dakwahjateng.net - Hari  Rabu 19 Juli 2017 Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Dengan dicabutnya status badan hukum tersebut, pemerintah secara sewenang-wenang membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Pemerintah secara terburu-buru menempuh berbagai upaya untuk membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia, bahkan secara tergesa-gesa pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 guna mengubah Undang-Undang Ormas No. 17 Tahun 2013. Perppu No. 2 Tahun 2017 tersebut menimbulkan gejolak penolakan yang besar di tengah-tengah masyarakat bahkan Perppu tersebut telah diajukan Judicial Review oleh 17 Ormas. Oleh para pakar Hukum Tata Negara, Perppu ini dianggap inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat primer diterbitkannya Perppu yaitu hal ihwal kegentingan memaksa.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya menyatakan sikap:

1. Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Bahkan berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang masih kontroversial itupun, pembubaran Ormas seharusnya diawali dengan pemberian Surat Peringatan terlebih dahulu. Sementara sampai sekarang Ormas Hizbut Tahrir Indonesia tidak pernah menerima Surat Peringatan sama sekali. Maka dari itu, justru pemerintah melakukan perbuatan ilegal dengan melanggar Perppu No. 2 Tahun 2017 tersebut.

2. Rezim Joko Widodo telah nyata menimbulkan bencana konstitusi karena pemerintah semestinya memberikan contoh dalam menaati hukum, namun yang ada pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan Perppu justru bertindak sebagai pelanggar pertama Perppu tersebut.

3. Dengan dibubarkannya Ormas Hizbut Tahrir Indonesia secara ilegal dan sewenang-wenang menunjukkan bahwa Rezim Joko Widodo adalah Rezim Represif, Diktator, Otoriter, dan anti-Islam.

4. Mendesak Rezim Joko Widodo untuk membatalkan pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dan mengembalikan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia.

5. Meminta DPR-RI untuk menolak tindakan pemerintah yang mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia dan mendesak DPR-RI untuk menggunakan hak angket sebagai upaya penyelidikan pencabutan status badan hukum tersebut.

6. Menyeru kepada komponen Umat Islam, Akademisi, Praktisi Hukum, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan perlawanan dengan cara konstitusional untuk melawan kesewenang-wenangan Rezim Joko Widodo.

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. (TQS at-Taubah: 32)

Surakarta, 19 Juli 2017

Koordinator
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya

Sigit Yudistira
081935286160

Post a Comment

Powered by Blogger.