tidak boleh ada tafsiran tunggal dari Pancasila. Sehingga, para elite bangsa dinilai harus duduk bersama meneguhkan kembali komitmen Pancasila. "Saya kira, kita harus duduk bersama lagi, cita-cita pendiri bangsa, karena banyak yang keliru pada amandemen", Ujarnya

Dakwah Jateng - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin mengatakan, Pancasila saat ini mengalami politisasi. Sehingga, merasa hanya kelompok tertentu saja yang Pancasilais.

"Pancasila mengalami politisasi oleh kelompok romantis yang terjebak romantisme, yang menganggap mereka sajalah yang Pancasilais dan yang lain tidak," kata Din di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 31 Mei 2017.

Menurutnya, tidak boleh ada tafsiran tunggal dari Pancasila. Sehingga, para elite bangsa dinilai harus duduk bersama meneguhkan kembali komitmen Pancasila. "Saya kira, kita harus duduk bersama lagi, cita-cita pendiri bangsa, karena banyak yang keliru pada amandemen," kata Din.

Ia menegaskan, kalangan Islam juga jangan mau dijebak seolah berhadapan dengan Pancasila. Sebab, Pancasila dinilai Islami. Persoalannya, saat ini kesakralan Pancasila hilang sudah cukup lama.

"Saya kira, tidak hanya pada rezim ini, tetapi sudah cukup lama. Sejak rezim Orde Baru, kita terjebak dengan klaim-klaim saja, dan menjadi senjata untuk memukul pihak lain. Terutama, yang anti-Pancasila," ujar Din.

Kalau tak segera diperbaiki, menurut Din, Pancasila hanya tinggal nama. Pancasila bisa jadi hanya tinggal dikenang dalam satu abad kemerdekaan. "Itu tinggal nama dan banyak pihak yang ingin menggantikannya sebagai ideologi. Baik ideologi pemersatu maupun ideologi yang menimbulkan kesejahteraan. Karena, sesuatu yang gagal akan ditinggalkan," kata dia. []Viva


Menyerukan kepada segenap pemuda, Mahasiswa dan kaum muslimin pada umumnya untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dzalim dan tidak berpihak pada rakyat, serta senantiasa bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, menghindari upaya apapun yang mengarah kepada adu domba antar umat, karena setiap muslim adalah bersaudara (Q.S. Al Hujarat : 10) dan senantiasa membela serta memperjuangkan Islam (Ulama, Aktivis, dan Ormas).

Dakwah Jateng - Forum Pemuda dan Mahasiswa Bela Islam pada Juma't (26/05) menggelar aksi di Simpang Lima, Kota Semarang. Aksi yang bertajuk "Hentikan Kriminalisasi Ulama, Aktivis Islam dan Gerakan Dakwah Islam" Ini dihadiri puluhan pemuda dan mahasiswa Semarang.

Aksi ini dimulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 11.00 WIB dengan pernyataan sikap yang disampaikan Septian Wahyu Rahmanto sebagai koordinator aksi sebagai berikut:

1. Menuntut Pemerintah untuk menghentikan segala upaya kriminalisasi, baik terhadap ulama, Aktivis Islam dan Gerakan Dakwah (Ormas) Islam dalam bentuk apapun;

2. Menuntut pemerintah untuk membebaskan para Ulama dan Aktivis Islam yang ditahan dengan tuduhan yang mengada-ngada serta menghentikan proses hukum yang direkayasa terhadap para ulama;

3. Menolak rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan juga Ormas Islam lainnya, karena tidak akan menghasilkan maslahat apapun dan akan menimbulkan mudhorot bagi bangsa ini;

4. Apabila pemerintah tetap melakukan pembubaran terhadap Ormas Islam, itu berarti pemerintah berlaku tidak adil (dzolim), represif dan anti Islam dan akan kami doakan semoga mendapat hidayah dari Allah SWT atau mendapatkan laknat dari Allah SWT, Rosul-Nya dan umat Islam jika tetap memaksakan melakukan pembubaran;

5. Meminta kepada pemerintah untuk instrospeksi atas kebijakan-kebijakan kapitalisme dan neoliberalisme yang menyengsarakan dan tidak berpihak kepada rakyat;

6. Menyerukan kepada segenap pemuda, Mahasiswa dan kaum muslimin pada umumnya untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dzalim dan tidak berpihak pada rakyat, serta senantiasa bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, menghindari upaya apapun yang mengarah kepada adu domba antar umat, karena setiap muslim adalah bersaudara (Q.S. Al Hujarat : 10) dan senantiasa membela serta memperjuangkan Islam (Ulama, Aktivis, dan Ormas).



Acara ini berakhir dengan tertib tepat pukul 11.00 WIB dengan pengamanan aparat yang cair. []


Reporter: Aab



dakwahjateng.net - Berikut puisi lengkap 'Tapi Bukan Kami Punya' yang dibacakan Jenderal Gatot di Rapimnas Golkar di Balikpapan 22/5/2017

Sungguh Jaka tak mengerti
Mengapa ia dipanggil polisi
Ia datang sejak pagi
Katanya akan diinterogasi

Dilihatnya Garuda Pancasila
Tertempel di dinding dengan gagah
Terpana dan terdiam si Jaka

Dari mata burung garuda
Ia melihat dirinya
Dari dada burung garuda
Ia melihat desa
Dari kaki burung garuda
Ia melihat kota

Dari kepala burung garuda
Ia melihat Indonesia
Lihatlah hidup di desa
Sangat subur tanahnya
Sangat luas sawahnya
TAPI BUKAN KAMI PUNYA

Lihat padi menguning
Menghiasi bumi sekeliling
Desa yang kaya raya
TAPI BUKAN KAMI PUNYA

Lihatlah hidup di kota
Pasar swalayan tertata
Ramai pasarnya
TAPI BUKAN KAMI PUNYA

Lihatlah aneka barang
Dijual belikan orang
Oh makmurnya
TAPI BUKAN KAMI PUNYA

Jaka terus terpana
Entah mengapa
Menetes air mata
Air mata itu IA YANG PUNYA

-000-

Masuklah petinggi polisi
Siapkan lakukan interogasi
Kok Jaka menangis?
Padahal ia tidak bengis?

Jaka pemimpin demonstran
Aksinya picu kerusuhan
Harus didalami lagi dan lagi
Apakah ia bagian konspirasi?
Apakah ini awal dari makar?
Jangan sampai aksi membesar?

Mengapa pula isu agama
Dijadikan isu bersama?
Mengapa pula ulama?
Menjadi inspirasi mereka?

Dua jam lamanya
Jaka diwawancara

Kini terpana pak polisi
Direnungkannya lagi dan lagi

Terngiang ucapan Jaka
Kami tak punya sawah
Hanya punya kata
Kami tak punya senjata
Hanya punya suara

Kami tak tamat SMA
Hanya mengerti agama
Tak kenal kami penguasa
Hanya kenal para ulama

Kami tak mengerti
Apa sesungguhnya terjadi
Desa semakin kaya
Tapi semakin banyak saja
Yang BUKAN KAMI PUNYA

Kami hanya kerja
Tapi mengapa semakin susah?
Kami tak boleh diam
Kami harus melawan
Bukan untuk kami
Tapi untuk anak anak kami

-000-

Pulanglah itu si Jaka
Interogasi cukup sudah

Kini petinggi polisi sendiri
Di hatinya ada yang sepi

Dilihatnya itu burung garuda
Menempel di dinding dengan gagah
Dilihatnya sila ke lima
Keadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kini menangis itu polisi
Cegugukan tiada henti

Dari mulut burung garuda
Terdengar merdu suara
Lagu Leo kristi yang indah
Salam dari Desa
Terdengar nada:
"Katakan padanya padi telah kembang
Tapi BUKAN KAMI PUNYA"




Oleh: Arief B. Iskandar

dakwahjateng.net - Ada pertanyaan menarik kepada pihak HTI saat rame isu khilafah, "Jika Khilafah tegak,  dimana posisi Pancasila?" Untuk menjawab pertanyaan ini, kita layak bertanya balik,  "Memangnya sekarang Pancasila masih ada?"

Jika masih ada, dimana posisi Pancasila saat neoliberalisme merajalela dan terbukti telah membangkrutkan negeri ini saat ini?  Saat Jokowi menyatakan agama harus dijauhkan dari politik,  saat penista agama dibela dan pembela agama dinistakan, dimana Sila "Ketuhanan yg Maha Esa"?

Saat koruptor seperti Ahok tak segera diadili, sementara ulama dikriminalisasi, dimana Sila "Kemanusian yang Adil dan Beradab"? Dimana kemanusiaan? Dimana keadilan? Dimana keadaban?

Saat umat dipecah-belah--HTI/FPI dihadap-hadapkan dengan saudaranya Banser/Ansor, Ahokers diprovokasi melawan pihak kontra Ahok, anasir PKI dan simbol2 komunis dibiarkan marak, gerakan separatis OPM yang sudah makar dibiarkan terus beraksi, dimana Sila "Persatuan Indonesia"?

Saat ormas Islam berencana  dibubarkan dengan tuduhan  sepihak, tanpa surat  peringatan, apalagi klarifikasi  dan dialog, dimana Sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan"?

Saat 90% migas diserahkan  kpd  asing, SDA milik rakyat  diobral murah, BUMN dilelang, segelintir aseng menguasai mayoritas kekayaan negeri ini, subsidi BBM dan listrik utk rakyat dicabut, pajak yang membebani masyarakat terus dinaikkan, dimana Sila "Keadilan  Sosial bagi Seluruh Rakyat  Indonesia"?

Mengapa pertanyaan "dimana  posisi Pancasila" tidak lebih dulu ditujukan kepada rejim neolib yang nyata-nyata telah "memberangus" Pancasila ?[]


“ Sudahlah, Pak Wiranto, hentikan segala fitnah, bukankah kita semua akan kembali kepada Allah SWT, kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita nanti di hadapan Allah SWT, yang siksanya sangat keras,” nasehat  Jubir HTI

dakwahjetng.net - Fitnah yang dilontarkan Wiranto dengan menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki hubungan dengan ISIS, disesalkan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Muhammad Ismail Yusanto meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, menghentikan menyebarkan fitnah terhadap Hizbut Tahrir. Menurutnya, Hizbut Tahrir sejak awal deklarasi ISIS, telah berseberangan dengan organisasi itu.

“ Sejak pertama kali munculnya ISIS, Hizbut Tahrir dengan tegas menyatakan ISIS belum layak disebut Khilafah ala Minhajin Nubuwah, dalam berbagai tulisan yang dikeluarkan Hizbut Tahrir juga mengkritisi cara-cara yang dilakukan ISIS” tegasnya.

Sebagaimana yang diberitakan portal detik.com Kamis (18/5), Wiranto menyatakan ancaman terorisme juga muncul dari organisasi yang disinyalir dekat dengan ISIS. Menurutnya, HTI adalah organisasi yang tergolong demikian.

Upaya mengaitkan Hizbut Tahrir dengan tindakan terorisme selama ini merupakan propaganda yang sering diulang-ulang untuk menyudutkan Hizbut Tahrir. Padahal, seperti yang dikatakan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, dalam perjuangannya telah menggariskan prinsip laa madiyah (non kekerasan) dalam dakwah.

“ Hizbut Tahrir sejak berdiri berdakwah dengan pemikiran (fikriyah) bukan dengan senjata,” tegas Ismail Yusanto.
Bukan pertama kali ini saja pemerintah yang ngotot ingin membubarkan Hizbut Tahrir, menyebar kebohongan dan fitnah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo , di berbagai media mengatakan sudah banyak surat peringatan di berikan kepada HTI . Jubir HTI mengatakan sebaliknya, tidak pernah diberikan surat peringatan.

Muhammad Ismail Yusanto, meminta pemerintah menghentikan berbagai fitnah terhadap HTI. Di samping akan memperkeruh suasana, fitnah-fitnah itu bisa memprovokasi benturan di tengah masyarakat.

“ Sudahlah, Pak Wiranto, hentikan segala fitnah, bukankah kita semua akan kembali kepada Allah SWT, kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita nanti di hadapan Allah SWT, yang siksanya sangat keras,” nasehat  Jubir HTI.[]

sumber : mediaummat.com
editor : satrio 


dakwahjateng.net - Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Rokhmat S Labib menegaskan, Hizbut Tahrir tidak pernah mengkafirkan orang/kelompok lain. HTI justru merangkul seluruh komponen umat Islam dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama memperjuangkan diterapkannya hukum Islam secara kaffah.

“Itu adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar. Bahkan bisa disebut fitnah yang sangat keji, dan cenderung mengadu domba,” tandasnya di Jakarta, Rabu (17/5) menjawab pernyataan salah satu pengurus ormas Islam terbesar di Indonesia bahwa HTI suka mengkafir-kafirkan orang/kelompok di luar HTI.
Seandainya itu terjadi, kata Rokhmat, mestinya HTI mempunyai masjid sendiri, karena pasti anggotanya tidak boleh bermakmum kepada orang kafir. “Faktanya itu tidak terjadi. Jadi ini tudingan yang sama sekali tidak berdasar!” tandasnya.

Ia menjelaskan, mengkafirkan orang/kelompok lain itu ada konsekuensi yang sangat besar. Orang yang dianggap kafir tidak boleh dijadikan imam shalat, jadi khatib Jumat, dalam perkara pernikahan tidak boleh dinikahi dan jadi wali. “Makanya, saya melihat ini ada upaya membenturkan Hizbut Tahrir dengan kelompok lain.”

Dalam pandangan HT, kata Rokhmat, orang yang mengimani akidah Islam dikategorikan sebagai Muslim. Sementara orang yang mengingkari sebagian atau seluruhnya, itu baru disebut orang kafir. “Ini pedoman yang kita miliki,” tandasnya.

Makanya, HT menerima anggota dari seluruh mazhab Islam. Tidak membatasi pada mazhab tertentu. “Hizbut Tahrir bukan mazhab baru. Hanya mentabani perkara-perkara urusan umat (publik). Perkara ibadah HT tidak mentabani secara khusus. HT membolehkan anggotanya mengikuti mazhab apa saja. Asal itu adalah mazhab mu’tabar. HT ingin memperjuangkan tegaknya Khilafah, untuk seluruh umat Islam. Bukan untuk kelompok tertentu. Mazhab tertentu. Bahkan bukan untuk HT sendiri,” tandas Rokhmat.[]

Sumber : mediaummat.com
editor : satrio


dakwahjateng.net - Sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) mengadakan Kajian pada hari Ahad (14/5) bertempat di Jl.Gemah Raya Semarang. Kajian tersebut dihadiri oleh belasan peserta, bapak - bapak dan ibu - ibu dari kalangan pengusaha yang berdomisili di sekitar Kota Semarang. Adapun pembicara utamanya adalah KH. Ainul Yaqin, dari Hizbut Tahrir Semarang.

Kajian MTR ini diadakan dua pekan sekali dan bertempat di markasnya yaitu di Jalan Gemah Raya, Semarang. Anggota komunitas ini semakin hari semakin bertambah, seiring dengan meningkatnya kesadaran Ummat Islam akan bahaya Riba. Komunitas MTR ini sudah tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia.


Ketua Komunitas MTR Semarang, Ustd Suryana mengatakan, "Tujuan dari diselenggarakannya kajian ini yaitu  yang pertama, untuk Mengetahui ilmu muamalah syar'i, yang kedua Sebagai forum sharing antara anggota yang memiliki masalah dan memiliki solusi". Bagi anda yang ingin mengikuti forum ini, atau hendak mengundang pembicara untuk menjelaskan tentang riba di forum anda, bisa menghubungi Suryana (0811-288-266).



"Kami menyerukan kepada pemerintah untuk membatalkan pembubaran HTI karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan UU Ormas," tegas Habib.

dakwahjateng.net - Rencana pemerintah yang akan membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus menuai kritik. Kali ini, kritik itu datang dari Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra bidang Advokasi Habiburrokhman.

Habib menyesalkan langkah pemerintah membubarkan HTI. Menrutnya, langkah tersebut tergesa-gesa serta tanpa melalui proses hukum yang terbuka.

"Pada prinsipnya pembubaran organisasi massa harus dipertimbangkan dengan masak-masak karena yang dipertaruhkan adalah hak atas kebebasan berorganisasi yang merupakan salah satu inti dari demokrasi," ujar Habib kepada SINDOnews, Kamis (11/5/2017).

Habib menegaskan, pemerintah harus berpedoman pada UU Nomor 17 tentang Ormas untuk membubarkan HTI. Menurut Pasal 60 Ayat (2) UU Ormas, pemerintah seharusnya menenempuh cara-cara persuasif sebelum pada akhirnya membubarkan HTI.

"Peringatan pun mesti dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan kesatu, peringatan kedua dan peringatan ketiga," ucap Dewan Pembina Advokad Cinta Tanah Air (ACTA) ini.

Setelah melakukan langkah-langkah persuasif dan memberikan peringatan bertahap, lanjut Habib, pemerintah dalam hal ini juga tidak bisa begitu saja langsung membubarkan HTI. Pembubaran HTI sebagai Ormas hanya bisa dilakukan melalui mekanisme Pengadilan.

Hal ini jelas diatur Pasal 70 Ayat (1) UU Ormas yang berbunyi permohonan pembubaran ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

"Kami menyerukan kepada pemerintah untuk membatalkan pembubaran HTI karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan UU Ormas," tegas Habib.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, adalah jangan sampai pembubaran HTI ini dikaitkan dengan sikap mereka yang keras terhadap Ahok. Habib meminta, jangan sampai ada anggapan bahwa pembubaran HTI adalah upaya balas dendam atas kekalahan Ahok dalam pilgub lalu, karena banyaknya petinggi pemerintah yang dianggap dekat dengan Ahok.

"Hal ini bisa menjadi preseden buruk ke depan," tutup Habib.[] 

sumber : sindonews.com
editor : satrio

foto : Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang Bertemu Pada Acara Car Free Day Di Jalan Pahlawan Semarang

dakwahjateng.net - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku pernah diundang untuk berbicara di forum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan ia mengaku sering berbincang dengan sejumlah anggota HTI di forum-forum tak resmi.

Selama ini pernah ngobrol dengan HTI di Jakarta sempat diundang sebagai pembicara, kata Ganjar Pranowo di kantornya, di Semarang, Selasa, 9 Mei 2017.

Ganjar mengaku bertemu dengan anggota HTI tak hanya di acara resmi, tapi juga di acara informal. Ngobro l biasa kadang ketemu di car free day , kata ganjar menambahkan.

foto : Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menerima Buletin Al-Islam Yang dibagikan Oleh HTI Pada Saat Car Free Day


Meski tak menjelaskan rinci pembicaraan yang ia lakukan, Ganjar menilai tak mempersoalkan perbedaan ideologi anggota HTI. Ia menjelaskan meski beda ideologi dengan HTI, tapi sebagai manusia perlu saling interaksi.

Ganjar juga menyatakan tak perlu membesarkan-besarkan pembubaran HTI, sebagai kepala daerah ia masih menunggu putusan pengadilan yang menyidangkan sidang protes pembubaran HTI. Masuk pengadilan kan tunggu putusan tak ada kebijakan lanjutan pembubaran HTI di daerah, katanya.

Ia mengaku pemerintah pusat yang mengambil putusan, sedangkan tindakan daerah tinggal menunggu.

Ketua HTI Jawa Tengah Abdullah menyatakan organisasinya memandang belum dibubarkan oleh pemerintah. Ia beralasan HTI ormas berbadan hukum. Sehingga proses hukum pembubaran harus ditempuh, kata Abdullah.

Ia mengacu Undang-Undang Keormasan Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur proses pembubaran harus dilalui surat peringatan satu hingga tiga. Baru di kejaksaan, kemudian ada proses peradilan, itu pun bisa banding hingga inkrah di MA, kata Abdullah menjelaskan.

Pernyataan Wiranto sebagai menteri koordinator politik hukum dan keamanan hanya membentuk opini. Hal itu disayangkan karena tak dilakukan proses hukum. Sedangkan kewenangan pembubaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semetinya yang paling berwenang untuk menyampaikan keputusan Kemenkum HAM, katanya.[]

sumber : msn.com
editor : satrio


oleh : Norpiadi Hermani

dakwahjateng.net - Tadi sore saya mengajarkan Teorema Green pada mahasiswa di kelas Kalkulus Vektor. Setelah menjelaskan tentang integral medan vektor pada lintasan tertutup, saya mengajak mahasiswa berbincang tentang kehidupan. Dialog seperti ini sering saya lakukan karena bagi saya mereka adalah aset berharga peradaban masa depan, bukan skrup industri.

“Kalian saat ini tidak harus tahu aplikasi Teorema Green. Kadang saat belajar matematika kita tidak tahu dimana mengaplikasikannya. Matematika itu adalah ilmu alat. Alat kita berinteraksi dengan alam semesta ini. Bahasa yang digunakan para saintis saat mendalami “keinginan” alam. Tidak hanya membantu memahami perilaku benda mati tapi juga makhluk hidup dan manusia. Bahkan, matematika telah digunakan untuk memahami fenomena psikologi, ekonomi, politik sampai masalah peradaban.”

Saya ceritakan ke anak-anak saya ini bagaimana seorang matematikawan, berkolaborasi dengan ahli politik dan ahli lingkungan, telah membuat model matematik tentang runtuhnya sebuah peradaban. Penguasaan bidang matematika, ditambah ilmu sejarah, peradaban, politik, ekonomi, lingkungan, membuat dia mampu mensimulasikan skenario jatuhnya peradaban, termasuk Peradaban Modern sekarang ini.

Kemudian saya bertanya pada mahasiswa tentang isu apa yang lagi hangat di Indonesia. Sebagian menjawab, “Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir”. Sepertinya juga terdengar sayup-sayup ada yang mengatakan, “Pemenjaraan Ahok”. Sambil tersenyum saya sampaikan ke mahasiswa,

“Yah, begitulah kita yang ada di Indonesia ini. Kita jadi sangat sibuk dengan urusan domestik seperti ini. Kita tidak terlibat dalam pembicaraan tentang muramnya peradaban dunia. Jangkauan kepedulian kita, termasuk elit dan intelektual di Indonesia, hanya sebatas permasalahan seperti ini. Indonesia adalah mata rantai dari Peradaban Kapitalis di dunia ini. Bila tiba-tiba Peradaban Barat kolaps, maka kita hanya bisa terkaget-kaget dan terkejut karena ikut terjun bebas ke dasar reruntuhan sejarah.”

Demikian sepenggal cerita tadi sore di kelas Kalkulus Vektor. Beberapa saya ubah redaksinya agar lebih mudah dipahami.

Sekarang saya ingin berbincang tentang rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dikaitkan dengan keruntuhan Peradaban Barat yang diprediksi dapat terjadi oleh beberapa pakar. Saya telah menelusuri berita, video dan jurnal ilmiah terkait keruntuhan peradaban. Saya menemukan, misalnya, tulisan Safa Motesharrei dari University of Maryland dan Andrew Targowski dari Western Michigan University yang sangat menarik tentang peradaban. Tulisan mereka membuka mata saya (lagi) tentang Peradaban Barat hari ini. Memberi saya persfektif baru tentang cacat Peradaban Barat yang mereduksi peran Sang Pencipta. Bila ditambah dengan konsep Peradaban Islam yang saya pelajari selama ini, maka semua ini semakin menyadarkan saya tentang kita. Kita semua, terutama muslim, dapat mengambil peran dalam menyelamatkan peradaban dunia yang menuju ambang kebangkrutan.

Hmmm… Sudilah kiranya Anda berselancar menelusuri situs-situs Hizbut Tahrir yang tersedia dan dikelola dari berbagai negara di seluruh dunia. Bukalah halaman demi halaman untuk memahami wacana apa saja yang didakwahkan gerakan internasional ini. Dari sana Anda akan paham bagaimana Hizbut Tahrir mengambil bagian dalam perubahan di level dunia. Lebih jauh, mungkin Anda juga menemukan rona ketulusan dari perjuangan mereka.

Saya menceritakan tentang Hizbut Tahrir ini tidak bermaksud ta’ashub pada harokah yang begitu penting dalam sejarah hidup saya. Bukan fanatik buta pada organsisi yang membukakan mata saya tentang hakikat hidup di dunia. Bukan ashobiyah pada gerakan yang membangun cakrawala berpikir saya tentang peradaban manusia. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang mungkin tidak diketahui oleh banyak kalangan. Tentang kepedulian Hizbut Tahrir pada problem peradaban manusia. Kepedulian para anggotanya pada penderitaan hidup umat manusia di muka bumi ini yang telah dipecundangi oleh para kapitalis serakah dan kroninya.

Jadi, framing jahat yang disebar secara massif sebagai ormas yang bermusuhan dengan Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan kebhinekaan, menurut saya, mereduksi apa yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir selama ini. Hizbut Tahrir justru berkepentingan kuatnya negeri-negeri Islam. Mereka adalah penopang Peradaban Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah di masa depan. Yang jelas, Hizbut Tahrir tidak digerakkan oleh nafsu untuk berkuasa di negeri ini atau di negeri manapun di dunia. Apalagi nafsu untuk membunuh manusia Indonesia yang berbeda agama. Tidak sama sekali.

Anggota Hizbut Tahrir yang bergerak tanpa lelah, dipenuhi oleh peluh dan kadang caci maki didasarkan pada iman yang menghujam di sanubari mereka. Anggota organisasi ini rela berkorban harta, waktu, tenaga bahkan kehidupan pribadi dan nyawa mereka karena ingin meraih ridha Allah swt semata dan demi kebaikan umat manusia. Apa yang diperjuangkan Hizbut Tahrir adalah membebaskan umat manusia dari jerat peradaban rakus yang dibangun dari Ideologi Kapitalis Sekuler. Menjebak manusia pada penderitaan di dunia dan siksa di akhirat.

Saya kira kita semua sudah paham bahwa Ideologi Kapitalis Sekuler telah memberi jalan tol pada para saudagar dalam menguasai kekayaan alam negeri-negeri ringkih, termasuk Indonesia. Kita semua juga paham bagaimana kerusakan yang dibuat oleh Ideologi Kapitalis Sekuler ini. Izinkan saya menyegarkan kembali beberapa fakta kerusakan akibat penerapan ideologi ini.

Ideologi Kapitalis Sekuler berhasil menciptakan strata ekonomi dengan kesenjangan yang sangat tajam. Di dunia ini 62 orang memiliki kekayaan yang setara dengan kekayaan setengah dari penghuni planet yang berjumlah 3,6 miliar orang. Di Indonesia 1% orang terkaya menguasai setengah aset kekayaan negeri ini. Kesenjangan ini melahirkan banyak jerit penderitaan di seluruh dunia. Masih ingat bagaimana rakyat Amerika, dalam gerakan Occupy Wall Street, menuntut keadilan? Mereka turun ke jalan dengan meneriakkan “Kami 99% dan mereka (para kapitalis) 1%”.

Ideologi Kapitalis Sekuler juga telah mencetak varian manusia yang hidup dengan kemiskinan spiritualitas, kehampaan makna dan terjebak pada perburuan harta yang tak pernah mengenal puas. Ideologi ini membuat manusia menjadi hamba materi dan durhaka terhadap Penciptanya. Mudah-mudahan Anda sempat menengok tulisan Danah Zohar dalam bukunya Spiritual Capital: Wealth We Can Live by. Dia menggambarkan keserakahan Kapitalis dengan sosok Erisychthon dalam dongeng Ovid mitologi Yunani kuno.

Ideologi Kapitalis Sekuler menyadarkan kita bagaimana manusia mampu “membunuh” planet bumi dengan sangat sadis. Ketidakamanan dan hasrat menghegomoni dunia telah melahirkan perlombaan negara-negara besar dalam membuat senjata yang mematikan. Bila diledakkan semua hulu ledak nuklir yang ada di dunia ini, kabarnya berjumlah sekitar 15.000 lebih, maka ini cukup untuk membunuh 50 milyar manusia dan melelehkan biosfer planet bumi.

Ideologi Kapitalis Sekuler ini pula yang menunjukkan pada kita bagaimana keserakahan manusia mampu memberi tekanan yang demikian dahsyat pada ekosistem bumi. Industrialisasi berbasis keserakahan ekonomi liberal telah menghasilkan berton-ton limbah, termasuk gas rumah kaca di atmosfer kita. Ini mengakibatkan fenomena Global Warming yang menurut prediksi akan menenggelamkan kota-kota di dunia, diantaranya Shanghai (Cina), Venesia (Italia), Bangkok (Thailand), Ho Chi Minh City (Vietnam) dan Jakarta (Indonesia).

Peradaban dunia hari ini adalah hasil eksperimen pemikiran para filsuf abad pencerahan. Dalam sejarahnya mereka anti terhadap peran gereja dalam wilayah publik di Eropa. Mereka pada dasarnya anti agama, namun tokoh-tokohnya seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire dinobatkan sebagai nabi-nabi sosial. Sang Pencipta oleh mereka tidak diberi ruang untuk mengatur wilayah publik manusia. Agama, termasuk Islam, hanya layak menjadi urusan pribadi dan dibatasi dengan sangat ketat untuk masuk ke wilayah publik. Pemikiran mereka menjelma menjadi sebuah negara sekuler pertama di dunia melalui revolusi berdarah di Perancis pada tahun 1789 – 1799. Negara republik sekuler ini menjadi role model yang menginspirasi dan ‘memaksa’ negara-negara di dunia untuk mengikutinya, termasuk Indonesia.

Sekarang saya ingin kembali ke isu pembubaran Hizbut Tahrir. Terus terang hati kecil saya kadang merintih menyaksikan adanya usaha menghalangi gerakan ini berkontribusi menyelematakan peradaban.

Bagaimana mungkin ada usaha dari saudara muslim yang ingin melumat Hizbut tahrir? Bagaimana mungkin mereka begitu bernafsu membekukan pergerakan para anggota, binaan dan simpatisan dalam proyek dakwah ini? Bagaimana mungkin mereka ingin memadamkan usaha Hizbut Tahrir dalam memahamkan umat manusia tentang peradaban Islam yang dinanti? Bagaimana mungkin ada framing jahat yang terus diumbar agar memusuhi orang-orang yang bekerja ikhlas membangun peradaban? Bagaimana mungkin ada muslim yang berusaha mengunci kaki, tangan dan mulut para pejuang yang bermaksud datang dan menyeru manusia pada kebaikan Islam?

Saya bisa memahami bila kekuatan itu berasal dari mereka yang menjadi penjaga dan penikmat keberhasilan Kapitalisme. Saya bisa memaklumi bila kekuatan yang berusaha menghancurkan ini adalah segelintir manusia serakah yang nyaman dengan kerusakan peradaban. Saya tidak merasakan sakit bila semua penghalang itu dilakukan oleh para kapitalis jahat dengan kroni-kroninya. Namun hati ini terasa perih bila ada saudara muslim dengan penuh kebencian menghalangi usaha berat ini.

Yah, saya menyadari mungkin karena ketidakpahaman mereka akan perjuangan Hizbut Tahrir di dunia. Tidak paham dengan visi besar organisasi ini dalam memuliakan Islam dan umat Islam serta menyelamatkan peradaban manusia. Juga tidak begitu paham dengan gambar besar (big picture) dan konsep detil kami tentang Peradaban Islam yang dimaksud.

Saya ingin memberi tahu mereka yang memusuhi pergerakan dakwah ini. Yang mungkin membuat Anda sedikit kaget.
Begini. Sebenarnya Hizbut Tahrir tidak akan pernah mampu mendirikan Khilafah dimanapun. Hizbut Tahrir tidak akan pernah mampu menyelamatkan peradaban. Hizbut Tahrir tidak akan pernah mampu menghadirkan Peradaban Islam. Hizbut Tahrir hanyalah sebuah organisasi yang menggerakkan anggotanya dengan kekuatan iman. Bergerak menyadarkan umat Islam tentang sejarah besar mereka. Menyadarkan mereka tentang kemuliaan ajaran Islam. Menyadarkan mereka bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dipersembahkan untuk semua manusia karena membawa Islam. Islam yang sempurna dan lengkap itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Umat Islam adalah umat yang dinanti-nati kiprahnya dalam perubahan peradaban. Jadi, sekali lagi, Hizbut Tahrir tidak akan pernah mampu melakukan hal yang besar ini.

Yang mampu mendirikan Khilafah, membangun Peradaban Islam dan menyelamatkan peradaban manusia adalah umat Islam itu sendiri dengan pertolongan Allah swt. Hizbut Tahrir hanya menyeru dengan dakwah dan meyakinkan umat melalui program-program dakwahnya bahwa mereka mampu mengambil peran sentral dalam percaturan peradaban dunia. Kelak bila Khilafah berdiri maka Hizbut Tahrir tidak akan menjadi partai yang berkuasa. Khilafah yang diinginkan adalah Khilafah kita semua. Hizbut Tahrir tetap mengambil peran yang selama ini dia mainkan. Dakwah politis agar Khilafah menerapkan Islam dengan sempurna dan pemimpin mampu menunaikan tanggungjawabnya terhadap warga negara berdasarkan sistem Islam.

Saat ini gairah negeri ini sedang menyala untuk membicarakan dan ingin mengetahui apa itu Hizbut Tahrir, apa yang dibawa dan apa saja agenda-agendanya. Pernah saya melihat ada kalangan terdidik mencomot bagian-bagian Syariah Islam yang ditawarkan Hizbut Tahrir. Tujuannya bukan untuk memahaminya secara utuh, tapi disaring dengan belief systems pribadi untuk menguatkan persepsinya bahwa Hizbut Tahrir itu berbahaya. Bagaimana mungkin orang, bahkan seorang muslim sekalipun, mengapresiasi syariah Islam bila yang dilihat hanya rajam, potong tangan, qishas, syarat pemimpin pemerintahan dari muslim dengan sudut pandang sekuleristik?

Artikel yang tertulis di dalam situs Hizbut Tahrir adalah kumpulan mozaik Syariah Islam. Membaca sekilas, apalagi dengan motivasi mencari kekurangannya, hanya melahirkan persepsi negatif. Mencukupkan diri dengan kepingan puzzle ide Syariah dapat menghantarkan pada kesalahpahaman. Kecurigaan terhadap organisasi ini, yang oleh MUI tidak terkategori sesat, akan menghalangi kesempatan menemukan keindahan Islam. Kecurigaan ini pula yang dulu pernah saya rasakan.

Sekarang tengoklah kitab-kitab Hizbut Tahrir yang tidak pernah disembunyikan itu. Lihat dan pelajarilah isinya dengan seksama. Nilai kualitasnya dari kekuatan dalil dah hujjah yang ditawarkan. Lebih jauh, ini memerlukan pengetahuan ekstra, rekonstruksilah Peradaban Baru dari setiap paragraf yang ada di dalam kitab-kitab yang dikaji oleh anggota Hizbut Tahrir. Bila Anda mau bersabar sedikit dan mau merendah, maka Insya Allah Anda akan melihat keindahan ajaran Islam yang diwariskan Rasulullah saw. Nabi kita. Lebih jauh Anda akan meyakini apa yang kami yakini bahwa Umat Islam adalah Umat yang dinanti manusia kiprahnya dalam membangun peradaban baru yang penuh berkah.

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. ”(TQS. Ali Imran: 110)
Yogyakarta, 10 Mei 2017.[]

red : satrio



Saya melihat HTI saat ini tidak berbahaya. Ide besar HTI akan kalah oleh ide demokrasi. Kalah telak. Sepanjang demokrasi bisa berjalan baik. Sepanjang demokrasi bisa membuat rakyat sejahtera. Sepanjang demokrasi bisa membuat hukum tidak jadi alat politik semata. Ide HTI tidak akan bisa membesarkan HTI. Kitalah yang malah bisa membesarkannya. Lewat kesalahan-kesalahan kita.
dakwahjateng.net - Begitu banyak kelompok dalam Islam. Non-Islam sering tidak tahu. Lalu mengira sama. Bahaya semua. HTI, FPI, JT, NU, NW, MU, SI… Dan masih banyak lagi. Kalau semua ditulis, satu halaman koran pun tidak cukup.
Beberapa tahun lalu saya terbang dari Manado ke Luwuk. Dengan pesawat isi 18 orang. Pilotnya pakai serban putih. Orang langsung tahu: dia orang Islam. Dengan konotasi tertentu.

Hari itu hampir semua penumpang orang kulit putih. Rombongan turis. Dari wajah mereka, saya menduga turis Italia. Begitu duduk, saya menangkap ekspresi aneh. Mereka mengarahkan mata ke pilot. Lalu saling berpandangan. Tidak ada kata yang mereka ucapkan. Tapi, ekspresi wajah mereka penuh tanda tanya. Juga penuh kekhawatiran.

Begitu cemas mereka, saya pun tergerak ingin menenangkan perasaan mereka. Benar. Mereka turis dari Italia. Saya ucapkanlah satu dua kata dalam bahasa mereka. Perhatian mereka pun beralih dari pilot ke saya. Saatnya saya action.

’’Pilot kita hari ini istimewa,’’ kata saya dalam bahasa Inggris. Bahasa Italia saya sudah tidak cukup untuk kalimat panjang.

Mereka terperangah. ’’Dia itu orang Islam dari kelompok yang disebut Jamaah Tablig. Mereka ini anti kekerasan,’’ ujar saya.

Kelompok ini, kata saya, sangat damai. Tidak mau mengganggu orang. Aktivitas mereka berkelana menyebarkan agama. Dengan prinsip jangan mengganggu orang. Ke mana-mana mereka bawa kompor sendiri. Untuk masak. Agar tidak merepotkan siapa pun. Tidak pernah mengafirkan orang lain. Tidak pernah menyakiti. Apalagi membunuh.

Lalu, saya berteriak ke arah pilot. Tempat duduk saya memang agak jauh di belakang. ’’Mr Pilot, benar kan Anda dari kelompok Jamaah Tablig?’’ tanya saya dalam bahasa Inggris. Lalu, sang pilot menerangkan bahwa apa yang saya jelaskan tadi benar semua.

Turis itu kelihatan lega dan puas. Banyak yang manggut-manggut. Mengekspresikan perasaan ’’oh, begitu ya’’. Atau ’’kita bisa terbang dengan aman’’. Atau sejenisnya.

Ternyata, penerbangan itu tidak sepenuhnya aman. Ketika melintas di atas laut Teluk Tomini, terbangnya agak miring. Cuaca terang. Langit bersih. Setelah terbang satu jam, saya mulai bertanya dalam hati. Ada apa ini? Kok belum tiba di Luwuk? Mestinya kan hanya 55 menit.

Tapi, pilotnya terlihat tenang saja. Setengah jam kemudian barulah bisa mendarat. Turis Italia bertepuk tangan. Mengiringi roda pesawat yang menyentuh landasan. Sebelum turun, mereka memberi tabik. Respek kepada pilot. Saya turun terakhir.

’’Kok terbangnya 1,5 jam, Cap?’’ tanya saya berbisik.

’’Maafkan, satu mesinnya mati,’’ jawabnya.

Kami pun saling tukar nomor telepon.

Huh! Kata saya dalam hati. Coba sampai terjadi masalah. Bisa-bisa akan dihubungkan dengan identitas pilotnya yang Jamaah Tablig.

Mari pindah ke HTI yang akan dibubarkan pemerintah. Saya juga kenal banyak anggota kelompok Hizbut Tahrir.

Anggota kelompok ini umumnya muda, terpelajar, berpakaian rapi, necis, banyak yang pakai dasi, dan menggunakan bendera bertulisan Arab. Bunyinya, Lailahaillallah Muhammadarrasulullah. Artinya: Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah.

Tulisan Arab di bendera itu bukan kalimat protes. Bukan kalimat marah. Bukan kalimat kebencian. Bukan pula kalimat mengajak berontak. Barangkali perlu dipikirkan untuk menyertakan terjemahan di bendera itu. Agar dimengerti. Oleh yang non-Islam. Tidak dikira ajakan makar. Dan bisa terasa lebih Indonesia. Toh, singkatan HTI itu, I-nya berarti Indonesia. Kalau singkatannya hanya HT, bisa dikira Hary Tanoe.

Saya belum pernah mendengar ada kekerasan yang dilakukan HTI. Apalagi kerusuhan. Maafkan kalau salah. Salah satu hobi HTI memang demo. Bukan main rajinnya berdemo. Dengan benderanya yang bertulisan Arab itu. Tapi, demonya selalu rapi. Tertib. Dan terkontrol. Sering pula membawa tali panjang. Untuk menjaga agar peserta demonya tidak keluar dari barisan. Ada tujuan lain. Agar tidak ada penyusup ke barisan.

Beberapa tahun lalu, saya pulang kampung ke Magetan. Saya kaget. Dua ponakan saya menjadi HTI. Mereka baru lulus dari universitas. Saya sempat berdialog dengan ponakan tersebut. Ingin memahami mengapa masuk HTI. Lalu mengujinya dengan beberapa pertanyaan kritis. Mereka tidak bisa menjawab. Mungkin karena masih junior. Saya tidak mengupayakan agar mereka meninggalkan HTI. Tapi, beberapa tahun kemudian sudah berbeda. Ketika saya pulang kampung lagi, mereka sudah tidak aktif di HTI.

Saya melihat HTI saat ini tidak berbahaya. Ide besar HTI akan kalah oleh ide demokrasi. Kalah telak. Sepanjang demokrasi bisa berjalan baik. Sepanjang demokrasi bisa membuat rakyat sejahtera. Sepanjang demokrasi bisa membuat hukum tidak jadi alat politik semata.

Ide HTI tidak akan bisa membesarkan HTI. Kitalah yang malah bisa membesarkannya. Lewat kesalahan-kesalahan kita.

Setidaknya minggu ini. HTI sudah lebih besar. Akibat rencana pembubarannya.[]

sumber : jawapos.com
editor : satrio


dakwahjeteng.net - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, ikut menyoroti pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang diumumkan pemerintah beberapa hari lalu. Semasa menjabat menteri, dia mengaku HTI tidak merepotkan Indonesia.
"Enggak. Saya waktu itu (semasa jadi Menkopolhukam) tidak direpotkan dengan suasana itu. Waktu saya, ya, enggak tahu perkembangan sekarang," kata Tedjo di sela-sela silaturrahmi Partai Berkarya dengan ulama Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, 10 Mei 2017.
Dia menjelaskan, pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak mudah. Butuh jalan panjang untuk merealisasikan itu. "Harus ada peringatan satu, dua, dan tiga. Perlu ada kajian hukum, tidak serta merta dibekukan dan nonaktifkan. Cukup panjang," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya itu.
Dalam konteks HTI, kata Tedjo, perlu kajian secara komprehensif dari berbagai sudut pandang untuk menyimpulkan bahwa ormas itu betul-betul bertentangan dengan dasar-dasar negara yang berlaku di Indonesia. "Tetapi kalau beretika, menjadi warga negara yang baik, terus penyimpangannya di mana," ujarnya.

Jika kemudian ada sudut pandang lain yang menilai HTI menyimpang, Tedjo berharap pemerintah membuktikannya secara hukum. "Saya berharap Menkopolhukam yang sekarang mampu menjalin keakraban agar tidak terjadi suasana yang tidak baik," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengumumkan keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI. Lima alasan HTI dibubarkan, di antaranya kegiatan organisasi tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.[]

sumber : viva.co.id
editor : satrio


dakwahjateng.net - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, meminta pemerintah untuk meninjau dan mencabut rencana kebijakan pembubaran ormas Hizbt Tahrir Indonesia (HTI). Dia menekankan hal ini setelah menerima aspirasi dari perwakilan DPP HTI yang datang menemuinya ke DPR.

"Saya akan meneruskan aspirasi ini ke pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam, Mendagri dan instansi terkait lainnya, agar pemerintah untuk meninjau kembali dan mencabut kebijakan membubarkan organisasi tersebut," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.
Fadli menerima aspirasi HTI yang menegaskan organisasinya tak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal itu juga tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HTI.
"Jadi secara organisasi HTI ini adalah organisasi yang sudah lama dan diakui di dalam Indonesia. Tuduhan anti Pancasila juga sudah disampaikan, bahwa mereka dalam AD/RT sudah mencantumkan soal Pancasila dan UUD 45," ujar Fadli.
Sementara itu, juru bicara HTI Ismail Yusanto menjelaskan bahwa organisasinya telah melaksanakan kegiatan secara tertib dan sesuai dengan prosedur yang ada. Selama beraktivitas, HTI melakukan dakwah sesuai ajaran Islam yang tak bertentangan dengan Pancasila.

"Tentang ormas, ajaran Islam tidaklah termasuk paham yang disebut bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu tudingan bahwa kegiatan HTI bertentangan dengan dengan Pancasila adalah tidak benar," kata Ismail.[]

sumber : viva.co.id
editor : satrio


Oleh : A. R. Zakarya (dir. Indonesian Justice Monitor)

dakwahjeteng.net - Saat ini publik diramaikan dengan hastag #KamiBersamaHTI yang menjadi trending topic di jejaring sosial twitter. Nampaknya publik merasa tak setuju atas langkah pemerintah yang menginginkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bubar. Senin kemarin Menkopolhukam Wiranto menggelar konferensi pers mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas itu dibubarkan karena dianggap membahayakan NKRI. “Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI,” ujar Wiranto. “Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI”, kata Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (8/5/2017). (detik.com, 8/5/2017).

Hizbut Tahrir Indonesia mendeklarasikan lembaganya sebagai organisasi politik. Karenanya aktivitas yang paling menonjol adalah aktivitas politik. Uniknya HTI membawa warna baru pada perpolitikan di indonesia. Disaat berbagai macam parpol dan politisi berkutat pada persoalan- persoalan politik kekinian yang tak pernah mendapatkan solusi, HTI tampil menawarkan solusi alternatif bagi problematika negeri ini. Solusi yang ditawarkan HTI adalah kembali menerapkan syariah islam dalam bingkai sistem khilafah. Di sinilah keunikan dari gagasan yang dibawa oleh HTI, seolah memecah kebuntuan yang telah menghadang umat menuju kehidupan yang lebih baik.
Yang aneh adalah sikap yang dilakukan oleh pemerintah, apa maksud pemerintah hendak membubarkan HTI? Dimana letak kesalahan HTI? Bahkan hingga saat ini tak ada dialog yang dilakukan pemerintah bersama HTI. Pemerintah beranggapan bahwa aktivitas HTI cenderung menimbulkan konflik, anti pancasila, memecah belah NKRI, dsb. Pertanyaannya, darimana kesimpulan itu didapatkan? Inilah sikap aneh pemerintah yang menimbulkan pertanyaan besar kepada publik.

Ketika emas dan tembaga di papua dijarah freeport, HTI lantang menolaknya namun justru pemerintah melanjutkan perizinan kepada freeport untuk mengeksploitasi sumber daya tembaga dan emas di sana. Saat minyak bumi dan gas alam di blok cepu dijarah exxon mobil, HTI lantang menolaknya namun pemerintah membiarkan penjarahan terus berlanjut. Saat publik dan HTI menyerukan untuk menghukum penista agama justru pemerintah berperan seolah melindunginya. Ketika persoalan korupsi, ketidakadilan hukum, kemiskinan, kebodohan, disintegrasi, kriminalitas, buruknya kesehatan, narkoba, miras merajalela disebabkan penerapan demokrasi, HTI tampil menawarkan dan memberi solusi islam, namun justru pemerintah berencana membubarkannya. Sebenarnya pemerintah mau membawa indonesia kemana? Apakah terus pada penjajahan dan keterpurukan?

Jika pemerintah benar-benar membubarkan HTI maka publik semakin tahu dan memahami sebenarnya di pihak mana pemerintah itu. Oleh karenanya publik saat ini berbondong-bondong mendukung HTI karena justru HTI menawarkan solusi islam maka layak untuk didukung. Dan terakhir, teruslah berjuang kawan-kawan HTI karena #RakyatBersamaHTI.[]

Sumber : Bergerak.com
Editor : Satrio


dakwahjateng.net -  Keputusan Menkopolhukam RI untuk mengusulkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah mengundang rasa simpatik berbagai pihak termasuk masyarakat dan Ormas-ormas Islam terhadap Organisasi HTI, sekaligus tanda tanya besar kepada pemerintah terhadap wacana pembubaran ini. Atas pemberitaan yang mengejutkan itulah, maka organ-organ di bawah struktur Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kalimantan Timur mengundang HTI Kaltim untuk memberikan klarifikasi dan kronologi wacana pembubaran Ormas Islam HTI ini.

 Bertempat di Gedung Dakwah PD Muhammadiyah Kaltim, pada tanggal 9 Mei 2017, pukul 20.30 Wita, tim delegasi HTI yang dipimpin oleh Ketua Lajnah Faaliyah (LF) HTI Kaltim, Dhana Rosaeri, bersama anggota LF yang lain Ust. Supriadi dan Ust Anshori sebagai Anggota HTI menemui para pengurus dan pimpinan berbagai Organisasi di bawah naungan Muhammadiyah, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), Hizbul Wathon, Pemuda Muhammadiyah dan Tapak Suci.

Pernyataan pertama mengalir dari Ketua Angkatan Muda Muhammadiyah, Kusyanto, SPd, beliau menyampaikan rasa terkejut atas pemberitaan santer di media terkait wacana pembubaran HTI, sehingga beliau mengajukan pertanyaan kepada HTI terkait permasalalahan apa yang telah terjadi, sehingga wacana pembubaran ini tiba-tiba mengemuka. Ketua LF HTI Kaltim langsung menanggapi pertanyaan ini bahwa “HTI selama lebih dari 25 tahun berkiprah di Indonesia selalu melalui prosedur hukum dan organisasi yang dibutuhkan untuk beraktivitas di masyarakat, dan aktivitasnya adalah dakwah di tengah-tengah umat yang bertujuan untuk lii isti’nafil hayatil Islam (melanjutkan khidupan Islam) sebagaimana kehidupan di masa Rasulullah dan para sahabat”. Ust Anshori juga melanjutkan bahwa dakwah HTI adalah dengan fikriyah (pemikiran), siyasiyah (politik) dan laa madiyah (tanpa kekerasan). Sebagai sebuah organisasi, HTI telah terdaftar resmi di Kemenhukam sebagai Badan Hukum Perkumpulan pada tahun 2014.



Pertanyaan berikutnya dari IMM berkaitan dengan Pancasila, apakah HTI akan mengganti atau mengubah Pancasila, dan bagaimana jika Khilafah diterapkan akankah mengancam disintegrasi Bangsa. Ketua LF HTI Kaltim menanggapi pertanyaan kritis ini dengan jawaban empiris dan normatif, bahwa Pancasila adalah Cita-cita luhur bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai filosofis, ambil contoh Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, apakah pembangunan hari ini sudah mencerminkan keadilan, apakah pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia ini sudah memberikan keadilan bagi rakyat? Bukankah kebijakan ekonomi Neoliberalisme yang menjadikan Indonesia terancam disintegrasi, Timor Timur Lepas, Organisasi Papua Merdeka unjuk kekuatan dan siap memerdekakan Papua, Aceh pun demikian, pulau Sipadan Ligitan bukan lagi milik Indonesia, apakah HTI yang menyebabkan disintegrasi atau sistem negara ini yang menganut Neoliberalisme.

HTI dalam posisi mengingatkan pemerintah akan bahaya Kapitalisme dan cengekaraman Neoliberalisme baik dari Barat (AS dan Eropa) dan Timur (China). Rupanya, negara-negara yang berkepentingan dengan Sumber Daya Alam Indonesia terusik dengan cara dakwah HTI yang politis, sehingga wacana pembubaran ini mengemuka. Dhana menambahkan bahwa, proyek reklamasi teluk Jakarta juga bernilai GeoPolitik yang amat strategis bagi kedaulatan teritorial Indonesia, karena berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang amat penting bagi kepentingan ekonomi dan Politik China, dan Pemerintahan hari ini amat ngotot dengan proyek ini terbukti dengan jelas dukungannya terhadap Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta yang sarat dengan kepentingan asing ini.

Ketua LF HTI Kaltim juga menyampaikan terkait dengan ide Khilafah, bahwa beliau sedikit mereview sejarah negeri ini, jauh sebelum NKRI terbentuk bahwa Walisongo adalah utusan resmi Khilafah Utsmani yang ditugaskan oleh Khalifah Muhammad I waktu itu untuk berdakwah di Nusantara. Adanya Islam di negeri ini adalah berkat adanya Khilafah yang telah berkuasa di muka bumi selama 1400 tahun lamanya. Dan Muhammadiyah punya sejarah dengan Khilafah! Tak ayal, peserta diskusi diam dan makin serius mendengarkan pernyataan dari Ketua LF HTI Kaltim ini.

Bahwa Muhammadiyah sudah ada sebelum Khilafah runtuh pada 3 Maret 1924, karena Muhammadiyah sudah lahir tahun 1912, dan Muhammadiyah saat itu mulai berpikir untuk membangkitkan Khilafah. Jadi, ide Khilafah bukanlah ide baru yang diusung HTI dan bukan diada-adakan oleh HTI. Pada Mei 1924, penghapusan Khilafah oleh Mustafa Kemal Attaturk di Turki menjadi ‘trending topic’ ulama dan tokoh pergerakan di Indonesia saat itu. Pada Mei 1924, dalam Kongres Al Islam II yang diselenggarakan oleh Sarekat Islam dan Muhamamadiyah, persoalan tentang Khilafah menjadi pembicaraan Kongres. Dalam Kongres yang diketuai oleh Agus Salim ini diputuskan bahwa umat Islam dan kongres harus ikut aktif dalam persoalan Khilafah yang menyangkut kepentingan umat Islam. 

Dhana melanjutkan bahwa, Kongres di Surabaya pada Agustus 1924, memutuskan bahwa umat Islam harus terlibat aktif dalam perjuangan Khilafah, dan harus mengirimkan utusan untuk ikut Kongres di Cairo, Mesir pada Maret 1925. Maka pada 4-5 Oktober 1925, setelah mendapat undangan Kongres dari Cairo, maka dibentuklah badan khusus yakni Comite Chilafat dengan Ketua Wondosoedirdjo dari Sarekat Islam dan Wakil Ketua dari kalangan Tradisi (cikal bakal NU). Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan diselenggarakannya Kongres Luar Biasa pada tanggal 24-27 Desember 1924 di Surabaya yang dihadiri oleh para ulama dan 68 organisasi Islam di Indonesia. Tiga keputusan penting yang dihasilkan dari Kongres ini, pertama, WAJIB hukumnya memperjuangkan Khilafah. Kedua, disepakati akan terus didirikan Comite Chilafat di seluruh Hindia Timur (Indonesia kelak). Dan terakhir, kongres akan mengirimkan tiga utusan yakni Surjopranoto dari SI, KH A. Wahab Hasbullah dari Kalangan Tradisi. Namun sayang, Kongres di Cairo disabotase oleh asing sehingga gagal.

Peserta diskusi dengan HTI ini mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang disampaikan karena menemukan fakta dan sejarah yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Akhirnya pertemuan diakhiri dengan ungkapan dukungan dari Hizbul Wathon kepada HTI agar terus berjuang dan jangan menghentikan dakwah ini meski ada ancaman pembubaran, karena Hizbul Wathon juga mendapat ancaman yang sama di masa penjajahan Belanda. Pertemuan diakhiri tepat pada pukul 22.30 Wita dilanjutkan dengan ramah tamah dan foto bersama.[]

sumber : Visi Muslim
editor : satrio

dakwahjateng.net - Keputusan pemerintah pusat yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ditanggapi santai oleh pengurus HTI Kebumen. HTI Kebumen tidak akan melakukan reaksi berlebihan. Terlebih proses pembubaran organisasi massa islam itu harus melalui keputusan pengadilan.

Ketua DPD 2 HTI Kebumen Mahfud Munajat, mengatakan sesuai dengan instruksi dari HTI pusat, HTI di daerah termasuk di Kebumen diminta untuk tenang. Serta tidak bereaksi berlebihan. HTI Kebumen diminta tetap melakukan aktivitas dakwah seperti biasa. Termasuk tetap menjalin ukhuwah dengan umat islam lainnya.

"Intinya kita diminta untuk tetap tenang, tetap berdakwah menjalin ukhuwah dan tidak bereaksi berlebihan, " kata Mahfud Munajat, kepada Kebumen Ekspres, Selasa (9/5/2017).

HTI di daerah, kata Mahfud, diminta mengikuti perkembangan nasional terkait dengan keputusan pemerintah tersebut. Keputusan pembubaran HTI oleh pemerintah, prosesnya masih panjang karena harus melalui putusan pengadilan. "(pembubaran HTI) itu kan baru rencana. Kita menunggu keputusan peradilan, untuk membuktikan semua tuduhan-tuduhan yang dilontarkan itu akan dibuktikan di pengadilan," ujarnya.

Menurutnya, keputusan pemerintah itu baru sebatas rencana. Pihaknya membantah keberadaan HTI di Indonesia bertentangan dasar negara. Selama ini, kata dia, kegiatan HTI itu adalah dakwah islam yang seluruh kontennya merupakan ajaran Islam semua, tidak ada yang lain."Atas tuduhan-tuduhan itu mohon nanti dibuktikan (di pengadilan). Diklarifikasi, apa iya memang seperti itu karena kalau kita mengikuti dari yang di pusat ini murni dakwah Islam," bebernya.

Pihaknya membantah, HTI akan mengganti dasar negara Pancasila dengan khilafah. Justru, kata dia, ajaran-ajaran HTI tidak bertentangan sama sekali dengan Pancasila. "Kita justru mau Indonesia lebih kuat, jadi tidak ada yang namanya memecah belah, itu itu fitnah," ucapnya.

Dia menjelaskan, Pancasila merupakan visi misi negara. Sedangkan, keberadaan HTI itu yang akan mewujudkan dalam bentuk nyata dari visi misi itu. Konsep yang ditawarkan yang ditawarkan salah satunya dengan syariah Islam. "Jadi tidak  sampai sampai mengganti dasar negara sama sekali nggak ada".

Dia mengakui, salah satu misi dakwahnya adalah ingin menerapkan syariah Islam. Tetapi itu hanya wacana, yang boleh dikabulkan atau tidak.

"Wacananya kta ingin hidup dibawah naungan syariah dan hidup diatur dengan syariah. Dalam khasanah fiqih untuk menegakkan syariah itu salah satunya adalah dengan keberadaan khilafah. Khilafah itu ajaran Islam, seperti pada zaman khulafaur rasyidin," kata dia menjelaskan.

Mahfud, juga membantah keberadaan HTI tidak memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Padahal HTI selalu aktif terjun langsung ke lapangan saat ada musibah bencana alam. HTI ikut turun membantu masyarakat dengan membuka posko. Termasuk ketika ada kemaksiatan, maupun isu-isu yang harus ada pelurusan dakwah, HTI juga ikut terlibat langsung.

"Ini sebetulnya kepentingan politik. Ini seperti kembali pada Orde Lama, siapa yang berseberangan (dengan pemerintah) itu dicap dengan anti-anti. Padahal kan ini dalam rangka memberikan solusi alternatif. Wacana dipakai Alhamdulillah tidak pun tidak apa-apa," imbuhnya.

Di Kebumen sendiri HTI telah berkembang sejak sepuluh tahun lalu. Hingga kini anggotanya baru sekitar 30 orang, yang berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari buruh, petani, pengusaha, hingga pejabat. Berbagai kegiatan telah dilakukan selama keberadaanya di Kebumen, diantaranya melakukan pembinaan kepada remaja di sejumlah sekolah di Kebumen. Termasuk melakukan kajian-kajian agama Islam di sejumlah pondok pesantren.

"Termasuk terhadap sikap bupati yang menolak karaoke. Kami juga memberikan dukungan penuh kepada bupati terkait ini. Ya intinya kalau Kebumen bebas maksiat kita mendukung sekali sangat mendukung," tandasnya.[]

sumber : kebumenekspres.com
editor :satrio


dakwahjateng.net - Nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tengah ramai diperbincangkan publik usai pemerintah memutuskan akan membubarkan organisasi itu karena dinilai mengancam NKRI.
Terlepas dari gejolak polemik soal keputusan tersebut, beberapa jemaah HTI--biasa disebut Syabab HTI-- mengaku tak pernah diajarkan untuk melakukan hal-hal yang bersifat menentang dasar negara oleh para ustaz mereka di HTI.

Choirul Anas (29), pria yang telah menjadi anggota HTI sejak tahun 2004 ini mengaku perkenalannya dengan HTI justru banyak membawa perubahan baik bagi dirinya.
"Saya sejak SMA ikut HTI. HTI yang membuat saya keluar dari jurang kemaksiatan waktu SMA. Di saat anak-anak SMA dan teman-teman saya pacaran dan narkoba, ada gitu ya ormas islam ya HTI itu yang menolong kita dan mengangkat kita dari kejahiliyahan," ujar Chairul kepada kumparan (kumparan.com), Selasa (9/5). 
Perkenalan Chairul dengan HTI bermula dari ajakan salah seorang temannya untuk menghadiri acara pengajian yang diadakan oleh HTI.
"Kebetulan saya anggota rohis pas SMA. Kebetulan ada temen rumah ya teman sekolah juga ngajak saya ikut pengajian HTI. Sejak itu sering ikut pengajiannya," ujar Syabab HTI wilayah Bogor ini.
"Waktu kuliah di kampus saya enggak ada HTI, saya kuliah Bahasa Arab. Tapi saya tetap rajin ikut kajian HTI," imbuh dia.

HTI adalah organisasi islam skala besar pertama yang dikenal Chairul. Beragam ilmu yang didapat dari para ustaz HTI, kata Chairul, selalu berhasil menyentuh nuraninya dan menyadarkannya tentang hakikat kehidupan.
"HTI mengajarkan saya kebaikan, meluruskan, membuat kita jadi bertaubat. Juga menyadarkan hakikat hidup dan fungsi manusia, kemudian tugas manusia di muka bumi itu apa juga peran remaja. Itu yang mengena banget ke saya," ucap Chairul.

Hal lain yang membuat Chairul tetap setia menjadi Syabab HTI hingga saat ini, adalah karena organisasi itu tak pernah mempermasalahkan perbedaan tata cara ibadah anggotanya yang beragam.
"Yang (caranya ikut) Nahdlatul Ulama atau NU ya tetap NU, yang (caranya ikut) Muhammadiyah ya tetap muhammadiyah, tata cara ibadahnya. HTI itu mengajarkan hakikat hidup, segi ibadaahnya sama saja tak masalah. Sekarang saya sudah berkeluarga dan alhamdulillah keluarga saya ajak gabung HTI," kata Chairul.

Chairul sering turun langsung ke jalan menyuarakan beragam aspirasi bersama para Syabab lainnya. Ia mengaku bangga dengan beragam aksi demonstrasi yang mereka lakukan karena tak pernah memicu kericuhan.
"Aktif ikut aksi ke jalan. Gerakannya intelek banget, kalo melihat mahasiswa demo itu biasanya bakar-bakar dan  anarki, kalau HTI masya allah damai. Enggak pakai kekerasan, taat aturan sama polisi," ujar Chairul.
"Dari polisi juga dapat apresiasi, orang HTI nurut, enggak perlu banyak penjagaan. Rata-rata yang didemokan ajakan Islam, mengajak melanjutkan kehidupan secara Islam," lanjutnya.
Ketika disinggung soal isu khilafah yang sering diusung oleh HTI dan banyak menimbulkan kontroversi, Chairul menegaskan HTI tak pernah mengajarkan para anggotanya untuk merobohkan Pancasila melalui penegakan Khilafah.

"Sebetulnya banyak tafsir soal Khilafah, tapi ketika di HTI ketika merujuk khilafah, itu memang lebih condong ke sistem pemerintahan. Antara khilafah dan Pancasila bukan dua hal yang harus dibenturkan. Sampai sejauh ini saya enggak lihat HTI itu punya pemikiran akan menumpas Pancasila gitu," ujar Chairul.
"Pancasila sebagai sebuah nilai akan tetap lestari. Ketika khilafah tegak misalnya apakah orang Nasrani masuk Islam? ya enggak juga, pemerintahan dan pejabat akan dipecat kalo khilafah tegak? enggak pernah dengar saya," imbuhnya.  

Senada dengan beragam ajaran kebaikan yang didapat Chairul dari HTI, syabab HTI lainnya yaitu Novi (39), juga mengaku HTI telah menjadi batu lompatan bagi dirinya untuk hijrah menjadi muslim yang kaffah.
"Saya dulu sering dugem pas masih tinggal di Bali. Saya kuliah perhotelan di sana, banyak lihat pergaulan bebas," kata Novi kepada kumparan.
"Lalu tahun 1999 di pertengahan masa membuat skripsi pas saya pulang ke Semarang, saya diajak teman ikut pengajian HTI, sejak itulah ilmu saya soal Islam semakin bertambah," lanjut jemaah HTI wilayah Semarang ini.
Ilmu baru soal kewajiban menutup aurat bagi wanita muslim yang dipelajari Novi dari kajian-kajian di HTI, membuat dirinya enggan kembali ke Bali untuk menyelesaikan skripsi.
"Tadinya mau balik ke sana menyelesaikan skripsi tapi saya tahu ilmu kewajiban hijab, saya belum berhijab. Kalau saya balik ke sana belum boleh pakai kerudung, di zaman itu pakai kerudung masih langka," ujarnya.
"Saya mantap berhijab dan enggak akan meninggalkan, karena kalau kita sudah tahu kebenaran dan enggak melakukan itu namanya kemaksiatan. Ya sudah saya enggak lanjut kuliah," imbuh Novi. 

Melalu ilmu-ilmu keislaman yang diajarkan HTI, kata Novi, berbagai kegelisahan yang ia rasakan ketika berada di Bali terjawab sudah.
"Saya dulu dari masa kegelapan saya sudah tau dunia itu seluk beluk kriminilitas sampai pergaulan bebas di depan mata, saya enggak tenang kala itu. Di sana teman-teman saya orang muslim tapi enggak melakukan apa-apa yang diwajibakan islam," ucap Novi.
"HTI ini tempatnya. Harusnya muslim itu pegang al-quran dan sunnah, ini yang benar ini kayak gini, makanya saya langsung klik (dengan HTI)," imbuh dia. 
Tak lama setelah menjadi aktivis dakwah bersama HTI, Novi memutuskan untuk melepas masa lajangnya. Ia sama sekali tak menyesal menikah di usia muda dan gagal menjadi sarjana.
"Langsung menikah enggak lama dari itu. Allah memberikan pertolongan dengan menikah, saya enggak dapat ijazah tapi dapat ijab sah," ujarnya.

Perihal pembubaran HTI oleh pemerintah karena dinilai bertentangan Pancasila, Novi enggan banyak berkomentar. Namun menurutnya, selama delapan belas tahun menjadi Syabab HTI, tak pernah ada ajaran HTI yang bertentangan dengan Pancasila.
"Enggaklah kita kan makhluk Allah, pancasila di sila pertama tuhan yang maha esa. Kita justru diarahkan ke sana. Itu anak-anak muda yang masih berada di kegelapan kayak teman-teman saya dulu itu malah enggak sesuai dgn sila 1," kata dia.
"Kita itu justru mau menyelamatkan negara, kalau mereka rusak bagaimana? padahal mereka aset negara,"imbuh Novi.[] 

sumber : Kumparan.com
editor : satrio 



dakwahjateng.net - Rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapat tanggapan dari Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas. Menurut Busyro, sikap pemerintah yang ingin membubarkan HTI sangat tidak tepat.

"Pembubaran ormas hanya bisa melalui pengadilan dan dasar yang kuat. Kalau jadi pejabat bicara harus hati-hati," terang Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Senin (8/5).

Pemerintah, lanjut Busyro, harusnya memiliki catatan tentang kerusakan apa yang pernah ditimbulkan oleh ormas yang akan dibubarkan. Pembubaran ormas tidaklah bisa dilakukan secara asal-asalan.

"Pembubaran ormas harus lewat pengadilan bukan mendagri ataupun pemerintah. Ini negara hukum," papar Busyro.

Busyro menjelaskan, hukum di Indonesia seharusnya punya dasar yang kuat dalam membubarkan suatu ormas. Pembubaran ormas, sambung Busyro, bukan hanya karena emosional saja.

"Sekarang ada ormas dan aparat negara mengklaim Pancasila tapi korupsi luar biasa. Menjual belikan tata ruang tambang bisnis yang lain dan itu menimbulkan kemiskinan dan memperkuat budaya suap dan merusak Pancasila. Itu merusak NKRI itu harus ditindak tegas," ungkap Busyro.

Busyro beranggapan, isu dan langkah pembubaran ormas yang akan dilakukan pemerintah merupakan bagian dari kepentingan politik. Isu pembubaran, kata Busyro, jangan sampai hanya untuk pengalihan konsentrasi masyarakat untuk mendapatkan edukasi politik jelang 2019.

"Jangan sampai kekuatan politik yang maju 2019 sudah ancang-ancang dari sekarang. Mulai dari isu terorisme dan toleransi yang dikapitalisasi sebagai isu. Dan problem pokok birokrasi tentang korupsi itu justru lewat," pungkas Busyro.[]

sumber : merdeka.com
editor : satrio


dakwahjateng.net - berikut kami lampirkan beberapa daftar kontribusi HTI unutk Indonesia :
.
1. MENOLAK PAPUA LEPAS DARI INDONESIA.--> http://www.antarajatim.com/lihat/berita/78498/hti-tolak-papua-merdeka
.
2. HTI MENOLAK KENAIKAN BBM ----->https://m.tempo.co/read/video/2014/11/12/2311/hti-gelar-aksi-tolak-kenaikan-bbm
.
3. HTI TOLAK KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK ----> http://m.liputan6.com/news/read/283331/massa-hti-tolak-kenaikan-tarif-listrik
.
4. HTI TOLAK ASING KELOLA SDA INDONESIA --->
http://poskotanews.com/2015/10/23/hizbut-tahrir-indonesia-menolak-perpanjangan-kontrak-freeport/
.
5. HTI TOLAK LGBT. ----> https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/demo-di-bundaran-hi-mahasiswa-hizbut-tahrir-kecam-lgbt.html?espv=1
.
6. HTI TOLAK LIBERALISASI MIGAS ---->
http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-1822113/hti-tolak-liberalisasi-migas
.
7. SOLIDARITAS HTI TERHADAP MUSLIM SURIA--->
http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-2183020/solidaritas-muslim-suriah-hti-jabar-gelar-aksi-di-gedung-sate
.
8. HTI TOLAK KOMUNIS --->http://hizbut-tahrir.or.id/2016/05/18/mewaspadai-komunisme-gaya-baru/
.
9.AKSI HTI SOLIDARITAS MUSLIN ROHINGYA ---->
http://m.antaranews.com/berita/325739/massa-hti-gelar-aksi-solidaritas-rohingya
.
10. HTI TOLAK NEGARA PENJAJAH AMERIKA.
http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-2377677/belum-tahu-obama-batal-datang-hti-jabar-demonstrasi-tolak-obama
.
11. MENOLAK PEMERINTAH LEPAS TANGAN SOAL KESEHATAN. ----->http://m.tribunnews.com/nasional/2012/11/21/ini-alasan-hti-tolak-sjsn-dan-bpjs
.
12. HTI SADARKAN UMAT TENTANG KHILAFAH--->
http://hizbut-tahrir.or.id/2014/08/19/khilafah-ajaran-islam-bukan-kejahatan-2/
.
13. HTI MENOLAK PERDAGANGAN BEBAS YANG MERUGIKAN RAKYAT ---->
http://hizbut-tahrir.or.id/2010/01/12/acfta-pasar-bebas-2010-bunuh-diri-ekonomi-indonesia/
________
.
Dan berikut masukan dari HTI kepada Pemerintah yang tidak Pro Terhadap Rakyat ?

1. PEMERINTAH YANG NAIKAN LISTRIK
https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/ophnh0365?espv=1
.
2. PEMERINTAH YANG TERUS BIARKAN FREEPORT RAMPOK EMAS PAPUA.
https://www.google.co.id/amp/s/ekbis.sindonews.com/newsread/1053667/34/ini-alasan-esdm-perpanjang-kontrak-freeport-1444988802?espv=1
.
3. PEMERINTAH YANG MENAIKAN HARGA BBM
http://m.tribunnews.com/nasional/2017/01/05/harga-bbm-dan-tarif-listrik-naik-jokowi-diminta-batalkan-kenaikan-pnbp-kendaraan-bermotor
.
4. PEMERINTAH LINDUNGI LGBT
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161019_indonesia_wwc_jokowi_lgbt
.
5. PEMERINTAH TERUS BERHUTANG RIBA
http://poskotanews.com/2016/07/21/pemerintahan-jokowi-tambah-utang-rp5858-triliun/
.
6. PEMERINTAH NAIKAN PAJAK
https://m.eramuslim.com/berita/nasional/sby-kritik-jokowi-terlalu-sadis-naikkan-pajak-saat-rakyat-sedang-megap-megap.htm
.
7. PEMERINTAH MELUNAK KE KOMUNIS
http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160512213301-12-130390/jokowi-minta-polisi-tak-berlebihan-tangani-komunisme/
.
Jelas terbukti pemerintahlah yang menyengsarakan rakyat, yang meruskan & mengancam NKRI, dan bertentangan dengan pancasila, Lantas kenapa HTI yang ingin dibubarkan ?


red : Satrio


dakwahjateng.net - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan pihaknya akan mengambil langkah yang perlu untuk menolak pembubaran.  “HTI akan mencermati proses yang dilakukan pemerintah. Pembubaran tak elok. Kami akan mengambil langkah yang dianggap perlu,” ujar Juru Bicara HTI Muhammad  Ismail Yusanto dalam jumpa pers, Senin (8/5/2017) di kantor DPP HTI, Jakarta Selatan.

Menurutnya, Hizbut Tahrir ini adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan yang sudah melaksanakan aktivitas dakwah di negeri ini selama lebih dari 25 tahun. Secara legal, tertib, damai dan praktis bisa dikatakan tidak pernah menimbulkan persoalan hukum.

“Karena itu apa yang disampaikan pemerintah baru saja, bagi kami mengundang pertanyaan besar, sesungguhnya apa yang terjadi? Apa yang dipersangkakan kepada kami? Karena kami tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan, termasuk juga kalau kita mengikuti UU Ormas, di sana ada step-step untuk sampai pembubaran, ada Peringatan 1, 2 dan 3. Jangankan peringatan ketiga, peringatan kesatupun tidak pernah,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Hizbut Tahrir itu adalah kelompok dakwah yang bergerak di negeri ini menyampaikan ajaran Islam. “Yang kami yakini sebagai solusi untuk berbagai masalah di negeri ini. Kita tahu negara kita ini menghadapi banyak sekali masalah,” kata Ismail.

Menurut Ismail, masalah-masalah tersebut di antaranya adalah kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan moral, korupsi, eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi asing. Yang itu semua dilihatnya telah berjalan sekian lamanya tanpa ada tanda-tanda penyelesaian secara komprehensif.

“Sebagai anak bangsa, Hizbut Tahrir yang digerakkan anak-anak muda seperti kami, dibesarkan di negeri ini tentu terdorong untuk mengambil peran berpartisipasi di dalam menyelamatkan negeri ini, di dalam membawa negeri ini kepada kebaikan, melalui jalan dakwah. Dengan demikian sesungguhnya dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir merupakan bukti tanggung jawab kami dan kecintaan kami terhadap negeri ini,” tegasnya.
Maka tidaklah tepat bila HTI dituduh yang bukan-bukan bahkan sampai dibubarkan. “Tidak lah tepat kami diperlakukan seperti ini, sangat semena-mena lewat tuduhan yang mengada-ada , tidak pada tempatnya,” kata Ismail.

HTI pun menilai langkah pemerintah untuk pembubaran tersebut harus dihentikan. “Langkah pemerintah ini harus dihentikan, karena menghentikan dakwah bukan saja bertentangan dengan UU tapi juga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat juga bertentang dengan ajaran Islam  itu sendiri,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo


dakwahjateng.net - Terkait adanya isu pembubaran HTI oleh pemerintah, maka kami dari pimpinan majlis Zikir Ratibul Haddad. Menyatakan :

1. Dakwah HTI adalah dakwah yang sangat baik. Di tengah-tengah masyarakat.
2. Dakwah HTI adalah dakwah yang menghasilkan perubahan individu, menjadi individu yang jujur, amanah dalam masyarakat.
3. Dakwah HTI adalah dakwah untuk kemulyaan bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang di jamin keberkahan oleh Allah Subhanahu Wata'ala, oleh karena itu jika pemerintah berbuat sewenang-wenang dan kezholiman, kami siap turun kejalan dan berdiri di garda tetdepan, untuk menolak keputusan pemerintah dalam pembubaran HTI.
Jakarta, 8/5/2017

Pimpinan
Majlis Zikir
Ratibul Haddad
Habib Kholilulloh Al Habsy.[]


dawkahjateng.net -  Rezim Jokowi resmi mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia tanpa melalui pengadilan. Akibatnya, hukum terkesan diabaikan dan kesewenang-wenangan dipamerkan.

Wiranto, Menkopolhukam rezim Jokowi menjelaskan lima alasan dibubarkannya HTI.

“Pertama, sebagai ormas berbadan hukum HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional,” kata Wiranto di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Selasa 8 Mei 2017.

Kedua, kegiatan yang dilakukan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 tentang ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat. Yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

“Keempat mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” tegas mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tersebut.

Kelima, keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam. “Namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45,” katanya.

Rapat pembubaran HTI ini dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly dan perwakilan dari Kejaksaan Agung.

Menanggapi pembubaran sepihak dan terkesan dadakan itu, Kyai Kampung di pinggiran Jakarta mengecam kesewenang-wenangan yang jahat dilakukan rezim Jokowi.

“Semprul. Mentang-mentang berkuasa, seenaknya dewe (seenaknya sendiri) bubarkan organisasi warga. Ini mirip kaya bubarin PKI saja. Dugaan saya ini adalah reaksi istana yang ngamuk karena kalah Pilkada DKI sehingga pelampiasannya ke HTI. Ndilalah (Kebetulan) HTI lemah secara politik,” ujar Kyai yang sudah makin tua ini.

“Bagus juga. Rezim ini ngajarin kita untuk main kayu dan adu kuat. Biarin aja. Mereka akan mengalami balasan dari ketidakadilan yang mereka pamerkan.[]


dakwahjateng.net - Noorhaidi Hasan, guru besar politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, menilai rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah sebuah blunder besar. "Pemerintah tampaknya bikin blunder besar dengan membubarkan HTI," katanya melalui pesan singkat kepada Tempo, Senin, 8 mei 2017.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan bahwa rencana pembubaran itu akan melalui prosedur hukum. Wiranto menekankan bahwa pembubaran itu diperlukan untuk mencegah berkembangnya ancaman terhadap keutuhan bangsa.

HTI ramai diperbincangkan karena mengusung isu tentang negara khilafah. Ideologi yang bertentangan dengan dasar negara RI itu dikabarkan merebak ke sejumlah komunitas, termasuk perguruan tinggi.[]



dakwahjateng.net - Semarang, Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang, AM Jumai menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan gegabah membubarkan organisasi massa Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Pembubaran itu tanpa adanya proses yang dilalui, asal membubarkan,” katanya kepada Harian Amanah, Senin (8/5/2017).
Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengumumkan pembubaran oraganisasi massa Islam Hizut Tahrir Indonesia  karena dianggap bertentangan dengan ideology Negara, Pancasila.

“Sudah jelas, pembubaran ini sudah sesuai dengan hukum, telah dilakukan proses pengajuan. Pemerintah tidak semenah-menah membubarkan tapi bertumpuh pada hukum yang berlaku,” kata Wiranto dalam Konferensi pers di di kantor Kementrian koordinator politik hukum dan keamanan, Senin (8/5/2017) siang.[]


sumber : Harian Amanah
editor : satrio




dakwahjateng.net - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah tidak bisa membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kecuali melalui pengadilan.

"Pemerintah boleh melakukan gugatan tapi tidak boleh melakukan pembubaran tanpa proses pengadilan. Jadi harus melalui proses peradilan. Ya silakan saja nanti HTI akan mempersiapkan gugatan, sekaligus pasti ada gugatan ganti rugi kan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Menurutnya, cara pemerintah membubarkan sebuah Ormas jika harus sesuai undang-undang. "Oh enggak mungkin berlangsung cepat. Harus ada proses," ungkapnya. Selain itu, politikus PKS itu berpandangan, pemerintah gagal menjalankan fungsinya sebagai fasilitator gerakan sosial, yang kemudian dicap seperti berpihak.

"Pemerintah tenang saja dengan yang begini begini, hanya perlu menyiapkan fasilitas diskusi publik tentang apa yang ada," sarannya.Namun, Fahri juga menyadari ada kesalahan dalam cara melihat anatomi persoalan masyarakat berbasis sejarah yang dianut HTI.

"Menurut saya itu agak kurang akurat. Tetapi biarkanlah itu menjadi perdebatan, jadi bagian dari dinamika masyarakat. Nah kalau sekarang pemerintah mengambil jalan seperti ini, menjadi para pihak dari gugatan dan sebagainya, maka ini mereduksi peran pemerintah. Seharusnya pemerintah tidak perlu mengambil peran ini, kalau ini dibiarkan menjadi dinamika masyarakat sipil. Tidak perlu menjadi keputusan politik pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini disampaikan Menko Polhukam usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017). "Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto.(yn)

sumber : Teropong Seanayan
editor : Satrio


dakwahjateng.net – Reaksi keras atas pembubaran ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) datang dari sejumlah kalangan, salah satunya PKS.

Meski berbeda haluan dan pandangan, namuan PKS menyayangkan sikap pemerintah yang begitu saja membubarkan HTI tanpa mekanisme yang seharusnya.

Lebih jauh fungsi pemerintah yang mengayomi seluruh warga masyarakatnya dalam berorganisasi seharusnya mengemban peran dialogis dalam mengurai persoalan ormas.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid termasuk yang menyayangkan sikap pemerintah itu.
“Negara enggak diberi kewenangan untuk langsung mencabut. Harus melalui mekanisme peradilan,” tegas Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/5).

Karena Indonesia merupakan negara hukum maka semua pihak harus menghormati kebebasan berorganisasi yang dimiliki setiap warga negara.[]

editor : satrio


Oleh : Yusril Ihza Mahendra
Ketua Umum PBB

dakwahjateng.net - Pemerintah tidak begitu saja dapat membubarkan ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali. Jika langkah persuasif tidak diindahkan, barulah Pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan ormas tersebut ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, ormas yang ingin dibubarkan oleh Pemerintah tersebut, diberikan kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan alat bukti, saksi dan ahli untuk didengar di depan persidangan. Keputusan pengadilan negeri dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 59 dan 69 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas dilarang melakukan berbagai kegiatan yang antara lain menyebarkan rasa permusuhan yg bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk parpol dan menyebarkab faham yang bertentangan dengan Pancasila. Atas dasar alasan itulah maka ormas berbadan hukum dapat dicabut status badan hukum dan status terdaftarnya, yang sama artinya dengan dibubarkannya ormas tersebut.

Sehubungan dengan rencana Pemerintah sebagaimana dikemukakan Menko Polhukam Wiranto untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, saya berpendapat Pemerintah harus bersikap hati-hati, dengan lebih dulu menempuh langkah persuasif baru kemudian menempuh langkah hukum untuk membubarkannya. Langkah hukum itupun benar-benar harus didasarkan atas kajian yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh. Sebab jika tidak, permohonan pembubaran yang diajukan oleh Jaksa atas permintaan Menkumham itu bisa dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI.

Rencana pembubaran HTI adalah persoalan sensitif karena HTI adalah ormas Islam. Walaupun belum tentu semua umat Islam Indonesia sefaham dengan pandangan keagamaan HTI, namun keberadaan HTI selama ini dihormati dan diakui kiprah dakwahnya. Di kalangan umat Islam akan timbul kesan yang makin kuat bahwa Pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam, sementara memberi angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri, yang fahamnya nyata-nyata bertentangan dengan falsafah negara Pancasila.

Pemerintah wajib mencari tahu apa sebabnya, gerakan-gerakan keagamaan Islam di tanah air akhir-akhir ini menguat dan sebagian meninggalkan sikap moderat dan menempuh cara-cara radikal. Hal yang lazim terjadi adalah, radikalisme muncul karena suatu kelompok merasa dirinya diperlakukan tidak adil, termiskinkan dan terpinggirkan. Pemerintah harus bersikap proporsional memperlakukan semua komponen bangsa, sehingga semua golongan, semua komponen merasa sebagai bagian dari bangsa ini.  Yang lemah terlindungi dan yang yang kuat tercegah dari tindakan sewenang-wenang.

Demikian keterangan saya.
Jakarta, 8 Mei 2017[]

editor : satrio
loading...
Powered by Blogger.