Ust irwan Saifullah Sekjen Aliansi Ulama dan Ormas Islam Se Jabodetabek



Dakwah Jateng JAKARTA, Kebijakan Pemerintah Mengeluarkan Perppu Ormas terus mengalami penolakan. Berbagai kalangan terus menolak kebijakan pemerintah yang dinilai justru kian membuat pemerintah bersikap diktator serta respresif anti Islam.


Paska diumumkan Perpu Ormas langsung menyasar ormas HTI dan langsung dibubarkan tanpa proses dan mekanisme pengadilan sesuai UU No 17 tentang ormas. Kebijakan pemerintah yang demikian kian menuai protes dari msyarakat. Karena dinilai semena-mena dan melanggar prosedur hukum yang ada.

Masyarakat pun menilai rezim Jokowi meminggirkan umat Islam. palagi sejak aksi bela islam yang berjilid-jilid  pemerintah tidak ada respon dan keberpihakan kepada umat islam. Maka dipastikan popularitas Jokowi kian tergerus dimata umat Islam.

Ditambah lagi dengan sikap pemerintah menerima partai komunis vietnam di sambut dan dijamu di istana negara. Hal ini kian menandakan kejelasan rezim hari ini berpihak. Disaat umat Islam ingin bertemu dengan Presiden Jokowi pada aksi bela Islam 411 dll dengan berbagai alasan tidak bisa ditemui tokoh-tokoh umat. Tapi tidak untuk menyambut sekjen partai komunis, Jokowi sangat welcome.

Maka wajar saja dinamika politik kian panas. Apalagi kebijakan Perppu Ormas menyasar suara-suara yang kritis. Maka Para ulama serta Ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Ulama dan Ormas Islam se Jabodetabek beserta Presidium Alumni 212 akan menggelar aksi beser-besaran.

Umat islam akan kembali turun memprotes keras Kebijakan penguasa yang kian dzolim terhadap umat islam.

Para ulama menyeru agar umat bergabung dalam gelombang aksi 'Tolak Perppu Ormas
Berikut Undangan dari Aliansi Ulama dan Ormas Se Jabodetabek mengundang kaum muslimin untuk turun memprotes aksi sejuta umat di depan gedung DPR 

"Kaum Muslim seluruh nusantara ayo bergabung di aksi satu juta umat di depan DPR Ri saat sidang Paripurna " Tolak: Perppu Ormas bukti rezim diktator anti Islam."
Ujar Sekjen Aliansi Ulama dan Ormas Islam Se jabodetabek Ust Irwan Saifullah



Massa umat Islam tolak Perppu Ormas
Sebagai Umat Islam hendanknya menerima seruan tersebut untuk bergabung bersama gelombang umat untuk berdiri melakukan koreksi kedzolimaan yang dilakukan oleh penguasa hari ini.
dalam penjelasanya Ust Irwan Menyampaikan:

1). Kaum muslimin seluruh Nusantara ayo bergabung di aksi satu juta umat di depan DPR RI saat Sidang Paripurna "Tolak: Perppu ormas bukti rezim diktator anti Islam"

2). Wahai umat Islam jangan memilih calon-calon dari partai pendukung Perpu ormas, baik dalam pilkada, pilgub dan pilpres karena telah berkhianat kepada umat Islam dan rakyat.

Saatnya menyatukan umat di seluruh Nusantara tolak Perppu Ormas, saatnya bersikap dan membela kebenara. Dan saat umat islam terus ditindas maka kita wajib bergerak.

Adanya aksi penolakan yang cukup serius dari umat Islam hendaknya menjadikan Anggota DPR RI, terutama pimpinan fraksi-fraksi di Senanyan mendengar aspirasi dan membela umat Islam dan juga MK memutuskan untuk berpikir membatalkan Perppu Ormas.

Sebab jika mereka tetap memaksakan apa yang di inginkan oleh rezim maka lihat saja umat akan terus bergejolak. Ibarat rumput kering umat islam akan terbakar dan akan membakar singgasana penguasa. Sikap ini akan menyadarkan umat untuk bersatu melawan rezim diktator anti Islam. Maka sebaiknya penguasa berfikir ulang. [Mo]

ikuti perkembangan berita : gelombang umat tolak perpu ormas

Foto Dakwah Jateng.
keberlangsungan acara

Dakwah Jateng - pada tanggal 27 Agustus 2017 telah berlangsung rembug Tokoh, Ulama dan Aktivis Islam se-Barlingmasca di Purbalingga. Perhelatan tsb dilaksanakan untk mensikapi PERPPU No 2 Tahun 2017.
Para Tokoh, Ulama dan aktivis Islam yang berjumlah sekitar 70 orang berasal dari Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara dan Cilacap hadir pada acara ini sebagai bentuk kepedulian terhadap urusan Islam dan kaum Muslimin.
Pada Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Zulhaidir, SH yang merupakan tim pengacara yang mengajukan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi dan KH. Ahmad Faiz Ulama asal Klaten yang secara khusus hadir untuk menyampaikan materi dakwah Islam.

baca juga 

Foto Dakwah Jateng.
antusias peserta dalam memperhatiakan materi yang dibawakan

Bapak zulhaidir SH pada forum tersebut menyampaikan pandangan dari aspek hukum terkait dengan perpu tersebut. Beliau menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan ke MK. Menurut beliau memang Perpu ini wajib di tolak karena ia merupakan produk hukum yang sangat gegabah dari penguasa yang ketakutan akan kekalahannya. Kekuatan hukumnya di bawah Undang-undang. Namun jika DPR RI menyetujui, kekuatannya setara dengan undang-undang. Jika ini dibiarkan kediktatoran penguasa akan melebihi orde baru, orde lama dan bahkan melebihi penjajahan Belanda.
Mengapa? Karena Di pasal-pasalnya menghilangkan peran peradilan sebagai lembaga hokum. Menghilangkan proses persidangan. Bukti nyatanya adalah Hizbut Tahrir Indonesia. HTI dibubarkan dengan dicabut SK kemenkumhan tanpa proses pengadilan.
Pokoknya dimana penguasa merasa tidak suka bisa saja dicabut badan hukumnya bahkan tidak saja untuk ormas, namun juga untuk yayasan, sekolah dan pondok pesantren . "tegasnya.
Sementara KH. Ahmad Faiz, menyatakan, penguasa saat ini sangat anti Islam. Jika kita cermati, bahkan untuk semua rakyat Indonesia. Dakwah untuk perbaikan bangsa dan Negara menjadi terancam.
Maka dengan adanya para Tokoh, ulama dan Aktivis islam berkumpul membuat gerakan pengumpulan 1000 petisi diharapkan membuat "kepanikan" para penguasa.
Di akhir acara Para Tokoh, ulama dan aktivis yg tergabung dalam wadah forum Aliansi Ormas, Tokoh dan Aktivis Islam Barlingmasca bersama- sama mengecam dan prihatin terhadap kesewenang-wenangan, sikap diktator yang dilakukan oleh penguasa, yaitu dengan menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 yang dituangkan melalui Petisi dan dibacakan oleh Al Mukarom KH. Akhmad Kamal Ismail.
Petisi tersebut dengan tegas menolak Perppu No 2 Tahun 2017 karena dinilai akan melegitimasi rezim diktator yang represif dan sewenang-wenang. Rezim ini dengan menggunakan Perppu tersebut juga berpotensi: membungkam suara kritis, mengekang dakwah, mengkriminalisasi ajaran islam, mengkriminalisasi Ormas dan aktivis Islam.
Tidak hanya itu, para Tokoh, Ulama dan aktivis Islam Barlingmasca juga tegas menyatakan bahwa Penerimaan anggota/Fraksi DPR RI terhadap Perppu ini berarti telah menunjukkan dukungan terhadap keberadaan rezim diktator dan anti Islam di negeri ini.
Kalau itu terjadi kami akan serukan kepada masyarakat secara luas untuk tidak tidak memilih calon dari partai-partai pendukung Perppu dalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres mendatang kerena telah berkhianat kepada rakyat dan kaum muslimin.
Selanjutnya acara diakhiri dengan doa yg dipimpin oleh KH. Mukhlisin pengasuh ponpes Raudhatul Ummah Panggisari Banjarnegara.

reporter : Munajat
editor : agus


ikuti perkembangan berita : gelombang umat tolak perpu ormas

                                                                            
                                                                                Gedung Parlemen DPR RI

Oleh: Ahmad Khozinudin, SH
Ketua Koalisi Advokat Penjaga Islam, Tim Kuasa Hukum Judicial Review Perppu di MK perkara No. 48, atas nama Law Sharia Al Qanuni


Dakwah Jateng-Surat permintaan Presiden untuk membahas Perppu Ormas telah masuk ke Dewan. DPR saat ini meminta melakukan penundaan pembahasan, sampai pembahasan substansial Perppu dipahami secara rinci melalui pembahasan di komisi.

Saat paripurna, DPR RI akan menentukan nasib dan masa depan Ormas Islam dengan menetapkan atau membatalkan Perppu. Persoalan ini sangat krusial bagi ormas Islam dan umat Islam, Perppu ini akan menentukan nasib dan masa depan dakwah Islam di negeri ini.

Substansi persoalan Perppu adalah pada aspek dihilangkannya peran peradilan pada proses pembubaran ormas, ancaman pidana pada pengurus dan anggota ormas hingga pidana penjara seumur hidup serta beberapa ketentuan pasal karet yang Multi Tafsir dan rawan disalah gunakan penguasa khususnya tafsir tentang larangan  "Ormas menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila".

Pada penjelasan pasal, Perppu Ormas telah memperlebar penjelasan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" dengan tafsir ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Penjelasan pasal 59 ayat 4 huruf c ini, selain memperlebar dan memperluas tafsir ormas yang bertentangan dengan Pancasila juga meniscayakan monotafsir penguasa yang otoritatif, mengingat dengan disisipkan dan diberlakukannya ketentuan pasal 80A, maka Pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang bisa menuduh, menetapkan, dan menindak ormas dengan dalih anti Pancasila tanpa melalui proses pengadilan.


PERPU ORMAS, SARANA SALING SERANG DAN BALAS DENDAM

Tindakan penguasa yang dapat menuduh dan menetapkan sepihak Ormas yang dianggap anti Pancasila, sekaligus memberikan sanksi pembubaran diikuti sanksi pidana seumur hidup pada pengurus dan anggotanya, dapat menjadi sarana penguasa untuk menekan dan mengkriminalisasi ormas Islam yang dipandang tidak sejalan dengan kebijakan penguasa.

Kunci penggunaan Perppu Ormas bukan pada pertimbangan hukum dan atas kekuatan putusan pengadilan, tetapi kekuasaan saja-lah yang memiliki wewenang tunggal untuk menggunakan Perppu dan menggebuk lawan politik.

Tentu saja pihak yang di Dzalimi akan menuntut balas pada penguasa, ketika kekuasaan mereka hilang dan beralih pada penguasa lainnya. Kultur balas dendam ini bukan tidak mungkin akan saling diwariskan antara partai politik yang satu dengan partai politik lainnya, tidak saja terhadap Ormas.

Aksi Umat Islam Menolak Perppu Ormas


Perpu Ormas telah meniadakan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent), meniadakan kesetaraan (equal before The law) bahkan meniadakan asas due proces of law.

Persoalannya, jika Perppu Ormas ini ditetapkan menjadi Undang Undang, maka sarana saling serang, saling adu kuat, saling balas dendam ini akan menjadi permanen dan diwariskan pada generasi selanjutnya.

Akhirnya negeri ini tidak akan sempat membangun, tidak sempat menata masa depan, tidak sempat mensejajarkan bangsa ini dengan berbagai umat dan bangsa lainnya.

Seluruh elemen anak bangsa akan disibukan dengan berebut kekuasaan dan menggunakan Perppu Ormas yang telah menjadi Undang Undang untuk menggusur lawan politik, atau membalas perlakuan politik rezim sebelumnya yang telah berhasil ditumbangkan.

Konstelasi politik tidak dilakukan berdasarkan asas bersinergi dan saling berbagi, tetapi berpijak pada asas kekuasaan tunggal, pemain tunggal, ingin menguasai semua lini kekuasan dan meminggirkan seluruh lawan dan rival politik.

Setiap tindakan Dzalim pasti melahirkan perlawanan. Jika kedzaliman berulang, sementara kekuasaan tidak abadi, maka Perppu Ormas ini hanya akan menjadi sarana pihak pemilik dan pemenang kekuasaan untuk saling memukul dan membalas dendam.

PERPPU ORMAS MEMECAH BELAH ELEMEN UMAT DAN BANGSA.

Belum lagi Perppu di sahkan menjadi Undang Undang, Perppu Ormas ini telah memecah belah dan mendikotomi publik pada dua arus dan kutub yang saling berhadap-hadapan.

Perppu telah memaksa semua elemen dan unsur kekuasaan untuk mendukung Perppu sekaligus menjalankan visi intimidasi pada khalayak. Semua organ dan struktur kekuasaan, baik karena keberpihakan pada rezim Dzalim maupun karena keterpaksaan, telah melakukan serangkaian tindakan teror, intimidasi, persekusi dan kriminalisasi pada elemen individu dan ormas yang dituduh penguasa.


Peta Indonesia

Perppu ini memecah belah umat Islam pada kutub pro dan kontra Perppu, menjadikan umat dan rakyat saling curiga, saling berburuk sangka, dan pada kondisi dengan syarat tertentu Perppu ini dapat menimbulkan benturan keras ditengah-tengah umat.

Tindakan intimidasi ASN dan elemen akademis di kampus, baik melalui rektorat maupun struktur kepegawaian negara, telah menjadiksn pihak tertuduh merasa terisolasi dari umat, terintimidasi, dipinggirkan peran dan potensinya untuk menyumbang buah karya membangun bangsa, bahkan sampai pada batas terancam pidana penjara.


DPR RI  WAJIB MEMBATALKAN PERPPU ORMAS

Oleh karena itu DPR RI berdasarkan wewenangnya wajib menolak Perppu dengan beberapa alasan. Pertama, DPR adalah Garda Akhir uji politik terhadap eksistensi Perppu. Pilihannya hanya menerima total atau menolak secara keseluruhan.

Penolakan Perppu dapat menjadi sarana koreksi eksekutif sekaligus memberikan ruang pada DPR untuk memberikan masukan perbaikan Perppu, baik berupa pengurangan, penambahan, atau penyesuaian pasal.

Penolakan Perppu oleh DPR menjadikan Presiden akan mengajukan pembahasan Perppu melalui jalur normal yakni dengan mengajukan rancangan undang undang perubahan UU Ormas. Pada posisi ini, DPR dapat mengoreksi substansi RUU secara komprehensif, dapat memberikan penilaian secara objektif, karena tidak dikunci dengan pilihan menerima atau menolak seperti pada pembahasan Perppu.

Sidang Judicial Rivew Perppu Ormas di MK


Kedua, penolakan Perppu dapat menjadi sarana bagi DPR untuk menghentikan tabiat Presiden yang menjalankan kekuasaan secara otoriter, menghindari resiko adanya saling serang dan balas dendam antar elemen anak bangsa, sekaligus meluruskan kembali hakekat kekuasaan yang diperjuangkan adalah untuk kepentingan rakyat bukan atas dasar kepentingan politik balas dendam.

Ketiga, penolakan Perppu Ormas adalah sarana bagi DPR untuk memperbaiki citra DPR yang selama ini dinilai negatif. Penolakan Perppu Ormas dapat dimaknai DPR sebagai lembaga aspiratif, akomodatif, mengerti dan menjalankan kepentingan rakyat yang diwakili.

Sebaliknya jika DPR menerima Perppu Ormas, publik akan menjadi semakin yakin bahwa DPR sebenarnya tidak pernah mewakili kepentingan dan aspirasi umat. DPR akan semakin meneguhkan diri sebagai lembaga politik yang tidak amanah, sarat akan kepentingan politik dan lebih jauh lagi DPR dapat di cap sebagai lembaga stempel politik Jokowi.

Selain itu, pengesahan Perppu Ormas menjadi UU juga akan memantik perlawanan sengit dari umat. Umat karena kepentingannya didzalimi, akan terus berusaha berjuang menghentikan kedzaliman rezim melalui penerapan Perppu ormas.


BENEFIT POLITIK

Ada benarnya jika DPR juga harus mempertimbangkan elektabilitas partai menjelang Pemilu 2019. Kekuasaan diraih berdasarkan mandat rakyat. Jika rakyat mengindera pengkhianatan partai melalui pengesahan Perppu Ormas, maka tidak menutup jalan umat akan membuat perhitungan dan mengajak serta meng-agitasi seluruh elemen anak bangsa untuk tidak memilih partai pengkhianat pendukung Perppu Ormas.

Kekuasaan tidak pernah abadi, koalisi tidak pernah berlaku permanen. Setiap saat dan kapan saja, mitra koalisi bisa menjadi oposisi. Jika ada pilihan bermitra, bukankah bermitra dengan dengan rakyat adalah pilihan paling rasional? 

Jika ingin menghindari penentangan dan oposisi, bukankah menghindari penentangan dan oposisi rakyat jauh lebih patut dipertimbangkan ketimbang memperhatikan kemauan mitra partai?


Anggota Parlemen

Terlebih lagi, esensi kekuasaan ada ditangan rakyat. Rakyat adalah penegang saham utama kekuasaan. Memperoleh kekuasaan langsung dari rakyat jauh legitimate ketimbang berkompromi dan mendapat remah kekuasaan dari mitra koalisi, apalagi jika terpaksa harus menjadi Kerbau mitra koalisi. [MO]

baca juga

ikuti perkembangan berita : gelombang umat tolak perpu ormas





Dakwah Jateng - Solo,Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) bersama elemen Islam Soloraya memprotes ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo, terkait kedatangan Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Komunis Vietnam, YM Nguyen Phu Trongke ke Indonesia, Rabu (23/8/2017).
Rombongan diterima Wakil Ketua DPRD Solo, Djaswadi dan Tri Puguh Priatno, sekretaris DPRD Solo. Ustadz Suwondo, Sekjen DSKS mengatakan dalam TAP MPRS no XXV tahun 1966, UU no 27 tahun1999 melarang adanya Komunisme di indonesia.
“Ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme secara konstitusi negara adalah dilarang. Kami mengingatkan atas trauma sejarah PKI,” katanya.
Lebih lanjut, mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustadz Nurhadi Wasono mengungkapkan bahwa kedatangan YM Nguyen Phu Trong bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap rakyat Indonesia.
“Ini adalah menyakiti hati kami sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia. Komunisme itu dilarang kok justru penyelenggara negara mengundang tokoh komunisme,” ujar Nurhadi.
Sementara itu, Ketua ANNAS (Aliansi Nasional Anti Syiah) Soloraya, Ustadz Tengku Azhar memaparkan bahwa saat ini banyak gerakan mengarah pada komunisme.
“Sering datangnya komunis oleh pemerintah akan dianggap sebagai angin segar, sebab tokoh-tokohnya disambut negara. Padahal di Indonesia kan dilarang, ini sebuah pelanggaran,” paparnya.
Hasil audiensi tersebut menurut Djaswadi akan disampaikan pada ketua DPRD untuk segera dilakukan pembahasan lebih lanjut. “Apa yang bapak-bapak sampaikan tadi akan kita sampaikan pada DPR RI dan bapak Presiden juga bisa mengerti. Setelah bapak ketua rawuh akan kita rapatkan,” pungkasnya [pjm]



Dakwah Jateng - Semarang, (16/08/2017), Komunitas Lingkar Aktivis Peduli Negeri UNDIP (LAPNU) Semarang mengadakan diskusi perdana yang diadakan pada malam 17 Agustus, pukul 20:00 hingga 21:00 WIB. Dihadiri oleh beberapa aktivis mahasiswa UNDIP. Diskusi ini sebagai bentuk respon atas kebijakan-kebijakan Pemerintah saat ini.

Isu yang dibahas pada diskusi tersebut, diantaranya terkait persatuan diantara gerakan atau ormas di Indonesia, Full Day School (FDS) dan juga Perppu No.2 Tahun 2017 tentang ke-Ormas-an.

Dalam diskusi tersebut, Agus, Aktivis dari Fakultas Peternakan Undip menyatakan,

"saat ini Barat sedang melakukan upaya devide et impera, yaitu memecah belah kaum muslimin.  Pada tahun 2003 lembaga Think Tank AS Rand Corporation merilis sebuah kajian yang berjudul Civil Democratic Islam, dalam kajian tersebut tertulis bahwa kaum Muslimin terbagi menjadi empat kelompok; Pertama kelompok Fundamentalis, kedua kelompok Tradisionalis, ketiga kelompok Modernis dan keempat kelompok Sekuleris. Juga secara terbuka mengungkapkan bahwa dikotomi kaum muslimin menjadi empat kelompok tersebut sengaja dibenturkan. Hal ini karena kekhawatiran Barat akan persatuan umat Islam di Indonesia."  

Irsyad, Aktivis dari Administrasi Publik menambahkan,

"terkait dengan Perppu Ormas, kita harus menggalang opini penolakan agar Perppu Ormas ini dibatalkan saat sidang di Mahkamah Konstitusi maupun di DPR."

Diskusi oleh Komunitas LAPNU ini akan terus berlanjut untuk menanggapi isu-isu publik. Dan diakhir acara ditutup dengan foto bersama atas dukungan untuk menolak Perppu Ormas No.2 Tahun 2017.

Reporter : Rahman


Dakwah Jateng - Semarang, Selasa (15/08/17), Forum Pemuda Dan Mahasiswa Muslim (FPMM) telah mengadakan acara Diskusi Tokoh Pergerakan Pemuda Dan Mahasiswa dengan tema Perppu Ormas. Acara tersebut berlangsung dari pukul 16:30 sampai 19:00 WIB. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan tokoh pergerakan diantaranya ; GPII Jateng, Korp. Mahasiswa GPII Jateng, GEMA Pembebasan Semarang, Hima Persis Semarang, dan BKLDK Semarang, dan KSHUMI Semarang.

KSHUMI Semarang yang diwakili sdr. Farid memulai diskusi dengan pemaparan mengenai sudut pandangnya tentang latar belakang dan perkembangan Perppu Ormas. Perwakilan Hima Persis, sdr. Robi menyatakan penolakannya terhadap Perppu Ormas ini.

Point penting salah satunya disampaikan oleh Septian selaku Koordinator FPMM, bahwa Perppu Ormas ini cacat secara filosofi karena bertentangan dengan konstitusi yang ada yaitu UUD 1945 Pasal 37 Ayat 1,2. Karena berdasarkan UUD 1945 Pasal 37 Ayat 1,2, MPR berwenang merubah Pasal-pasal Undang-undang Dasar.

Sdr. Rahmat dari GEMA Pembebasan menambahkan jika Perppu Ormas ini bisa menyasar berbagai pihak, bukan hanya HTI. Sementara sdr. Habibi dari Korps. Mahasiswa GPII Jateng juga menyarankan agar acara ini nanti mengahsilkan pernyataan sikap atau tuntutan kita atas penolakan terhadap Perppu Ormas ini.

Diskusi FPMM Semarang

Septian juga menyampaikan, Insyaallah dukungan juga disampaikan kawan-kawan KAMMI Semarang, PII Jateng, dan HMI MPO Semarang yang ijin berhalangan hadir pada forum tersebut.
Acara yang berlangsung sekitar 2 jam ini, berakhir dengan Pernyataan Sikap atas dukungan untuk menolak Perppu Ormas.

1. Menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017, dikarenakan tidak adanya dasar kuat hal ihwal kegentingan yang memaksa. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan EM Zal Fajri dan Ratu Aprilia Senja, yang dimaksud dengan kegentingan adalah keadaan yang krisis, keadaan yang genting dan keadaan yang gawat; FAKTANYA, sejak Presiden menandatangani Perpu dan diumumkan, Presiden melakukan kunjungan kerja dan aktivitas yang lain, artinya keadaan negara normal-normal saja. Jadi bukan kegentingan memaksa tetapi keadaan yang dipaksa genting dan subjektif.

2. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas, HANYA PENGADILAN yang berhak membubarkan ormas. Namun diubah pada PERPPU Nomor 2 Tahun 2017; Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1,2,3), serta pasal 80A, bahwa Pemerintah (Mendagri dan Menkumham) BERHAK melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT) atau pencabutan badan hukum Perkumpulan (BHP). PERPPU ini untuk menyimpangi Proses dan Prosedur hukum pembubaran sebagainya diatur UU Ormas. Ini menunjukkan Pemerintah sedang mengarah ke Pemerintah diktator yang represif, karena Perppu Ormas telah menutup jalan diskusi dan pembelaan bagi pihak yang dituduh oleh pemerintah secara subjektif tanpa proses pengadilan.

3. Adanya Pasal-Pasal yang bersifat karet seperti pada Pasal 59 ayat (3,4), yang memungkinkan terjadi pemaknaan secara sepihak Pemerintah untuk menindas Ormas.

4. Dari berbagai kajian para ahli hukum antara lain Bapak Menejer Nasution (Komnas HAM) menyimpulkan bahwa Perppu Ormas cacat lahir,substansi,metodologi,pikir dan faham sehingga sangat tidak layak untuk diberlakukan dalam situasi saat ini.

5. PERPPU Ormas bertentangan dengan konstitusi yang ada yaitu UUD 1945 Pasal 37 Ayat 1,2.

6. Perppu Ormas menimbulkan tindakan diktator (kesewenang-wenangan) yang jauh lebih kejam dari penjajahan Belanda, orde lama dan orde baru, karena pemerintah akan mudah menangkap lawan politik atau pihak yg kritis dg pemerintah dengan hukuman seumur hidup, atau paling ringan 5 tahun dan paling lama 20 tahun. 5.

7. Menuntut agar Pemerintah membatalkan Perppu Ormas, kalau tuntutan kami tidak di penuhi, maka kami bersama para Ulama, Habaib, Tokoh, aktivis bersatu menyeru kaum muslimin di seluruh tanah agar tidak memilih partai, bupati, gubernur dan presiden yg menerbitkan dan mendukung Perpu ormas yang isinya sangat represif, otoriter dan anti Islam.[]

Reporter: Septian
Editor: Aab

ajaran Polda Jateng menggerebek delapan orang yang diduga sedang pesta narkoba di Jalan Ngesrep Barat IV nomor 60, RT 1 RW 9, Srondol.(Sumber Foto: Tribun Jateng)


Dakwah Jateng - Tiga personel Polda Jawa Tengah digrebek tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah saat tengah berpesta narkotik di sebuah rumah di Jalan Ngesrep Barat III Nomor 60 Srondol Kulon, Semarang, Sabtu (12/8) sekitar pukul 03.30 WIB dini hari.

Ketiga anggota Polda Jawa Tengah tersebut adalah Bripka AS (33), Bripka DR (33) dan Bripka DM (35).

Selain tiga anggota Polisi, tim Diresnarkoba Polda Jawa Tengah juga meringkus pengontrak rumah dengan nama Budi Raharjo alias Ce Ming (37) serta empat orang perempuan.

Dalam rumah tersebut, petugas berhasil mendapatkan barang bukti sabu sebanyak kurang lebih 100 gram yang disimpan di dalam tas, paket sabu kecil kurang lebih 2 gram, dan 2 butir pil ineks serta alat hisap.

Penggrebekan ini sendiri berawal dari informasi masyarakat tentang kegiatan yang mencurigakan di rumah tersebut yang selalu ramai keluar masuk orang setiap malam hari.

"Petugas yang datang dari Diresnarkoba Polda Jateng, ke Pak RT terlebih dulu lalu menghubungi saya. Dari lokasi yang digrebek, petugas bawa empat pria, tiga diantaranya katanya anggota Polisi sendiri. Wanitanya ada empat orang", kata koordinator keamanan Pamuji kepada CNN Indonesia, Sabtu (12/8).

Tiga anggota Polda Jawa Tengah dan lima orang lainnya kini sudah dibawa ke Kantor Diresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk dimintai keterangan lebih mendalam. [] 

Sumber : CNN




dakwahjateng.net - Solo, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya (APMS) menggelar aksi di depan gedung DPRD Solo pada Jumat (11/08). Aksi ini diikuti oleh Ratusan massa gabungan dari pemuda dan mahasiswa Solo.

Aksi ini diadakan untuk menolak PERPPU Nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran Ormas yang dikeluarkan oleh Pemerintah beberapa waktu lalu. Sebagian peserta aksi diijinkan masuk ke kantor DPRD namun tidak ditemui oleh anggota dewan. Selama aksi berlangsung, sempat terjadi ketegangan antara pihak kepolisian dan peserta, namun aksi tetap berjalan dengan lancar dan tertib.

Dalam press releasenya, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya menyatakan beberapa hal berikut :

1. Tidak adanya dasar kuat dikeluarkannya PERPPU karena tidak ada kegentingan yang memaksa

2. PERPPU ini menyimpangi proses prosedur hukum pembubaran sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Hal ini menandakan bahwa rezim ini rezim represif dan diktator

3. Adanya pasal karet yang membungkam suara kritis rakyat

4. Menuntut DPR RI sebagai lembaga legislatif untuk menolak PERPPU ini.

5. Mengajak seluruh komponen umat Islam untuk menolak PERPPU ini yang bisa menyesar Ormas, aktivitasnya dan ajarannya.


red : Satrio, aab

Gerbang Diktator
Gerbang Diktator

Selain itu PERPPU No. 2 Tahun 2017 ini sanga berbahaya bagi eksistensi dakwah terurtama syiar Islam tentang khilafah dan ormas Islam karena substansi PERPPU ini dengan tafasir abu-abu tentang anti pancasila dapat menimbulkan kesewenangan pemerintah dalam melibas kelompok yang tidak disukai tanpa proses pengadilan terlebih dahulu ditambah dengan pidana yang berat. Selain juga PERPPU ini dapat mengkriminalisasikan pemikiran.

Oleh: 
Eko Purnomo (Humas GEMA Pembebasan Semarang)

Dakwah Jateng - Semenjak disahkan pada tanggal 10 Juli 2017 PERPPU Keormasan mendatangkan banyak pro kontra. Bagaiman tidak, terbitnya PERPPU ini menimbulkan banyak pertanyaan. Terbitnya PERPPU tidak didasari alasan yang jelas. Dalih pemerintah tentang kegentingan memaksa terkait dugaan adanya ormas yang bertentangan dengan pancasila dan berpotensi merongrong kesatuan negara (baca: HTI) pun patut dipertanyakan. Pasalnya  ketidakterbukaan pemerintah terkait hal ini menimbulkan kebingungan tentang bagimana dan apanya yang bertentangan dengan pancasila, penilaian standar bertentangan dengan pancasila juga masih abu-abu tanpa tafsir tunggal. Jikapun hendak dibuat penafsiras tentang pancasila sendiri, lalu siapa yang paling berhak menafsirkannya? Pemerintah yang berkuasa? Jika pemerintah berkuasapun diberikan otoritas ini dikhawatirkan akan digunakan untuk memberangus lawan lawan politik yang berseberangan dengan penguasa.

Berdasarkan terminologi ilmu hukum, Pancasila adalah "Nilai" (value) yang sifatnya abstrak, sementara suatu Nilai harus diturunkan ke dalam "Norma" yang lebih terukur untuk dapat dijadikan standar peraturan, misalnya UU. Contoh kasus seseorang yang dengan sadar memilih untuk menjadi atheis tidak dapat dipidana karena melanggar sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada standar pidana untuk itu. Dalam kasus lain, seseorang yang melakukan pembunuhan berencana pada dasarnya dipidana karena melanggar pasal 340 UU KUHP, bukan karena melanggar sila-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dengan demikian, perluasan definisi paham "anti-Pancasila" pada penjelasan Perppu ini tidak dapat hanya didefinisikan sebagai "paham-paham lain", harus terukur. Apabila tidak, kita seperti memberikan "cek kosong" kepada Pemerintah untuk menentukan mana yang anti dan yang tidak anti Pancasila. [1]

Banyak pihak yang menanyakan tentang apakah kegentingan yang memaksa terbitya PERPPU Keormasan ini benar-benar ada, wakil ketua DPR Fadli Zan juga mempertanyakan hal serupa karena kegentingan yang memaksa terkait kosongnya kekuasaan dan UU sebelumnya yang tidak memadai, tidak ada sama sekali. Situasi saat ini tak mencerminkan kegentingan. Tidak ada ormas di Indonesia yang secara nyata dan jelas melakukan gerakan yang mengancam kedaulatan negara. Kekosongan hukum juga tidak tecermin di masyarakat. UU Ormas sudah memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan penertiban, termasuk pembubaran organisasi masyarakat lewat pengadilan. Jadi dasar terbitnya PERPPU ini sangat bermasalah dan sangat layak untuk dicabut dan dibatalkan.

Selain itu, substansi PERPPU No. 2 tahun 2017 memilki banyak sekali masalah dan berpotensi menimbukan kesewenag-wenangan dalam implementasinya. Menurut pakar hukum ketetanegaraan Yusril I. Mahendra menyatakan bahwa PERPPU No.2 Tahun 2017 bersifat otoriter dan harus ditolak.  Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini memberikan peluang seluas-luasnya kepada pemerintah, khususnya Mendagri dan Menkumham untuk menilai apakah suatu ormas itu antara lain 'menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c. Terhadap ormas yang melanggar pasal di atas dijatuhi sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Jadi bisa dikenakan salah satu atau kedua-duanya. Sanksi administratif bagi ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenhumkam sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perppu ini adalah pencabutan status badan hukum oleh Menkumham. semua proses di atas berlangsung cukup dilakukan oleh Menkumham, baik sendiri ataupun meninta pendapat pihak lain.

Salah satu pasal krusial dalam PERPPU Keormasan ini mengatur penyederhanaan mekanisme proses pembubaran ormas. Peringatan tertulis untuk organisasi melanggar, yang semula ditetapkan tiga kali, dipangkas jadi sekali. Aturan baru ini juga memberi kewenangan kepada pemerintah untuk langsung membubarkan ormas tanpa meminta pertimbangan Mahkamah Agung dan menunggu putusan pengadilan, seperti diatur dalam undang-undang lama. Prosedur baru ini memberi kewenangan tanpa batas kepada pemerintah. Hal ini sangat rawan disalahgunakan untuk membungkam dan membubarkan ormas yang kritis terhadap pemerintah. Yusril menilai, Perppu tersebut memungkinkan Pemerintah dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. [2]

Selain itu PERPPU No. 2 Tahun 2017 ini sanga berbahaya bagi eksistensi dakwah terurtama syiar Islam tentang khilafah dan ormas Islam karena substansi PERPPU ini dengan tafasir abu-abu tentang anti pancasila dapat menimbulkan kesewenangan pemerintah dalam melibas kelompok yang tidak disukai tanpa proses pengadilan terlebih dahulu ditambah dengan pidana yang berat. Selain juga PERPPU ini dapat mengkriminalisasikan pemikiran. Alasan terkait hal ini yaitu. 1) Ormas dilarang: “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Pasal ini menghakimi atau mengkriminalkan pemikiran yaitu berupa LARANGAN MENGANUT. Sementara MENGANUT adalah ranahnya keyakinan atau pemikiran yang bersifat abstrak, 2) Pasal 59 ayat (4) huruf C PERPPU Nomor 2 Tahun 2017, diduga membidik kata KHILAFAH. Dianggap bahwa KHILAFAH adalah ideologi yang mengancam. Padahal itu sudah dikenal di berabad-abad lalu di nusantara ini bahkan digunakan dalam hukum ketatanegaraan dan juga bagian dari ajaran Islam, 3) Pasal 82A ayat (2) "Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun", 4) tidak jelasya tafsir dan standar terkait pemikiran dan sikap anti pancasila sebagaimana tertulis pada pasal 59 ayat 4c dan 5) dihapuskannya proses pengadilan dalam aturan pembubaran keormasan berpotensi menimbulkan kesewenang wenangan, dimana pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang berhak menjastifikasi, mengadili lalu membubarkan ormas tertuduh.

Menurut wakil Ketua DPR RI Fadli Zan, PERPPU No.2 tahun 2017 harus ditolak karena menimbulkan sikap otoriter selain juga tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya, sehingga pemerintah terkesan mengrus sesuatu yang tidak perlu diurus dan tidak mengurus sesuatu yang perlu diurus. Menurut JUBIR HTI Ismail Yusano, masalah sebenarnya negri ini bukan HTI yang hanya mendakwahkan Islam temasuk didalamnya Khilafah, dakwah pastilah membawa kebaikan, masalah sebenarnya negri ini adalah NEOLIBERALISME DAN NEOIMPERIALISME.  Oleh karena itu PERPPU No. 2 tahun 2017 tudak memiliki dasar yang kuat dalam penerbitannya dan dapat menjadi bukti nyata sikap otoriter dari pemerintahan menuju kediktatoran. []

Catatan:
1. Erick_Firdaus.Komentar.https://www.tempo.co/read/opiniKT/2017/07/14/14078/potensi-bahaya-perpu-ormas. Diakses 8 Agustus 2017.
2. Tempo.com.OPINI.https://www.tempo.co/read/opiniKT/2017/07/14/14078/potensi-bahaya-perpu-ormas. Diakses 8 Agustus 2017.


Editor: Aab

Audiensi Yayasan Ukhwah Islamiyah dengan DPRD

Dakwah Jateng - Yayasan Ukhwah Islamiyah Semarang menyambangi DPRD Provinsi Jawa Tengah perihal penegasan sikapnya terhadap Perppu no. 2 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

Dalam kunjungan yang dilakukan Kamis (03/08) sekitaran pukul 12.20 wib rombongan diterima oleh Sriyanto Saputro dari fraksi Gerindra. Adapun yang hadir dari Yayasan Ukhwah Islamiyah terdiri dari Rustanto, Deden Abdul Qohar, Yatna Nirwana, Sulkhan Yazid, Arjuna, dan Syam Rahman.

Dari pembicaraan yang berlangsung kurang lebih dua jam, Ust. Yatna Nirwana selaku juru bicara menegaskan penolakan Yayasan Ukhwah Islamiyah terhadap hadirnya Perppu Ormas karena tidak memenuhi persyaratan formil menerbitkan Perppu a quo. Beliau juga memberikan masukan kepada fraksi gerindra untuk menyampaikannya ke pusat tentang kecacatan Perppu ini.

Diakhir, Yayasan Ukhwah Islamiyah mengajak untuk bersama-sama menunjukan sikap tegas ke Mahkamah Konstitusi agar Perppu no. 2 ini dicabut.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya presiden telah menerbitkan Perppu no. 2 tentang ormas dengan alasan adanya kegentingan yang memaksa. []

Reporter: Deden
Editor: Aab



dakwahjateng.net - Upaya penolakan terhadap Penerbitan PERPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas mulai menyebar hingga ke Daerah. Kali ini para tokoh dan aktivis Islam Banjarnegara pada Senin malam (7/08) melakukan Mudzakaroh, Istighosah dan Doa Bersama untuk menolak Perppu ini.

KH. Muhlisin perwakilan ulama yang hadir menyatakan bahwa "Adanya Perppu ini justru Allah SWT sedang memilah mana golongan orang mukmin dan mana yg munafik. Perjuangan tidak boleh mundur. Kuatkan tekad dan perteguh iman dan doa kita kepada Allah SWT agar Allah SWT segera memberikan jalan keluar bagi kemenangan Islam"

Acara Mudzakaroh ini diakhiri dengan doa dan foto bersama.


Reporter : Munajat


Dakwah Jateng - Upaya penolakan terhadap Penerbitan PERPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas mulai menyebar hingga ke Daerah. Hal ini terlihat pada Senin malam (17/07), para tokoh dan aktivis Islam Purbalingga mekukan Mudzakaroh dan akan mengambil langkah-langkah untuk menolak Perppu ini.

KH. Ahmad Kamal Ismail salah seorang Tokoh yang hadir dalam acara tersebut menyatakan bahwa "upaya untuk membubarkan Ormas Islam dengan dikeluarkan Perppu ini menunjukan bahwa Rezim ini sudah benar-benar represif dan sangat membahayakan terhadap dakwah di negeri ini".

"Tindakan yang sewenang-wenang, Menghalangi dakwah islam dan upaya untuk membubarkan Ormas Islam seperti ini merupakan dosa besar" Tegas KH Ahmad Kamal yang saat ini sebagai Penasehat MUI Purbalingga dan Imam Masjid Agung Purbalingga.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ust. Ali Abdul Aziz salah seorang Mubaligh Purbalingga, "dengan melihat situasi dan kondisi negeri sudah seperti ini, umat Islam harus rapatkan barisan, perkokoh ukhuwah Islamiyah untuk melawan kedzaliman penguasa yang makin menjadi jadi".  

Bpk Aji Salah seorang aktivis di purbalingga, mengatakan "Perppu ini sangat berbahaya bagi dakwah dan sikap kritis kepada pemerintah" beliau mengajak seluruh komponen umat Islam harus bersatu melawan kesewenang-wenangan ini.

Acara Mudzakaroh ini diakhiri dengan penandatanganan pernyataan sikap bersama untuk menolak  Perppu No. 2 Tahun 2017. Dan sikap ini rencananya akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait. []

Reporter: Amin

loading...
Powered by Blogger.