“PERPPU ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan peristiwa politik sebelumnya juga turut berpengaruh. Jika kita mau mengawali dari kasus penistaan agama oleh Ahok, maka sederet peristiwa yang terjadi hingga saat ini dan menimbulkan kegaduhan politik, adalah karena diskriminasi hukum dan sikap represif Pemerintah terhadap komponen umat Islam”. 

Dakwah Jateng - Jumat, 14 Juli 2017 pukul 13.30 WIB bertempat di Masjid UNDIP Peleburan. Forum Pemuda dan Mahasiswa Bela Islam (FPMBI) Kota Semarang mengadakan Diskusi Keumatan tentang PERPPU Ormas No.2 Th. 2017 yang diumumkan pada 12 Juli 2017 oleh Menkopolhukam.

Diskusi Keumatan dengan format Forum Group Disscusion (FGD) diikuti oleh 10 Peserta; Perwakilan GEMA Pembebasan Semarang, Ketua BKLDK Semarang, Ketua LDK Rohis STIFAR, Perwakilan Rohis STIE Total Win, Perwakilan KSSI UNDIP, serta yang ijin berhalangan hadir PII Jateng, MPI Semarang, HIMA PERSIS, GPII Jateng, dan IMM Jateng.

Dalam diskusi tersebut Septian Wahyu selaku Koordinator FPMBI membuka forum dengan memaparkan sederet peristiwa yang terjadi di Indonesia. Sampai pada kesimpulan bahwa, PERPPU ini ada, tidak berdiri secara parsial (sendiri), melainkan karena peristiwa-peristiwa politik yang terjadi sebelumnya.

“PERPPU ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan peristiwa politik sebelumnya juga turut berpengaruh. Jika kita mau mengawali dari kasus penistaan agama oleh Ahok, maka sederet peristiwa yang terjadi hingga saat ini dan menimbulkan kegaduhan politik, adalah karena diskriminasi hukum dan sikap represif Pemerintah terhadap komponen umat Islam”. 

Setelah membuka forum, lalu Septian melempar kesempatan bagi peserta untuk menanggapi PERPPU No. 2 Th. 2017. Dengan pemantik, apakah harus kita mendukung atau harus kita menolak PERPPU No.2 Th. 2017.

Mulyadin perwakilan dari GEMA Pembebasan Semarang menyatakan, sudah saatnya kita, Organisasi Mahasiswa bahu-membahu, bersama memberikan suara mewakili masyarakat melawan rezim yang refresif anti-Islam ini. PERPPU ini jelas-jelas bertentangan dengan suara rakyat, dan jelas-jelas menyasar Ormas Islam. Banyak pasal-pasal yang bisa seenaknya ditafsirkan secara subjektif oleh Pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yusran selaku Koodinator Daerah Semarang Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus menyatakan Pemerintah ini memang represif terhadap Islam, walaupun rezim ini memang beragama Islam, tapi keberpihakannya kepada Islam itu tidak ada, justru cenderung menekan Islam dengan pembuatan PERPPU ini. Bahkan di PERPPU Ormas ini, simbol Negara Hukum yang adil nyaris tenggelam, hal ini dibuktikan dengan pembubaran Omas itu bisa tanpa jalur Peradilan.

Suara kritis juga disampaikan oleh Pratama dari LDK STIFAR, Pemerintah memberikan alasan untuk membuat PERPPU dengan alasan atau pendapat yang salah

“PERPPU dibuat karena keadaan yang genting. Genting apanya? Karena HTI?. HTI hanya memberikan gambaran syariat Islam, mereka hanya menawarkan, apa salahnya?. Padahal gagasan seperti paham-paham lain (marxsisme, komunisme) diperbolehkan untuk disebarluaskan”. 

Di akhir diskusi, Septian Wahyu selaku Koordinator FPMBI menegaskan bahwa sejak dibentuk PERPPU ini, filosofi yang dipakai Pemerintah sudah tertolak, bahwa sampai saat ini tidak ada kondisi yang genting yang membuat Pemerintah harus mengeluarkan PERPPU tersebut. Disamping pasal-pasal yang “karet” yang bisa memukul Ormas sewenang-wenang. Termasuk meniadakan jalur Peradilan, mislanya pada pasal 61 dan 61. Pemerintah ini mengarah kepada Diktator dan Represif. Termasuk kita harus berhati-hati karena negeri ini yang mulai terancam dengan komunisme.

Diskusi pun berujung pada kesepakatan bahwa Pemuda dan Mahasiswa harus bersama umat, membela umat dari kedzaliman dan menolak PERPPU Ormas No.2 Th. 2017. Alhamdulillah acara berlangsung serius namun santai berakhir pukul 15.10 WIB dan dilanjutkan sholat ashar berjama’ah.

Reporter: Septian
Editor: Aab

Post a Comment

Powered by Blogger.