Salah satu yang menjadi sorotan publik, dan makin dicari adalah Hizbut tahrir Indonesia (read : HTI). Disebabkan karena rencana pembubarannya yang terlihat diseriusi oleh pemerintah belakangan ini. Hal ini membuat berbagai reaksi tanggapan dalam masyarakat, mulai dari penasaran, pro dan atau kontra pembubaran, mencaci hingga semakin mencintai. 

Oleh : 
Septian Wahyu
(Analis Nusantara Politic Watch, Koordinator FPMBI Kota Semarang)

Dakwah Jateng - Indonesia adalah salah satu Negara dengan penduduk mayoritas Islam. Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa ini dari sebelum merdeka hingga kemerdekaannya saat ini. Ahmad Mansur Surynegara dalam buku Api Sejarah menceritakan bahwa Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Beliau ingin mencoba menjelaskan tentang pengaruh Islam dan ulama dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Wajar jika banyak organisasi Islam yang berada di Indonesia, dengan berbagai kegiatan atau aktivitas dakwahnya. Visi dari organisasi Islam yang ada tentu akan mempengaruhi arah geraknya, maka ada yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, termasuk juga politik. Organisasi Islam yang ada saling mewarnai satu sama lain dengan ukhuwah Islamiyahnya.

Kita mengenal banyak organisasi besar Islam yang ada di Indonesia dengan berbagai dinamikanya. Pada abad ke-20, perlawanan menghadapi penjajah Belanda mulai dilakukan melalui wadah organisasi untuk menyatukan langkah umat Islam. Pada tahun 1905 Haji Samanhoedi (1868-1956) mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Surakarta. Umat Islam memberikan respon besar terhadap organisasi yang menjadi simbol persatuan umat melawan hegemoni penjajah ini. Dalam waktu singkat SDI telah mempunyai cabang di berbagai pelosok Indonesia. Pada tahun 1912, organisasi ini mengubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Pasca SI ini umat kembali menyusun persatuan dalam payung organisasi lainnya, berdirilah berbagai organisasi Islam seperti NU, Perti, Muhammadiyah, MIAI, Hizbullah, Sabilillah dan yang lainnya.

Hingga saat ini paling tidak ada organisasi Islam yang masih eksis menyerukan seruannya di negeri ini, seperti; Al-Irsyad, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Forum Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI), Hidayatullah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi), Lembaga Dakwah Kemuliaan Islam (LDKI), Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Majelis Az Zikra, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tafsir Al-Quran (MTA), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), dan lainnya.

Salah satu yang menjadi sorotan publik, dan makin dicari adalah Hizbut tahrir Indonesia (read : HTI). Disebabkan karena rencana pembubarannya yang terlihat diseriusi oleh pemerintah belakangan ini. Hal ini membuat berbagai reaksi tanggapan dalam masyarakat, mulai dari penasaran, pro dan atau kontra pembubaran, mencaci hingga semakin mencintai.

Insyaallah HTI sudah mencintai Indonesia, kalau tidak, tidak ada huruf I dalam HTI yang merupakan singkatan dari Indonesia. Namun kita tentu bertanya, apa kira-kira kontribusi atau sumbangsih riil yang diberikan oleh HTI pada bangsa ini, karena seolah-olah tidak ada kontribusi positifnya, hanya omdo. Kita harus tetap khusnudzan, mungkin ada kontribusinya, namun tidak terlihat.

Sebenarnya, kontribusi bisa kita lihat terkait tujuan apa yang ingin dicapai. Jika orang bertujuan membangun bangunan, maka kontribusinya berupa fisik, karena bangunan itu bentuknya fisik (materi). Kontribusinya misalkan; menyusun bata, mengaduk semen, dan semisalnya. Itu contoh kontribusi jika konteks yang ingin dicapai adalah materi. Namun jika kita bicara tentang tujuan untuk membangun peradaban, maka kita bicara tentang bangunan negara, bangunan manusia, maka yang harus kita pahami adalah tujuan apa yang ingin kita bangun terhadapnya. Sejatinya, negara bukanlah bangunan fisik saja, oleh karena itu kontribusinya tidak sama seperti orang  yang membangun dinding atau tembok.

Untuk menanyakan apa kontribusi HTI terhadap Negara, maka harus didefinisikan dulu apa itu Negara. Dalam bahasa arab, definisi negara yang dipopulerkan oleh Syaikh Taqiyuddin an Nabhani, bahwa negara adalah qiyanun tanfidziyuun li tanfidzi majmuatu al mafahim, wa al maqayis, wa al qana’at, taqobbal ummah. Negara adalah qiyanun (entitas atau organisasi) yang bersifat tanfidzi (operasional), li tanfidzi majmuatu al mafahim, wa al maqayis, wa al qana’at (untuk meng-implementasikan atau menjalankan sekumpulan pemahaman, standarisasi, dan keyakinan), taqobbal ummah (yang diterima oleh umat).

Jika definisi di atas kita hubungkan dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia, harus kita akui bahwa Indonesia hari ini masih terjajah dari segi pemahaman (read : ideologi). Kita tidak bisa menge’lak, kalau sistem negeri ini berdasarkan pemahaman ideologi Kapitalisme-Sekulerisme, bahkan mulai terpengaruh secara politik dengan pemahaman ideologi Komunisme. Lantas siapa yang mengatakan Indonesia sekarang merdeka?, secara fisik mungkin iya, tetapi ekonomi kita, politik kita, pendidikan kita, budaya kita, semua masih terjajah. Pertanyaannya bagaimana cara memerdekakan bangsa yang terjajah ini?.

Yang dilakukan HTI untuk mewujudkan peradaban, untuk mewujudkan kemerdekaan dalam konteks seperti tadi adalah seperti yang kita lihat hari ini, mereka (read : HTI) membangun kesadaran umat untuk peka dengan problematika bangsa ini (yang sistemik), melakukan dakwah dengan solusi ke-Islaman yang ditawarkan, mencerdaskan umat dengan pembinaan khas mereka (read : HTI), serta membongkar paham (isme-isme) yang menyimpang, kebijakan pemerintah yang dinilai melanggar syara’ dan tidak berpihak kepada umat dan menolak segala bentuk penjajahan yang merusak umat. Inilah kontribusi yang nyata yang dilakukan oleh HTI selama ini. Kontribusi konkrit dari aspek yang paling penting dari kehidupan manusia dan peradaban, adalah pemahaman itu sendiri, agar umat berada dalam kesadaran yang benar dan bangkit untuk mau bersama-sama membangun negeri dengan syariah Islam.

Hizbut Tahrir juga termasuk organisasi yang bebas korupsi karena mereka mandiri secara finansial dalam operasional dakwahnya, mereka juga unik, karena memiliki konsep Syariah Islam yang senantiasa ditawarkan untuk menjadi solusi bagi bangsa ini.

Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam berkata dalam sabdanya, dalam sebuah hadits Rab'iy Bin Amir dalam Tarikh al Umam wal Mulk dikatakan, "tahrirul 'ibad min 'ibadatil 'ibad, ila ibadatil rabbil ibad”, membebaskan manusia dari penyembahan sesama manusia, hanya menyembah tuhannya manusia.

Hadits di atas jika dikaitkan dengan perjuangan Hizbut Tahrir tentu tidak menyimpang. Karena itulah mengapa Hizbut Tahrir menyerukan kepada Syariah secara kaffah, agar kita menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta’ala, dan merdeka dalam arti yang sesungguhnya.

Dakwah HTI juga didukung dengan kondisi masyarakat Indonesia yang semakin “melek” terhadap solusi Islam. Survei Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Muhammadiyah Dr Hamka (Uhamka) Jakarta pada tahun 2011 dulu, menyimpulkan sebagian besar warga ternyata mengharapkan pelaksanaan hukum syariah. Warga Jakarta yang mengharapkan itu mencapai 77 persen (muslimdaily.net, 2012). Begitu juga dengan hasil survei yang dirilis oleh Pew Research Center/PRC (Pusat Penelitian Pew) yang berbasis di Amerika Serikat, survei itu mengungkapkan, 72 persen penduduk Indonesia menginginkan syariah Islam sebagai "hukum resmi negara" (mujiyanto, 2013).

Maka, silahkan memutuskan, apakah HTI sudah tepat berada di Indonesia atau tidak (read : dibubarkan), jika dilihat dari kontribusi HTI terhadap bangsa ini. Jangan sampai pemerintah salah mengidentifikasi mana musuh, mana sahabat. Apalagi menambah fokus permasalahan, karena permasalahan negeri ini sudah banyak sehingga harus dipilih mana prioritas masalah yang harus diselesaikan, dan mana yang tidak perlu dipermasalahkan.

Referensi :
http://www.mediaumat.com/media-utama/4741-105-kaum-muslim-ingin-syariah.html
http://www.muslimdaily.net/berita/nasional/survei-77-persen-warga-jakarta-ingin-hukum-syariah.html

Post a Comment

Powered by Blogger.