dakwahjateng.net - Mulai 1 Juli 2017 pelanggan rumah tangga mampu 900 VA akan dikenakan penyesuaian tarif otomatis setiap bulan setiap bulan seperti 12 golongan tarif nonsubsidi lainnya. Ini sangat memperhatikan bahkan ditahun sebelumnya yakni tahun 2016 saja tarif dasar listrik juga mengalami kenaikan dengan dalih pencabutan subsidi. Pemerintah mencabut subsidi sebesar 23 juta pelanggan PLN yang diniliai tidak berhak menerima subsidi karena dianggap bukan keluarga miskin.

Tidak seperti tahun tahun sebelumnya, tidak tampak banyak nampak gejolak penolakan dari masyarakat umum akibat kenaikan TDL ini. Namun begitu, bukan berarti masyarakat mengamini kebijakan tersebut, justru sebaliknya. Setidaknya itu yang terlihat ketika wartawan dakwahjateng melakukan wawancara. Dalam pantauan dakwahjateng.net, hanya beberapa Ormas yang berani tampil menyuarakan penolakan. Diantaranya adalah Hizbut Tahrir Indonesia.

Di beberapa titik di Kota Semarang misalnya, HTI Kota Semarang mengadakan aksi damai bentang spanduk, secara tegas menyuarakan penolakan kenaikan TDL. Sembari membagikan flyer (selebaran) yang berisikan alasan penolakan, aksi tersebut berlangsung sangat tertib, dari hari Kamis (22/06) sampai dengan hari Jumat (23/06).



Dampak kenaikan listrik sangat luar biasa menjerat ekonomi rakyat, ujar Ustdz Brojo, Ketua HTI Kota Semarang ketika diwawancarai dakwahjateng.net. "Dengan kasus ini (kenaikan TDL, red), semakin jelas terlihat keberpihakan rezim. Rakyat yang semakin merasakan kesulitan, sedangkan konsentrasi pemerintah justru pada hal yang tidak seharusnya yang membuat gaduh negeri ini seperti kriminalisasi Ulama dan rencana pembubaran ormas Islam", tambahnya.

Berikut video petikan wawancara dengan salah satu warga Kota Semarang. (HS)




dakwahjateng.net, Semarang - Di beberapa ruas jalan terlihat Hizbut Tahrir Kota Semarang kembali menggelar aksi secara serentak pada Kamis (22/06). Aksi tersebut digelar dalam rangka menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang rencananya akan diberlakukan mulai bulan Juli 2017 nanti. Itu artinya, beban hidup yang harus ditanggung masyarakat akan lebih berat.

Dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Tolak Kenaikan Listrik (TDL)", HTI ingin menyuarakan bahwasanya listrik (energi) adalah milik umat. Dalam pandangan Islam, listrik termasuk kepemilikan umum (milkiyah ammah), maka dilarang memperjualbelikannya kepada ummat. Terkait milkiyah ammah ini, negara wajib mengelolanya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, haram dikelola swasta apalagi asing.

Sebelumnya, TDL juga mengalami penyesuaian tarif beberapa kali dalam 6 bulan terakhir. Sejak awal tahun, TDL sudah naik 3 kali yakni di bulan Januari, Maret dan Mei. Kenaikan ini menyasar pada pelanggan listrik yang menggunakan daya 900VA, dari yang sebelumnya bertarif Rp. 605 / KWH, kini menjadi Rp. 1,352 / KWH per Mei 2017. Rencananya, pada awal Juli mendatang akan disesuaikan kembali tarifnya menjadi Rp. 1,467 / KWH.

Alasan yang kerap dikemukakan pemerintah untuk menjustifikasi kenaikan harga listrik adalah selama ini subsidi listrik tidak tepat sasaran dimana kebanyakan penggunanya adalah orang yang kaya. Hal ini tentu saja tidak sepenuhnya benar. Sebab selama ini sebagian besar subsidi masih dinikmati oleh kelompok rumah tangga kecil dan menengah. (HS)
Aksi Tolak Kenaikan TDL di Depan Taman KB


Aksi Tolak Kenaikan TDL di Pasar Krempyeng Meteseh

Aksi Tolak Kenaikan TDL di Depan Rumah Bupati Semarang

Jasa penukaran uang baru (ilustrasi)
dakwahjateng.net, Semarang - Menjelang Idul Fitri, jasa penukaran uang mulai menjamur. Jasa penukaran uang kecil di pinggir jalan tersebut, haram hukumnya karena di dalamnya terdapat unsur riba.

Alhamdulillah, ghiroh / semangat umat untuk kembali kepada ajaran Islam semakin menggeliat. Semakin banyak da’i yang menyampaikan bahaya riba, sehingga semakin banyak masyarakat yang menginginkan transaksi yang terbebas dari riba. Semakin banyak pula komunitas dan gerakan anti riba yang bermula dari kesadaran masyarakat akan kerusakan riba. Salah satunya, komunitas facebook Tempat Bakulane Wong Semarang (TBWS) yang memiliki anggota lebih dari 200 ribu orang.

Di dalam akunnya, pengurus (admin) TBWS mengumumkan akan menggelar penukaran uang baru tanpa dipungut biaya atau potongan. Kegiatan ini akan digelar di Halaman Masjid Baiturrahman Simpang Lima Semarang, pada Sabtu (24/06).



Bagi masyarakat yang tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut, silahkan datang langsung ke TKP atau bisa menghubungi Admin TBWS. Berikut link group TBWS : https://www.facebook.com/groups/1731887377095236/?ref=group_header.

TBWS adalah grup yang didirikan sejak 16 April 2013 lalu dengan nama awal Toko Baguse Wong Semarang. Dikarenakan banyak teguran soal nama grup, akhirnya namanya berganti dengan Tempat Bakulane Wong Semarang. (HS)

 

dakwahjateng.net, Semarang - Majlis Taqorrub Ilallah  (MTI) Semarang yg beranggotakan  beberapa Takmir Masjid dan Musholla di Kec Tembalang Semarang, sepakat Menolak Kriminalisasi Ulama dan Pembubaran Ormas Islam (HTI). Kegiatan rutin mingguan yg diasuh oleh Ustad Mushonnif Huda tersebut berlangsung pada hari Senin sore (19/06) hingga menjelang berbuka, bertempat di rumah salah satu peserta, Klipang Tembalang.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah yg represif terhadap ulama dan ormas Islam ( HTI ), Drs. Budiono, M. Kom. selaku ketua MTI Semarang, sangat menyayangkan sikap pemerintah. Ulama seharusnya dihormati dan Ormas HTI diajak berdialog, karena UU Ormas sudah jelas, dan HTI adalah Ormas Islam yg memiliki badan hukum resmi.

Sedangkan pengasuh MTI Semarang, Ustad Mushonnif Huda, S.Sos menolak keras adanya kriminalisasi Ulama dan rencana pembubaran Ormas Islam ( HTI ) karena indonesia adalah negara hukum, dan pemerintah harus bisa membuktikan kesalahan secara hukum. "Yang saya tahu, apa yg diajarkan HTI adalah ajaran Islam, dan tidak ada yg bertentangan dg ajaran Islam" , ujarnya. disela-sela acara kajian MTI. (HS)



Dakwah Jateng - Belasan intelektual Jawa Tengah berkumpul di Gd. Dakwah Habibah, Semarang pada serangkaian agenda buka bersama dan silaturrahmi tokoh Bersama HTI DPD 1 Jawa Tengah, Senin (05/06).

Acara yang dihadiri gelar master hingga professor ini berjalan lancar dengan membaurnya para tokoh membahas tema-tema krusial kekinian. Salah satu yang jadi sorotan pada bahasan kali ini adalah tentang rencana Pemerintah membubarkan ormas Islam dan mengkriminalisasi ulama yang telah jelas nyata.

Dr. Edhy, Sutanto dalam forum ini lantang mengkritisi kondisi saat ini lengkap dengan kritik ideologis terhadap bangunan kebijakan rezim saat ini. Diakhir dia mewanti-wanti para intelektual agar senantiasa berpikir secara komprehensif.

"Dari sini perlunya intelektual paham kondisi umat dan berpikir Islam secara Ideologis" Pungkasnya tegas.

Dalam acara ini lebih dari tokoh Intelektual Jawa Tengah bekumpul dan diakhiri dengan menandatangani dukungan Intelektual Jawa Tengah Tolak Rencana Pembubaran Ormas Islam dan Kriminalisasi Ulama.

Adapun bunyi dari pernyataan sikap penolakan tersebut sebagai berikut:

TOLAK RENCANA PEMERINTAH MEMBUBARKAN ORMAS ISLAM DAN KRIMINALISASI ULAMA

Dengan menyebut Asma Allah SWT, Rabb pemilik dan penguasa alam semesta. Hari ini, Senin Tanggal 5 Juni 2017, Kami dari Intelektual Jawa Tengah menyatakan:

1. Menolak keras rencana Pemerintah membubarkan Ormas Islam terutama Hizbut Tahrir Indonesia melalui konferensi Pers yang diselenggarakan pada Senin, 8 Mei 2017 oleh Menkopolhukam Wiranto, karena langkah itu tidak memiliki dasar sama sekali. HTI adalah organisasi legal berbadan hukum. Sebagai organisasi legal, HTI memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah yang amat diperlukan untuk perbaikan bangsa dan negara ini. Maka, semestinya hak ini dijaga dan dilindungi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, rencana pembubaran yang hendak dilakukan oleh pemerintah telah secara nyata akan menegasikan hak konstitusional tersebut, yang dijamin oleh peraturan perundangan yang ada.

2. HTI selama ini telah terbukti mampu melaksanakan kegiatan dakwahnya secara tertib, santun, dan damai, serta diselenggarakan sesuai prosedur yang ada. Sebagai organisasi dakwah, kegiatan HTI adalah menyampaikan ajaran Islam. Menurut Pasal 59 UU No. 17/2013 Tentang Ormas, ajaran Islam tidaklah termasuk paham yang disebut bertentangan dengan Pancasila.

3. Meminta Pemerintah menghentikan rencana tersebut. Bila diteruskan, publik akan semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang tengah berkuasa saat ini adalah Rezim Represif Anti Islam.

4. Menolak keras segala upaya kriminalisasi ulama. Ulama adalah pewaris Nabi. Mengkriminalkan para Ulama sama dengan mengkriminalkan Para Nabi.

Pernyataan sikap ini semakin membuktikan bahwa umat Islam hari ini secara terus menerus bersatu dan saling bahu membahu melawan setiap ketidakadilan. []


Reporter: Satrio
Editor: Aab


dakwahjateng.net, Salatiga - Beberapa waktu lalu, sempat muncul pemberitaan adanya penolakan Ormas Islam FPI di Kota Salatiga, Jawa Tengah oleh beberapa ormas lain. Di dalam koalisi ormas penolak FPI tersebut, didalamnya disebutkan ada PSHT (Persatuan Setia Hati Terate) di dalamnya. Belakangan, PSHT menerbitkan klarifikasi bahwa mereka tidak terlibat di dalam penolakan tersebut dan merasa dijebak.

Berikut klarifikasinya :

Salam persaudaraan ..

Untuk mengklarifikasi kan masalah demo /orasi Penolakan FPI di SALATIGA kemarin , dengan ke ikut sertaaan organisasi kita PSHT ini adalah pada awal nya hanya ada UNDANGAN APEL SAJA dari pihak PSHT bukan penolakan FPI , namun setelah itu tercantum dalam media kita dalam bagian demo tersebut merupakan suatu kerugian besar buat PSHT , di balik kejadian tersebut ada oknum yang tidakk bertanggung jawab membawa PSHT kita , BUAT saudara22 ku PSHT di mana pun berada jangan mau di adu domba oleh oknum yg tk bertanggung jawab ,BILA MANA SAUDARA KU PSHT BERGELUT DI DUNIA POLITIK JANGAN BAWA NAMA ORGANISASI KITA PSHT DI RANAH POLITIK ,

di PSHT KITA DI DIDIK BERBUDI LUHUR TAU BENAR DAN SALAH , PSHT TIDAK MEMBEDAKAN RAS ,SUKU , BANGSA DAN AGAMA ,PSHT BUKAN UNTUK POLITIK , PSHT BUKAN TEMPAT RANAH POLITIK , BIARKAN LAH PSHT BERJALAN DENGAN SESUAI FITRAHNYA ,
#savePSHT
#antipolitik
#pshtJAYA
#kamibersamahti
#kamibersamahrs


Klarifikasi yang dibuat sayangnya terbilang terlambat. Pemberitaan ini sudah ada sejak bulan april. Status ini kembali viral sepertinya dikarenakan adanya oknum yang kembali mengadu domba PSHT dengan FPI terkait aksi yang pernah dilakukannya pada bulan april lalu.

Semoga saja masyarakat kembali mengetahui bahwa Metro TV telah melakukan penjebakan pada PSHT. Metro TV ingin menghabisi FPI dengan memanfaat tangan - tangan ormas lain. Sayangnya adu domba tersebut tidak berhasil.

Berita penjebakan tersebut bisa dilihat berikut ini :




dakwahjateng.net – Cirebon, bedah buku sekaligus Buka Puasa bersama para muallaf dan Aktivis Anti Pemurtadan yang diadakan oleh forum silaturahmi umat & Alumni 212 Se-Cirebon Raya kemarin Ahad, (18/6/ 2017) dengan pemateri Ust. Bernard A Jabbar mendapat penolakan dan tekanan dari aparat.

Semula acara ini bertempat di masjid Pertamina Klayan namun di pindah ke masjid Baiturrohim kota Cirebon akibat adanya penolakan dari Presdir Pertamina, pihak Kristen terutama para Pendeta dan Polda, namun setelah di pindah tempat, ternyata tetap masih ada intervensi dari aparat yang arogan meminta agar acara dibatalkan.” Ujar rifai Iwan Ahad, (18/6).


Apabila tetap dilaksanakan maka mereka akan mengerahkan seluruh pasukan dan akan memproses seluruh orang yang ada di dalam masjid, hingga saat ini masih diupayakan untuk negosiasi dengan Kapolres agar acara tetap terlaksana namun dengan format yang berbeda, bukan bedah buku akan tetapi hanya santunan dan buka puasa bersama.

Namun pihak aparat tetap tidak mau bernegosiasi, dan tepat pukul 12.43 WIB banyak anggota polisi disertai Ormas GMBI dan Macan Ali datang langsung membentuk formasi mengepung Masjid Baiturrohim, ketika salah satu dari kami (Ust. Andi Mulya) keluar pintu masjid beliau langsung ditarik dan dipaksa untuk masuk ke dalam mobil, kemudian diikuti dengan semua panitia beserta Ust Bernard Abdul Jabbar selaku pemateri juga ikut di bawa ke Polres Cirebon Kota.



Sampai saat ini kami masih menunggu tindak lanjut/kejelasan dari pihak aparat, mengapa kami dibawa padahal kami ingin beribadah,menyantuni anak yatim, dan berbuka puasa bersama, apakah umat Islam di negara ini dilarang untuk beribadah mengadakan kegiatan keislaman? Sudah tidak adakah hak & keadilan untuk umat Islam saat ini?” pugkasnya.[RN]


Sumber : Panjimas



dakwahjateng.net - Dukungan terhadap Ormas HTI dan para Ulama yang dikriminalisasi kembali mengalir. Kali ini, puluhan tokoh dan Ulama hadir dalam Liqo' yang digagas oleh HTI DPC Tembalang bertempat di Pondok Al Mabda' Al Islamy Tembalang Semarang, pada Sabtu (18/06).

Acara tersebut diawali sambutan oleh Ustd Rohmadi mewakili HTI DPC Tembalang. Beliau menjelaskan bahwa HTI adalah organisasi resmi yang terdaftar di Kemenkumham. "HTI itu Organisasi Resmi, Bukan Ilegal. Untuk membubarkan Ormas Resmi harus melewati berbagai proses yang panjang, harus melewati tiga kali Surat Peringatan. Tidak bisa pemerintah seenaknya membubarkan Ormas Resmi, tidak semudah itu", pungkasnya. 

Salah satu Ulama dari Tembalang, Semarang, KH. Busyri menyampaikan  kaum muslimin yang memperjuangkan Islam agar mempertebal keimanan, karena setiap perjuangan yang mengikuti perjuangan Rasulullah rintangannya akan sama dengan yang di dapat Rasulullah. Dengan tegas, beliau juga menolak Pembubaran HTI yang sempat diwacanakan oleh Pemerintah beberapa waktu yang lalu. 

Acara yang digelar mulai dari ba'da Ashar tersebut selesai tepat sebelum maghrib. Setelah ditutup dengan do'a, para peserta forum melakukan ramah tamah sembari berbuka puasa bersama.


dakwahjateng.net - Sikap pemerintah yang dinilai repressif terhadap Ulama dan Ormas Islam, membuat Ummat Islam kian resah. Menyikapi hal tersebut, puluhan tokoh dan ulama Mangkang, Semarang menggelar silaturahmi dan do'a bersama di kediaman KH. Syamsudin, Mangkang Semarang pada Sabtu (17/06).

Acara yang bertajuk Silaturahmi Temu Tokoh tersebut di-inisiasi oleh KH. Syamsudin dan dihadiri oleh beberapa Ulama karismatis, diantaranya KH. M. Ainul Yaqin (Pengasuh Ma'had Ukhuwah Islamiyyah, HTI Kota Semarang), KH. Nashrudin (Pengasuh Ma'had Al Mabda' Al Islamy). Diharapkan, Ummat Islam beserta Ulamanya bisa menyatukan visi, memperkuat barisan dalam memperjuangkan Syariat Islam yang mulia ini.

Forum Silaturahmi ini berlangsung sangat khusyuk, diawali dengan pembacaan khataman Alqur'an bersama tokoh - tokoh setempat dan dilanjutkan dengan do'a, Surat Yaasin, Tahlil serta surat - surat pendek. Di tengah forum, KH. M. Ainul Yaqin menyampaikan bahwa Hizbut Tahrir berdakwah untuk mengembalikan kehidupan Islam. "Oleh karena itu, jika ada yang menghalangi dakwah dan ingin membubarkan HTI, sama saja dengan menghalangi dakwah mengembalikan kehidupan Islam", tambahnya.

KH. Syamsudin berpesan ummat Islam harus berani mengemban dakwah ini, serta meminta HTI tetap berdakwah karena ummat membutuhkannya. Menjelang maghrib acara ditutup dengan do'a dan dilanjutkan dengan Buka Puasa Bersama.

Umat Butuh Ulama

Bila kita mengkaji lebih dalam bahwa kemuliaan ulama adalah pewaris para nabi, hal itu tertuang dalam hadits :

Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil ilmu berarti telah mengambil bagian yang banyak lagi sempurna.” (HR Abu Dawud).

Sebagaimana para pewaris nabi, tentunya mengikuti jejak Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam dalam  memperbaiki umat sekaligus membersihkan umat dari berbagai kekufuran dan kemaksiatan. Para Ulama dengan ilmunya akan menjelaskan kesesatan/kerusakan berbagai pemikiran kufur seperti : sekularisme-kapitalisme, komunisme, pluralisme, dan lain-lain. Para ulama juga akan senantiasa berada di garda terdepan ketika Islam dihinakan, dinistakan, mereka akan memimpin umat berjuang menegakkan hal yang benar sesuai syara’. (HS)





Ia berpesan bahwa kita harus mengedepankan Islam sebelum pakaian (jama’ah) kita. Apapun yang terjadi Islam harus menjadi utama dalam kehidupannya.

Dakwah Jateng - Puluhan ulama dan tokoh se-kota Semarang mengadakan silah ukhuwah ulama dan tokoh masyarakat di Restoran de’Lasco pada selasa (13/06). Acara tersebut dihadiri oleh para ulama dan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan ormas Islam dan tokoh masyarakat. Acara ini diadakan oleh Yayasan Al Ukhuwah Al Islamiyah yang memiliki tujuan sebagai media dalam membangun ukhuwah antar ulama dan tokoh masyarakat.

Acara tersebut juga mendapatkan sambutan dari mantan gubernur Jawa Tengah, bapak Drs. H. Achmad. ‘Saya menyayangkan adanya orang Islam yang mendukung pembubaran ormas Islam (HTI)’ tegasnya dalam memberikan kata sambutan melalui video rekaman. Ia berharap melalui yayasan ini akan terjalin ukhuwah islamiyah sebagai suatu kekuatan kaum muslimin di kota semarang khususnya.

Bapak Hasan Toha selaku ketua Pembina Yayasan Al Ukhuwah Al Islamiyah juga mendukung pernyataan bapak Drs. H. Achmad. Ia berpesan bahwa kita harus mengedepankan Islam sebelum pakaian (jama’ah) kita. Apapun yang terjadi Islam harus menjadi utama dalam kehidupannya.

Menurut keterangan Ustadz H. Muhammad Ainul Yaqin selaku ketua Yayasan bahwa yayasan ini memiliki visi untuk menjadi lembaga dakwah terbaik, perekat ummat untuk membangun ummatan wahidah berdasarkan Al Quran dan As Sunnah. Ia juga menyampaikan bahwa visi dari yayasan ini adalah menjalin silaturahim dengan berbagai tokoh masyarakat dan ulama dari berbagai latar belakang, menjalin silaturahim dengan lembaga-lembaga (ormas Islam dan partai Islam) secara menyeluruh, tersebarnya pemikiran (fikrah) tentang pentingnya ukhuwah Islamiyyah sebagai sesuatu yang sangat mendesak untuk ada dan diwujudkan dalam diri ummat, terkumpulnya data berbagai lembaga Islam (ormas Islam dan Partai Islam) dari sisi sejarah pendirian, visi dan misi guna menjadi bahan untuk membangun sinergi guna mewujudkan ummatan wahidah dalam rangka membendung upaya-upaya memecah belah ummat Islam dan tumbuhnya kesadaran dalam diri ummat Islam bahwa perbedaan akan membawa rahmat jika dikembalikan penyelesaiannya pada Al Quran dan As Sunnah.

Sebelum kegiatan diakhiri dengan buka bersama dan shalat berjama’ah, ustadz Ir. H. Didik Udiyono sebagai mengajak kepada para hadirin untuk selayaknya umat Islam haru mencontoh perilaku muhajirin dan anshor. ‘Kita harus menjadikan problema yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di HT juga menjadi masalah kita’.

Selain dihadiri ulama dan ormas Islam, acara ini juga dihadiri kalangan Intelektual Semarang. Adapun dari kalangan intelektual, hadir pada acara ini Prof. John Suteki, Ir. Abdullah IAR, MT., Chaerul Anam, M.Si, dll.  []

Reporter: Harwan
Editor : Aab


dawkahjateng.net - Bagi saya, survei SMRC dan Rubrik "Aiman Kompas TV" merupakan dua jalan untuk membuat Framing bersama bahwa siapa pun yang berkeinginan dengan Khilafah-nya itu prilaku Jahat. Indikasi yang diarahkan tentu ke arah ISIS.

Anehnya Framing jahat dalam makna Khilafah itu tak pernah adil sebagaimana framing kepada Demokrasi dan Kapitalisme. Framing yang dibentuk didasarkan "bukti sedikit" untuk "menghukumi" dengan cara "persekusi" massal.

"Pembuat hoax terbaik adalah penguasa," begitu pesan Rocky Gerung (Akademisi UI) dalam sebuah acara ILC TV One. Sampaian beliau benar adanya. Pemerintah membuat framing, alasan, dinamika dan segala sesuatu untuk membenarkan opini yang terlanjur digelindingkan. Termasuk dalam hal ini, kriminalisasi ulama, aktivis dan hizbut tahrir.

Untuk membuktikan anggapan bahwa HTI itu berkonsep sama dengan Khilafah-nya ISIS, maka survey dan framing dihadirkan untuk mendukung opini penguasa. Opini ini diangkat bisa jadi untuk pengalihan kasus dan langkah pemerintah yang dzhalim kepada rakyat. Alhasil, semua dibuat seakan-akan benar adanya. HTI sama dengan ISIS. Begitulah, framing yang dibentuk.

Semenjak ISIS mendeklarasikan diri menjadi "khilafah", HTI telah paling kencang melakukan penolakan. Wajar bila selama ini, HTI terus menyanggah kepentingan Khilafah ala ISIS dan penyematan buruk makna khilafah yang dikaitkan dengan ISIS. Sebab memang pada dasarnya Khilafah adalah ajaran islam.

SMRC dan Kompas TV serta media dan alat survey lainnya, justru telah menjatuhkan kredibilitas keadilan dan netralitas sesungguhnya. Pantas saja, media mainstream sudah ditinggalkan, berganti dengan kepercayaan publik terhadap broadcast dan aktivitas opini di sosial media. Lamban laun, pangsa pasar media cetak dan elektronik terhadap pemberitaan akan menjadi sebuah duka, tatkala masyarakat sudah semakin sadar tentang kepentingan media.

Beralih-lah ke Islam

Masyarakat yang semakin ke sini menyadari, selama ini ada yang salah dengan media mainstream. Khususnya citra ummat islam dan ajaran islam itu sendiri. Maka wajar bila banyak timbul gerakan boikot televisi dan media tertentu. Atau ini menambah alasan bagi kebanyakan orang untuk tidak menonton televisi.

Semangat ummat akhirnya justru menyadari penuh bahwa islam dan ajarannya, serta pelaku perjuangannya adalah sesuatu yang dibela. Maka wajar aksi 411 dan 212, serta beberapa aksi berikutnya diikuti dengan massa yang tak sedikit. Semua itu, alasannya hanyak untuk pembelaan terhadap islam. Meskipun berkali-kali framing media menghadirkan cuplikan dan alasan buruk agar jangan datang pada aksi-aksi tersebut.

Kita harus sadar, seberapa besar pun keberanian kita untuk melawan islam dan opini kebenaran, itu tak akan mampu untuk menghadang kebenaran dan keadilan yang akan tiba. Dan perlu dicatat bahwa bagi ummat dan tokoh islam, selama masih ada alasan takut kepada Allah SWT, sesungguhnya nilai-nilai perjuangan itu tak bisa dipatahkan atau dikalahkan.

Rizqi Awal
- Pengamat Sosial Media, Citizen Journalist -


dakwahjateng.net - Alhamdulillah, pada hari Kamis (8/6), di dua kabupaten yaitu Purbalingga dan Banjarnegara diadakan Forum Tokoh dan Ulama guna membahas kriminalisasi dan rencana pembubaran HTI yang akhir ini sedang ramai dibicarakan. Di Purbalingga bertempat di Rumah Makan Warung Pohon Kelapa dan di Banjarnegara di Ponpes Raudhatul Ummah Panggisari Mandiraja, di dua tempat tersebut telah berkumpul beberapa Ulama, Tokoh Masyarakat, dan Aktivis Islam dalam rangka jalin ukhuwah dan menyatakan sikap bersama menolak kriminalisasi ulama dan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Acara berlangsung dengan nuansa penuh keakraban dan kekeluargaan. Diawali dengan sambutan dari pemrakarsa forum yaitu KH. Akhmad Kamal Ismail selaku penasehat MUI kab. Purbalingga. Beliau menyampaikan,
“bahwa rencana pemerintah akan membubarkan HTI dan menangkapi para ulama dan aktivis Islam adalah sebuah kedzaliman. Umat Islam tidak boleh tinggal diam, harus bersatu rapatkan barisan dan HTI harus melakukan perlawanan hukum bila rencana pembubaran ini dibawa ke sidang pengadilan. Dengan pak Yusril bersama 1000 advokat siap membela HTI, saya percaya HTI bisa memenangkan perlawanan hukum ini“

Dilanjutkan pemaparan materi oleh sohibul fadhilah Ust Abdullah selaku wakil HTI dan Ust. Zulhaidir, SH selaku wakil dari anggota Tim Pembela Muslim dan Tim 1000 advokat pembela HTI, kemudian dalam acara tersebut para Ulama menyampaikan sikapnya secara bergiliran dan di akhiri pembacaan Pernyataan Sikap Forum Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap kriminalisasi ulama dan rencana pemerintah yang akan membubarkan HTI.

1. Sohibul Fadhilah Kyai Muhlisin (Pengasuh Ponpes Raudhatul Ummah Panggisari) Menyampaikan:
“Umat Islam adalah bersaudara, saat ini HTI dan beberapa ulama sedang didzalimi, maka kita harus ikut membelanya. Apabila terjadi pembubaran, maka dakwah dan pergerakan islam harus tetap (berjalan) tidak akan bubar, karena (aktivitas tersebut) merupakan (bagian dari) keyakinan dan keimanan umat islam. Karena umat islam yang beriman kepada Allah diperintahkan untuk menegakkan Syariat Islam”

2. Sohibul Fadhilah Ustadz H. Ali Abdul Aziz (Pembina FUI Purbalingga dan Pengasuh Majlis Taklim) Menyampaikan:
“Saat ini HTI yang pertama mendapat giliran akan dibubarkan, tapi berikutnya pasti akan menyusul kelompok islam lainnya. Oleh karena itu pembubaran ini tidak boleh dibiarkan ! Umat islam ini ibarat bahtera besar, dan gerakan / kelompok islam ibarat sekoci kecil, maka jika kita ingin dimenangkan oleh Allah SWT maka semua harus bersatu dalam bahtera besar ini sehingga khilafah ‘ala minhaj nubuwwah akan segera berdiri”.

3. Sohibul Fadhilah Ustadz Sukarno Salim (Syarikat Islam Indonesia Banjarnegara) Menyampaikan:

“Syarikat Islam Indonesia (SII) sejak dulu memperjuangkan tegaknya syariat islam, sekarang ada HTI yang juga getol memperjuangkan syariah dan Khilafah, maka SII adalah kakak ideologis HTI, jadi apabila HTI akan dibubarkan, SII selaku kakak ideologis jelas tidak terima dan menolak rencana pembubaran ini”

4. Sohibul Fadhilah Ustadz Muhammad Naser (Mubaligh Purbalingga), Menyampaikan:
“Sesama umat islam adalah bersodara, darah dan hartanya terjaga, haram menyakiti dan disakiti. Apabila HTI dibubarkan, kami tidak akan tinggal diam, umat islam harus bergerak membelanya”
5. Sohibul Fadhilah Ustadz Sumiarso (Ketua DPC PPP Kab. Purbalingga), Menyampaikan :

“dahulu Masyumi dibubarkan oleh Sukarno karena Sukarno dekat dengan PKI, rezim sekarang ujug-ujug akan membubarkan HTI….jangan-jangan rezim ini juga dekat dengan komunis, maka umat islam tidak boleh tinggal diam, kita menolak rencana pembubaran HTI”

6. Bapak Syiyamdi El Fikri (Lurah Dermasari Klampok Banjarnegara), Menyampaikan :

“Solusi-solusi yang ditawarkan HTI untuk mengatasi persoalan Indonesia sangat cerdas dan bagus, pemerintah patut mencoba dan mengapresiasi tawaran solusi HTI ini, bukan malah akan membubarkan HTI, jika pembubaran HTI dilakukan maka ini sebuah kedzaliman dan bangsa ini akan menyesal nanti”

7. Bapak Kusen (PETA kab. Purbalingga), Menyampaikan :
“Rezim ini sudah dicengkram oleh Kapitalisme Barat dan Cina, maka selalu memusuhi umat Islam termasuk ingin membubarkan HTI, jadi rencana pembubaran HTI ini harus ditolak!”

8. Ustd. Guruh (Pengurus Syarikat Islam Kab. Purbalingga), Menyampaikan :

“ Syarikat islam menolak rencana pembubaran HTI, ini sebuah kedzaliman dan kesewenang-wenangan pemerintah kepada ormas islam. Bila ini akan diteruskan akan terjadi perlawanan umat islam kepada pemerintah. HTI tetaplah bersabar dalam berjuang”

Acara diakhiri dengan pembacaan Pernyataan Sikap Sebagai Berikut :

Dalam menyambut bulan suci Ramadhan Kami Perwakilan Tokoh dan Aktivis Islam Purbalingga dan Banjarnegara dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut :

Kami menghimbau & meminta kepada Bapak Presiden Jokowi, Menkopulhukam, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan seluruh jajaran pejabat di daerah serta aparat dibawahnya untuk :

1. Menghentikan segala bentuk kezaliman dalam bentuk kriminalisasi, fitnah, tuduhan makar, Pelanggaran HAM & diskriminasi hukum yang sampai saat ini masih terus terjadi kepada para Ulama, Tokoh, Aktivis Keadilan dan umat Islam, para mahasiswa serta khususnya yang secara telanjang dipertontonkan atas penetapan status tersangka Habib Rizieq Syihab.

2. Menolak kriminalisasi ajaran islam, diantaranya Khilafah dan Jihad serta menolak berbagai kebijakan pemerintah yang didasarkan pada sekulerisme yang melahirkan UU neoliberal yang makin mengokohkan neoimperialisme.

3. Menolak dan menyerukan kepada pihak pemerintah dan jajarannya untuk membatalkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Ormas Islam yang resmi berbadan hukum dan telah terbukti berperan penting serta berkontribusi menyampaikan Dakwah Islam di Indonesia. Karena bila rencana ini diteruskan, publik akan semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang tengah berkuasa saat ini adalah Rezim Represif Anti Islam.

4. Mengingatkan kepada Pemerintah untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diembannya, seraya menginsyafi dengan sebenar-benarnya bahwa kesejahteraan rakyat dan meraih ridlo Allah SWT adalah tujuan kekuasaan yang sejati.

5. Menyeru kepada ulama, ormas Islam, aktivis Islam dan seluruh umat Islam Indonesia untuk bersatu padu, bersinergi untuk membangun kekuatan dan soliditas dalam rangka memperjuangkan agama Islam agar menjadi rahmat bagi semesta alam serta mewaspadai pula setiap upaya adu domba umat islam

Demikianlah Penyataan Sikap ini kami sampaikan semata mata agar negeri Indonesia ini diselamatkan oleh Allah dari segala macam kekacauan, kerusuhan, kerusakan & perpecahan, Aamiin Yaa Rabbal ' aalamiin.[]

Editor : Satrio


dakwahjateng.net – Website berita online yang sering memlintir dan sebarkan berita tanpa tabayun menjurus hoax yaitu muslimoderat kena batunya. Website cabang NU Online yang menurut berbagai penelusuran di admini oleh pengurus LTN PBNU ini disemprot khodim KH. Maimoen Zubair karena dianggap melakukan adu domba soal pemberitaannya tentang FPI saat acara di pondok Al Anwar Sarang.

Berikut peringatan keras yang ditulis oleh Wahyudi atau akun facebook Kanthongumur khodim (pembantu, red) ndalem KH. Maimoen Zubair.
Teman-teman, saya peringatkan kepada anda untuk berhati-hati dengan Www.Muslimoderat.net, beritanya menambahi panas suasana, bukan menentramkan.

Saya beri contoh: judul berita saya adalah berita Sebenarnya Seputar haul Mbah Zubair, tetapi dikutip oleh muslimoderat dan judul saya ditambahi, dengan kata-kata: Hingga FPI ikut nimbrung.

Ini bukan kata-kata yang pantas untuk seorang muslimoderat. Dan saya tidak terima dunia akhirat tentang masalah ini…

Saya tidak terima, karena dia menggunakan foto jepretan saya yang berisikan guru besar dan Maqbaroh Mbah Zubair, serta tulisan untuk adu domba ummat Islam.

Apabila dia tidak meminta maaf dan mencabut berita, maka kalaupun tidak bisa tertuntut di dunia, maka akhirat akan saya tuntut dihadapan ALLOH.

ولعذاب الله أكبر

SEKIAN

Alasan Mengundang FPI

Salah satu khodim KH. A. Wafi Maemoen yang bernama Ali Mukhtar menulis alasan kenapa pihak keluarga pondok Al Anwar, Sarang yaitu KH. A. Wafi Maemoen mengundang FPI dan juga Banser pada acara haul Mbah Zubair tahun ini, hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Berikut penuturannya : KLARIFIKASI PP. AL-ANWAR TERKAIT FPI DI ACARA HAUL MBAH KHM ZUBAIR DAHLAN


Klarifikasi dari keluarga besar PP. Al-Anwar atas berita hoax yaitu klarifikasi yang disampaikan oleh pengurus GP Ansor yang justru seolah-olah organisasi tersebut yang mempunyai acara dalam momentum haul Mbah Zubair. Padahal pihak keluarga besar PP Al Anwar selalu menyampaikan undangan kepada segenap elemen khususnya alumni secara umum lewat SMS, WA dan medsos.

Di bawah ini hal-hal yang perlu kami sampaikan atas hoax yang telah diedarkan:

1. Bahwa pengamanan segala aktifitas kegiatan PP. Al Anwar, baik ngaji ahadan, maulidiyah, harlah PP. Al-Anwar, haul Mbah Zubair murni dan rutin dilakukan oleh pihak pengurus bagian keamanan PP. Al anwar.

2. Acara haul Mbah Zubair dari waktu ke waktu itu rutin dilakukan oleh pengurus keamanan PP. Al Anwar tanpa melibatkan organisasi dan institusi apapun, cuma kadang dibantu oleh fihak beberapa personel Polsek Sarang.

3. FPI datang itu murni itikad baik karena ada fihak kami keluarga PP. Al Anwar yang memang mengundang secara khusus sebagai bentuk keprihatinan dari ulama atas kondisi ummat Islam yang saling serang dan menjelekkan, keluarga besar PP. Al Anwar ingin melihat antar organ Islam itu kompak, solid dan rukun li izzatil Islam wal muslimin.

4. Kami keluarga besar PP. Al Anwar amat sangat mengapresiasi kehadiran FPI, dan amat sangat respek dan berterimakasih serta memohon maaf atas ketidak nyamanannya, karena ada fihak yang tidak ingin dan tidak suka dengan kehadiran FPI di PP Al Anwar untuk ikut andil mengamankan dan tabarrukan dalam momen haul Mbah Zubair, dan kami sampaikan doa jazakumulloh ahsanal jaza', jazakumulloh khoiron katsiro.

5. Kami keluarga besar PP. Al Anwar amat sangat menyayangkan fihak-fihak yang tidak senang mlihat terhadap persatuan ummat Islam dengan memanfaatkan institusi negara. Kami berharap insiden ini tidak terjadi lagi di lain waktu dan kesempatan, kami hanya ingin berharap dan ingin melihat kerukunan, kedamaian dan soliditas ummat Islam menuju Indonesia Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur.

Demikian kami keluarga besar PP. Al Anwar menyampaikan klarifikasi atas informasi hoax yang disampaikan fihak fihak tertentu.

والله تعالى يوفقنا و يحبنا الي ما هو رضاه

TTD

(KH. Wafi Maimoen)


dakwahjateng.net - Dusta, tipu, fitnah, adalah perbuatan tercela dan sangat memalukan, tiga perbuatan tercela tersebut tidak akan dilakukan oleh orang yg bersih hatinya, ikhlas, jujur, dan keimanan nya kuat.

Namun bagi orang Fajir lagi Fasik sangat ringan melakukan tiga perbuatan tersebut, sebab melakukan perbuatan dosa dan tercela bagi orang Fasik menjadi santapan yang tak membebani.

Hal itu telah digambarkan oleh Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wa sallam, dalam Hadist nya yang Sohih :

Orang yang Fasik akan melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidung, dengan santai dapat diusirnya hanya dengan mengibaskan tangan kekiri-kekanan. Adapun orang mukmin melihat dosanya bagaikan duduk di bawah kaki gunung yang siap menimpanya”.

Berikut Petikan Dusta dan Fitnah yang disebarkan oleh Banser Rembang atas pimpinan: M Hanies cholil Barro', dgn ketua: Pujianto, sekretaris: zainal Arifin dan menolak kedatangan FPI ke Haul PP Al-anwar Sarang rembang padahal FPI datang atas permintaan dan Undangan keluarga Hadratus syekh KH Maimun Zubair

1. Banser Mengaku Rutin Tiap Tahun ikut pengamanan pada Acara Haul Mbah Zubair.

Ternyata Dusta.

Hal itu dibantah langsung oleh Keluarga hadratus syeikh KH Maimun zubair dalam salah satu klarifikasinya, bahwa tak pernah ada pengamanan Banser selama acara Haul Mbah zubair.

Diperkuat oleh kesaksian beberapa Santri Al-anwar Sarang Rembang kata mereka, tak pernah menjumpai orang berseragam banser selama Acara Haul Mbah zubair .

Namun belakangan Banser mengaku-ngaku tiap Tahun mengikuti pengamanan sebagai Khidmah atau pengabdian kepada Ulama'.

2. Mengaku pengamanan acara Haul tersebut adalah dari waktu ke waktu merupakan Atas permintaan dari Pihak keluarga KH Maimoen zubair.

"Ternyata Dusta"

Dibantah oleh pihak keluarga bahwa tidak pernah meminta atau mengundang banser tiap Tahun.

3. Memfitnah FPI dengan memanfaatkan situasi tersebut, padahal Pihak FPI datang ke acara pengamanan Haul Mbah zubair adalah atas permintaan dan undangan Keluarga KH maimun Zubair.

Atas apa yang telah dilakukan oleh Banser Rembang tidak mendapat simpati Masyarakat, bahkan menuai kecaman dari beberapa Pihak.
Atas adanya Klarifikasi Hoax yang memalukan tersebut disebarkan atas nama Banser Rembang mengundang Komentar salah seorang Tokoh Ulama' rembang, yaitu KH Zaki putera KH Abdul hamid Baidlawi pondok lasem rembang termuat di status Facebook beliau sebagai Berikut :

" Awalnya saya agak acuh jika terdengar ada kabar yg terkait dengan FPI. Namun kali ini beda, saya jadi terusik karena kejadian ini masuk wilayah kabupaten kami (Rembang).

BACA : KLARIFIKASI PP. AL-ANWAR TERKAIT FPI DI ACARA HAUL MBAH KHM ZUBAIR DAHLAN

Setahu saya yg kebetulan hadir dalam acara haul kamarin sore di Sarang, santer terdengar memang benar jika pihak FPI diundang dan diminta turut mengamankan acara haul dan bahkan disambut baik oleh pihak keluarga ndalem PP. Al-anwar sarang. Ini menjadi bantahan bagi mereka yg menyebut FPI datang tidak atas undangan.

Dan alhamdulillah pagi tadi sudah ada klarifikasi resmi dari pihak PP al-Anwar sekaligus sebagai bantahan atas pihak lain (GP Ansor) yang membuat klarifikasi prematur, berisi klaim sepihak dan terlanjur viral dimana-mana.

Yang kedua, mengenai pencopotan atribut. Terkesan ormas ini lebih berbahaya dibanding Partai terlarang dengan atribut palu aritnya.

Tindakan razia terhadap atribut ormas sah dan resmi tersebut sangatlah disayangkan. Apalagi dengan alasan klise, yakni sebagai upaya pihak tertentu mengantisipasi terjadinya gesekan dlm masyarakat Rembang. Seolah menggiring sebuah opini baru bahwa, FPI masuk Rembang = Rusuh.

Jujur saja, hal ini sebenarnya bisa dibantah dengan kenyataan bahwa FPI sudah hadir dan mendeklarasikan diri di Rembang (khususnya di Lasem) sejak tahun 2007. Bahkan kontribusi FPI dalam bidang sosial (bantuan bencana tanah longsor) dan bidang nahi munkar (pemberantasan Miras, lokalisasi dll) didukung oleh kapolsek Lasem yang saat itu dijabat oleh Bapak Akp. Urip Prihadi.

Jadi, jika ada yang menyoal keberadaan Ormas di atas itu asing dan tidak diterima di Rembang saya pikir kurang tepat dan keliru.

Semoga bisa dipahami secara utuh dan bisa menjadi ibrah ke depan untuk kebaikan dan kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" .

Komentar dari KH Zaki putera KH Abdul Hamid Baidlawi tersebut kontan memberi penilaian dari masyarakat bahwa apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Banser itu tidak simpatik.

Penulis asli : Moh Aflah (anak kampung)



dakwahjateng.net - Presiden RI Joko Widodo menegaskan akan langsung “gebuk” gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) jika muncul kembali.

“Jadi, kalau ada tunjukkan pada kita, tunjukkan pada saya, saya akan gebuk detik itu juga,” kata Presiden saat berbicara di acara Kajian Ramadan 1438 Hijriah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang Dome, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Sabtu.

Jokowi menegaskan bahwa pada era keterbukaan seperti saat ini, informasi apa pun tidak bisa disembunyikan.

“Mengecek kan gampang sekarang. Muhammadiyah punya, di Solo juga ada. Dicek saja, orang tua kita tinggal di mana? Di kampung mana? Di desa mana? Kakek nenek kita siapa saja bisa dicek. Sangat mudah pada era keterbukaan sekarang ini,” kata Jokowi.

Menanggapi pernyataan serius Presiden Joko Widodo tersebut, Komandan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Jawa Tengah (Jateng), Muhammad Ismail meminta Jokowi merealisasikan ucapannya.

“Seharusnya pak Jokowi konsisten dengan perkataannya di muka umum, tentang mau gebuk PKI (Partai Komunis Indonesia),” katanya, Ahad (4/6/2017).

Menurut Ismail, sudah menjadi rahasia umum, ada salah seorang kader PDIP, bernama Ribka Tjiptaning yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI dan duduk sebagai Ketua Komisi Ketua Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan. Ribka pernah menulis buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI” dan beredar luas.

Oleh sebab itu, jika pernyataan Jokowi serius, Muhammad Ismail menantang agar merealisasikan ucapannya itu kepada orang-orang terdekatnya yang berada dalam satu Parpol.

“Tidak usah jauh-jauh orang-orangnya sudah dekat dengan pak Jokowi. Misal dari Ciptaning yang berkoar-koar dengan bangganya bahwa ia anak PKI,” tandasnya.

Untuk itu, Kokam menunggu aksi nyata Presiden Jokowi menyelamatkan Indonesia dari ancaman paham komunis, di mana sejarah mencatat PKI menjadi pemecah belah bangsa.

“Gebuk aja  Ciptaning dan orang kiri lainya. Sudah dekat, tinggal gebuk, berani tidak?,” desaknya.

Sumber : Panjimas



Gombong, dakwahjateng.net - Sabtu (3/6) para ulama dan tokoh masyarakat se-Kedu berkumpul di Pondok Pesantren Al-Daldiri, Desa Purwodadi, Gombong, Jawa Tengah dalam acara Mudzakarah Ulama Kedu untuk menolak pernyataan Menkopolhukam yang akan membubarkan ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam mudzakarah ini, dihadiri lebih dari 50 ulama dan tokoh masyarakat.

Pengasuh PonPes Ad-Daldiri, K.H. Saifuddin Ghozakki Al-Daldiri menyambut hangat para peserta yang datang. Bahkan beliau juga memberikan sambutan serta testimoni di dalam acara tersebut. “Ketika fitnah bertebaran maka Ulama bertanggung jawab dan wajib untuk bergerak dan menolak fitnah tersebut.

Diawali dengan penjelasan tentang dakwah HTI oleh K.H. Ahmad Faiz dari Lajnah Khos lil Ulama HTI Jawa Tengah, pada acara ini terhimpun beberapa pernyataan sikap terkait pembubaran ormas Islam. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

K. H. Saifuddin Ghozakki Al-Daldiri, Pengasuh Pondok Pesantren Al Daldiri, Gombong
Hari ini saya menyatakan sikap saya untuk menolak rencana pemerintah untuk membubarkan HTI

Ust. Munarsis, Tokoh dan Pengampu Majlis Taklim, Gombong
Saya merasa tidak tepat jika ada yang membenturkan dengan apa yang ada di negeri ini. HTI ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Justru kalau Khilafah tegak nilai-nilai Pancasila itu pasti terwujud. Saya katakan karena saya tahu HTI. Jadi saya menolak kalau HTI dibubarkan. Tolong disampaikan kepada para pejabat.

Kyai Ainur Rofiq Nurhidayat,
Pengasuh Pondo Pesantren Darut Tauhid 2, Ketawang, Purworejo
Setelah saya mengetahui visi misi HTI, sesungguhnya sangat mulia sekali. Membawa kita hidup bahagia dunia dan akherat. Apa iya kita tidak mau bahagia dunia dan akherat? Makanya harusnya HTI ini didukung bukan malah dibubarkan.




Uniknya, di acara tersebut juga dihadiri oleh Wakapolres Kebumen, Kasat Intel Kebumen walaupun sebelumnya tidak ada undangan yang disampaikan. Selain itu, ada peserta dari TNI dan Banser juga ikut mengikuti acara sampai selesai.


dakwahjateng.net - Gelaran Pelantikan Pengurus dan diskusi publik yang berjudul "Diskursus : Islam, Indonesia dan Khilafah akhirnya batal digelar. Diskusi Publik yang direncanakan mendatangkan seorang Guru Besar Fakultas hukum UNDIP Prof Suteki, di duetkan seorang tokoh muda sekaligus Dosen Undip Muhammad Choirul anam ini mendapatkan tekanan dari berbagai pihak.

Panitia yang kami hubungi, mengaku pihak Hotel tempat penyelenggaraan akan didatangi Banser dan Panitia dipaksa untuk membuat surat ijin oleh Polisi, Bahkan setingkat POLDA.

Apakah Menggelar Diskusi itu harus ada ijin dari Polisi? Ternyata TIDAK, dalam hal ini POLISI bahkan melanggar aturanya sendiri. SIlahkan Lihat SOP disini

http://tribratanewskendal.com/rubrik/giat-ops/standar-operasional-prosedur-pelayanan-penerbitan-surat-ijin-pemberitahuan-kegiatan-masyarakat-dan-menyampaikan-pendapat-dimuka-umum/


Point 4 dan 5 diatas menjelaskan bahwa acara Diskusi yang akan Di gelar FSPI diatas tidak butuh pemberitahuan kepada POLISI, tapi mengapa polisi melakukan Terror?


Jelas Pihak Polisi dkk melakukan intimidasi melawan HUKUM !!

Bukan hanya Panitia, ternyata narasumberpun mendapat intimidasi,...berikut kami kutipkan postingan narasumber lewat halaman facebooknya

##INTIMIDASI##
Mengapa acara seperti ini tidak boleh diselenggarakan?
Apakah Guru besar seperti saya pun "tidak berhak" untuk mengupas, menyandingkan, menandingkan antara Islam, Keindonesiaan serta Khilafah?

Saya hanya ingin mendudukkan bgm Relasi antara agama dan negara secara keilmuan. Relasi antara Kitab suci dan Konstitusi. Bagaimana kedudukan Pancasila dlm kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. So..bisakah Indonesia dengan sistem khilafah.. Ini didiskusikan secara terbuka. Disaksikan orang banyak, tdk ada rencana makar juga..laaah bahayanya di mana?
Masihkah kita berani menyombongkan diri dan berkata: Sungguh ilmu itu bebas nilai!?
Pintu telah tertutup, tinggal jendela kecil untuk hirup segarnya udara berdebu. Masih adakah ilmuwan sejati bertahan di negeri ini?

##INIKAHPERSEKUSIILMUWAN?

Sumber : Dakwah Media
Editor : Satrio.


dakwahjateng.net - Tindakan Persekusi dan Penghentian Pengajian Ramadhan kembali lagi terjadi. Ahad lalu, terjadi pelarangan diskusi dan pengajian ramadhan yang di gelar dirumah Ust Bodro Hartoyo Gedangan Salatiga. Ust Bodro Seorang aktivis HTI Salatiga Mengalami tindakan persekusi (dijemput paksa) oleh aparat Kepolisian.  Dakwahmedia mencoba menelusuri apa yang terjadi sesungguhnya dengan acara tersebut. Dakwahmedia (DM) mencoba menghubungi Ketua DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Kabupaten Semarang, Dr. Singgih Saptadi (SS). Berikut wawancara kami dengannya.

DM: Pada 1 Juni 2017 terjadi penghentian kegiatan HTI di Desa Gedangan di rumah Bapak Bodro Hartoyo, Kabupaten Semarang. Penghentian dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Semarang. Apakah benar demikian?

SS: Izinkan saya memperjelas. Pertama, memang benar, ada acara di rumah Bapak Bodro Hartoyo. Acaranya adalah pengajian Ramadan, acaranya Pak Bodro. Temanya adalah persatuan umat Islam. Minta dibahas, karena persatuan umat yang sempat koyak karena Pilkada Jakarta dan kasus penistaan agama oleh Ahok … sehingga yang diundang pun tokoh masyarakat dan kenalan Pak Bodro. Acaranya untuk merajut persatuan umat Islam.

Kedua, saya diminta menjadi pembicara oleh Pak Bodro. Saya menjelaskan bahwa upaya pecah belah umat Islam itu tidak lepas dari rencana Amerika Serikat yang dirumuskan oleh sebuah think tank yang bernama RAND Corporation. Memahami strategi pecah belah itu, saya menyampaikan bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi.

Ketiga, acara tersebut bukan acara HTI baik tingkat nasional, Jawa Tengah ataupun Kabupaten Semarang. Saya sebagai ketua DPD II HTI Kabupaten Semarang tidak hadir di acara tersebut sebagai pengurus HTI.

DM: Bagaimana kronologi yang Bapak ketahui?

SS: Acara sebagaimana undangan dimulai jam 08.00 dan akan berjalan sekitar 2 jaman. Ketika tiba di rumah Pak Bodro, Beliau sampaikan bahwa pengajian Ramadan di rumah Beliau sudah dilaporkan kepada RT dan sebelum acara Pak RW juga bertanya kepada Beliau. Dan setahu saya, Pak Bodro menyampaikan tidak ada masalah dengan pengurus RT dan RW.
Sekitar jam 8 pagi, Pak Bodro memberitahukan harus ke rumah Kepala Dusun. Jam 8.15 acara dimulai dan berlangsung hingga jam 9.30an. Dibuka oleh MC, ada bacaan ayat al Quran. Setelah itu, saya berbicara menyampaikan materi yang diminta. Terus, ditutup dengan doa. Acara lengkap, meski lebih cepat dari 2 jam, karena ada pesan dari Pak Bodro setelah pertemuan di rumah Kepala Dusun agar acara ditunda.

DM: Jadi, penghentian kegiatan HTI terjadi?

SS: Jelas tidak terjadi. Acaranya bukan acara HTI. Bagaimana disebut penghentian acara HTI, kalau itu bukan acara HTI?
Andaipun itu acara HTI, apakah polisi dan aparat boleh menghentikan kegiatan tersebut? Apa HTI organisasi terlarang? Menteri Wiranto saja baru mewacanakan pembubaran HTI. Belum dibubarkan. Bahkan, edaran Mendagri tentang larangan acara HTI pun dibantah oleh Mendagri sendiri. HTI sah sebagai ormas legal dan kegiatannya seharusnya dilindungi oleh aparat. Itu kalau negara menjamin kebebasan bersyarikat dan mengeluarkan pendapat. Kalau Negara represif, lain lagi ceritanya.
Sekali lagi, ini acara Pak Bodro. Acara lengkap, meski lebih cepat. Kalau mau disebut penghentian, maka ini penghentian acara pengajian di rumah warga. Sewenang-wenang.

DM: DIopinikan Oleh aparat bahwa  HTI memunculkan keresahan. Benar demikian?

SS: Kenyataannya, acara berjalan lancar, tidak ada keresahan warga. Bahkan, ketika saya datang, beberapa warga menyapa ramah. Parkir mobil yang mengantarkan saya pun diarahkan oleh warga. Bukan diusir.
Acara untuk undangan dari Pak Bodro, jadi saya lihat pun tetangga tetap beraktivitas seperti biasa. Samping rumah Beliau angkut-angkut barang rongsokan juga tidak terganggu acara pengajian tersebut.
Warga sekitar mungkin malah bertanya-tanya ketika aparat hadir, ada tentara berseragam dan beberapa orang mengaku sebagai polisi berpakaian preman. SIapa yang memunculkan keresahan kalau seperti itu? Saya juga menutup acara dengan doa. Sampai selesai doa dan ditutup, warga tidak ada yang nggeruduk acara.
Setahu saya, Pak Bodro tinggal di daerah tersebut selama ini, tidak pernah saya dengar ada masalah. Sebagai anggota HTI dan kegiatan pengajian di rumahnya, saya belum pernah mendengar ada keresahan warga sekitarnya. Ini semua hanya stigmatisasi dengan keresahan, seolah HTI meresahkan dan kemudian jadi pembenaran untuk dibubarkan atau dihentikan kegiatannya. Provokasi kalau seperti ini.
Terus, kalaulah terjadi penghentian, maka penghentian acara pengajian di rumah warga. Apakah ini pantas dilakukan aparat?

--- *** ---


Dakwahmedia juga mencoba menelusuri informasi ke Pak Bodro (PB), selaku tuan rumah dan penyelenggara acara pengajian Ramadan di rumahnya. Berikut wawancara kami dengan Beliau.

DM: Kami dapat berita bahwa acara pengajian di rumah Pak Bodro dihentikan Polisi. Apakah acara pengajian Ramadan rutin diadakan di rumah, Pak?

PB: Rutin tidak. Kadang iya. Kadang dengan teman2, kenalan atau tokoh yang saya kenal. Ramadan ini saya pikir istimewa. Karena sebelumnya ramai Pilkada dan Penistaan Islam, terus medsos ramai bantah-bantahan termasuk antar muslim, jadi saya pikir perlu (acara ini). Saya dahulukan kenalan, dan rencananya tetangga sekalian buka bersama.

DM: Terus ada penghentian ini bagaimana ceritanya?

PB: Setelah sholat Subuh tanggal 1 Juni itu, saya memberitahukan kepada Pak RT rencana ada pengajian di rumah. Jelang jam 7 pagi, Pak RW kirim pesan WA ke saya mengkonfirmasi rencana acara pengajian dan saya jawab pengajian Ramadan dan tidak ada masalah kan pengajian Ramadan, dan dijawab Silahkan.
Jam 8 kurang, saya didatangi Pak RW, Beliau bekerja sebagai intel Kepolisian Salatiga. DIminta ikut ke rumah Kepala Dusun. Jadi, saya tinggalkan tamu dan acara dijalankan oleh MC.

DM: Di rumah Kepala Dusun, apa yang terjadi, Pak?

PB: Di rumah Kadus ada Pak Kepala Desa, Pak Kepala Dusun, Aparat Koramil, Polsek, Intel Polres Kabupaten dan Pak RW yang juga Intel Polres Salatiga.
Entah darimana ceritanya, saya diposisikan sedang mengadakan acara HTI. Padahal ini acara saya dan berulang kali saya jelaskan ini bukan acara ormas. Acara saya dan keluarga.
Karena HTI dikait-kaitkan, saya jelaskan juga apa itu HTI dan kegiatannya dan HTI sebagai ormas legal yang belum dibubarkan meski sudah ada wacana dan edaran mau dibubarkan. Belum ada SK pembubarannya, karena pembubaran harus melalui pengadilan.
Tapi, saya tegaskan bahwa acara bukan acara HTI.
Semua pihak di atas berprinsip pokoknya acara harus dihentikan. Ini kan aneh. Sebagai warga, hak saya dilanggar. Ini kezholiman. Alasan macam-macam. Ada yang mempermasalahkan perizinan. Padahal selama ini cukup pemberitahuan. Entah kok sekarang ada izin segala macam. Padahal di rumah sendiri dan tidak mengganggu tetangga.
Ada juga memaksa anggapannya ini acara HTI. Kan aneh?

DM: Dari pertemuan itu bagaimana hasilnya?

PB: Pokoknya saya harus menghentikan acara. Saya tidak setuju, tetapi saya paham bahwa aparat memaksakan kehendaknya dan saya tidak ingin malah membuat resah tetangga.  Saya tidak ingin pemaksaan aparat berujung pada aparat nggeruduk. Jadi, buruk buat warga dan aparat. Saya pulang dan menyampaikan kepada pembicara, DR. Singgih, untuk menghentikan acara.

DM: Jadi, acara dihentikan?

PB: Saya melihat pembicara menuntaskan bahasannya pada slide presentasi ketika saya sampaikan tuntutan aparat. Jadi tidak nambah slide.  Setelah itu, Beliau menutupnya dengan doa. Kalau disebut penghentian, rangkaian acara lengkap. Kalau disebut sampai selesai, ya selesai. Jadi, berita di blog itu tidak akurat.
Bukan acara HTI, dan acara berjalan dengan rangkaian lengkap.

DM: Alhamdulillah. Menurut Pak Bodro, ini fenomena apa?

PB: Entahlah. Masyarakat melihat aparat represif kepada warga. Pengajian disuruh bubar kan luar biasa represifnya. Penjelasan warga sendiri tidak didengarkan. Sebagai pemilik acara, saya kecewa dan mohon maaf kepada tamu-tamu undangan, karena pasti menimbulkan ketidaknyamanan bagi undangan. Bagi tetangga juga pasti menimbulkan pertanyaan ada apa kok banyak aparat.
Saya baca berita itu, aneh juga. Cegah terjadinya konflik. Konflik apa? Dengan siapa? Kami sekeluarga selama ini hidup baik-baik saja.
HTI yang bentrok? Bentrok dengan siapa? Judul berita itu sudah menyesatkan. Ditambah kesalahpahaman dan pemaksaan persepsi aparat. Ini sudah opini, bukan berita fakta. Opininya HTI meresahkan, padahal ini acara saya, bukan acara HTI.

DM: Bagaimana Bapak melihat sikap aparat ini?

PB: Kalau bertindak bijak, dan tidak percaya ke saya, seharusnya jajaran pimpinan masyarakat kan bisa ikut duduk bersama mendengarkan pengajian dari Pak Singgih. Setelah itu, silahkan menilai apakah kajiannya meresahkan atau mencerahkan. Saya sudah memberitahukan ke Pak RT, Pak RW juga tahu, tiba2 polisi dan TNI sudah di rumah Kadus. Yang saya sayangkan, sudah salah persepsi, dijelaskan tidak terima, malah muncul tulisan yang sangat tidak akurat tersebut. Entah wartawan mana yang menuliskan, karena setahu saya tidak ada wartawan saat pertemuan di rumah Kadus.
Dengan kejadian ini, saya harus menjelaskan kepada tetangga. Saya kuatir mereka jadi waswas dengan kejadian hadirnya aparat berseragam dan intel polisi. Saya yakin, kalau sikap aparat terus seperti ini kepada dakwah dan pengajian, masyarakat akan hidup saling curiga. Kalaulah terlihat rukun, maka itu hanya terlihat saja, tapi hati satu orang dengan orang lain saling waswas. Tentu tidak nyaman hidup seperti itu. Dan, aparatlah yang menciptakan kondisi tersebut. Menyedihkan.

Sumber : Dakwah Media
editor : satrio


dakwahjateng.net - Situs NU Online yakni nu.or.id melansir sebuah berita yang berjudul “Ormas-Ormas Islam Indonesia Dukung Pemerintah Bubarkan HTI” (nu.or.id, 01/06/2017). Diberitakan bahwa ada sekitar 13 organisasi massa (ormas) Islam yang tergabung di Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendukung pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pernyataan tersebut disampaikan di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (1/6), oleh Ketua Umum LPOI K.H Said Aqil Siroj dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia  Wiranto dan Ketua DPD RI Osman Sapta Odang.

13 ormas Islam yang dimaksud adalah Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikadi, Azzikra, Syarikat Islam Indonesia, Alwashliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Ummat Islam, dan HBMI.

Klarifikasi Sejumlah Ormas Islam

Namun, beberapa pimpinan ormas Islam yang namanya disebutkan dalam rilis berita di situs nu.or.id tersebut melakukan klarifikasi untuk membantah berita tersebut, bahwa tidak benar mereka telah memberikan dukungannya kepada Pemerintah terkait rencana pembubaran HTI.

IKADI yang namanya dicatut dalam rilis tersebut, melalui Sekjennya, yakni Ahmad Kusyairi, membantah isu tersebut. ia menyatakan “Enggak pernah ada itu. Diselewengkan itu,” ujarnya saat dihubungi hidayatullah.com, Kamis (01/06/2017).
Bahkan Persis yang hadir pada Rapat LPOI tanggal 14-16 Mei 2017 tersebut menyatakan bahwa info tersebut sebagai sesat dan tidak benar.
“Info sesat, tidak benar. Rapat LPOI tanggal 14-16 Mei 2017, hasilnya tidak disetujui usulan pembubaran HTI”, ujar Ketua Umum PP Pemuda Persis Dr. Tiar Anwar Bachtiar, (persis.or.id, 03/06/2017)

Bahkan Ustadz  Nanang Hendrayatna, bidgar Hubungan Antar Lembaga PP Persis, menjelaskan bahwa Rakernas I Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dalam rapat pleno di Cimahi itu, mayoritas ormas menolak pembubaran HTI, termasuk Persis yang diwakili Ustadz Faisal.
“Waktu itu Said Agil menyerahkan keputusannya kepada hasil keputusan rakernas, tapi ya itulah ciri khas dia, selalu nyeleneh”, terangnya. (persis.or.id, 03/06/2017).

KH Abdullah Djaidi selaku ketua umum  Al-Irsyad Al-Islamiyyah juga membantah berita tersebut.
“Dari mana informasinya? Kita tidak pernah mengeluarkan pernyataan kok,” ucapnya kepada hidayatullah.com di Jakarta melalui sambungan telepon, Kamis (01/06/2017).

Sebelumnya, ketua Persis Kaltim, Ustadz H. Al-Hafid ibnu Qayyim, M.Th.I menyatakan menolak rencana pembubaran HTI, sebagaimana yang juga di lansir oleh situs Persis sendiri pada tanggal 31 Mei 2017.

Beliau menyatakan “Kami mendukung upaya perlawanan melalui jalur hukum atas pembubaran HTI”, ujarnya, rabu (persis.or.id, 31/05/2017).

Al-Hafid pun menyebutkan bahwa Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah menjadi harapan dan dambaan setiap muslim. HTI termasuk di antara gerakan dakwah yang legal dan memiliki hak konstitusi di Indonesia dan berkonsentrasi mengkaji tema ini.

“Paling tidak kita memberikan statemen dan dukungan moral buat HTI di samping menjaga silaturrahim antar ormas-ormas Islam yang ada”, tandasnya.
Bahkan, KH. Dr. Jeje Zaenudin, Wakil Ketua Umum PP Persis, secara pribadi pernah menyatakan bahwa “Mendukung upaya perlawanan hukum dilakukan oleh HTI untuk membuktikan bahwa HTI benar menghormati hukum yang berlaku di negeri ini. Insya Allah masih banyak elemen umat maupun ormas Islam yang berpihak membela perjuangan dan hak-hak konstitusional HTI sebagai bagian dari warga negara Indonesia.”(persis.or.id , 13/05/2017)

Dalam tulisannya yang berjudul “Menyoal Usulan Pembubaran HTI”, beliau menuliskan “Rencana pembubaran HTI bisa diinterpretasi sebagai wujud nyata upaya pembungkaman gerakan Islam yang kritis terhadap rezim. Ini adalah semacam test case dan langkah awal untuk mengancam gerakan Islam lainnya yang dianggap anti rezim seperti FPI, MMI, JAT, dan yang lainnya.” (persis,or.id 13/05/2017).

Sekretaris Jenderal Mathla’ul Anwar, KH Oke Setiadi juga turut bersuara membantah klaim Said Aqil Siroj tersebut. Melalui pesan singkat, beliau menyatakan “Mathla’ul Anwar memang tergabung di Lembaga Persahàbatan Ormas Islam tetapi bukan berarti bisa di klaim setuju dengan semua kebijakannya. Kami juga telah menerima surat dari DPP HTI untuk audiensi dan siap menerima DPP HTI di bulan syawwal (tetapi surat jawaban resmi belum kami kirim).

Bisa dicek pada tanggal tsb PBMA (Pengurus Besar Mathla’ul Anwar) mengadakan rapat pleno di Kantor PBMA di Jakarta Timur dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore.  Semua peserta rapat pleno sholat Jumat di masjid al-ihsan milik BLK JakTim.”

Ormas Islam besar lainnya yakni Muhammadiyah pun pernah melakukan bantahan, saat diberitakan bahwa Muhammadiyah ikut deklarasi Aliansi Bela Garuda (ABG) terkait dukungan untuk membubarkan HTI, yang diadakan di Yogyakarta pada 26 Mei 2017, yang juga di lansir di situs nu.or.id pada Sabtu, 27 Mei 2017.
“Tidak benar jika Muhammadiyah menyatakan diri bergabung dengan ABG itu.
Kalau pun ada “pimpinan” Muhammadiyah/ortom yang ikut acara itu, itu tanggungjawab Pribadi (sebagai Pribadi), bukan mewakili Muhammadiyah” Tuturnya kepada Sabilillah.NET (27/5/2017)
Sudah seharusnya,sesama saudara sebagai Muslim tidak boleh saling menzalimi?

Ingatlah, Abu Hurairah ra. pernah menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلهُ وَلاَ يَكْذِبُه وَلاَ يَحْقِرُه . التَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُّهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Janganlah kalian saling dengki, jangan saling menipu, jangan saling menjauhi, dan jangan sebagian kalian membeli di atas pembelian yang lain.  Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.  Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, enggan membelanya, membohonginya dan menghinanya.  Takwa itu di sini—Rasul menunjuk dada beliau tiga kali. Keburukan paling keterlaluan seseorang adalah ia menghina saudaranya yang Muslim.  Setiap Muslim atas Muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya (HR Muslim dan Ahmad)

Wallahu a’lam bisshowab[]

Sumber : Hizbut-Tahrir.or.id

dakwahjateng.net -  Ada sejumlah gangguan dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap kegiatan dakwah HTI di Soloraya, sejak beberapa bulan sebelum pengumuman pemerintah mengenai rencana pembubaran ormas Islam HTI hingga hari ini. Padahal HTI sampai sekarang adalah organisasi politik Islam yang sah dan legal di bawah badan perkumpulan. Sehingga siapa pun tidak boleh melakukan gangguan dan intimidasi terhadap aktivitas dakwah HTI yang amat diperlukan untuk perbaikan bangsa dan negeri ini di mana pun berada sebagaimana disampaikan oleh KH Ir. Ahmad Fadholi.  Oleh karena itulah  HTI Soloraya pada Pada hari Selasa (30 Mei 2017) menyelenggarakan Kopi Darat bersama Advokat Tim Pembela  HTI  di Hotel Aziza, Surakarta. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari sosialisasi hasil Konferensi Pers pembentukan TPHTI di Casablanka, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Mei 2017


.
Dr. H.M. Taufiq, SH, MH sebagai penasehat tim advokat pembela HTI Soloraya sekaligus anggota 1000 advokat Pembela HTI menekankan bahwa kebijakan pemerintah dalam menyampaikan rencana membubarkan HTI dinilai terdapat setidaknya tiga kelemahan. Pertama,  sepertinya pemerintah alpa mengenai paham yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) tersebut. Secara tersurat dalam UU tersebut,  yang dimaksud dengan ‟ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme. Kedua, mekanisme penjatuhan sanski di UU Ormas adalah sebelum menjatuhkan sanski administratif, terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan persuasif. Apakah pemerintah sudah melakukan upaya persuasif kepada HTI sebelumnya? Ketiga, jenjang sanksi pencabutan status badan hukum atau pembubaran HTI harusnya dilakukan pemerintah dari mengajak dialog, peringatan tertulis, kemudian berjenjang sampai dengan Pembubaran Ormas
.
Setelah terbentuk tim Advokat Pembela HTI Soloraya, diadakan konferensi pers yang dilanjutkan buka puasa bersama seluruh advokat yang hadir, rekan-rekan media, dan seluruh peserta yang hadir ...
.
Sumber: FP Dakwah Solo
.
#KamiBersamaHTI
#KhilafahAjaranIslam
#RezimRepresifAntiIslam



Dakwah Jateng - Semarang, Pada Kamis (01/06) Ormas Islam di Semarang menyatakan sikap tegas dengan deklarasi pernyataan di Gd. Dakwah Habibah, Kintelan, Semarang.

Pernyataan dengan nama "Tolak Rencana Pemerintah Membubarkan Ormas Islam dan Kriminalisasi Ulama" ini ditandatangani 10 Tokoh dari Ormas Islam di Semarang. Diantaranya, HTI, Hidayatullah, JAS, Help-S, MTR, dll.

Adapun bunyi dari pernyataan sikap ini sebagai berikut:

TOLAK RENCANA PEMERINTAH MEMBUBARKAN ORMAS ISLAM DAN KRIMINALISASI ULAMA

Dengan menyebut Asma Allah SWT, Rabb pemilik dan penguasa alam semesta. Hari ini, Kamis Tanggal 1 Juni 2017, Kami dari berbagai ORMAS ISLAM kota Semarang menyatakan:

1. Menolak keras rencana Pemerintah membubarkan Ormas Islam terutama Hizbut Tahrir Indonesia melalui konferensi Pers yang diselenggarakan pada Senin, 8 Mei 2017 oleh Menkopolhukam Wiranto, karena langkah itu tidak memiliki dasar sama sekali. HTI adalah organisasi legal berbadan hukum. Sebagai organisasi legal, HTI memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah yang amat diperlukan untuk perbaikan bangsa dan negara ini. Maka, semestinya hak ini dijaga dan dilindungi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, rencana pembubaran yang hendak dilakukan oleh pemerintah telah secara nyata akan menegasikan hak konstitusional tersebut, yang dijamin oleh peraturan perundangan yang ada.

2. HTI selama ini telah terbukti mampu melaksanakan kegiatan dakwahnya secara tertib, santun, dan damai, serta diselenggarakan sesuai prosedur yang ada. Sebagai organisasi dakwah, kegiatan HTI adalah menyampaikan ajaran Islam. Menurut Pasal 59 UU No. 17/2013 Tentang Ormas, ajaran Islam tidaklah termasuk paham yang disebut bertentangan dengan Pancasila.

3. Meminta Pemerintah menghentikan rencana tersebut. Bila diteruskan, publik akan semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang tengah berkuasa saat ini adalah Rezim Represif Anti Islam.

4. Menolak keras segala upaya kriminalisasi ulama. Ulama adalah pewaris Nabi. Mengkriminalkan para Ulama sama dengan mengkriminalkan Para Nabi.

5. Menuntut kepada Pemerintah untuk segera membebaskan para Tokoh Umat Islam, terutama Ust. Abu Bakar Baasyir, Ustadz Muhammad Al Khattat, dan Ustadz Alfian Tanjung.



Pernyataan sikap ini semakin membuktikan bahwa umat Islam hari ini secara terus menerus bersatu dan saling bahu membahu melawan setiap ketidakadilan. []


Reporter: Aab
Editor: B. laksono


Dakwah Jateng - Bergaya lesehan dengan suasana tenang dan cair, DPD 2 HTI Semarang adakan pertemuan Ormas Islam di Semarang untuk bahas tema keumatan. Acara yang bernama Silaturahmi Ormas Islam Semarang dilaksanakan di Gd. Dakwah Habibah, Kintelan, Semarang mulai Pukul 16.00 hingga jelang berbuka.

Ust. Brojo P. Laksono selaku ketua DPD 2 Semarang mengungkapkan dalam sambutannya sebagai tuan rumah bahwa acara ini bertujuan untuk silaturahmi dan menghimpun rasa persaudaraan dan perjuangan sesama komponen umat Islam.

Acara ini diisi oleh pemaparan materi dari Ust. Ir. Abdullah IAR, MT. dengan tema "Mengapa Mereka Membenci Kita?".

"Ada skenario besar yang dimainkan oleh musuh Islam yang menginginkan bahwa pion-pion (yang bergerak) itu kita (umat Islam)". Ujar Ust. Abdullah dalam salah satu paparannya.

"kalau membaca pola skenario mereka dalam mengklasifikasi umat Islam untuk saling benturan, maka sudah seharusnya ormas Islam silaturahmi dan bersatu." Tambahnya.

Dalam acara ini lebih dari 8 ormas Islam Semarang bekumpul dan diakhiri dengan menandatangani dukungan Ormas Islam Semarang Tolak Rencana Pembubaran Ormas Islam dan Kriminalisasi Ulama.

Diantara Ormas Islam yang hadir pada pertemuan ini yaitu Hidayatullah, JAS, FPI, Help-S, MTR, FOSTAM, dan yang lainnya. []

Reporter: Aab





loading...
Powered by Blogger.