dakwahjateng.net -  Keputusan Menkopolhukam RI untuk mengusulkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah mengundang rasa simpatik berbagai pihak termasuk masyarakat dan Ormas-ormas Islam terhadap Organisasi HTI, sekaligus tanda tanya besar kepada pemerintah terhadap wacana pembubaran ini. Atas pemberitaan yang mengejutkan itulah, maka organ-organ di bawah struktur Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kalimantan Timur mengundang HTI Kaltim untuk memberikan klarifikasi dan kronologi wacana pembubaran Ormas Islam HTI ini.

 Bertempat di Gedung Dakwah PD Muhammadiyah Kaltim, pada tanggal 9 Mei 2017, pukul 20.30 Wita, tim delegasi HTI yang dipimpin oleh Ketua Lajnah Faaliyah (LF) HTI Kaltim, Dhana Rosaeri, bersama anggota LF yang lain Ust. Supriadi dan Ust Anshori sebagai Anggota HTI menemui para pengurus dan pimpinan berbagai Organisasi di bawah naungan Muhammadiyah, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), Hizbul Wathon, Pemuda Muhammadiyah dan Tapak Suci.

Pernyataan pertama mengalir dari Ketua Angkatan Muda Muhammadiyah, Kusyanto, SPd, beliau menyampaikan rasa terkejut atas pemberitaan santer di media terkait wacana pembubaran HTI, sehingga beliau mengajukan pertanyaan kepada HTI terkait permasalalahan apa yang telah terjadi, sehingga wacana pembubaran ini tiba-tiba mengemuka. Ketua LF HTI Kaltim langsung menanggapi pertanyaan ini bahwa “HTI selama lebih dari 25 tahun berkiprah di Indonesia selalu melalui prosedur hukum dan organisasi yang dibutuhkan untuk beraktivitas di masyarakat, dan aktivitasnya adalah dakwah di tengah-tengah umat yang bertujuan untuk lii isti’nafil hayatil Islam (melanjutkan khidupan Islam) sebagaimana kehidupan di masa Rasulullah dan para sahabat”. Ust Anshori juga melanjutkan bahwa dakwah HTI adalah dengan fikriyah (pemikiran), siyasiyah (politik) dan laa madiyah (tanpa kekerasan). Sebagai sebuah organisasi, HTI telah terdaftar resmi di Kemenhukam sebagai Badan Hukum Perkumpulan pada tahun 2014.



Pertanyaan berikutnya dari IMM berkaitan dengan Pancasila, apakah HTI akan mengganti atau mengubah Pancasila, dan bagaimana jika Khilafah diterapkan akankah mengancam disintegrasi Bangsa. Ketua LF HTI Kaltim menanggapi pertanyaan kritis ini dengan jawaban empiris dan normatif, bahwa Pancasila adalah Cita-cita luhur bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai filosofis, ambil contoh Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, apakah pembangunan hari ini sudah mencerminkan keadilan, apakah pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia ini sudah memberikan keadilan bagi rakyat? Bukankah kebijakan ekonomi Neoliberalisme yang menjadikan Indonesia terancam disintegrasi, Timor Timur Lepas, Organisasi Papua Merdeka unjuk kekuatan dan siap memerdekakan Papua, Aceh pun demikian, pulau Sipadan Ligitan bukan lagi milik Indonesia, apakah HTI yang menyebabkan disintegrasi atau sistem negara ini yang menganut Neoliberalisme.

HTI dalam posisi mengingatkan pemerintah akan bahaya Kapitalisme dan cengekaraman Neoliberalisme baik dari Barat (AS dan Eropa) dan Timur (China). Rupanya, negara-negara yang berkepentingan dengan Sumber Daya Alam Indonesia terusik dengan cara dakwah HTI yang politis, sehingga wacana pembubaran ini mengemuka. Dhana menambahkan bahwa, proyek reklamasi teluk Jakarta juga bernilai GeoPolitik yang amat strategis bagi kedaulatan teritorial Indonesia, karena berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang amat penting bagi kepentingan ekonomi dan Politik China, dan Pemerintahan hari ini amat ngotot dengan proyek ini terbukti dengan jelas dukungannya terhadap Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta yang sarat dengan kepentingan asing ini.

Ketua LF HTI Kaltim juga menyampaikan terkait dengan ide Khilafah, bahwa beliau sedikit mereview sejarah negeri ini, jauh sebelum NKRI terbentuk bahwa Walisongo adalah utusan resmi Khilafah Utsmani yang ditugaskan oleh Khalifah Muhammad I waktu itu untuk berdakwah di Nusantara. Adanya Islam di negeri ini adalah berkat adanya Khilafah yang telah berkuasa di muka bumi selama 1400 tahun lamanya. Dan Muhammadiyah punya sejarah dengan Khilafah! Tak ayal, peserta diskusi diam dan makin serius mendengarkan pernyataan dari Ketua LF HTI Kaltim ini.

Bahwa Muhammadiyah sudah ada sebelum Khilafah runtuh pada 3 Maret 1924, karena Muhammadiyah sudah lahir tahun 1912, dan Muhammadiyah saat itu mulai berpikir untuk membangkitkan Khilafah. Jadi, ide Khilafah bukanlah ide baru yang diusung HTI dan bukan diada-adakan oleh HTI. Pada Mei 1924, penghapusan Khilafah oleh Mustafa Kemal Attaturk di Turki menjadi ‘trending topic’ ulama dan tokoh pergerakan di Indonesia saat itu. Pada Mei 1924, dalam Kongres Al Islam II yang diselenggarakan oleh Sarekat Islam dan Muhamamadiyah, persoalan tentang Khilafah menjadi pembicaraan Kongres. Dalam Kongres yang diketuai oleh Agus Salim ini diputuskan bahwa umat Islam dan kongres harus ikut aktif dalam persoalan Khilafah yang menyangkut kepentingan umat Islam. 

Dhana melanjutkan bahwa, Kongres di Surabaya pada Agustus 1924, memutuskan bahwa umat Islam harus terlibat aktif dalam perjuangan Khilafah, dan harus mengirimkan utusan untuk ikut Kongres di Cairo, Mesir pada Maret 1925. Maka pada 4-5 Oktober 1925, setelah mendapat undangan Kongres dari Cairo, maka dibentuklah badan khusus yakni Comite Chilafat dengan Ketua Wondosoedirdjo dari Sarekat Islam dan Wakil Ketua dari kalangan Tradisi (cikal bakal NU). Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan diselenggarakannya Kongres Luar Biasa pada tanggal 24-27 Desember 1924 di Surabaya yang dihadiri oleh para ulama dan 68 organisasi Islam di Indonesia. Tiga keputusan penting yang dihasilkan dari Kongres ini, pertama, WAJIB hukumnya memperjuangkan Khilafah. Kedua, disepakati akan terus didirikan Comite Chilafat di seluruh Hindia Timur (Indonesia kelak). Dan terakhir, kongres akan mengirimkan tiga utusan yakni Surjopranoto dari SI, KH A. Wahab Hasbullah dari Kalangan Tradisi. Namun sayang, Kongres di Cairo disabotase oleh asing sehingga gagal.

Peserta diskusi dengan HTI ini mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang disampaikan karena menemukan fakta dan sejarah yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Akhirnya pertemuan diakhiri dengan ungkapan dukungan dari Hizbul Wathon kepada HTI agar terus berjuang dan jangan menghentikan dakwah ini meski ada ancaman pembubaran, karena Hizbul Wathon juga mendapat ancaman yang sama di masa penjajahan Belanda. Pertemuan diakhiri tepat pada pukul 22.30 Wita dilanjutkan dengan ramah tamah dan foto bersama.[]

sumber : Visi Muslim
editor : satrio

Post a Comment

Powered by Blogger.