Dakwah Jateng - Seorang ulama kharismatik asal Sukabumi H Encep Aziz Akbar atau sering dikenal dengan Abah Hideung dikabarkan meninggal dunia pada Senin (31/7) malam pukul 23.59 WIB di Rumah Sakit Sekar Wangi Cibadak Sukabumi. Jenazah dimakamkan di Bojong Pari Cidahu pukul 6 pagi.

Segenap redaksi Dakwah Jateng turut berduka cita atas meninggalnya Abah Hideung, teriring doa untuk beliau:

اَللهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ اْلاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًاخَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. اَللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرَنَا وَكَبِيْرَنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا. اَللهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى اْلاِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى اْلاِيْمَانِ. اَللهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَتُضِلَّنَا بَعْدَهُ بِرَحْمَتِكَ يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن.

امين يارب العالمين

Audiensi FUIS ke DPRD Jawa Tengah


Dakwah Jateng - Forum Umat Islam Semarang (FUIS) yang merupakan gabungan dari beberapa ormas Islam di Semarang jumat pagi (21/07) mengadakan audiensi dengan DPRD Jawa Tengah. Audiensi ini dilakukan menyusul pelarangan yang dikeluarkan Kapolrestabes  Semarang, Abiyoso Seno Aji yang tegas menyatakan di media masa bahwa kelompok yang menolak Perppu dianggap sebagai kroni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Saya tidak izinkan untuk demo. Demo baru diizinkan pada Selasa Kliwon 2030," ujar Abiyoso dikutip dari metrotvnes.com (21/07).

Meski demikian, FUIS tak gentar, rombongan dipimpin oleh ustadz Danang dan didampingi perwakilan lowyer bela ormas Islam Dzulhaidir. SH,,  perwakilan dari GNPF MUI Semarang, Jamaah Anshorus Syariah (JAS),  Pelajar Islam Indonesia (PII),  KAMMI,  dan elemen Ormas lain.

Rombongan diterima oleh diterima oleh Staff Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra dikarenakan anggota dewan komisi A masih ada kunjungan ke luar kota. []

Reporter: Ibnu Rahman
Editor: Aab

Dokumentasi:





dakwahjateng.net - Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo, mengatakan, logo Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak boleh lagi digunakan pascapencabutan surat seterangan (SK) organisasi tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) pada Rabu (19/7). Kemendagri segera akan mengeluarkan radiogram kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengantisipasi dampak pembubaran HTI.

"Logo HTI tidak boleh digunakan lagi. Itu termasuk pencabutan dan pembubaran," ujar Soedarmo kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu.

Dikatakan Soedarmo, proses pencabutan izin HTI ini berbeda dengan ormas lain. HTI, kata dia, sudah dipantau sejak lama.

Saat itu, belum ada aturan hukum yang memungkinkan untuk membubarkan HTI. Menurut Soedarmo, selama melakukan pemantauan, pemerintah sudah sering menyampaikan kepada pengurus HTI bahwa kegiatan-kegiatan mereka bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh NKRI. "Tetapi mereka selalu mengelak," ujar dia.

Untuk mengantisipasi  berbagai reaksi dari pendukung HTI di daerah, Kemendagri segera mengeluarkan radiogram kepada jajaran Kesbangpol di daerah. Kemendagri juga berkoordinasi dengan Forum Koordinator Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melarang setiap kegiatan yang dilakukan HTI.

"Harus dilakukan penguatan pengawasan di daerah masing-masing supaya bisa mengantisipasi lebih jauh apabila menemui tindakan yang dimungkinkan akan dilakukan oleh HTI," kata Soedarmo.

Pelarangan pemakaian bendera Tauhid oleh  Kemendagri ini mematik  respon dari dari salah satu MPI PP Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya.Kita tahu selama ini HTI memakai lambang dan logo yang merupakan bendera tauhid umat islam.

Pelarangan oleh kemendagri terhadap pemakaian lambang dan logo HTI yang merupakan bendera Tauhid Otomatis pelarangan semua umat islam indonesia untuk memakai bendera Tauhid mereka sendiri.

"Trus bendera Tauhid dilarang gitu? " ungkap Mustofa

Sebuah pertanyaan besar mucul dari pembubran HTI.Apakah pembubaran HTI adalah salah jalan untuk membrendel logo dan lambang islam oleh pemerintah.HTI boleh bubar tapi kenapa harus ada larangan pemakaian bendera Tauhid umat islam oleh pemerintah?[]

Sumber : republika


dakwahjateng.net - Hari  Rabu 19 Juli 2017 Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Dengan dicabutnya status badan hukum tersebut, pemerintah secara sewenang-wenang membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Pemerintah secara terburu-buru menempuh berbagai upaya untuk membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia, bahkan secara tergesa-gesa pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 guna mengubah Undang-Undang Ormas No. 17 Tahun 2013. Perppu No. 2 Tahun 2017 tersebut menimbulkan gejolak penolakan yang besar di tengah-tengah masyarakat bahkan Perppu tersebut telah diajukan Judicial Review oleh 17 Ormas. Oleh para pakar Hukum Tata Negara, Perppu ini dianggap inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat primer diterbitkannya Perppu yaitu hal ihwal kegentingan memaksa.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya menyatakan sikap:

1. Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Bahkan berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang masih kontroversial itupun, pembubaran Ormas seharusnya diawali dengan pemberian Surat Peringatan terlebih dahulu. Sementara sampai sekarang Ormas Hizbut Tahrir Indonesia tidak pernah menerima Surat Peringatan sama sekali. Maka dari itu, justru pemerintah melakukan perbuatan ilegal dengan melanggar Perppu No. 2 Tahun 2017 tersebut.

2. Rezim Joko Widodo telah nyata menimbulkan bencana konstitusi karena pemerintah semestinya memberikan contoh dalam menaati hukum, namun yang ada pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan Perppu justru bertindak sebagai pelanggar pertama Perppu tersebut.

3. Dengan dibubarkannya Ormas Hizbut Tahrir Indonesia secara ilegal dan sewenang-wenang menunjukkan bahwa Rezim Joko Widodo adalah Rezim Represif, Diktator, Otoriter, dan anti-Islam.

4. Mendesak Rezim Joko Widodo untuk membatalkan pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dan mengembalikan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia.

5. Meminta DPR-RI untuk menolak tindakan pemerintah yang mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia dan mendesak DPR-RI untuk menggunakan hak angket sebagai upaya penyelidikan pencabutan status badan hukum tersebut.

6. Menyeru kepada komponen Umat Islam, Akademisi, Praktisi Hukum, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan perlawanan dengan cara konstitusional untuk melawan kesewenang-wenangan Rezim Joko Widodo.

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. (TQS at-Taubah: 32)

Surakarta, 19 Juli 2017

Koordinator
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya

Sigit Yudistira
081935286160


dakwahjateng.net - Aksi Mahasiswa dan Pemuda Islam pekalongan menyelenggarakan aksi  guna penolakan atas Perppu No 2 th 2017 mengenai ormas. Aksi dilakukan di Monumen THR kota Pekalongan jam 14.00. salah satu peserta aksi yusuf aqbani menyampaikan bahwa pemerintah telah mengebiri hak-hak rakyat dalam berserikat dengan diterbitkannya Perppu No 2 th 2017.

lalu saefudin  menyampaikan bahwa neoliberalisme dan neoimperialismelah ancaman yang nyata dan genting,  bukan ormas islam,  orator 3 sarwo edisi menyampaikan bahwa pemerintah telah memperlihatkan wajah Diktator Represif dan anti Islam,  dan aksi dittup dengan pembacaan pernyataan sikap mahasiswa dan pemuda Islam indonesia.

Seperti kita ketahui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 02 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, yang sekaligus merevisi UU Ormas No 17 Tahun 2013.

Kebijakan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 ini, menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat sekaligus menuai berbaagai penolakan di tengah masyarakat.


dakwahjateng.net – Sempat ditolak di Sragen beberapa hari lalu, hari Senin (17/7) Ustadz Felix Siauw mengisi Tabligh Akbar di Masjid Baitul Amin, Ngruki, Grogol, Sukoharjo.

Acara ini sempat ditolak Banser karena dianggap bisa menyebarkan pemikiran HTI. Panitia memutuskan tetap menggelar acara ini dengan berkoordinasi dengan polisi setempat. Panitia juga meminta pengamanan Kepada KOKAM Pemuda Muhammadiyah Sukoharjo. Sebagai rasa ukhuwah Islamiyyah, Ketua PDPM Sukoharjo, Eko Pujiatmoko memerintahkan KOKAM menyiapkan pasukannya untuk menjaga keamanan agar peserta bisa mengikuti kajian dengan tenang.

“Kami tidak memusuhi Banser, mereka teman kita juga. Kami hanya ikut menjaga keamanan agar jamaah bisa tenang mengikuti pengajian”, tegas Eko Pujiatmoko, Ketua PDPM Sukoharjo.

Tabligh Akbar ini bertemakan “Generasi Muda Kunci Masa depan Dunia” bersama Ustadz Felix Siauw. Alhamdulillah sampai akhir acara berjalan lancar aman dan damai. Sungguh indah ukhuwah otentik, meskipun beda pemahaman tetap menghargai.

berikut tanggapan dari  Ketua PDPM Sukoharjo, Eko Pujiatmoko (Kokam):
suksesnya acara tabligh akbar yg diisi oleh ust felix siauw adalah sebuah contoh yang bagus, dimana ketika kelompok2/organisasi-organisasi islam ini bersinergi dalam kegiatan dakwah, umat akan memberikan respon positif, terbukti dengan banyaknya peserta yg hadir dan acara berlangsung dgn aman.
 meski diselenggarakan ditengah maraknya aksi presekusi thdp ust felix siauw, panitia dan segenap elemen yg terlibat dalam acara ini cukup percaya diri acara ini bisa terselenggara dgn aman dan tertib, karena (1) acara ini sdh mengantongi ijin dan jaminan keamanan dr aparat (2) banyaknya elemen umat (kelompok/ormas islam) yang turut andil terlibat dalam penyelenggaraan acara tabligh akbar ini. ukhuwah-lah kuncinya.

 berikut poin-point interview dgn ketua panitia tabligh akbar (dadiyo hasto kuncoro) :


Beliau menyampaikan bahwa dakwah islam tidak bisa dihalangi, karena ini adalah kewajiban yang disyariatkan, apapun hambatannya kita harus tetap maju, terus berusaha. acara ini merupakan bentuk ekspresi ukhuwah dalam berdakwah, kita bisa lihat dengan jelas dimana pengisi acara, panitia dan peserta memiliki latar belakang firkah dan organisasi yang berbeda beda, tp bisa berkumpul bersama, saling membantu untuk mengkaji islam. memang dari kepolisian menginformasikan ada pihak yg mengajukan keberatan atas diselenggarakannya acara ini, kami menghargai itu tp kami juga mohon agar hak-hak kami juga dihormati.

Beliau berharap umat ini bisa lebh dewasa dalam menyikapi perbedaan, selalu utamakan ukhuwah agar bisa berjalan beriringan dalam dakwah, toh tujuannya sama untuk meniggikan dan memuliakan islam. Beliau mengamati dan meyakini tidak ada yang salah dengan materi2 yang disampaikan ust felix, oleh karenanya panitia cukup pede mengundangnya meski di bederapa daerah kajian ustadz felix dianulir. Jumlah peserta yang hadir melebihi target panitia, perkiraan yaitu lima ribu peserta. panitia mohon maaf jika tempat yang dipilih tidak representatif, itu adalah keputusan terbaik, hasil negosiasi dgn berbagai pihak sehinggga acara ini tetep bisa berlangsung.

Harapan beliau, bagi pihak-pihak yang keberatan dengan kajian-kajian ust felix siauw cobalah untuk menghadirinya agar bisa menilai langsung apakah materi-materi yang disampaikan oleh beliau ada yang salah atau menyalahi islam dan berdampak negatif bagi umat. jangan sampai kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul itu hanya berdasarkan prasangka saja. Semoga suksesnya acara ini bisa menjadi inspirasi bagi penggiat dakwah di daerah lain untuk terus menajalin silahturahmi dan memperkuat ukhuwah, kedepankan persamaan daripada perbedaan.[]

editor : satrio




Dakwahjateng.net - Pemuda dan Mahasiswa Soloraya yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya (APMS) menggelar aksi damai pada Ahad (16/07/2017) di Bundaran Gladak, Solo. Aksi yang bertema “Tolak Perppu Ormas, Tolak Kembalinya Rezim Diktator” itu diikuti 90-an pemuda dan mahasiswa yang berasal dari lintas gerakan dan komunitas, antara lain Gema Pembebasan Solo, Komunitas Yuk Ngaji,  Partai Bara Mahasiswa UNS, LPM ar Rasail UMS, FORPIS (Forum Pemuda Islam Sukoharjo), Komunitas Pendaki Muslim (KPM) Solo, Komunitas Siswa Cerdas Produktif (KSCP), dan Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK).

Aksi itu untuk menolak diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ibnu Sahidin dari Gema Pembebasan dalam orasinya memaparkan bahwa diberlakukannya Perppu Ormas sejak dibacakannya Perppu tersebut oleh Menkopolhukam Wiranto dapat dijadikan sebagai alat untuk membungkam Ormas yang kritis kepada rezim Jokowi. Hal ini dianggap akan mengulang era diktator Orde Baru, sehingga Perppu ini harus ditolak.

Hanafi, perwakilan dari Yuk Ngaji Solo menyampaikan bahwa rezim saat ini sedang mengidap Islamophobia “Rezim Jokowi sedang menderita Islamophobia, sehingga ngotot untuk membubarkan Ormas-Ormas Islam seperti HTI dan FPI yang justru berkontribusi banyak melakukan amar ma’ruf nahi munkar”.

Yasin dari Komunitas Pendaki Muslim juga menyayangkan langkah Presiden Jokowi tersebut, bahkan ia menuding yang membuat negara ini genting bukanlah Ormas-Ormas yang dianggap radikal dan antiPancasila sebagaimana yang dituduhkan rezim, melainkan adanya penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara asing “Jadi sebenarnya yang membuat negara ini genting dan terancam adalah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing yang menguasai SDA Indonesia, bukan Ormas Islam” ujarnya.

Sementara Yusuf dari BKLDK mempertanyakan alasan kegentingan memaksa yang dianggap melatarbelakangi terbitnya Perppu ini “Apakah benar negara ini dalam keadaan genting sehingga perlu diterbitkan Perppu Ormas? Jika memang genting, mengapa Presiden Jokowi masih bisa membuat Vlog dan foto-foto selfie? Artinya negara ini tidak sedang genting, tapi kegentingan ini yang dipaksakan oleh rezim” pungkasnya.

Aksi yang dimulai pukul 13.00 - 14.30 WIB ini ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap AMPS oleh Sigit Yudistira. Aksi berlangsung dengan tertib dan lancar dengan pengawalan dari kepolisian.[]


[FOTO] Aksi Damai Bentang Spanduk FPMBI – Kota Semarang “TOLAK PERPPU No.2 Tahun 2017”

Dakwah Jateng - Semarang. Agenda Aksi Damai Yang dilakukan Forum Pemuda Bela Islam (FPMBI) Kota Semarang dalam sikapnya terhadap penerbitan PERPPU Ormas No.2 Tahun 21017 oleh Pemerintah, dilakukan pada Senin (17/2017) di Kota Semarang dengan membentangkan Spanduk di dua titik, di depan Patung Kuda UNDIP Peleburan dan di Tugu Muda.

Aksi damai bentang spanduk dilakukan kurang lebih 15 menit, adapun spanduk yang dibentang adalah sikap dari FPMBI Kota Semarang yaitu “Dukungan Pemuda Dan mahasiswa TOLAK PERPPU Ormas No.2/2017”. []








Reporter: Septian


Sigit Ibnugroho (tengah) menerima kunjungan DPD 2 HTI Semarang


Dakwah Jateng - "Kita sepakat, berjuang untuk Indonesia lebih baik." Begitulah yang terungkap dari silaturahmi DPD II HTI Kota Semarang   ke DPD Gerindra Semarang, pada Kamis, (13/7) bertempat di kantor Gerindra Kota Semarang.

Dalam obrolan yang ringan namun dalam, Sigit Ibnugroho, selaku Ketua Partai GERINDRA  Semarang menyampaikan bahwa kondisi saat ini cukup memprihatinkan. Sigit juga  menyinggung banyak kebijakan pemerintah yang buruk, hal ini ditegaskan bukan karna partainya oposisi,

"Saya menilai secara objektif, ini pendapat pribadi saya setelah mencermati lama, pemerintah saat ini meskipun sipil arogansinya lebih dari militer" ungkapnya.

Sigit juga  menyinggung tentang dikeluarkannya Perppu Ormas baru-baru ini yang akan menghajar siapa saja yang bersebrangan dengan pendapat rezim.

"Ini kan berbahaya. Gagasan dan pemikiran tidak boleh dikebiri dan dikunci, lagi pula Indonesia ini berdasarkan hukum bukan kekuasaan, semua harus diselesaikan secara konstitusional" Tegasnya.

Banyak hal yang disoroti dalam pertemuan ini. Diantaranya kecurigaan beliau terhadap paham komunisme dan standar ganda slogan bhineka tunggal ika yang ditafsirkan sepihak oleh rezim.

Brojo P. Laksono, selaku Ketua DPD II HTI Semarang mengungkapkan posisi HTI di tengah umat senantiasa terus berupaya mengedukasi dan memperjuangkan kepentingan umat tentunya dengan solusi Islam saja.

Di akhir pembicaraan, Sigit mengungkapkan bahwa Gerindra senantiasa mensuport secara moril semua Ormas Islam. Beliaupun berdoa semoga pertemuan ini membawa berkah. [] 

Reporter: Aab
Editor : Laksono

Forum Elemen Muslim Kedu dan Banyumas 

Dakwah Jateng - Kebumen- Perppu Ormas yang dikeluarkan pada 10 Juli lalu menuai banyak polemik penolakan di masyarakat, tak terkecuali masyarakat Kedu dan Banyumas. Sekitar 50 orang dari elemen Muslim yang terdiri dari Kyai, Ulama, Pengusaha, Mahasiswa, dan Umat Islam berkumpul pada hari Jumat, (14/07).

Pertemuan yang bertempat di Pondok Pesantren Al-Furqon, Kutowinangun, Kebumen itu digelar untuk menyepakati penolakan Perppu tersebut. Hal ini dikarenakan dinilai tidak ada alasan kegentingan untuk menerbitkannya. Selain itu Perppu ini akan membuka peluang lahirnya sikap represif dan diktator kepada ormas dan anggotanya yang dipandang bertentangan dengan pemerintah.

Pernyataan ini disepakati semua peserta dan meminta Presiden untuk mencabut kembali Perppu ini.

"Setelah mencermati Perppu No. 2 Tahun 2017 dengan ini kami dari Forum Elemen Muslim Kedu Raya dan Banyumas Raya menyatakan menolak Perppu tersebut." Begitu pernyataan yang dibacakan oleh K.H. Rochani Al-Kholil sebagai wakil forum. []

Reporter: Dhika
Editor: Aab



Dakwah Jateng - Jum'at (14/07) Metrotvnews.com portal berita yang berada di bawah naungan Metro Tv mengeluarkan berita bombastis berjudul "HTI Jateng bakal Gelar Aksi Tolak Perppu Ormas". Hal ini disesalkan oleh Ust. Ir. Abdullah IAR, MT selaku ketua DPD 1 HTI Jateng.

Dihubungi oleh redaksi Dakwah Jateng pada Sabtu (15/07) pukul 08.50 wib, beliau menuturkan bahwa apa yang disampaikan dalam berita tersebut tidak benar.

"Dalam pembicaraan dengan wartawan metro kami sama sekali tidak menyinggung akan mengadakan aksi" Tegasnya.

Beliaupun menambahkan bahwa dukungan tokoh NU atau Muhammadiyah itu sebatas pendapat pribadi,  tidak membawa nama organisasi.

Diakhir, beliau menegaskan klarifikasi ini dibuat agar tidak menimbulkan salah faham yang berdampak pada keretakan ukhuwah Islamiyah. []

Reporter: Aab


“PERPPU ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan peristiwa politik sebelumnya juga turut berpengaruh. Jika kita mau mengawali dari kasus penistaan agama oleh Ahok, maka sederet peristiwa yang terjadi hingga saat ini dan menimbulkan kegaduhan politik, adalah karena diskriminasi hukum dan sikap represif Pemerintah terhadap komponen umat Islam”. 

Dakwah Jateng - Jumat, 14 Juli 2017 pukul 13.30 WIB bertempat di Masjid UNDIP Peleburan. Forum Pemuda dan Mahasiswa Bela Islam (FPMBI) Kota Semarang mengadakan Diskusi Keumatan tentang PERPPU Ormas No.2 Th. 2017 yang diumumkan pada 12 Juli 2017 oleh Menkopolhukam.

Diskusi Keumatan dengan format Forum Group Disscusion (FGD) diikuti oleh 10 Peserta; Perwakilan GEMA Pembebasan Semarang, Ketua BKLDK Semarang, Ketua LDK Rohis STIFAR, Perwakilan Rohis STIE Total Win, Perwakilan KSSI UNDIP, serta yang ijin berhalangan hadir PII Jateng, MPI Semarang, HIMA PERSIS, GPII Jateng, dan IMM Jateng.

Dalam diskusi tersebut Septian Wahyu selaku Koordinator FPMBI membuka forum dengan memaparkan sederet peristiwa yang terjadi di Indonesia. Sampai pada kesimpulan bahwa, PERPPU ini ada, tidak berdiri secara parsial (sendiri), melainkan karena peristiwa-peristiwa politik yang terjadi sebelumnya.

“PERPPU ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan peristiwa politik sebelumnya juga turut berpengaruh. Jika kita mau mengawali dari kasus penistaan agama oleh Ahok, maka sederet peristiwa yang terjadi hingga saat ini dan menimbulkan kegaduhan politik, adalah karena diskriminasi hukum dan sikap represif Pemerintah terhadap komponen umat Islam”. 

Setelah membuka forum, lalu Septian melempar kesempatan bagi peserta untuk menanggapi PERPPU No. 2 Th. 2017. Dengan pemantik, apakah harus kita mendukung atau harus kita menolak PERPPU No.2 Th. 2017.

Mulyadin perwakilan dari GEMA Pembebasan Semarang menyatakan, sudah saatnya kita, Organisasi Mahasiswa bahu-membahu, bersama memberikan suara mewakili masyarakat melawan rezim yang refresif anti-Islam ini. PERPPU ini jelas-jelas bertentangan dengan suara rakyat, dan jelas-jelas menyasar Ormas Islam. Banyak pasal-pasal yang bisa seenaknya ditafsirkan secara subjektif oleh Pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yusran selaku Koodinator Daerah Semarang Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus menyatakan Pemerintah ini memang represif terhadap Islam, walaupun rezim ini memang beragama Islam, tapi keberpihakannya kepada Islam itu tidak ada, justru cenderung menekan Islam dengan pembuatan PERPPU ini. Bahkan di PERPPU Ormas ini, simbol Negara Hukum yang adil nyaris tenggelam, hal ini dibuktikan dengan pembubaran Omas itu bisa tanpa jalur Peradilan.

Suara kritis juga disampaikan oleh Pratama dari LDK STIFAR, Pemerintah memberikan alasan untuk membuat PERPPU dengan alasan atau pendapat yang salah

“PERPPU dibuat karena keadaan yang genting. Genting apanya? Karena HTI?. HTI hanya memberikan gambaran syariat Islam, mereka hanya menawarkan, apa salahnya?. Padahal gagasan seperti paham-paham lain (marxsisme, komunisme) diperbolehkan untuk disebarluaskan”. 

Di akhir diskusi, Septian Wahyu selaku Koordinator FPMBI menegaskan bahwa sejak dibentuk PERPPU ini, filosofi yang dipakai Pemerintah sudah tertolak, bahwa sampai saat ini tidak ada kondisi yang genting yang membuat Pemerintah harus mengeluarkan PERPPU tersebut. Disamping pasal-pasal yang “karet” yang bisa memukul Ormas sewenang-wenang. Termasuk meniadakan jalur Peradilan, mislanya pada pasal 61 dan 61. Pemerintah ini mengarah kepada Diktator dan Represif. Termasuk kita harus berhati-hati karena negeri ini yang mulai terancam dengan komunisme.

Diskusi pun berujung pada kesepakatan bahwa Pemuda dan Mahasiswa harus bersama umat, membela umat dari kedzaliman dan menolak PERPPU Ormas No.2 Th. 2017. Alhamdulillah acara berlangsung serius namun santai berakhir pukul 15.10 WIB dan dilanjutkan sholat ashar berjama’ah.

Reporter: Septian
Editor: Aab

Silaturahim Syawal 1438 Pondok Pesantren al Daldiri 

Dakwah Jateng - Kebumen. Pondok Pesantren Al Daldiri, Kebumen menggelar acara Silaturahim Syawal 1438, pada Kamis (13/7). Meski diadakan pada malam hari acara tersebut berhasil menghadirkan beberapa elemen kaum muslimin dan masyarakat umum. Tema yang diusung adalah: “Bela Islam: Terapkan Syariah Kaffah, Wujudkan Ukhuwah”.

Acara yang diawali oleh hadrah shalawat dan diiringi munajat untuk kebaikan negeri serta permohonan kepada Allah swt agar hadirin dikuatkan keimanan dan dijauhkan dari kezaliman orang-orang zalim yang menerpa negeri ini. Pemandu acara adalah Kyai Abdul Barri dari Gombong yang juga alumnus Pesantren al Daldiri setelah pembukaan beliau acara dianjutkan dengan tilawah quran.

Pada sambutannya Shahibul Fadhilah KH Saefuddin Ghozaki Daldiri mengingatkan kepada hadirin untuk melanjutkan seruan pada Ramadhan yang lalu, yakni seruan shalawat kepada Baginda Nabi B dan Para Shabat Khulafaur Rasyidun. “Tidak akan jadi baik bangsa Indonesia selama tidak diatur dengan hukum Allah swt, makanya khilafah harus diwujudkan. Seperti seruan kita al khalifatul ula sayyida Abu Bakar Ashshidiq dan seterusnya”. Usia beliau yang sepuh tidak mengendurkan semangat untuk menciptakan suasana malam yang dingin menjadi bergejolak penuh semangat perjuangan dan ukhuwah.

Tabligh disampaikan oleh KH Yasin Muthohar (DPP Hizbut Tahrir Indonesia), pada kesempatan ini beliau mengomentari dan membahas isu terbaru terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017. Disampaikan pentingnya ummat Islam menolak Perppu tersebut, sebab yang terancam bukan hanya HTI namun segenap ormas Islam yang giat berdakwah dan melakukan amar makruf nahi munkar.

“Rezim ini dengan menggunakan Perppu tersebut untuk membungkam suara kritis, mengekang dakwah, mengkriminalisasi ajaran Islam, mengkriminalisasi Ormas dan aktivis Islam. Oleh karena itu PERPPU tersebut harus ditolak dengan keras!” Tandas beliau dengan lantang disambut pekikan takbir oleh hadirin.

Beliau juga menegaskan bahaya penjajahan gaya baru yang dikalukan oleh Negara asing yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu syariah sebagai solusi harus diperjuangkan agar berlaku secara kaffah, dan segenap elemen ummat Islam harus bersatu padu dalam perbedaan, mengesampingkan ikhtilaf dan mengutamakan perjuangan.

Malam itu memang sangat kental atmosfir ukhuwahnya. Terbukti dari hadirnya ikhwan dengan rompi coklat bertuliskan “Mujahid” dari MMI dan kesiagaan ikhwan berseragam putih dari Laskar FPI hingga acara berjalan dengan lancar. Hadir dalam forum tersebut Ulama, Tokoh Masyarakat dan Muhibin yang Perwakilan Ormas Islam di sekitar Kebumen tidak kurang dari 200 peserta.

Tanpa terasa acara yang dimulai sejak pukul 21:05 WIB berlangsung dengan penuh semangat sehingga selesai pada pukul 23:45 WIB. Hadirin pulang dengan membawa kesan mendalam akan pentingnya ukhuwah dan kesadaran, serta semangat dalam melawan kezaliman yang hakekatnya dilakukan oleh penjajah untuk menghalangi dakwah Islam melalui rezim penguasa [yh]


Dakwah Jateng - Pada hari Sabtu 8 Juli 2017, pukul 20.00 -22.00 WIB, segenap komponen umat Islam Kabupaten Kudus, yang tergabung dalam “Alumni Peserta Aksi Bela Qur’an” mengadakan acara “Silaturahmi dan Halal Bi Halal".

Acara tersebut diadakan di kediaman salah seorang tokoh Kabupaten Kudus, Bp. H. Fakih yang dihadiri sekitar 30an peserta dari berbagai organisasi.

Di sesi pertama, yaitu Mauidhoh Hasanah, Ust Abu Habib, Lc., M.Ag. dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) menyampaikan tentang makna pentingnya menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin sehingga akan menjadikan kuatnya ukhuwah islamiyah. Beliau menegaskan bahwa halal bi halal seyogyanya menjadi momentum untuk memperkokoh persaudaraan di antara umat Islam. Kata “saudara dan persaudaraan” memiliki 2 dimensi pemaknaan.
Kata “saudara” merefleksikan hubungan silaturahmi YANG TERLAHIR DARI RAHIM YANG SAMA, sedangkan kata “persaudaraan” merepresentasikan hubungan silah ukhuwah. Dahsyatnya, persaudaraan adalah ikatan kasih sayang yang kuat, sekalipun tidak terlahir dari rahim yang sama, demikian paparan beliau.

Ust Abu Habib juga menambahkan membangun ukhuwah islamiyah ADALAH BAGIAN DARI JALAN MENUJU SURGA, HAL ITU DIDASARI SABDA NABI SAW: “Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai.” (HR. Muslim no. 54).

SUATU KENISCAYAAN BAHWA SYARAT UKHUWAH  ISLAMIYAH ADALAH
(1) Iman;
(2) Saling Cinta;
(3) Menahan Amarah; dan
(4) Mau Memaafkan.
Inilah mutiara yang perlu diperkokoh oleh umat Islam, lebih-lebih saat ini di mana umat Islam sedang diadu domba oleh kalangan yang tidak menyukai persatuan umat Islam.

Pada sesi berikutnya, ada paparan dari Ketua Tim PKBH (Pusat Kajian dan Bantuan Hukum) HTI Jawa Tengah, Bp. Zulhaidir, SH. Beliau menjelaskan tentang adanya Proxy War yang dilakukan oleh kekuatan global untuk melakukan adu domba terhadap umat Islam sehingga menyebabkan lemahnya persatuan dan kesatuan diakibatkan hilangnya perasaan kasih sayang diantara kaum muslimin. Proxy War yang sudah diluncurkan oleh kekuatan global ini telah mewarnai dinamika kehidupan politik di Indonesia, lebih-lebih pasca aksi damai  212. Menurut Bp. Zulhaidir umat Islam harus memahami dan mewaspadai adanya upaya untuk membuat friksi di tubuh umat Islam sehingga akan terjadi benturan horisontal di tubuh umat Islam. Proxy War ini dilakukan oleh negara-negara besar yang ingin menguasai berbagai potensi yang ada di Indonesia, termasuk sumber daya alam.  Islam dan ajarannya telah dianggap sebagai penghalang dari para kapitalis global dalam menguasai kekayaan alam di negeri muslim sehingga mereka melakukan upaya untuk mengkriminalisasi tokoh umat Islam dan berikutnya memonsterisasi ajaran Islam, termasuk Khilafah sehingga terjadi “stigmatisasi negatif” terhadap Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus memperkokoh ukhuwah islamiyah dan di dalam ranah hukum perlu dibentuk tim advokasi umat Islam untuk merespon upaya kriminalisasi tokoh dan ormas islam dalam bidang hukum.    
           
Terkait dengan rencana pembubaran HTI, Bp. Zulhaidir menjelaskan bahwa sampai saat ini HTI belum dibubarkan dan Tim Advokasi yang dipimpin oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. siap memberikan advokasi terhadap HTI. Pemerintah juga mewacanakan diterbitkan Kepres atau Perpu namun tampaknya jika penerbitan Kepres dilakukan, hal ini akan menjadi blunder bagi pemerintah, yang mungkin dapat mengakibatkan pemakzulan dikarenakan adanya unsur pelanggaran Undang-Undang Keormasan yang sudah mengatur prosedur hukum pembubaran ormas. Penerbitan Perpu juga tidak bisa serta merta dilakukan mengingat Perpu baru bisa diterbitkan jika negara dalam kondisi yang mendesak dan genting. Sementara apa yang dilakukan oleh HTI dalam kegiatannya adalah murni dakwah pemikiran dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan.
Dikatakan oleh Bp. Zulhaidir bahwa tegaknya Khilafah akan menjadi keniscayaan, bahkan secara konstitusional dapat terjadi, jika seluruh komponen masyarakat tercerahkan oleh Islam.

Alhamdulillah, acara berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan “halal bi halal”, mushafahah dan ramah tamah. Semoga Allah swt memudahkan jalan bagi umat Islam untuk meretas persatuan yang kokoh. []

Reporter: Ahmad
Editor: Aab

KH. Ahad (tengah) Sedang berbicara menjamu kunjungan HTI Jateng

Pemerintah karena merasa penguasa, tidak mau ada pihak yang berbeda pendapat. Siapapun yang tidak sejalan perlu disingkirkan. Dulu ulama ada yang bersikap kritis terhadap penguasa, hanya sekarang gilirannya HTI dan FPI.

Dakwah Jateng - Selasa pagi (11/7/2017) pukul 10.08 WIB, DPD 1 HTI Jateng berkunjung ke kediaman KH. Ahmad dalam agenda Safari Syawal. Rombongan HTI yang dipimpin oleh KH. Ainul Yakin, bersama dengan 5 orang pengurus.

Beliau, KH Ahmad membuka perbincangan hangat dengan bercerita tentang perjuangan dakwah para ulama dan aktivis Islam dulu yang kritis terhadap pemerintah.

"Pemerintah karena merasa penguasa, tidak mau ada pihak yang berbeda pendapat. Siapapun yang tidak sejalan perlu disingkirkan. Dulu ulama ada yang bersikap kritis terhadap penguasa, hanya sekarang gilirannya HTI dan FPI." Tururnya.

Beliau, KH. Ahmad juga mengkritisi tentang kebijakan hari-hari ini.

"Pembangunan hari ini konsepnya jiplakan semua. Dan pemerintah tidak 'rikuh' untuk mengeluarkan pernyataan, yang rakyat sudah tahu kalau pernyataan tersebut membohongi rakyat." Ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, KH. Ahmad juga berpesan kepada HTI untuk senantiasa berdoa memohon pertolongan Allah.

"Semoga Allah memberikan solusi, dan jangan lupa senantiasa untuk berdoa. Karena  kekuatan doa tidak bisa diremehkan. Cara Allah menolong sungguh luar biasa. Dan semoga kapal dakwah ini bisa diselamatkan. Hal ini adalah triger perjuangan, tidak usah dibuat bingung."

Perbincangan yang berlangsung khidmat dan banyak sekali hal yang dibicarakan ini berakhir pukul 11:20 wib. KH. Ainul Yakin menutup silaturahmi ini dengan meminta doa dari KH. Ahmad semoga kami yang di HTI senantiasa diberikan istiqomah dalam dakwah. []

Reporter: Septian
Editor: Aab

Add caption

Oleh: Ustadz @salimfillah

Pada suatu titik ketika bandul kezhaliman menyimpang melampaui batasnya, Allah punya cara untuk memberinya ayunan pembalik yang tak kalah dahsyatnya.

Adalah Abu Jahal melecehkan Muhammad ﷺ di depan khalayak dengan hinaan, cercaan, dan kutuk yang angkara, maka Hamzah yang selama ini masih ragu dan membiarkan perjuangan keponakannya berjalan alami sahaja dilanda murka. Menunggang kuda dan berthawaf tanpa menurunkan busur serta buruannya, dia lalu hantam kepala Abu Jahal hingga berdarah dengan ujung gandewa, dan dengan kata-kata menyala mengumumkan keislamannya.

Pada satu titik, setiap simpangan pasti berbalik.

Seperti ketika kebencian ‘Umar kepada Muhammad ﷺ telah memuncak dan nyaris meledak di ubun-ubunnya. Petang itu, dia telah membulatkan tekad untuk membunuh lelaki jujur yang dia anggap berubah menjadi pemecah belah Makkah sejak beberapa tahun belakangan, yang memisahkan suami dari istri, anak dari bapak, dan karib dari kerabat karena keyakinan mereka. Dia malah berbelok ke rumah adiknya, dan darah yang mengaliri wajah suami istri Fathimah-Sa’id dari tamparannya, membuatnya rela mendengarkan Kalam. Dia lalu bergegas ke rumah Al Arqam, bukan untuk membunuh, melainkan untuk menjadi Al Faruq yang gelegar semangatnya menggigilkan Musyrikin di keesokan harinya.

Pada suatu titik, setiap simpangan pasti berbalik.

Seperti ketika Suhail ibn ‘Amr memaksa dihapusnya nama “Arrahmanirrahim” dan sebutan “Rasulullah ﷺ” dari naskah Hudaibiyah, maka justru peristiwa itu ditandai oleh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan turunnya firman, “Sesungguhnya Kami telah bukakan untukmu kemenangan yang gilang gemilang.” Dan jumlah orang yang berbondong masuk Islam dalam 4 tahun berikutnya berribu kali lipat dibanding 19 tahun penuh darah dan airmata yang telah lewat.

Maka kita katakan kepada semua tiran lacut dan penganiaya ummat, terus-teruskan sahaja jika kalian memang mengingini kezhaliman bersimaharajalela, tapi sekeras kalian mengayun, sebegitupun ia akan berbalik tanpa ampun.


DOK. Prof. Suteki (Kiri) duduk bersama ketua DPD 1 HTI Jateng, Ust. Abdullah IAR
Pasalnya, menurut beliau tekanan yang dihantamkan terhadap kelompok Islam cukup besar, bahkan (kalau dinalar) kita tak mampu untuk melawannya. Beliaupun melanjutkan pengalaman pribadi melihat ancaman dan pemboikotan yang melanda salah satu tokoh besar di Jawa Tengah hanya karena Pro terhadap umat Islam. 

Dakwah Jateng - Senin siang (10/07) pukul 12.50 WIB, DPD 1 HTI Jateng berkunjung ke kantor Prof. Suteki di Komplek Fakultas Hukum, Pascasarjana Universitas Diponegoro dalam agenda Safari Syawal. Rombongan HTI yang dipimpin langsung oleh Ust. Ir. Abdullah IAR, MT, berjumah 7 orang, bermaksud silaturahmi dalam nuansa yang masih dekat dengan Idul Fitri.

Sambutan yang hangat dan ramah dari Prof. Suteki membuat suasana silaturahmi sangat cair. Dari jamuan kue khas lebaran, kopi, hingga mie ayam jamur dihidangkan di meja tamu. Obrolan seputar isu keumatan terkini sekaligus menjadi hidangan lezat yang menemani.

Pada awal-awal pembicaraan Prof. Suteki menuturkan tentang posisi dirinya yang sering dilekatkan oleh orang lain sebagai anggota dan simpatisan HTI, padahal menurutnya ia hanya membela yang benar.

"Kalau ada kelompok lain  dalam posisi terintimidasi, pasti juga saya bela, saya hanya membela kebenaran" tegasnya santai.

Beliau pun menyinggung tentang kondisi umat Islam di Indonesia yang secara keseluruhan terintimidasi.

"Sering saya nyatakan bahwa umat Islam di Indonesia saat ini diintimidasi secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif" Tuturnya.

Pasalnya, menurut beliau tekanan yang dihantamkan terhadap kelompok Islam cukup besar, bahkan (kalau dinalar) kita tak mampu untuk melawannya. Beliaupun melanjutkan pengalaman pribadi melihat ancaman dan pemboikotan yang melanda salah satu tokoh besar di Jawa Tengah hanya karena Pro terhadap umat Islam.

Dalam pandangannya terhadap HTI, beliau berpesan bahwa kerja dalam merajut kekuatan untuk menyatukan komponen ormas Islam yang besar namun jarang bersuara perlu dilakukan agar ketidakadilan dan kesewenang-wenangan tidak mendapat tempat bebas.

Ust. Ir. Abdullah IAR, MT menimpali bahwa HTI selalu siap dan terus berusaha untuk merajut ukhuwah antar ormas Islam agar setiap kesewenang-wenangan tidak selalu berada di ruang hampa tanpa perlawanan.

Obrolan yang berlangsung gayeng dan banyak sekali hal yang dibicarakan ini berakhir pukul 13.55. Prof. Suteki menutup siaturahmi ini dengan mendoakan semoga HTI senantiasa eksis dan berkontribusi untuk persatuan Islam. []

Reporter: Aab






Ketua Yayasan K.H. Hasan Toha menyatakan bahwa syiar Islam tidak mungkin bisa dipikul oleh satu ormas Islam saja, melainkan oleh semua ormas Islam yang ada. Harus saling bahu membahu memajukan umat bukan saling bercerai berai apalagi bermusuhan. Semua ormas Islam adalah saudara, bukan musuh.

Dakwah Jateng - Isu yang ramai tentang penolakan ceramah Ust. Felix Siauw pada Halal Bi Halal Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung membuat Habib Hasab Toha membatalkan dengan terpaksa Ustadz Felix Siauw atas desakan 5 ormas Semarang. Meski demikian, acara Halal Bi Halal ini tetap berjalan lancar dan sukses terselenggara pada Senin (10/07).

Adapun pembicara pengganti yang dihadirkan pihak yayasan yaitu KH. Abdullah Qoyyum dari Lasem.

Bagaimana isi dari acara tersebut?

Kali ini redaksi Dakwah Jateng hadirkan reportase bagus dari tokoh Jawa Tengah yang hadir pada acara tersebut, Prof. Suteki. Beliau adalah guru besar di Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro. Dalam status facebook yang diunggah (10/07) pukul 10.00 wib, Prof. Suteki membuat reportase singkat acara tersebut dengan judul Dehumanisasi dan Permusuhan.

Berikut kami tampilkan


DEHUMANISASI DAN PERMUSUHAN


Ditulis kembali oleh Suteki

Hadir dalam Halal bi Halal dan Milad Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ke-69. Tausiah disampaikan oleh KH Abdul Qoyyum dari Lasem sbg pengganti Ustadz FELIX SIAUW yang batal bicara karena ditolak oleh 5 ormas di Kota Semarang. Semoga Kota Semarang pada masa yang akan datang lebih akomodatif terhadap semua ustadz atau pun ulama dalam rangka dakwah Islam.

Ketua Yayasan K.H. Hasan Toha menyatakan bahwa syiar Islam tidak mungkin bisa dipikul oleh satu ormas Islam saja, melainkan oleh semua ormas Islam yang ada. Harus saling bahu membahu memajukan umat bukan saling bercerai berai apalagi bermusuhan. Semua ormas Islam adalah saudara, bukan musuh.

Menurut K.H. Abdul Qoyyum, ada beberapa penyebab mengapa kita bermusuhan, karena kita berperilaku jahiliyah:
1. Berburuk sangka tanpa ilmu
2. Suka pamer aurat/ kemewahan dan liberal
3. Fanatik berlebihan terhadap kelompok

Bentuk kebencian itu dari sisi psikologi sosial:
1. Otorisasi (terstruktur dr atas hingga bawah).
2. Rutinisasi (menjadi pekerjaan rutin utk benci)
3. Dehumanisasi (hilangkan nama baik manusia): menyebut manusia baik dicap pemberontak, teroris, radikal, anti NKRI, anti Pancasila.

Jalan keluarnya:
1. Memadukan RASA dan RASIO (alkisah anak yang menyusui ibunya yang dipenjara, raja berpikir bagaimana perasaan rakyat dianaiaya?)
2. Kekuatan ilham dari Alloh (alkisah kehidupan mahluk hidup, gereja dari batu di atas pulau di
spanyol ditunggui oleh pastur. Di seberang ada masjid. Orang yg datang selalu masuk masjid dan
pendeta yg jaga digereja membawakan makanan  utk pengunjung masjid).

Bisa dibayangkan, seandainya NU Ansor Banser, Muhammadiyah, FPI dan HTI bersatu dapat diyakini kedholiman apa pun dan di mana pun akan dengan mudah untuk dihancurkan. Namun, mungkinkah itu terjadi?. []

Editor: Aab


Dakwah Jateng - Sabtu (8/07) Rombongan DPD 1 Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Tengah sampai di rumah Habib Ja'far, Purimas, Semarang pukul 16.30 wib. Suasana sambutan ramah dan hangat terpancar dari sosok Habib Ja'far.

Kunjungan ini adalah serangkaian agenda safari Syawal untuk merekatkan ukhuwah antara pihak HTI dan komponen kaum muslimin pada umumnya, tak terkecuali tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Pada kunjungan kali ini ada beberapa pesan yang disampaikan Habib Ja'far terhadap HTI.

Beliau berpesan agar kawan-kawan HTI tetep istiqomah berjuang, meski tantangan/ujian perjuangannya makin berat. Justru karena makin berat beban tantangannya itulah hti bisa makin kuat. Di sela-sela obrolan beliau juga merasa sangat prihatin dengan makin banyaknya fitnah yang terjadi kepada umat Islam, hingga menimbulkan perpecahan umat.

"Andaikata umat bs bersatu insyaallah semua bentuk fitnah dan penjajahan yang terjadi saat ini bisa degan mudah diatasi" ungkapnya.

Dalam obrolan yang berlangsung sebelum maghrib ini beliau juga sempat menanyakan kasus penolakan kajian Ustadz Felix Siauw, beliau juga berpesan bahwa umat harus terus disadarkan bangsa Indonesia saat ini nyata dalam keadaan terjajah, wabilkhusus penjajahan aseng.

Di akhir jamuan beliau memimpin doa, doa kebaikan utk seluruh umat Islam, semoga umat islam bisa segera meraih kemenangan dan kemuliannya. []

Reporter: Ian T
Editor : Aab





Add caption



Dakwah Jateng - Semarang. Pengurus DPD I HTI Jateng melakukan kunjungan ukhuwah ke Prof. Eko Soponyono (Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP) pada Minggu (9/7). Prof. Eko selaku tuan rumah menyambut dengan penuh keakraban kedatangan Pengurus DPD I yang diwakili oleh Ust. Abdullah (Ketua DPD I), Ust. Ainul Yaqien, Ust. Wasroi, Ust. Agus Hadi, Ust. Supriyanto, Ust. Husein, dan Septian.

Kunjungan ini adalah rangkaian kegiatan HTI di bulan Syawal sekaligus untuk menjalin ukhuwah. Pihak HTI tak lupa memberikan selamat atas gelar pengukuhan beliau yang akan diterima, dan Prof. Eko senang sekali bisa dikunjungi oleh saudara dari HTI. Beliau bercerita santai tentang proses beliau mendapatkan gelar tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Di sela-sela perbincangan beliau juga menyayangkan bahwa masih ada hakim atau penegak hukum yang tidak paham dengan hukum yang ada, atau bisa dikatakan kurang kompeten dalam menjalankan keputusan. Tak luput dari perbincangan adalah tentang kejadian Hermansyah seorang saksi ahli (Pakar IT ITB) terkait kasus Habib Rizieq yang ditikam di jalan tol. Prof. Eko juga mohon doa untuk kelancaran pengukuhannya, rencananya beliau akan berpidato tentang Al Qur’an wisdom. Diakhir kunjungan Ust. Abdullah mewakili Pengurus HTI mengucapkan minal ‘aidzin wal fa’idzin, mohon maaf lahir dan batin, jika selama berinteraksi dengan HTI, ada kekhilafan.

Reporter: Septian
Editor: Aab


Salah satu yang menjadi sorotan publik, dan makin dicari adalah Hizbut tahrir Indonesia (read : HTI). Disebabkan karena rencana pembubarannya yang terlihat diseriusi oleh pemerintah belakangan ini. Hal ini membuat berbagai reaksi tanggapan dalam masyarakat, mulai dari penasaran, pro dan atau kontra pembubaran, mencaci hingga semakin mencintai. 

Oleh : 
Septian Wahyu
(Analis Nusantara Politic Watch, Koordinator FPMBI Kota Semarang)

Dakwah Jateng - Indonesia adalah salah satu Negara dengan penduduk mayoritas Islam. Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa ini dari sebelum merdeka hingga kemerdekaannya saat ini. Ahmad Mansur Surynegara dalam buku Api Sejarah menceritakan bahwa Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Beliau ingin mencoba menjelaskan tentang pengaruh Islam dan ulama dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Wajar jika banyak organisasi Islam yang berada di Indonesia, dengan berbagai kegiatan atau aktivitas dakwahnya. Visi dari organisasi Islam yang ada tentu akan mempengaruhi arah geraknya, maka ada yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, termasuk juga politik. Organisasi Islam yang ada saling mewarnai satu sama lain dengan ukhuwah Islamiyahnya.

Kita mengenal banyak organisasi besar Islam yang ada di Indonesia dengan berbagai dinamikanya. Pada abad ke-20, perlawanan menghadapi penjajah Belanda mulai dilakukan melalui wadah organisasi untuk menyatukan langkah umat Islam. Pada tahun 1905 Haji Samanhoedi (1868-1956) mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Surakarta. Umat Islam memberikan respon besar terhadap organisasi yang menjadi simbol persatuan umat melawan hegemoni penjajah ini. Dalam waktu singkat SDI telah mempunyai cabang di berbagai pelosok Indonesia. Pada tahun 1912, organisasi ini mengubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Pasca SI ini umat kembali menyusun persatuan dalam payung organisasi lainnya, berdirilah berbagai organisasi Islam seperti NU, Perti, Muhammadiyah, MIAI, Hizbullah, Sabilillah dan yang lainnya.

Hingga saat ini paling tidak ada organisasi Islam yang masih eksis menyerukan seruannya di negeri ini, seperti; Al-Irsyad, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Forum Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI), Hidayatullah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi), Lembaga Dakwah Kemuliaan Islam (LDKI), Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Majelis Az Zikra, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tafsir Al-Quran (MTA), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), dan lainnya.

Salah satu yang menjadi sorotan publik, dan makin dicari adalah Hizbut tahrir Indonesia (read : HTI). Disebabkan karena rencana pembubarannya yang terlihat diseriusi oleh pemerintah belakangan ini. Hal ini membuat berbagai reaksi tanggapan dalam masyarakat, mulai dari penasaran, pro dan atau kontra pembubaran, mencaci hingga semakin mencintai.

Insyaallah HTI sudah mencintai Indonesia, kalau tidak, tidak ada huruf I dalam HTI yang merupakan singkatan dari Indonesia. Namun kita tentu bertanya, apa kira-kira kontribusi atau sumbangsih riil yang diberikan oleh HTI pada bangsa ini, karena seolah-olah tidak ada kontribusi positifnya, hanya omdo. Kita harus tetap khusnudzan, mungkin ada kontribusinya, namun tidak terlihat.

Sebenarnya, kontribusi bisa kita lihat terkait tujuan apa yang ingin dicapai. Jika orang bertujuan membangun bangunan, maka kontribusinya berupa fisik, karena bangunan itu bentuknya fisik (materi). Kontribusinya misalkan; menyusun bata, mengaduk semen, dan semisalnya. Itu contoh kontribusi jika konteks yang ingin dicapai adalah materi. Namun jika kita bicara tentang tujuan untuk membangun peradaban, maka kita bicara tentang bangunan negara, bangunan manusia, maka yang harus kita pahami adalah tujuan apa yang ingin kita bangun terhadapnya. Sejatinya, negara bukanlah bangunan fisik saja, oleh karena itu kontribusinya tidak sama seperti orang  yang membangun dinding atau tembok.

Untuk menanyakan apa kontribusi HTI terhadap Negara, maka harus didefinisikan dulu apa itu Negara. Dalam bahasa arab, definisi negara yang dipopulerkan oleh Syaikh Taqiyuddin an Nabhani, bahwa negara adalah qiyanun tanfidziyuun li tanfidzi majmuatu al mafahim, wa al maqayis, wa al qana’at, taqobbal ummah. Negara adalah qiyanun (entitas atau organisasi) yang bersifat tanfidzi (operasional), li tanfidzi majmuatu al mafahim, wa al maqayis, wa al qana’at (untuk meng-implementasikan atau menjalankan sekumpulan pemahaman, standarisasi, dan keyakinan), taqobbal ummah (yang diterima oleh umat).

Jika definisi di atas kita hubungkan dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia, harus kita akui bahwa Indonesia hari ini masih terjajah dari segi pemahaman (read : ideologi). Kita tidak bisa menge’lak, kalau sistem negeri ini berdasarkan pemahaman ideologi Kapitalisme-Sekulerisme, bahkan mulai terpengaruh secara politik dengan pemahaman ideologi Komunisme. Lantas siapa yang mengatakan Indonesia sekarang merdeka?, secara fisik mungkin iya, tetapi ekonomi kita, politik kita, pendidikan kita, budaya kita, semua masih terjajah. Pertanyaannya bagaimana cara memerdekakan bangsa yang terjajah ini?.

Yang dilakukan HTI untuk mewujudkan peradaban, untuk mewujudkan kemerdekaan dalam konteks seperti tadi adalah seperti yang kita lihat hari ini, mereka (read : HTI) membangun kesadaran umat untuk peka dengan problematika bangsa ini (yang sistemik), melakukan dakwah dengan solusi ke-Islaman yang ditawarkan, mencerdaskan umat dengan pembinaan khas mereka (read : HTI), serta membongkar paham (isme-isme) yang menyimpang, kebijakan pemerintah yang dinilai melanggar syara’ dan tidak berpihak kepada umat dan menolak segala bentuk penjajahan yang merusak umat. Inilah kontribusi yang nyata yang dilakukan oleh HTI selama ini. Kontribusi konkrit dari aspek yang paling penting dari kehidupan manusia dan peradaban, adalah pemahaman itu sendiri, agar umat berada dalam kesadaran yang benar dan bangkit untuk mau bersama-sama membangun negeri dengan syariah Islam.

Hizbut Tahrir juga termasuk organisasi yang bebas korupsi karena mereka mandiri secara finansial dalam operasional dakwahnya, mereka juga unik, karena memiliki konsep Syariah Islam yang senantiasa ditawarkan untuk menjadi solusi bagi bangsa ini.

Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam berkata dalam sabdanya, dalam sebuah hadits Rab'iy Bin Amir dalam Tarikh al Umam wal Mulk dikatakan, "tahrirul 'ibad min 'ibadatil 'ibad, ila ibadatil rabbil ibad”, membebaskan manusia dari penyembahan sesama manusia, hanya menyembah tuhannya manusia.

Hadits di atas jika dikaitkan dengan perjuangan Hizbut Tahrir tentu tidak menyimpang. Karena itulah mengapa Hizbut Tahrir menyerukan kepada Syariah secara kaffah, agar kita menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta’ala, dan merdeka dalam arti yang sesungguhnya.

Dakwah HTI juga didukung dengan kondisi masyarakat Indonesia yang semakin “melek” terhadap solusi Islam. Survei Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Muhammadiyah Dr Hamka (Uhamka) Jakarta pada tahun 2011 dulu, menyimpulkan sebagian besar warga ternyata mengharapkan pelaksanaan hukum syariah. Warga Jakarta yang mengharapkan itu mencapai 77 persen (muslimdaily.net, 2012). Begitu juga dengan hasil survei yang dirilis oleh Pew Research Center/PRC (Pusat Penelitian Pew) yang berbasis di Amerika Serikat, survei itu mengungkapkan, 72 persen penduduk Indonesia menginginkan syariah Islam sebagai "hukum resmi negara" (mujiyanto, 2013).

Maka, silahkan memutuskan, apakah HTI sudah tepat berada di Indonesia atau tidak (read : dibubarkan), jika dilihat dari kontribusi HTI terhadap bangsa ini. Jangan sampai pemerintah salah mengidentifikasi mana musuh, mana sahabat. Apalagi menambah fokus permasalahan, karena permasalahan negeri ini sudah banyak sehingga harus dipilih mana prioritas masalah yang harus diselesaikan, dan mana yang tidak perlu dipermasalahkan.

Referensi :
http://www.mediaumat.com/media-utama/4741-105-kaum-muslim-ingin-syariah.html
http://www.muslimdaily.net/berita/nasional/survei-77-persen-warga-jakarta-ingin-hukum-syariah.html


Sebagai contoh, jumlah suara yang didapat PDIP secara nasional pada Pemilu 2014 adalah 23.681.471. Jika dana bantuan parpol jadi dinaikkan menjadi Rp 1.000 per suara, maka PDIP akan mendapat bantuan sebesar Rp 23.681.471.000 per tahunnya. Tentu ini jauh lebih besar dibanding saat ini yang hanya mendapat sekitar Rp 2,5 M. Padahal secara data dan fakta, PDIP yang menjadi partai politik yang mendapat suara terbanyak sangat tidak layak untuk mendapatkan kenaikan dana partai, hal ini hanya menambah pundi-pundi kas partai saja.

Oleh : 
Septian Wahyu (Analis Nusantara Politic Watch, Koordinator FPMBI Kota Semarang)

Dakwah Jateng - Tentang usulan dana parpol, Pemerintah berencana menaikkan dana parpol 10 kali lipat dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara. Kemendagri sedang merancang revisi PP 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang anggarannya akan dimasukkan ke APBN 2018.

Pada Pemilu 2014 lalu, ada 12 partai peserta pemilu. Berdasarkan rekapitulasi jumlah perolehan suara sah partai politik secara nasional dalam Pileg 2014 seperti dikutip dari website resmi KPU, Selasa (4/7/2017), PDIP menjadi partai yang mendapat suara terbanyak. Kemudian disusul dengan Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Untuk 12 parpol tersebut, saat ini pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp 13,42 miliar. Jika dana bantuan parpol dinaikkan menjadi Rp 1.000 per suara, maka pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 124,92 miliar.

Realisasi kenaikan dimungkinkan jika usulan disetujui dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR. Tjahjo Kumolo, Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, kenaikan dimungkinkan karena selama sepuluh tahun terakhir dana bantuan parpol tidak mengalami kenaikan. Jika terealisasi, maka partai politik bisa menikmati kenaikan dana bantuan keuangan tahun ini.

Kenaikan Bantuan Dana Yang Tak Berfaedah

Rencana kenaikan bantuan dana partai politik harus dikaji secara mendalam dan sistemik, jangan asal naik saja. Apalagi dengan pertimbangan yang, maaf, terdengar rapuh. Seperti yang diungkapkan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo yang menyebutkan, bahwa bantuan Rp 108 per suara itu sudah dinilai tidak memadai lagi. Apalagi dikaitkan dengan inflasi dan kenaikan harga lainnya sehingga usulan perubahan dana bantuan menjadi pertimbangan.

Pemberian kenaikan bantuan dana partai politik juga sangat tidak jujur terhadap fakta dan tidak intelektual jika hanya mengandalkan decision of feeling, pernyataan Kemendagri, Tjahjo Kumolo, yaitu karena selama sepuluh tahun terakhir dana bantuan parpol tidak mengalami kenaikan, maka layak dinaikkan. Dan kenaikan ini juga didasarkan pada perolehan suara parpol, hal ini menunjukkan miskinnya visi dalam mengambil kebijakan.

Keputusan yang diinisiasi oleh Kemendagri tersebut, sudah bisa dilihat ketidak-efisienan-nya sejak sekarang. Pasalnya, besar sumber atau biaya bukanlah jaminan keberhasilan sebagai partai politik, termasuk bukan jaminan kontribusi dalam aktivitas politik.

Sebagai contoh, jumlah suara yang didapat PDIP secara nasional pada Pemilu 2014 adalah 23.681.471. Jika dana bantuan parpol jadi dinaikkan menjadi Rp 1.000 per suara, maka PDIP akan mendapat bantuan sebesar Rp 23.681.471.000 per tahunnya. Tentu ini jauh lebih besar dibanding saat ini yang hanya mendapat sekitar Rp 2,5 M. Padahal secara data dan fakta, PDIP yang menjadi partai politik yang mendapat suara terbanyak sangat tidak layak untuk mendapatkan kenaikan dana partai, hal ini hanya menambah pundi-pundi kas partai saja.

Walaupun Jubir KPK, Febri Diansyah, menilai kenaikan ini bisa menjadi salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi, namun hal ini belum terbukti dan belum tentu ada korelasinya. Sekadar informasi, dalam catatan KPK, sebagian besar kasus korupsi yang terjadi melibatkan pengurus, kader, atau anggota partai politik atau pihak yang bertautan dengan kekuasaan eksekutif atau legislatif. Hal itu antara lain disebabkan mahalnya biaya politik terutama saat momen pemilihan.
Dalam alam politik Demokrasi dengan sistem kapitalismenya yang kapitalistik tentu partai politik membutuhkan dana yang tinggi sebagai biaya berpolitik. Dan bergerak di alam politik Demokrasi, kontribusi partai akan terkurung dan terpenjara dalam sebuah Ideologi Sekulerisme dan Kapitalismenya sehingga kontribusinya menjadi kontribusi semu.

Saya yakin pembaca sudah tidak asing lagi dengan track record partai-partai ini. Setidaknya ada 12 parpol yang terdaftar dalam pemilu tahun 2014; 1. PDIP, 2. Golkar, 3. Gerindra, 4. Partai Demokrat, 5. PKB, 6. PAN, 7. PKS, 8. NasDem, 9. PPP, 10. Hanura, 11. PBB, 12. PKPI. Hampir sebagian besar partai-partai di atas pernah terjangkit kasus korupsi, yang terbaru adalah korupsi E-KTP.

Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) menyatakan bahwa, sejauh apa kepercayaan kita kepada partai, dan sejauh mana itu (kenaikan dana parpol) efektif untuk meminimalisir tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota-anggota partai.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mempertanyakan alasan kenaikan sampai 10 kali lipat itu sulit dipahami karena alasan kenaikan tidak tampak karena urgensi yang luar biasa. Mestinya kenaikan itu secara bertahap untuk menjelaskan misi bantuan tersebut yang harus selalu diikuti dengan evaluasi terhadap penggunaan dana itu.

Berharap ada perubahan atau kontribusi dari kenaikan bantuan dana parpol, sepertinya harus dipikirkan ulang. Karena hal ini bukanlah menjadi prioritas pemerintah, apalagi dengan kesulitan ekonomi rakyat seperti kenaikan tarif listrik dan BBM.

Menjadi Partai Politik Sejati

Partai politik yang ada belum menunjukkan aktivitas politik yang dapat membawa perubahan bagi bangsa ini. Yang baru ada hanya politik praktis, belum politik yang sebenarnya. Aktivitas mengkoreksi kebijakan pemerintah walaupun sudah dilakukan, namun hanya tambal sulam. Partai politik sejati adalah partai yang bergerak dalam ranah (aktivitas) politik, bukan sosial, pendidikan, atau akhlaq saja. Walaupun aktivitas-aktivitas tadi dibolehkan, namun itu bukanlah fokus utama aktivitas politik. Jika partai politik tersebut berada dalam sebuah Negara yang sama maka harus bersatu untuk tujuan politik yang memberi perubahan dan kebangkitan bagi Negara tersebut. Kegiatan atau aktivitas politik yang dilakukan oleh partai politik saat ini nyaris meninggalkan makna dari politik itu sendiri.

Dalam kitab Pembentukan Partai Politik yang ditulis oleh Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhani, bisa diambil kesimpulan, setidaknya ada 5 aktivitas politik dalam Islam; (1) Membangun partai politik dengan melakukan pembinaan secara intensif sehingga menyakini ide-ide yang diadopsi oleh partai. (2) Membina umat dengan Islam dan pemikiran, ide serta hukum syara’ yang diadopsi oleh partai, sehingga tercipta opini tentang syari’at Islam sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah umat dan keharusan menerapkan syariah Islam dalam kesatuan kepemimpinan (Khilafah). (3) Melakukan perang pemikiran dengan semua ide, pemikiran, aturan yang bertentangan dengan Islam. (4) Melakukan koreksi terhadap penguasa yang bertentangan dengan syara’ (tidak menerapkan Islam) dan kebijakan yang tidak berpihak (menzhalimi) rakyat. (5) Perjuangan politik melawan negara kafir penjajah dan para penguasa yang zhalim.

Referensi :
https://news.detik.com/berita/d-3547312/naik-dari-rp-13-m-negara-bakal-habiskan-rp-124-m-untuk-parpol
http://www.jpnn.com/news/kenaikan-dana-bantuan-parpol-bisa-dinikmati-tahun-ini
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/06/omeguw361-kemendagri-kaji-kenaikan-bantuan-dana-untuk-parpol
https://news.detik.com/berita/d-3548072/pantaskah-parpol-dapat-kenaikan-dana-rp-111-m
http://duta.co/kenaikan-dana-untuk-parpol-dikecam-formappi-anggap-suap/
https://beritagar.id/index.php/artikel/berita/menimbang-rencana-pemerintah-menaikkan-dana-parpol


Dakwah Jateng - Awal tahun 2017 ini pemerintah secara bertahap mencabut subsidi bagi pengguna listrik golongan 900 VA, hingga tidak ada subsidi lagi untuk pengguna listrik golongan 900 VA. Apapun namanya baik pencabutan/ pengalihan subsidi ataupun kenaikan tarif dasar listrik, sebenarnya sama saja. Faktanya tarif listrik naik.

Bisa kita bayangkan beban yang harus ditanggung oleh rakyat, yang harus membayar kenaikan tarif listriknya lebih dari 100%. Dari tarif listrik sebesar Rp. 605 per kWh (tahun 2016), naik menjadi Rp. 1.352 per kWh mulai 1 Mei 2017, dan rencana akan naik kembali menjadi Rp. 1.467 per kWh mulai 1 Juli 2017.

Oleh karena itu DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Kabupaten Pati, pada hari sabtu 01 Juli 2017 melakukan aksi bentang spanduk "TOLAK KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL)" dibeberapa titik di kota Pati, sebagai sikap untuk menolak kebijakan yang sejatinya mendholimi dan menyengsarakan rakyat.

Dan mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk kembali kepada aturan Islam dalam mengatur setiap aspek kehidupan, agar Islam Rahmatan Lil'alamin dapat segera terwujud. []



loading...
Powered by Blogger.