Gerbang Diktator
Gerbang Diktator

Selain itu PERPPU No. 2 Tahun 2017 ini sanga berbahaya bagi eksistensi dakwah terurtama syiar Islam tentang khilafah dan ormas Islam karena substansi PERPPU ini dengan tafasir abu-abu tentang anti pancasila dapat menimbulkan kesewenangan pemerintah dalam melibas kelompok yang tidak disukai tanpa proses pengadilan terlebih dahulu ditambah dengan pidana yang berat. Selain juga PERPPU ini dapat mengkriminalisasikan pemikiran.

Oleh: 
Eko Purnomo (Humas GEMA Pembebasan Semarang)

Dakwah Jateng - Semenjak disahkan pada tanggal 10 Juli 2017 PERPPU Keormasan mendatangkan banyak pro kontra. Bagaiman tidak, terbitnya PERPPU ini menimbulkan banyak pertanyaan. Terbitnya PERPPU tidak didasari alasan yang jelas. Dalih pemerintah tentang kegentingan memaksa terkait dugaan adanya ormas yang bertentangan dengan pancasila dan berpotensi merongrong kesatuan negara (baca: HTI) pun patut dipertanyakan. Pasalnya  ketidakterbukaan pemerintah terkait hal ini menimbulkan kebingungan tentang bagimana dan apanya yang bertentangan dengan pancasila, penilaian standar bertentangan dengan pancasila juga masih abu-abu tanpa tafsir tunggal. Jikapun hendak dibuat penafsiras tentang pancasila sendiri, lalu siapa yang paling berhak menafsirkannya? Pemerintah yang berkuasa? Jika pemerintah berkuasapun diberikan otoritas ini dikhawatirkan akan digunakan untuk memberangus lawan lawan politik yang berseberangan dengan penguasa.

Berdasarkan terminologi ilmu hukum, Pancasila adalah "Nilai" (value) yang sifatnya abstrak, sementara suatu Nilai harus diturunkan ke dalam "Norma" yang lebih terukur untuk dapat dijadikan standar peraturan, misalnya UU. Contoh kasus seseorang yang dengan sadar memilih untuk menjadi atheis tidak dapat dipidana karena melanggar sila-1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada standar pidana untuk itu. Dalam kasus lain, seseorang yang melakukan pembunuhan berencana pada dasarnya dipidana karena melanggar pasal 340 UU KUHP, bukan karena melanggar sila-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dengan demikian, perluasan definisi paham "anti-Pancasila" pada penjelasan Perppu ini tidak dapat hanya didefinisikan sebagai "paham-paham lain", harus terukur. Apabila tidak, kita seperti memberikan "cek kosong" kepada Pemerintah untuk menentukan mana yang anti dan yang tidak anti Pancasila. [1]

Banyak pihak yang menanyakan tentang apakah kegentingan yang memaksa terbitya PERPPU Keormasan ini benar-benar ada, wakil ketua DPR Fadli Zan juga mempertanyakan hal serupa karena kegentingan yang memaksa terkait kosongnya kekuasaan dan UU sebelumnya yang tidak memadai, tidak ada sama sekali. Situasi saat ini tak mencerminkan kegentingan. Tidak ada ormas di Indonesia yang secara nyata dan jelas melakukan gerakan yang mengancam kedaulatan negara. Kekosongan hukum juga tidak tecermin di masyarakat. UU Ormas sudah memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan penertiban, termasuk pembubaran organisasi masyarakat lewat pengadilan. Jadi dasar terbitnya PERPPU ini sangat bermasalah dan sangat layak untuk dicabut dan dibatalkan.

Selain itu, substansi PERPPU No. 2 tahun 2017 memilki banyak sekali masalah dan berpotensi menimbukan kesewenag-wenangan dalam implementasinya. Menurut pakar hukum ketetanegaraan Yusril I. Mahendra menyatakan bahwa PERPPU No.2 Tahun 2017 bersifat otoriter dan harus ditolak.  Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini memberikan peluang seluas-luasnya kepada pemerintah, khususnya Mendagri dan Menkumham untuk menilai apakah suatu ormas itu antara lain 'menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c. Terhadap ormas yang melanggar pasal di atas dijatuhi sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Jadi bisa dikenakan salah satu atau kedua-duanya. Sanksi administratif bagi ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenhumkam sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perppu ini adalah pencabutan status badan hukum oleh Menkumham. semua proses di atas berlangsung cukup dilakukan oleh Menkumham, baik sendiri ataupun meninta pendapat pihak lain.

Salah satu pasal krusial dalam PERPPU Keormasan ini mengatur penyederhanaan mekanisme proses pembubaran ormas. Peringatan tertulis untuk organisasi melanggar, yang semula ditetapkan tiga kali, dipangkas jadi sekali. Aturan baru ini juga memberi kewenangan kepada pemerintah untuk langsung membubarkan ormas tanpa meminta pertimbangan Mahkamah Agung dan menunggu putusan pengadilan, seperti diatur dalam undang-undang lama. Prosedur baru ini memberi kewenangan tanpa batas kepada pemerintah. Hal ini sangat rawan disalahgunakan untuk membungkam dan membubarkan ormas yang kritis terhadap pemerintah. Yusril menilai, Perppu tersebut memungkinkan Pemerintah dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. [2]

Selain itu PERPPU No. 2 Tahun 2017 ini sanga berbahaya bagi eksistensi dakwah terurtama syiar Islam tentang khilafah dan ormas Islam karena substansi PERPPU ini dengan tafasir abu-abu tentang anti pancasila dapat menimbulkan kesewenangan pemerintah dalam melibas kelompok yang tidak disukai tanpa proses pengadilan terlebih dahulu ditambah dengan pidana yang berat. Selain juga PERPPU ini dapat mengkriminalisasikan pemikiran. Alasan terkait hal ini yaitu. 1) Ormas dilarang: “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Pasal ini menghakimi atau mengkriminalkan pemikiran yaitu berupa LARANGAN MENGANUT. Sementara MENGANUT adalah ranahnya keyakinan atau pemikiran yang bersifat abstrak, 2) Pasal 59 ayat (4) huruf C PERPPU Nomor 2 Tahun 2017, diduga membidik kata KHILAFAH. Dianggap bahwa KHILAFAH adalah ideologi yang mengancam. Padahal itu sudah dikenal di berabad-abad lalu di nusantara ini bahkan digunakan dalam hukum ketatanegaraan dan juga bagian dari ajaran Islam, 3) Pasal 82A ayat (2) "Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun", 4) tidak jelasya tafsir dan standar terkait pemikiran dan sikap anti pancasila sebagaimana tertulis pada pasal 59 ayat 4c dan 5) dihapuskannya proses pengadilan dalam aturan pembubaran keormasan berpotensi menimbulkan kesewenang wenangan, dimana pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang berhak menjastifikasi, mengadili lalu membubarkan ormas tertuduh.

Menurut wakil Ketua DPR RI Fadli Zan, PERPPU No.2 tahun 2017 harus ditolak karena menimbulkan sikap otoriter selain juga tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya, sehingga pemerintah terkesan mengrus sesuatu yang tidak perlu diurus dan tidak mengurus sesuatu yang perlu diurus. Menurut JUBIR HTI Ismail Yusano, masalah sebenarnya negri ini bukan HTI yang hanya mendakwahkan Islam temasuk didalamnya Khilafah, dakwah pastilah membawa kebaikan, masalah sebenarnya negri ini adalah NEOLIBERALISME DAN NEOIMPERIALISME.  Oleh karena itu PERPPU No. 2 tahun 2017 tudak memiliki dasar yang kuat dalam penerbitannya dan dapat menjadi bukti nyata sikap otoriter dari pemerintahan menuju kediktatoran. []

Catatan:
1. Erick_Firdaus.Komentar.https://www.tempo.co/read/opiniKT/2017/07/14/14078/potensi-bahaya-perpu-ormas. Diakses 8 Agustus 2017.
2. Tempo.com.OPINI.https://www.tempo.co/read/opiniKT/2017/07/14/14078/potensi-bahaya-perpu-ormas. Diakses 8 Agustus 2017.


Editor: Aab

Post a Comment

Powered by Blogger.