ulama & Ummat  Bersatu: Bebaskan al Quds dari Penjajahan”

Acara yang dihadiri oleh Ulama dan Tokoh Masyarakat Kedu Selatan ini meski tampak sederhana, namun suasana khidmat dan semangat jihad sangat terasa. Bagaimana tidak, pada awal acara yang dipandu Kyai ‘Abdul Birri dari Gombong sudah dipanaskan dengan memaparkan fakta klaim musuh besar ummat Islam dunia atas kota suci ketiga mereka. Hadirinpun tampak bersemangat dalam ghirah yang tergugah.

Pada sambutannya Shahibul Fadhilah KH Saefuddin Ghozaki Daldiri memanaskan lagi dengan mengingatkan, bahwa kewajiban ulama adalah menjadi penyeru kebenaran, dan bersikap adil berdasarkan syariat Allah swt, atau ummat ini akan dibinasakan akibat abainya ulama dalam amar ma’ruf dan nahi munkar.

Dalam mudzakarah ini turut menyampaikan kalimah minal ulama di antaranya adalah: KH Mufasir (Pengasuh Majlis Mujahadah Darul Hikmah Kebumen), KH Rohani (Pengasuh Majelis Ta'lim Al Barokah Purworejo), KH.Rofiq Nur Hidayat (Pengasuh Majelis Ta'lim Fisilmi Kaffah Purworejo). Para ulama tersebut sepakat menolak klaim sepihak Amerika atas al Quds, dan menyerukan perlawanan, namun dengan solusi yang tuntas, bukan solusi munafik. “Solusi OKI itu munafik, biar tidak munafik ya solusinya sesuai syariat, Jihad!”, retorika KH Rofiq Nur Hidayat pada giliran terakhir. “Allahu Akbar!”, hadirin menyambut dengan gempita.

KH Ahmad Faiz pada kesempatan selanjutnya memaparkan materi solusi tuntas atas segala macam persoalan Palestina yang tidak kunjung selesai. Tidak lain dan tidak bukan adalah jihad. Dan karena tidak mungkin akan berjihad, kecuali ada pemerintahan yang mempunyai pandangan demikian. Dan itu mestilah Daulah Khilafah ada ditengah-tengah ummat. Menjadi wajib bagi Ulama yang hadir untuk terus dan secara gencar mendakwahkan tegaknya khilafah, yang dengannya kehidupan Islam berlangsung, termasuk pelaksanaan hukum jihad melawan penjajah.

Turut hadir ustadz Zulhadir, SH, beliau memaparkan tinjauan hukum terkait permasalah yang menerpa ummat Islam saat ini, khususnya di Indonesia.

Acara yang dimulai sejak pukul 09:30 WIB, menjelang berakhirnya Mudzakarah, Saefuddin “Ghozaki” Daldiri membacakan pernyataan sikap ulama kedu selatan terkait klaim sepihak atas al Quds sebagai ibukota Israel. Hadirin yang turut mengiringi dibacakannya pernyataan tersebut sesekali bertakbir. Intinya Ulama Kedu selatan menolak keras atas klaim tersebut dan menyerukan jihad sebagai jawaban atas agresi Israel terhadap tanah suci ummat Islam, al Quds dan Palestina secara umum. Acara berakhir pada pukul 12:07 WIB.

Reporter: Yahya husein
Editor: Aab



Konsekuensi Keyakinan dan Sikap Kita

Oleh: Addin Al-Fatih

kalo ada orang yang tidak sholat karena belum siap,
tentu beda statusnya jika dia tidak sholat karena meyakini bahwa Sholat itu bukan ajaran Islam

Tidak siap sholat, ketika mati tetap wajib disholati
Namun, jika tidak sholat karena meyakini bahwa Sholat itu Bukan Ajaran Islam
jika mati, tidak boleh disholatkan
Ia  tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin
Hartanya pun tdk bisa diwariskan kepada keluarganya yg muslim...
Naudzubillah min dzalik...

Lantas, bagaimana pendapat anda tentang Khilafah?
Apakah itu ajaran Islam yg belum memungkinkan diterapkan saat ini?
Ataukah anda meyakini bahwa Khilafah itu bukan ajaran Islam?

Kalau kita belum tahu, sebaiknya Diam sambil belajar kepada ahlinya.
Mari kita belajar pada Kyai atau ustadz yang paham fiqh Politik dan Konstelasi politik internasional dlm perspektif Islam...

#KhilafahAjaranIslam



Israel menyatakan sedang menjalin komunikasi dengan setidaknya 10 negara agar bersedia memindahkan kantor kedutaan besarnya ke Yerusalem. Ini adalah langkah pascapengakuan Amerika Serikat bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel.

Dilansir dari AFP, Selasa (26/12/2017), informasi ini dituturkan oleh wakil menteri luar negeri Israel Tzipi Hotovely via siaran radio.

"Kami sedang berhubungan dengan setidaknya 10 negara, beberapa dari mereka di Eropa (mendiskusikan hal ini)," kata Hotovely.

 Perempuan ini berbicara sehari setelah Guatemala menyatakan akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Sikap Guatemala itu dikecam keras oleh Palestina sebagai sikap "memalukan".

Hotovely mengatakan sikap Presiden AS Donald Trump akan "memicu gelombang" gerakan pemindahan kantor kedutaan seperti itu.

"Sejauh ini, kami hanya melihat permulaan," kata Hotovely.


[detikcom]



Kebaikan itu Dunia Akherat
Oleh: Addin Al-Fatih

Semoga Allah Swt memberkahi kalian pengantin baru
Ya Allah berkahilah kami dg rejeki yg telah Engkau karuniakan kepada kami...
Dan masih banyak doa agar kita diberkahi Allah Swt...
Berkah itu bertambahnya kebaikan..

Dahulu, sy kira bertambahnya kebaikan itu bertambah harta kita
Semakin kaya, berarti bertambah kebaikannya
Saya kira kebaikan itu rumah dan mobil kita mewah
itu yang saya kira dulu
Sakit, miskin, susah itu bukan kebaikan
Pagi ini Allah kasih keyakinan pada kami
Bahwa kebaikan hakiki itu ketika kita meraih pahala dan ampunan Allah Swt.
Rumah dan kendaraan mewah maupun sederhana bisa jadi jalan kebaikan
Jika digunakan sebagai sarana untuk meraih pahala dan ampunan Allah Swt.
Semoga apapun yang Allah karuniakan kepada kita
Mari kita syukuri
Tuk raih ridho dan ampunan Allah Swt.
Mari kita raih aktivitas kebaikan dunia dan akherat kelak
dengan ridha Allah Swt.
Mari kita terapkan Syariah dan tegakkan Khilafah



Suatu saat kami duduk di Masjid Jogokariyan, di hadirat Syaikh Dr. Abu Bakr Al ‘Awawidah, Wakil Ketua Rabithah ‘Ulama Palestina. Kami katakan pada beliau, “Ya Syaikh, berbagai telaah menyatakan bahwa persoalan Palestina ini takkan selesai sampai bangsa ‘Arab bersatu. Bagaimana pendapat Anda?” Beliau tersenyum. “Tidak begitu ya Ukhayya”, ujarnya lembut. “Sesungguhnya Allah memilih untuk menjayakan agamanya ini sesiapa yang dipilihNya di antara hambaNya; Dia genapkan untuk mereka syarat-syaratnya, lalu Diamuliakan mereka dengan agama & kejayaan itu.” “Pada kurun awal”, lanjut beliau, “Allah memilih Bangsa ‘Arab. Dipimpin RasuluLlah, Khulafaur Rasyidin, & beberapa penguasa Daulah ‘Umawiyah, agama ini jaya. 

Lalu ketika para penguasa Daulah itu beserta para punggawanya menyimpang, Allahpun mencabut amanah penjayaan itu dari mereka.” “Di masa berikutnya, Allah memilih bangsa Persia. Dari arah Khurasan mereka datang menyokong Daulah ‘Abbasiyah. Maka penyangga utama Daulah ini, dari Perdana Menterinya, keluarga Al Baramikah, hingga panglima, bahkan banyak ‘Ulama & Cendikiawannya Allah bangkitkan dari kalangan orang Persia.” “Lalu ketika Bangsa Persia berpaling & menyimpang, Allah cabut amanah itu dari mereka; Allah berikan pada orang-orang Kurdi; puncaknya Shalahuddin Al Ayyubi dan anak-anaknya.” “Ketika mereka juga berpaling, Allah alihkan amanah itu pada bekas-bekas budak dari Asia Tengah yang disultankan di Mesir; Quthuz, Baybars, Qalawun di antaranya. Mereka, orang-orang Mamluk.” “Ketika para Mamalik ini berpaling, Allah pula memindahkan amanah itu pada Bangsa Turki; ‘Utsman Orthughrul & anak turunnya, serta khususnya Muhammad Al Fatih.” “Ketika Daulah ‘Aliyah ‘Utsmaniyah ini berpaling juga, Allah cabut amanah itu dan rasa-rasanya, hingga hari ini, Allah belum menunjuk bangsa lain lagi untuk memimpin penjayaan Islam ini.” Beliau menghela nafas panjang, kemudian tersenyum. 

Dengan matanya yang buta oleh siksaan penjara Israel, dia arahkan wajahnya pada kami lalu berkata. “Sungguh di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalianlah; yang agak pendek, berkulit kecoklatan, lagi berhidung pesek”, katanya sedikit tertawa, “Yang belum pernah ditunjuk Allah untuk memimpin penzhahiran agamanya ini.” “Dan bukankah Rasulullah bersabda bahwa pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari arah Timur dengan bendera-bendera hitam mereka? Dulu para ‘Ulama mengiranya Khurasan, dan Daulah ‘Abbasiyah sudah menggunakan pemaknaan itu dalam kampanye mereka menggulingkan Daulah ‘Umawiyah. Tapi kini kita tahu; dunia Islam ini membentang dari Maghrib; dari Maroko, sampai Merauke”, ujar beliau terkekeh. “Maka sungguh aku berharap, yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah kalian, wahai bangsa Muslim Nusantara. Hari ini, tugas kalian adalah menggenapi syarat-syarat agar layak ditunjuk Allah memimpin peradaban Islam.” “Ah, aku sudah melihat tanda-tandanya. Tapi barangkali kami, para pejuang Palestina masih harus bersabar sejenak berjuang di garis depan. Bersabar menanti kalian layak memimpin. Bersabar menanti kalian datang. Bersabar hingga kita bersama shalat di Masjidil Aqsha yang merdeka insyaaLlah.”

Ah.. Campur aduk perasaan, tertusuk-tusuk rasa hati kami di Jogokariyan mendengar ini semua. Ya Allah, tolong kami, kuatkan kami.

Oleh : Ustadz Salim A Fillah



DISKUSI HANGAT VS DEBAT PANAS
Choirul Anam

Alhamdulillah, atas izin Allah, kemarin terjadi diskusi yang hangat dalam suasana kekeluargaan dan akademis tentang Khilafah. Acara tersebut sejak awal memang bukanlah debat untuk mencari menang kalah. Di sana tidak terjadi duel, apalagi merendahkan berbagai pihak. Jika ada kata duel, maka harus dalam tanda petik ("). Karena memang tidak terjadi duel apapun. Yang ada adalah sebuah diskusi hangat, yang tentu saja masing-masing menjelaskan dalil dan argumentasinya secara akademis dan santun. Acara diskusi pun diakhiri dengan makan bersama dalam suasana kekeluargaan.

Sebagai orang yang menggeluti ilmu tafsir, Ust Andika menafsirkan bahwa ayat "inni jailun fil ardli khalifah" ( Kami jadikan manusia di muka bumi sebagai Khalifah), menafsirkan bahwa Khalifah di sini artinya adalah wakil Allah di bumi sebagai pemakmur, bukan Khalifah sbg sebuah pemimpin dalam sebuah sistem pemerintahan.

Beliau mengakui bahwa Khilafah sbg sebuah kepemimpinan itu memang ada, tetapi itu hanya 30 tahun, sebagaimana hadits Nabi saw. Setelah itu tidak ada lagi Khilafah.

Dan masih banyak lagi tema-tema menarik yang beliu bahas, dari sudut pandang beliau sebagai orang yang mengkaji tafsir dan hadits.

Saya yang diberi amanah unk ikut membahas hal ini secara prinsip banyak yang sepakat dg pernyataan Ustadz Andika.

Bahwa ayat di atas bukan dalil tentang Khilafah, saya sepakat 100% dengan Ust Andika. Bahwa ayat tsb memang bukan dalil tentang Khilafah sbg sebuah sistem pemerintahan dalam Islam. Dalil wajibnya Khilafah menggunakan ayat lain dan hadits lain, bukan ayat dan hadist tersebut.

Menurut pemahaman saya, sebuah sistem memang tidak cukup hanya dipahami dg satu dalil. Sebuah sistem hanya bisa dipahami dengan mengaitkan berbagai subsistem pembangunnya. Jika kita teliti secara mendalam, Islam itu memang sebuah sistem yang unik yang memiliki perbedaan mendasar dengan sistem-sistem lain yang ada di dunia, meski tentu saja ada berbagai persamaan dengan sistem lain dalam beberapa hal.

Saat Rasulullah wafat, kepemimpinan Islam kemudian menjadi ijma shahabat. Abu Bakar diangkat sbg pemimpin umat Islam. Tentu bukan sekedar pemimpin unk menjalankan sistem apa saja. Tetapi menjalankan sistem yang diajarkan Nabi, atau yang disebut minhajin nubuwwah, atau lebih lengkapnya Khilafah ala minhajin nubuwwah. Misalnya ada pencuri, maka Abu Bakar bukan sekedar menghukum dg sistem sanksi apapun, tetapi dengan menghukum sistem sanksi yang diajarkan Rasul sbgm dalam al-quran yaitu potong tangan.

Karena Abu Bakar menjalankan menjalankan fungsi sbg Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah, maka beliau mendapat gelar sebagai Khalifah. Maka sebutan beliau sbg Khalifah, tentu saja berbeda dg istilah yang dipakai alquran: Inni jailun fil ardli khalifah. Hal inilah yang dilahami oleh para sahabat Nabi dan para ulama salafush sholih setelahnya.

Adapun terkait hadits Nabi bahwa Khilafah hanya 30 tahun, maka menurut saya semua hadits terkait masalah ini harus dihadirkan dan dipahami secara holistik dengan kaidah ijtihad yang benar.

Jika kita hadirkan semua hadits tentang Khilafah, maka memang beragam. Ada hadits yang menyatakan bahwa Khalifah itu 12 orang. Jika hadits ini dibandingkan maka kelihatan bertentangan (ta'arud), sebab 30 tahun itu hanya 5 orang khalifah. Bahkan ada bebetapa hadits yang menjelaskan bahwa Khalifah itu ada di akhir zaman. Dari berbagai hadits ini, kemudian para ulama menyimpilkan bahwa 30 tahun yang dimaksud ada khulafaur rosyidin, adapun setelah itu tetap khilafah (jika syaratnya terpenuhi), tetapi tidak bisa disebut khulafaur rosyidin. Makanya menurut para ulama, khilafah bani umayyah, misalnya, tetap disebut khilafah, meski ada kekurangan dan penyimpangan di sana sini.

Tetapi unk jadi rujukan (benchmark), adalah khulafaur rosyidin.

Tentu saja ada banyak hal lain yang didiskusikan.

Sungguh diskusi yang sangat menarik dan penuh keakraban. Terima kasih prof Suteki sebagai inisiator dan Ustadz Andika atas ilmunya.

Jadi, kemarin tidak ada debat panas. Jika ada beberapa sahabat yang memberitakan seperti itu, apalagi sampai ada istilah "sekak mat", "dibuat terdiam", dll, meski saya husnudzdzan makudnya baik, tetapi ada baiknya postingan seperti itu diubah atau dihapus.

Wallahu a'lam.


Diskusi Khilafah Semarang
Diskusi Khilafah di Semarang. Andika Maulana (kiri), Prof Suteki (tengah), Choirul Anam (Kanan)


Dakwah Jateng - Sekitaran pukul 10.00 wib  (17/12) ada yang berbeda di area Gedung Pertemuan Magister Ilmu Hukum Undip. Meski hari minggu, beberapa peserta berpakaian rapih berduyun memasuki ruang diskusi.

Adanya diskusi yang diprakarsai Prof. Suteki (Guru Besar Hukum Undip) berhasil merubah pandangan kampus sekuler yang selalu sensitif dan phobia dengan Isu Khilafah menjadi majelis ilmu Islam. Diskusi berjudul Quo Vadis Khilafah dan Demokrasi di NKRI ini menghadirkan dua pembicara yang dimoderatori langsung sang profesor. Pembicara pertama, Andika Maulana berlatar belakang santri dengan pendidikan terakhirnya jurusan Tafsir Hadis UIN Walisongo berada dipihak kontra Khilafah. Sedangkan Pembicara kedua, Choirul Anam yang berprofesi sebagai dosen fisika diposisi Pro Khilafah. Komposisi yang terbilang unik dan bertolak belakang ini tentu diluar biasanya.

Andika Maulana menyoroti perihal term Khilafah dalam Alqur'an dan Hadis dengan menghadirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang Khilafah yang kesimpulannya bahwa Khilafah tidak memiliki sistem baku dan tidak cocok di Indonesia dengan alasan akan memecah belah. Sontak hal ini dibantah oleh Choirul Anam yang meskipun kesehariannya berkutat dengan teori fisika ternyata begitu akrab dengan dalil dan kitab-kitab para ulama.

Ibarat memukul salah sasaran, Andika mengemukakan dalil yang ternyata setelah diklarifikasi tidak digunakan oleh pihak yang pro. Choirul Anam membantah semua dalil yang dipaparkan oleh Andika.

"Sebenarnya semua dalil yang dipaparkan tadi itu bukan dalil utama yang dipakai oleh kami yang berjuang untuk mendakwahkan Khilafah." Ungkapnya, diikuti dengan pemaparan dalil yang menjadi rujukannya.

Diakhir pembicaraan, Choirul Anam menjelaskan sebuah analogi menarik tentang para provokator listrik masuk desa. Dimana sesuatu yang baik bisa dianggap buruk dan menjadi pandangan umum masyarakat manakala ada provokator.

"Saat ada kebijakan listrik masuk desa di tengah masyarakat yang tidak faham soal listrik, kemudian muncul provokator yang berbicara bahwa listrik itu menyetrum dan bisa menimbulkan kematian, kalau ada anaknya yang menolong juga akan ikut tersengat dan mati juga, maka otomatis masyarakat ramai-ramai menolak." Tutupnya.

Video lengkap bisa anda tonton di bawah ini:



Reporter: Aab
Editor : P. Laksono


Kondisi sekarang adalah kondisi kecelakaan sejarah. Seharusnya kitalah umat muslim yang memimpin umat. Sedangkan sekarang yahudi menguasai Baitul Maqdis, dan yang membela adalah presiden adikuasa dunia, karena itu seharusnya kaum muslim mengambil langkah yang sebanding tegakkakan negara adidaya yang tidak kalah dengan amerika serikat. Tegakkan khilafah.

Dakwah Jateng - Forum Silaturahmi Umat Islam (FSUI) Jawa Tengah menggelar aksi solidaritas untuk palestina pada hari jum'at 15/12/2017. Acara ini dihadiri dari berbagai organisasi masyarakat seperti Masyarakat Tanpa Riba, Front Pembela Islam, Hidayatullah, Syam Organizer, Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus, Gema Pembebasan, Forum Pemuda Dan Mahasiswa Muslim, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Majelis Iqro' Khoiru Ummah, Help-S, Ma'had Imam Al Ghozali, Komunitas Pejuang Subuh, Ma'had Al Ukhuwah Al Islamiyyah, dan elemen masyarakat pada umumnya.

Acara ini digelar di tugu tunas jalan pahlawan Semarang dengan dihadiri ratusan peserta.

Acara dimulai dengan pembacaan pernyataan sikap dari FSUI. Kemudian dilanjutkan dengan orasi dari perwakilan orator masing masing ormas.



Para orator aksi menyampaikan bahwa solusi untuk Palestina adalah dengan Jihad dan Khilafah, seperti ust. husein matla dari Masyarakat Tanpa Riba.

"Kondisi sekarang adalah kondisi kecelakaan sejarah. Seharusnya kitalah umat muslim yang memimpin umat. Sedangkan sekarang yahudi menguasai Baitul Maqdis, dan yang membela adalah presiden adikuasa dunia, karena itu seharusnya kaum muslim mengambil langkah yang sebanding tegakkakan negara adidaya yang tidak kalah dengan amerika serikat. Tegakkan khilafah." 

Acara Kemudian ditutup dengan membaca doa. Para peserta aksi membubarkan diri dengan tertib. []

Reporter : Agus
Editor : Aab


Dokumentasi Foto




Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Soloraya turun kejalan memprotes Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyetujui Yerussalem sebagai Ibukota Israel di Bundaran Gladak, Solo, Rabu (13/12/2017).

Ratusan peserta aksi tetap antusias meski guyuran hujan datang. Ustadz Wasid salah satu orator mengatakan bahwa kebencian Yahudi sangat nyata terhadap umat Islam. Untuk itu menurutnya seharusnya negara muslim melakukan pendekatan militer.

“Melawan Yahudi sudah tidak lagi dengan bahasa kecaman, faktanya tidak berlaku bagi Yahudi, termasuk juga Amerika. Mereka dalam hatinya kebenciannya sangat besar yakni menghancurkan umat Islam. Maka yang seharusnya adalah mengirimkan pasukan perang,” katanya.

Sementara itu, Ketua BKLDK Soloraya,  Agus Setyawan mengatakan Israel adalah penjajah yang merampas tanah Palestina.  Bahkan menurutnya Israel juga tidak berhak atas Tel Aviv yang sebelumnya disebut-sebut sebagai ibukota Israel.


“Israel itu penjajah, jadi Tel aviv itu sebenarnya bukan ibukota Israel apalagi Yerusalem. Al Quds itu milik umat Islam yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Selama ini Amerika dan Inggris membantu perampasan Israel” ujarnya.

Agus menilai usaha-usaha yang dilakukan negara muslim selama ini hanya bersifat retoris. Upaya yang dilakukan tidak signifikan bagi pembebasan Palestina,  sebab hanya berupa surat protes,  kecaman lisan tanpa dibarengi langkah-langkah strategis untuk memukul Israel dan Amerika.

“Kecaman yang dilakukan Presiden Jokowi juga tidak cukup, itu hanya retorika,” tegasnya.


Dakwah Jateng- Semarang, Forum Umat Islam Semarang(FUIS) lakukan aksi solidaritas mengecam pernyataan donald trump atas persetujuannya memindahkan ibu kota palestina dari tel aviv ke yerussalem.


Aksi yang dihadiri oleh ratusan orang ini dilakukan bada sholat jum'at 8 desember 2017, selain melakukan aksi FUIS juga membuat surat pernyataan dan menghimbau agar para pemimpin negara muslim mengambil sikap yang tegas atas kejadian yang dibuat oleh amerika ini.



reporter : marwazi
editor : agus



Aksi Menentang kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendukung Yerussalem sebagai Ibukota Israel dilakukan Ribuan Umat Islam Soloraya di Bundaran Gladak, Jl Slamet Riyadi, Solo, Jumat (8/12/2017).
Meski sebelumnya hujan mengguyur usai sholat Jumat, namun peserta tak surut menggelar aksi demo tersebut. Justru ketika datang rombongan santri dari Ponpes Al Mukmin dalam kondisi basah kuyup, menambah semangat peserta yang tadinya berteduh langsung berkumpul di bahu jalan Slamet Riyadi.
“Hari Rabu sudah ditabuh Donal Bebek di Palestina, artinya pintu Jihad sudah dibuka, siapkah kita menyambutnya? Siap berangkat? Siap berjihad? Takbir,” teriak orator diatas mobil komando.
Sementara itu, Ustadz Shabbarin Syakur, Sekjen Majelis Mujahidin dalam orasinya menyampaikan sejarah Yahudi selalu membuat keonaran. 14 Abad yang lalu Allah Subhanahu wata’ala sendirilah yang mengusir Yahudi dari bumi Islam.
“14 abad lalu Allah sendiri yang mengusir Yahudi Bani Nadir, maka Allah sendiri nanti yang akan mengusir Bani Israel untuk yang kedua kalinya. Kaum muslimin akan mengepung Yahudi Allah Akbar,” katanya.
Beberapa orang memegang spanduk bertuliskan ‘Trump + Israel = Agressor’ berwarna merah. Orasi pun bergantian dari tokoh elemen umat Islam hingga Ulama dan Ustadz Ponpes di Soloraya.
Aksi yang dimotori Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) itu, meminta pemerintah Indonesia terlibat aktif melobi negara muslim ASEAN dan OKI menekan Amerika Serikat menggagalkan tindakannya.
Aksi berakhir ketika memasuki waktu asar usai ormas Islam menggelar teatrikal pembunuhan Donald Trump yang dilakukan anak Palestina dihadapan peserta demo. Mereka membubarkan diri dengan tertib diikuti himbauan penggalangan dana.

Perkembangan zaman dewasa ini sudah semakin maju. Masyarakat disuguhkan oleh teknologi yang kian canggih dan masif.
Dampaknya, pergaulan anak muda menjadi agak kebarat-baratan. Parahnya, sampai menerobos norma budaya ketimuran yang selalu dijaga para pendahulu.
Seks bebas salah satunya. Fenomena tersebut tak lagi menjadi hal yang tabu bagi anak muda zaman now. Kebiasaan itu praktis membuat penyebaran virus HIV/AIDS semakin menjadi.
Fakta mencengangkan diungkap Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah. Sebanyak 20.000 pelajar SMP hingga SMA di Jawa Tengah terjangkit HIV/AIDS. Data tersebut mulai tahun 1993 sampai 2017.
"Berdasarkan data yang kami himpun dari KPA, selama ini ada 20.000 pelajar baik SMP maupun SMA yang terpapar HIV/AIDS. Maka dari itu, untuk 2018 nanti kita akan menggalakkan pemeriksaan kesehatan di semua sekolah," jelas Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah Brigjen Tri Agus Heru Prasetyo dalam lokakarya bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Tengah di Gedung BNNP Jateng, Rabu (6/12).
Tri Agus mengatakan, penularan HIV/AIDS tertinggi pada kaum heteroseksual mencapai 85,57 persen. Kemudian disusul penularan akibat penggunaan jarum suntik 5,17 persen, perinatal 5,23 persen, homoseksual 4,69 persen, sisanya akibat transfusi darah 0,13 persen.
"Angka ini tentu cukup mengagetkan. Apalagi, penggunaan jarum suntik untuk mengonsumsi napza semakin marak digunakan di kalangan pelajar sekolah, jumlahnya meningkat setiap tahunnya," imbuhnya. Penggunaan jarum suntik untuk konsumsi narkoba cepat menularkan virus HIV/AIDS.
Sebelumnya, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang mengungkap dalam 14 tahun terakhir, sebanyak 1.490 orang meninggal dunia akibat HIV/AIDS.
Dari jumlah tersebut, 10.497 orang mengidap AIDS, sementara sisanya mengidap HIV. Asisten Pengelola Program KPA Jateng, Gardea Tyas Wardani, menyebutkan jumlah pengidap HIV/AIDS di Jateng itu masih jauh dari perkiraan KPA pusat.
"Kalau estimasi dari KPA pusat pada 2012 lalu ada sekitar 47.514 pengidap HIV/AIDS di Jateng. Sekarang baru 18.913 orang yang ditemukan, berarti baru sekitar 37,1 persen," kata Gardea, Selasa (5/12).
Di Jawa Tengah, penyebaran HIV paling banyak di wilayah Brebes, kemudian Kota Semarang. Sedangkan, AIDS paling banyak ditemukan di wilayah Kebumen dan Sragen.
Ironinya, tak sedikit pengidap HIV/AIDS tidak sadar jika mereka sudah tertular.
"Saat ini banyak para pengidap HIV/AIDS yang tidak tahu jika mereka terjangkit. Banyak yang masih malu untuk melakukan pemeriksaan maupun cek kesehatan. Harapan kami sih bisa menemukan lebih banyak pengidap HIV/AIDS. Kalau bisa menemukan lebih banyak, tentu lebih mudah dalam menangani," ujar Gardea.



Perwira Polda Jateng yang kedapatan membawa sabu, AKP KW terancam kehilangan pekerjaannya. Anggota Ditresnarkoba Polda Jateng tersebut akan dipecat oleh Kapolda Irjen Pol Condro Kirono.

"Kami akan pecat anggota tersebut," ujarnya usai mendampingi Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso saat gelar perkara terkait penggerebekan pabrik Pil PCC di Jalan Halmahera Raya Nomor 27, Semarang Timur, Senin (4/12).

Tindakan tegas tersebut dilakukannya sebagai upaya pembersihan internal Polda Jateng. Ia bahkan tak segan untuk memberikan sanksi tegas kepada anggota lainnya jika kedapatan melakukan hal serupa.

"Dalam hal ini kami bekerja sama dengan BNNP Jateng, kalau ada beberapa anggota yang memang terindikasi berada di peredaran narkoba kita akan tindak lanjuti. Kemarin kita turunkan Propam untuk menangkap," ujar Condro.




Disinggung mengenai adanya isu suap yang akan dilakukan AKP KW kepada pejabat di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng, Condro mengatakan indikasi tersebut sedang dalam proses pemeriksaan.

"Sampai sekarang belum ada ke situ tapi kita akan tindak anggota tersebut," ungkapnya.

Pada Jumat (1/12), seorang anggota Ditresnarkoba Polda Jateng berinisial KW diamankan oleh Pengamanan Internal Polri (Paminal) dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jateng. Saat itu ia kedapatan membawa 1 gram sabu yang disimpan di dalam tas dan sejumlah uang.



Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek rumah di Jalan Halmahera Nomor 27, Semarang Timur, Semarang. Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat produksi pil PCC (Paracetamol Caffein Carisoprodol).

Direktur Penindakan dan Pengejaran (Dakjar) BNN Brigjen Irwanto mengatakan ada tiga lokasi yang digerebek. "Jadi ini barang bukti masih kita hitung semua, kita juga menunggu barang bukti dari Solo dan Tasik," ujarnya, Minggu (3/12).

Menurutnya, penggerebekan dilakukan serentak di tiga kota, yakni Semarang, Solo, dan Tasikmalaya. Dari ketiga lokasi tersebut, ditangkap dua orang. "Tersangkanya dua, namanya Ronggo dan Joni. Ronggo itu yang mengendalikan tempat di Tasik dan Solo, sedangkan Joni yang di Semarang," imbuhnya.

Di Semarang, penggerebekan dilakukan di dua lokasi. Selain rumah kontrakan di Jalan Halmahera Nomor 27, juga di daerah Jalan Gajah Raya yang diduga sebagai gudang penyimpanan pil PCC tersebut. "Untuk data lainnya nanti, pihak kami masih mendata. Dakjar itu tugasnya menindak dan mengumpulkan barang bukti, kemudian dilemparkan ke penyidik, tugas Dakjar hanya sampai situ," pungkas Irwanto.

[merdeka]


Ustadz Felix Siauw di reuni 212
Ustadz Felix Siauw menyatakan Indonesia sudah dijajah Amerika dan sekutunya (asing) serta Cina dan sekutunya (aseng).
“Negeri ini sudah dijajah oleh asing dan aseng dan yang di depan kalian ini adalah aseng , tapi aseng yang baik,” ujar mantan Katolik beretnis Cina tersebut di hadapan jutaan peserta Reuni Akbar Alumni Aksi 212, Sabtu (2/12/2017) di Silang Monas, Jakarta.
Asing dan aseng tersebut, lanjut Felix, berusaha menakut nakuti umat Islam agar keluar dari barisannya Allah  SWT dan Rasulullah SAW. “Tapi apa yang terjadi pada kita kita tetap teguh di jalan kebenaran,” pekiknya.
Menurut Felix, mereka semua mengatakan bahwa acara reuni 212 bukan acara kecuali perayaan intoleransi sembari pekikan takbir. Yang mereka  usahakan melalui mulut-mulut mereka memadamkan semangat kaum Muslimin dengan menganggap setiap orang yang mengatakan Lailahailallah adalah orang yang radikal.
“Mereka mencoba memadamkan cahaya dan  semangat dalam diri kita, yang mereka inginkan adalah kita menyetujui kedzaliman dan yang mereka inginkan adalah meneruskan syahwat kepada diri mereka . Setiap orang yang mencintai Islam disebut  sebagai orang yang  radikal,” beber Felix
[mediaumat.news]

fahri hamzah di reuni 212

Bendera putih bertuliskan Laailahailallah Muhammadarasulullah (liwa) dan panji hitam berkaligrafi Arab yang sama (rayah) merupakan bendera Rasulullah SAW dan seluruh kaum Muslimin sedunia, namun akhir-akhir ini kerap dikriminalisasi oleh oknum pejabat.
“Di sebagian pejabat negeri kita alergi dengan bendera seperti ini (sambil menunjuk liwa dan rayah yang dikibarkan massa, red). Karena mereka menganggap itu adalah ISIS. Otaknya sudah dirusak oleh setan!” tegasnya di hadapan jutaan massa Reuni Akbar Alumni 212, Sabtu (2/12/2017) di Silang Monas, Jakarta.
Selain itu, ungkap Fahri, terminologi Islam lainnya seperti “jihad”, “syadahat”, “takbir”, semuanya ingin dikriminalisasi dan dimasukan dalam kategori upaya pemakzulan (impeach). “Kita kirim nanti selawat di hari maulid ini agar bersihlah jiwa dan hati para pejabat itu dari setan-setan yang terkutuk,” ungkapnya kemudian disambut takbir jutaan massa.
Padahal lanjut Fahri, yang akan menjaga negeri ini adalah umat Islam bukan para pemilik modal. “Kalau negeri ini diserang para pemilik modal terbang ke luar negeri, umat Islamlah yang akan pertahankan negeri ini,” tegasnya kemudian disambut takbir hadirin.
[mediaumat.news]


Dakwah Jateng - Ratusan ribu massa memadati Monas, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Desember 2017 untuk turut hadir dalam acara Reuni Akbar 212.

Tak lupa, bendera Tauhid pun turut berkibar dalam acara tersebut.

Berkibarnya bendera Tauhid tersebut ternyata menjadi sumber kepanikan kantor media CNN.

Segera saja, postingan dengan judul "Ada Bendera HTI di Reuni Akbar Alumni 2123" meluncur dan membuat heboh netizen media sosial.

Berikut cuplikan berita yang dibagikan melalui akun twitter resmi CNN @CNNIndonesia.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) rupanya turut menjadi peserta dalam acara Reuni Akbar Alumni 212 yang digelar di Lapangan Monas pada Sabtu (2/12).

Hal itu dilihat dari pelbagai bendera yang dibawa oleh sebagian peserta dalam acara yang dimulai sejak pukul 04.00 WIB tersebut. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, banyak peserta yang membawa bendera organisasi yang dilarang oleh pemerintah tersebut.

Tak hanya bendera, HTI juga membawa satu unit mobil komando dengan perlengkapan sistem pengeras suara.

Sontak hal ini dikecam banyak aktivis. diantaranya Mustofa Nahrawardaya,
Waduh @CNNIndonesia bikin penyakit lagi. Foto benderanya tolong yg jelas dong. Wartawannya namanya Ramadhan Rizki, suruh motret yg bener. Tolong anak2 LPI kalau ketemu Ramadhan Rizki suruh buktiin bendera HTI ada dimana? 

Sumber: Portal Islam 


Aksi Bela Islam 212 tentu tak bisa dilepaskan dari peran Imam Besar Umat Islam Indonesia, Habib Rizieq Shihab. Beliau lah salah satu yang mengobarkan semangat untuk melakukan perlawanan terhadap penista agama Basuki Tjahya Purnama alias Ahok.
Dalam setiap Aksi Bela Islam, Habib Rizieq selalu hadir dan menyampaikan orasi di hadapan kaum muslimin, khususnya di Jakarta. Kegigihannya membela agama Allah, mendapat tantangan hebat dari rezim yang berkuasa di negeri ini. Habib pun dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya dengan kasus hukum yang direkayasa. Tak pelak, Habib pun hijrah ke Tanah Suci.
Selama beberapa bulan, Habib bersama keluarganya tinggal di Arab Saudi. Lama tak berjumpa fisiknya, Habib pun sangat dinanti kedatangannya di Tanah Air. Habib Rizieq amat sangat dirindukan umat Islam, bukan hanya masyakarakat muslim Jakarta, tapi juga di sejumlah daerah Indonesia.
Dalam sebuah konferensi pers, Ketua Pelaksana Kongres Alumni 212, Ustadz Bernard Abdul Jabbar Ahad (26/11) lalu mengatakan, umat Islam sangat merindukan Imam Besar Habib Rizieq. Tapi ketahuilah, Habib Rizieq pun sesungguhnya lebih rindu pada umat Islam Indonesia.
“Jika kalian umat Islam merindukan Habib Rizieq, maka beliau lebih rindu pada umat Islam di Indonesia,” kata Ustadz Bernard Abdul Jabbar meniru ucapan Habib Rizieq dalam sebuah percakapannya via telepon selulernya.
Lalu sejumlah pihak kembali bertanya, apakah Habib Rizieq Shihab akan menghadiri Maulid Agung atau Reuni Alumni 212 di Monas, dalam waktu dekat ini, Sabtu (2/12/2017) mendatang?
Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin mengatakan, Front Pembela Islam (FPI) mengonfirmasi Habib Rizieq Shihab akan menyampaikan ceramah secara “live streaming” pada reuni aksi “212”. “Paling tidak siaran tunda pada acara (reuni 212) itu,” kata Habib Novel.
Dia mengatakan sejumlah ulama besar dan tokoh agama juga menyampaikan sambutan kepada peserta aksi tersebut. Acara itu mulai dari Salat Subuh berjemaah, kuliah subuh, zikir, sambutan, dan ceramah beberapa tokoh agama.
Novel menyebutkan kegiatan reuni 212 dijamin damai, aman, dan tertib seperti aksi serupa yang digelar pada tanggal 2 Desember 2016 berjalan teratur sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia mengaku telah bertemu Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mengizinkan aksi reuni 212.
Rencananya, aksi bela Islam 212 yang fenomenal itu, saat itu dihadiri oleh 7,5 juta umat Islam – kembali mendesak pemerintah agar tidak mengkriminalisasi ulama dan sejumlah aktivis islam lainnya, seperti Habib Rizieq, Ustadz Alfian Tanjung, Buni Yani dan sebagainya.
[panjimas.com]

Orang Islam yang sekitar 88 persen hanya menguasai 20 persen ekonomi nasional. Kondisi itulah, yang diubah dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Bogor, Selasa (28/11/2017).
“MUI ingin mendorong pemerintah agar lebih cepat dan menunjukkan keberpihakannya kepada umat Islam dengan membesarkan ekonomi syariah. Hal ini menjadi agenda pembahasan di Rakernas MUI,” ujar Muhyiddin kepada wartawan.
Sejak kemarin, MUI masa khidmat 2015-2020 menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Hotel Sahira, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam hingga Kamis (28-30/11/2017). Rakernas kali ini mengangkat tema “Meneguhkan Peran MUI dalam Menerapkan Islam Wasathiyah dan Arus Baru Ekonomi Indonesia”.
Selaku Ketua Steering Commitee Rakernas MUI, Muhyiddin Junaidi menjelaskan, hal ini perlu dilakukan agar kue pembangunan dinikmati oleh seluruh masyarakat, tidak hanya sekelompok orang.
Ia menjelaskan, sebelumnya MUI telah mengadakan kongres ekonomi umat yang membahas arus baru ekonomi Indonesia agar memberikan manfaat bagi mayoritas penduduknya. Dalam kongres tersebut ditekankan teori bottom up, yakni ekonomi dari bawah ke atas, tidak lagi top down yang ternyata ekonominya tidak mengucur ke bawah dan hanya dikuasai oleh segelintir orang. “Kami akan membahas hal tersebut,” ujarnya.
Dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, kata Muhyiddin, Dewan Syariah Nasional MUI telah berkontribusi cukup besar di Indonesia, bahkan mencapai sekitar Rp 200 triliun. Kontribusi ini salah satunya dalam membentuk fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah, perbankan syariah, dan seluruh industri jasa keuangan syariah.
“Nilai Rp 200 triliun itu secara keseluruhan, kita sudah berkontribusi dari sisi pemikiran, bagaimana umat islam bisa bertransaksi, bermuamalah dalam koridor syariah. Ekonomi syariah ini harus terus kita kembangkan,” kata Muhyiddin.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakernas III Misbahul Ulum mengatakan, forum tertinggi kedua setelah Musyawarah Nasional (Munas) itu bertujuan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi program MUI selama setahun. Serta menyusun program kerja prioritas MUI 2018.
Selain itu, terangnya, mengonsolidasikan kepengurusan dan program kerja organisasi MUI secara nasional. “(Serta) memberikan sumbangan pemikiran kepada umat Islam dan bangsa, khususnya mengenai pemberdayaan di bidang ekonomi dan peningkatan pemahaman keagamaan Islam wasathiyah,” ujarnya saat memberikan laporan dalam pembukaan acara.
Misbah menambahkan, MUI terus berupaya meningkatkan pelayanan umat, salah satunya dengan mengikuti standar ISO 9001 2015. “Dan pertama kali Rakernas MUI akan menyampaikan hasil Monitoring Evaluasi (Monev) sebagai langkah awal untuk dapat dijadikan acuan dalam memahami peta permasalahan sebagai solusi terhadap permasalahan internal yang dihadapi MUI,” ungkapnya.
Turut hadir pada acara pembukaan kali ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof KH Didin Hafidhuddin, jajaran Dewan Pimpinan MUI Pusat, 12 Komisi, dan 8 Lembaga di lingkup MUI. Serta 34 Ketua MUI dari seluruh provinsi se-Indonesia. 
[panjimas.com]

Aung San Suu Kyi.

Dewan Kota Oxford secara resmi mencabut penghargaan Freedom of Oxford dari pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Pencabutan ini diumumkan setelah mereka mengeluarkan suara bulat dalam pemungutan suara yang dilakukan pada Senin (27/11).

Dilucutinya penghargaan Freedom of Oxford dari Suu Kyi merupakan tanggapan Oxford atas penindasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Dewan Kota mengatakan mereka tidak ingin memberikan penghargaan bagi siapapun yang menutup mata terhadap kekerasan.

"Oxford memiliki tradisi panjang untuk menjadi kota yang beragam dan manusiawi, dan kini reputasi kita telah ternoda dengan adanya penghormatan terhadap orang-orang yang menutup mata terhadap kekerasan. Kami berharap hari ini kami telah menyuarakan suara kecil kami kepada orang lain untuk menyerukan hak asasi manusia dan keadilan bagi orang-orang Rohingya," ujar Kanselir Oxford, Mary Clarkson, kepada BBC.

Pemungutan suara dilakukan dihari yang sama saat Paus Francis mengunjungi Myanmar untuk meninjau langsung krisis tersebut. Dalam kunjungan itu, pemimpin tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan kepada Paus bahwa tidak ada diskriminasi agama di Myanmar.

Lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya telah terusir dari Negara Bagian Rakhine di barat Myanmar ke negara tetangga Bangladesh oleh serangkaian operasi militer. Operasi ini oleh PBB telah digambarkan sebagai contoh buku teks tentang pembersihan etnis.

Pada 2012, Suu Kyi mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Oxford. Ia juga mengadakan pesta ulang tahun ke-67 di kampus St Hugh, tempat dia belajar politik, filsafat, dan ekonomi antara 1964 dan 1967.

Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, Suu Kyi telah menarik banyak kritik terkait krisis kemanusiaan Rohingya. Pada September lalu, St Hugh memutuskan untuk mencopot lukisannya dari pintu masuk utama, beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru dan kedatangan siswa baru.

Sejauh ini, Oxford telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan kembali pemberian gelar kehormatan untuk Suu Kyi. Universitas tersebut juga telah menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib minoritas Rohingya di Myanmar.

Pada awal November, musisi Bob Geldof mengembalikan penghargaan Freedom of Dublin untuk memprotes krisis Rohingya. Penghargaan ini juga dipegang oleh Suu Kyi.

[republika]


ust felix foto bersama ayahnyaayah felix, sebelah kakan ust felix siau bertopi putih.

Meski sampai saat ini belum masuk Islam, ayahnya Ustadz Felix Siauw mendukung dakwah mualaf tersebut.
“Anda lihat di foto, tepat di sebelah saya yang bertopi adalah ayah saya, yang harusnya secara akidah bertentangan, harusnya dia yang paling tersinggung dengan isi kajian saya. Andai saya seperti yang dituduhkan, bahwa saya radikal, memecah belah, takkan mau beliau duduk di samping saya, berfoto bersama, mungkin bahkan mengusir saya,” ungkapnya dalam status berjudul  Musuh Berakal dan Kawan Jahil, Jum’at (24/11) di  fanpage Facebook Ustadz Felix Siauw
Ia menyebut Ustadz Somad pernah memberitahu, bahwa musuh yang berakal lebih baik daripada kawan yang jahil. Dan nyatanya itu benar adanya, sesuai dengan kenyataannya. Karena kadang yang bukan Muslim bisa lebih toleransi daripada Muslim yang gembar-gembor toleransi.
“Ayah saya alhamdulilah masih menerima saya dengan tangan terbuka. Yang di belakang itu, semua karyawan ayah saya, dikumpulkan selama tiga hari untuk diberikan tausiyah, disampaikan kajian pada mereka, beliau fasilitasi kajian bukan membubarkan,” ujarnya.
Padahal ayahnya Felix bukan Muslim, tapi memfasilitasi dakwahnya, sampai-sampai diguyoni oleh teman gerejanya “Pak Iwan penyandang dana teroris”, tapi dia nyaman-nyaman saja.
Felix keliling Nusantara, disambut dengan akhlak yang baik dan ramah oleh umat. Hanya sekarang sedang diuji dengan beberapa kelompok yang intoleran atas nama toleransi.

“Ayah saya belumlah Muslim, dia tonton semua video saya, dia fasilitasi dakwah saya, sebab dia berakal, melihat kebaikan dari dakwah, kebenaran Islam walau belum mengikuti jalan itu. Sementara teman yang harusnya membimbing, mengawani dalam Islam, justru yang banyak menentang, menuduh, memprovokasi, Allah Karim, ini tugas yang cukup berat,” bebernya

[media umat]




Dakwah Jateng - Semarang, Serial Seminar Nasional dengan Tema “Pendidikan Pemilih Pemula untuk Pemilu Becik tur Nyenengke” yang dilaksanakan di Laboratorium Dakwah – Kampus III UIN Walisongo Semarang diricuhi oleh PMII. Seminar yang ditujukan guna membuka wawasan mahasiswa untuk melek pemilu ini bukan diapresiasi tapi justru hendak dibubarkan.

Menurut Ketua Pantia, Affa pihaknya sudah mematuhi perizinan sesuai yang ditetapkan regulasi kampus. “Kami sudah buat izin dan diizinkan”, tuturnya seperti dikutip dari koransemarang.com.

Selai itu, Affa juga menyampaikan bahwa, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak kampus, statusnya bukan meminjam tapi menyewa. “kami ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak rumah tangga kampus, status kita bukan meminjam tapi menyewa. Dan kami juga sudah melunasi pembayaran”, imbuhnya.

Peserta yang membeludak, kurang lebih 300 pendaftar yang hendak ikut berpartisipasi dalam seminar mengaku kecewa terhadap perilaku pihak yang mericuhi. Seperti yang diuangkan Elly, Mahasiswa Dakwah semter 1, “saya kecewa dengan mereka yang mau membubarkan. Seharusnya acara yang seperti ini didukung penuh. Bukan justru dibubarkan”, ungkap rasa kecewanya.

Selain Elly, kekecewaan juga dirakan oleh Faqih, mahasiswa syariah semester 5. Kepada harian jateng, dia menyatakan bahwa sikap ricuh ntuk membubarkan ini merupakan sikap jahiliyah dan tidak berdasar. “mereka itu maunya apa, ricuh mau membubarkan tapi tak punya dasar. Kalau mahasiswa sikapnya jahiliyah, mau dikemanakan intelektualitas dan objektivitas mahasiswa?”, ungkap kesalnya.

Pernyataan Pihak Pengelola
Kasubbag Admistrasi Umum dan Kepegawaian:​ Bapak Muhammadun, S. Ag. MM. Menyampaikan 4 poin. Pertama, Kasubbag AUP menyatakan bahwa transaksi peminjaman gedung Labdakom oleh HMI telah sah dengan tanda menerima kuitansi pembayaran dari PPB dan surat peminjaman tempat dari HMI.

Kedua, Kasubbag AUP  mengaku sebelumnya sudah didatangi pihak Dema dan Sema untuk membicarakan masalah agenda HMI dengan mempermasalahkan HMI melanggar aturan, yaitu tidak konfirmasi kepada Sema dan Dema terkait penyelenggaraan agenda. Akan tetapi, Sema dan Dema tidak membawa bukti tertulis peraturan yang dimaksud. Mereka mengaku peraturan itu sudah ada sejak dulu/turun-temurun.

Ketiga, Kasubbag AUP menyatakan tidak mengetahui peraturan bahwa organisasi ekstra yang akan mengadakan agenda di kampus harus izin kepada Sema dan Dema terlebih dahulu. Mengingat, tidak ada bukti peraturan tertulis.

Keempat, Menanggapi perselisihan yang ada, Kasubbag berpegang pada legal formal penyewaan gedung yang sudah sah. Sehingga Labdakom tidak seharusnya disegel.

Berdasarkan kronologisnya, sebelum diadakan audiensi di kantor Dema, pihak Presma dan jajarannya bahwa acara dapat dilangsungkan dengan catatan banner dicopot dan tidak peserta dilarang memakai atribut organisasi. Padahal, selain HMI, kebiasaan PMII di walisngo juga turut serta memanfaatkan gedung kampus untuk agendanya.

Berdasarkan data yang diberikan kepada Harian Jateng, Arif Rohman hakim selaku Sekretaris Umum HMI Walisngo sangat menyesalkan permintaan itu. “biasanya mereka itu (PMII) juga mengadakan kegiatan bersama dengan memanfaatkan gedung kampus. Ini kami punya banyak datanya, ujarnya”.

Sedang, lanjutnya, kami (HMI) yang sudah memnuhi ijin dan sdah bayar sewa ko diributkan.

Menurut Hakim, HMI juga ingin berpartisipasi dan mengharumkan nama UIN Walisngo. Maka dari itu, HMI mendatangkan Pemateri Kondang dibidangnya. “kami ini tidak main – main untuk ikut mengharumkan nama kampus. Sehingga kami mendatangkan sekelas Dr. Ferry Kurnia Rizkyansyah (Komisioner KPU RI 2012 – 2017) dan M. Hakim Junaidi M.Ag (Komisioner KPU Jawa Tengah) menaikkan wawasan mahasiswa dan sekaligus citra kampus, ucap sesalnya atas keberingasan pihak pericuh.

Menurut kejelasan dari pihak Pusat Pengembang dan Bisnis, status pihak HMI adalah penyewa karena telah menyelesaikan prosedur dan administrasi. “ya, status pihak HMI adalah penyewa, dema dan sema dan pihak lain tidak wenang mencekal kegiatan tersebut”, sampainya saat audiensi.

Namun demikian, pihak fasilitator, Pihak Dema cenderung justru membela pihak pericuh yang sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, HMI harus melaksanakan seminarnya di luar kampus. “HMI harus pindah ke luar kampus, mengingat keselamatan peserta yang terancam”, ujarnya saat menyimpulkan audiensi.

[koransemarang.com]



Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya, Kamis (23/11/2017).

Dalam sidang perdana, kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan 41 alasan menggugat keputusan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

"Intinya pembubaran HTI melanggar undang-undang dan asas pemerintah yang baik," ujar Yusril di PTUN Jakarta di Jakarta Timur, Kamis (23/11/2017).

Beberapa alasan gugatan HTI di antaranya doktrin khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila. Doktrin khilafah juga dianggap tidak masuk ke dalam paham yang dilarang Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yaitu atheisme, komunisme, dan marxisme.

Selain itu, HTI juga menyatakan bahwa pemerintah telah mengabaikan asas demokrasi lantaran pembubaran HTI tidak melalui keputusan pengadilan.


HTI juga mempersoalkan langkah pemerintah mencabut status badan hukumnya tidak merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), namun kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru terbit pada 10 Juli 2017.

Sementara itu, kata Yusril, pemerintah membubarkan HTI pada 19 Juli 2017. Artinya, ada waktu jeda sembilan hari antara Perppu Ormas dengan pembubaran HTI. Hal ini dipersoalkan oleh HTI.

"Apa yang dilakukan HTI melanggar perppu itu hanya dalam waktu sembilan hari itu? Hukum tidak boleh diberlakukan secara surut," kata Yusril.

Pakar hukum tata negara itu meminta pemerintah untuk membuktikan adanya pelangaran Perppu Ormas oleh HTI dalam kurun waktu jeda sembilan hari itu.

HTI, tutur dia, akan menolak semua bukti yang dibawa pemerintah bila bukti tersebut terjadi sebelum Perppu Ormas dikeluarkan. Sebab, pemerintah menggunakan dasar hukum Perppu Ormas untuk membubarkan HTI.

Sementara itu kuasa hukum Menkumham, Hafzan Taher, belum bisa menanggapi pembacaan gugatan oleh HTI di ruang sidang. Namun, ia mengatakan akan membuktikan bahwa alasan yang dikemukakan HTI tidak benar.

Pihak pemerintah meminta waktu dua minggu untuk menjawab. Namun, majelis hakim hanya memberikan waktu seminggu.

Sidang selanjutnya akan digelar pada 30 November 2017 dengan agenda pembacaan tanggapan tergugat.

[kompas]

Joko Widodo

Ambiguitas Rezim Pancasilais

Oleh: Irwan Saifullah
Ketua Aliansi Ormas dan Umat Islam Bersatu

Oleh: Irwan Saifullah
Ketua Aliansi Ormas dan Umat Islam Bersatu

Dakwah jateng-,Sejarah telah menceritakan kepada kita, pasca pemberontakan Madiun yang membantai para ulama dan kaum muslimin. Hal ini telah menjelaskan pada kita tentang kebiadaban PKI yang sejak awal memang anti dengan Islam. Tapi anehnya PKI direhabilitasi oleh Rezim Pancasilais Soekarno-Hatta, bahkan PKI dapat kembali terlibat di pentas panggung politik dan tokoh-tokohnya diampuni oleh Sukarno.

Lalu efeknya, PKI pun leluasa menyebarkan ideologinya dan berdampak pada pemilu 1955 dengan masuknya PKI dalam empat besar partai pemenang pemilu setelah PNI, Masyumi, dan NU. 

Karena termasuk sebagai pemenang pemilu maka konsekuensinya, PKI menuntut supaya mereka bisa duduk di kursi pemerintahan. Hal ini juga didukung dengan keinginan Soekarno yang menghendaki orang-orang PKI duduk di pemerintahan untuk memuluskan MANIPOL USDEK (Manifesto politik / Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) dengan penyusunan kabinet yang disebut berkaki empat.

PKI di Pemillu 1955
Di akar rumput bawah dampak dari program politik PKI yang saat itu berlindung dibalik tameng Pancasila, masyarakat merasakan dampak buruk politik dan agraria, termasuk juga bidang kebudayaan tak luput dari tekanan PKI yang saat itu sedang berada di atas angin setelah berhasil memukul musuh-musuhnya, yakni Islam politik seperti Masyumi, dan tak luput bahkan PSI juga ikut disingkirkan. 

Di bidang kebudayaan, PKI  sangat getol menyikat dan menyingkirkan bahkan memusuhi semua paham yang tidak sesuai dengan paham mereka. Yang tidak sesui dengan jargon revolusi yang mereka suarakan dibawah propaganda Sukarno semua di cap kontra revolusi. Mereka pun menggunakan realisme sosial dengan jargon seni untuk revolusi. Semua agitasi dan Propaganda di gulirkan untuk kepentingan politik PKI Karena sejak awal mereka  memang ingin melaksanakan revolusi ala Marxisme dengan cita-cita membentuk negera Komunis.

Orla dan Orba

Kita bisa melihat gagasan Pancasila ala Soekarno serta ide tentang gagasan NASAKOM, yang menurutnya sebagai jalan tengah dan diharapkan bisa menjadi landasan kuat bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi namun faktanya telah gagal. 

Realitasnya Pancasila terbukti menjadi falsafah yang lemah, telah diseret kesana-kemari untuk pembenaran atas ide sekulerisasi di Indonesia, serta dimanfaatkan bagi kepentingan kaum komunis maupun kaum pragmatis yang terbukti membahayakan rakyat Indonesia sendiri. Para politisi justru tidak peka terhadap kepentingan rakyat Indonesia. 

Memasuki era liberalisasi, di bawah payung demokrasi Pancasila penguasa Orba melakukan gelombang pertama liberalisasi melalui pintu UU, hal ini terbukti dengan disahkannya Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. UU inilah yang membuka seluas-seluasnya perampokan Asing atas sumber daya alam di Indonesia.

Suhato Menggandeng IMF
Padahal kita sangat paham, bahwa semangat rezim Soeharto adalah semangat Pancasila. Tapi Anehnya atas dasar Pancasila Rezim Orba memberikan keleluasaan untuk investor asing masuk dan merampok kekayaan alam di Indonesia. 

Disusul gelombang Kedua rezim Orba yang sangat Pancasilais pada periode 80-an, mengeluarkan Paket Kebijakan Juni 1983 (PAKJUN 1983) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988). Paket deregulasi dan liberalisasi tersebut menghilangkan peran bank sentral (Bank Indonesia) dan sistem keuangan nasional diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Berlanjut gelombang Ketiga ditandai dengan lahirnya WTO (World Trade Organization) pada 1994 sebagai pengganti GATT (General Agreement On Trade and Tarifs). Perubahan tersebut juga berdampak langsung bagi Indonesia sebagai anggota WTO. Indonesia sejak 1995 harus berkomitmen untuk meliberalisasi perdagangan dan pasar untuk perdagangan dan modal asing. 

Gelombang Keempat, terjadi Tahun 1997. Kala itu, Indonesia masuk dalam krisis ekonomi dan dalam waktu singkat krisis bermetamorfosis menjadi krisis politik. Dalam situasi terdesak Pemerintah mengundang IMF sebagai ‘dokter’ untuk penyelamatan ekonomi. Maka IMF mengucurkan dana 40 milyar dollar AS sebagai stimulus menjalankan Paket Structural Adjugment Policy dan Paket Kebijakan Deregulasi. 

Inilah kerusakan rezim demokrasi di bawah slogan Pancasila serta pertentangannya dengan aqidah Islam dan kemaslahatan rakyat. Demokrasi telah mati, sudah membentuk persekutuan Politisi dan Pengusaha (Korporasi), sehingga slogan Demokrasi Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat sudah berubah menjadi Demokrasi Dari Korporasi, Oleh Korporasi dan Untuk Korporasi.

Era Jokowi

Sekarang kita masuk di Era Joko widodo, sama seperti pendahulunya Jokowi pun secara vulgar menggunakan jargon “Saya Indonesia, Saya Pancasila ”  bahkan dengan anggaran yang tidak sedikit jargon tersebut dipropagandakan dan digaungkan di seantero Nusantara. 

Rezim ini tidak mampu mengambil pelajaran dari kegagalan sebelumnya. Rezim Jokowi Neoliberal dibela oleh para pemikir liberalisasi menggunakan  tameng Pancasila. Bahkan rezim Neolib ini sangat meyakini bahwa praktek liberalisasi akan mampu menciptakan kesejateraan dan membuat negara seperti Indonesia dapat mengejar ketertingalan pembangunan dan menjelma menjadi negara industri maju. 

Tapi Apa yang terjadi sekarang? Di bawah payung demokrasi yang sangat liberal kondisi Indonesia kian kacau, Pancasila hanya pepesan kosong. Bahkan Panasila sudah seperti jargon yang gagal dan terus dieksploitasi untuk kepentingan penjajah Asing dan Aseng dan membuat rakyat Indonesia kian melarat. Sementara para pejabatnya saja yang kaya dan bisa menikmati kesejahteraan di negeri ini. Indonesia kini terperangkap dalam dominasi asing dalam aspek politik, budaya dan ekonomi nasional, itu artinya Pancasila Mandul dan liberalisasi justru membuat Indonesia semakin terpuruk. 

Kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh masuknya modal asing dan jeratan hutang yang membelit, melainkan juga karena disokong oleh kekuatan oligarki nasional. Mereka yang dengan sengaja mengambil manfaat serta keuntungan. Sambil berteriak "Saya Indonesia, Saya Pancasila" dan menuduh gerakan dakwah Islam sebagai gerakan anti kebinekaan dan melabeli anti Pancasila. Disaat itu para Oligarki bersekongkol dengan para pemodal yang berselingkuh dengan para pejabat yang justru selalu menggunakan jargon Pancasila untuk menutup kebusukannya. 

Aliansi tiga kaki yang terdiri dari Modal Asing, Pemerintah Negara Dunia Ketiga (kekuatan sipil, teknokrat & militer) dan borjuasi lokal dan nasional. Maka dengan persekongkolan Aliansi tiga kaki inilah kekuatan liberalisasi yang bertumpu pada hutang luar negeri dan modal asing dapat tumbuh subur di dunia ketiga termasuk Indonesia. Hampir dipastikan semua pembiayaan Infrastruktur dibiayai dengan utang dan proyek dengan dana Triliunan tersebut menjadi bancakan para oligarki serta untuk menambah pundi-pundi kekayaan serta keuangan individu maupun kelompoknya dan partai untuk menopang kekuasaan.

Ide Demokrasi dan Kapitalisme adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan, dan gagsan tersebut merupakan pemikiran impor yang diterapkan di Indonesia. Jika dicermati ide ini diterapkan agar dominasi penjajahan tetap berlangsung yakni agar Asing dan Aseng tetap menjarah dan mengeruk kekayaan alam Indonesia. 

Kalau sudah begini maka rakyat Indonesia adalah korban dari persekutuan Pengusaha dan Penguasa dalam bentuk negara korporasi dan ini telah menempatkan Indonesia dalam bahaya. Saat ini Indonesia hanya menjadi Negara Korporasi  yang dikuasai Asing dan Aseng.

Dibawah rezim Pancasila, para propagandis liberal aman dalam menebarkan segala propaganda membela LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual). Bahkan ada agenda, diantaranya adalah upaya untuk "melegalkan" LGBT. Para aktivis liberal yang berlindung dibalik Jargon "Saya Pancasila, Saya Indonesia" mengatakan bahwa LGBT adalah hak dasar manusia dengan dalih kebebasan.

Kaum liberal selalu mengkaitkan ‘kebebasan’ yang mereka maksud dengan hak asasi manusia. Kerusakan ini sudah sangat parah disampaing yang disebabkan oleh kapitalisme yang menyebabkan Indonesia dikendalikan oleh Korporasi. Saat ini kita menyaksikan masyarakat dan negara, dengan mentalitas mereka yang lemah dan rusak, ditambah rusaknya moral di negeri ini.

Melihat efek penyebaran virus LGBT secara massif yang didukungan oleh individu, negara dan badan dunia, serta korporasi-korporasi global fakta ini kian menyebabkan dampak kerusakan dan destruktifitasnya menjadi ancaman nyata bagi masyarakat dan negara. Jika dibiarkan LGBT telah menjadi bagian dari penjajahan di dunia Islam itu sendiri. Khususnya di Indonesia.

Rezim Anti Islam

Berlanjut teror kebencian yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo di bawah payung Pancasila terhadap umat Islam, dengan upaya monsterisasi ajaran Islam dan aktivis Islam serta para Ulama yang dikriminalisasi dan kemudian membubarkan Ormas Islam dengan tuduhan anti Pancasila. Maka rezim Jokowi telah  menegaskan pada umat Islam dan kepada rakyat Indonesia bahwa rezim hari ini tidak berpihak pada umat islam dan terbukti anti Islam dengan terus terbukti mengkriminalkan ajaran islam seperti dakwah, syariah, Jihad dan Khilafah disertai dengan menyebut simbol-simbol islam dengan istilah miring dan menakutkan.

Meski rezim Jokowi menerbitkan Perppu Ormas yang kemudian disambut oleh DPR dengan disahkan menjadi UU Ormas sebagai legalisasi memukul umat Islam dan bermaksud membungkam dakwah Islam. Maka hal ini tidak akan bisa menghalangi Ulama dan aktivisnya agar terus membawa Dakwah dan setiap aktivitas untuk melanjutkan jalan hidup Islam.

Umat Islam tidak akan diam ia laksana rumput kering yang terbakar dengan perlakuan penguasa yang memusuhi dakwah Islam, Umat Islam pun akan terus bergerak melanjutkan dakwah untuk melanjutkan kehidupan umat Islam sesuai metode kenabian. Dan apa yang telah dilakukan Jokowi pasti akan terbalaskan seperti rezim-rezim diktator lainya yang jatuh tersungkur dalam kehinaan.

Kepemimpinan Rezim yang mengaku Pancasilais kian hari justru semakin menyengsarakan rakyat, dengan kebijakan menggenjot Pajak secara maksimal. Tampaknya sekarang Rezim Pajak sekaligus rezim utang ini dengan tegas  telah membuka mata rakyat bahwa "demokrasi adalah sistem yang gagal" dan telah menjadi kejahatan di Indonesia. Dengan berbagai ketimpangan baik sisi ekonomi, hukum, politik, sosial dan moral yang kian kaca balu di negeri ini.  Hal Ini bisa dirasakan masyarakat.

Ketakutan rezim dengan kekuatan umat Islam semakin nyata apa lagi setelah melihat umat Islam yang bersatu dalam Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid yang dapat menumbangkan penista Agama yang dilindungi oleh rezim Pancasilais ini semakin membuat gusar dan cemas.

Tak mau eskalasi gerakan umat islam meningkat penguasa dengan Perppu Ormas yang sudah sah jadi UU pun tegas menyatakan bahwa ide Khilafah yang merupakan ajaran Islam adalah kejahatan. 

Sungguh Penguasa negeri ini yang notabene beragama Islam justru malah memusuhi umat Islam. Dengan terus memusuhi gagasan Khilafah maka ini adalah bentuk pembangkangan sebab, Rasulullah saw telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa pemimpin umat Islam adalah Khalifah dan bahwa Negara untuk kaum Muslim adalah Khilafah Islamiyah. 

Maka apa yang dilakukan oleh rezim dengan dalih anti Pancasila dan melakukan kriminalisasi terhadap para Ulama, Tokoh, Aktivis dan Ormas-Ormas Islam yang dibubarkan juga di persekusi bahkan melakukan pembubaran terhadap pengajian maka ini akan mengundang murka Allah SWT.

Titik Balik

Terhadap terorisasi serta monsterisasi ajaran Islam seperti stempel muslim atau kafir, termasuk khilafah dan jihad, maka kejahatan ini tidak akan menghalangi gelombang kesadaran umat Islam Indonesia untuk terus maju, dengan tingkat perjuangan politik tertinggi. Umat Islam akan terus bergerak dan kian bersatu dalam mengungkap konspirasi rezim ini dengan kekuatan Asing dan Aseng.

Ulama dan aktivis dakwah tidak akan berhenti sejenak, karena teror dan intimidasi terhadap mereka ‘atas nama Pancasila’ yang menghalangi Islam dan kaum muslim. Justru hal ini akan menjadi titik balik untuk tampil mengungkap persekongkolan rezim ini dengan AS dan Cina. 

Kaum muslim terus mengalami evolusi dan kemajuan-kemajuan kesadaran membuat kaum muslimin seperti pegas yang jika ditekan akan menekan balik dan membalikan keadaan. Umat Islam tidak akan berhenti, meski disebut radikalisme, anti NKRI, anti Pancasila, dan anti kebinekaan.

Bahkan umat Islam semakin sadar saat melihat rezim berperan dalam memelihara budaya korupsi dan politik saling sandera yang sudah suburnya menjadi piramida korupsi dalam kasus E-KTP yang ditunjukan oleh ketua DPR Setya Novanto. 

Umat Islam dan siapapun yang mencintai keadilan, akhirnya terus bersikap kritis dan aktif bergerak tidak diam saat kemungkaran terjadi inilah titik balik yang akan terjadi  dan mualai terjadi perlahan-lahan.


Rezim Pancasilais sekuler ini tidak ada yang bisa dikatakan mampu membela umat Islam dari ketidakadilan, mereka telah memilih untuk menyingkirkan peran para ulama dan aktivis yang kritis bahkan menaruh kecurigaan kepada mereka. Hal ini menjadi sangat jelas dalam insiden pembubaran HTI yang sewenang-wenang baru-baru ini. 

Sejumlah tantangan dari penguasa setiap zaman apabila kita menyampaikan kritik maupun dakwah yang haq kepada mereka seharusnya tidak menghalangi kita - umat Islam, seharusnya kita memandang mereka sebagai ujian dari Allah Swt. Kepada kita yang menjanjikan surga bagi mereka yang memiliki tingkat kesabaran tertinggi. 

Maka jargon Pancasila semakin Ambigu dan tak jelas, Jika rezim anti Islam dan memusuhi umat Islam yang kritis, maka Pancasila pun digunakan untuk menyerang kelompok-kelompok umat. Memang paling ampuh melebeli lawan politik dengan sebutan anti Pancasila. Padahal rezim Jokowi gencar menjual aset negara, menual BUMN dan mengundang investasi Asing dan Aseng yang kian menyengsarakan rakyat dengan penguasaan sektor setrategis di tangan mereka, Apakah ini yang dimaksud Pancasilais. [Mo]
loading...
Powered by Blogger.