Ulama Ahlussunah wal Jama’ah Kedu  berfoto bersama
(dj foto/dhika widayat)


Kebumen – Ulama Ahlussunah wal Jama’ah Kedu kembali menggelar Mudzakarah, 9 September 2017. Acara ini diselenggarakan di Pondok Pesantren al Daldiri, Desa Purwodadi – Kecamatan Kuwarasan, Kebumen. Kali ini pengundang adalah Rabithah Ulama Kedu Magelang & Banyumas (Dulangmas) dimana KH Saifuddin Daldiri sebagai Dewan Syuro di dalamnya.


Dimulai pukul 20:45 hingga 23:30 WIB membahas tema: “Telaah Kritis Perppu No. 2 / 2017 terhadap Kelangsungan Dakwah dan Ormas Indonesia di Indonesia”

Pada kesempatan pertama Shahibul Fadhilah KH Saifuddin Daldiri menyampaikan pengantar dan menjelaskan mengapa Mudzakarah ini harus terselenggara. Beliau menilai saat ini sudah semakin sedikit bahkan hampir punah Ulama yang mau beramar ma’ruf nahi munkar, dan acara ini sebagai sarana untuk mengobarkan lagi semangat itu. Kemudian beliau membacakan dengan lantang sebuah kutipan hadis yang terpampang besar dari backdrop acara. “Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat ‘adl di hadapan penguasa zalim, yaitu mengatakan kebenaran, qur’an dan sunnah. Apakah hadirin mau melaksanakan hal ini?!”, kata beliau membakar hadirin.

Shahibul Fadhilah KH Saifuddin Daldiri sedang menyampaikan pengantar acara mudzakarah 
(dj foto/dhika widayat)

Pembicara pertama yang hadir adalah KH Ainul Yaqin dari Semarang, mendapati suasana dakwah yang telah dikobarkan sebelumnya nampak bersemangat. Beliau dengan gaya lembut menyampaikan tausiyah dan tinjauan syar’i terhadap munculnya Perppu. “Dalam konteks syukur kita (Ulama) harus senantiasa menyampaikan dan menasehatkan Islam kepada penguasa sekalipun. Bagi penguasa bersyukur dengan menerapkan syariah dan bersikaplah adil. Jika sekarang adanya Perppu mengundang potensi represifme dan kediktatoran baru, ini harus disuarakan. Ulama tidak boleh diam terhadap hal ini!”, tandas beliau.

Tinjauan Hukum disampaikan Zulhaidar, SH. Beliau adalah pengacara muslim yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum yang mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Intinya adalah secara formil (acuan hukum) Perppu sangat tidak bisa diterima oleh logika hukum manapun. Sehingga MK diminta membatalkan berlakunya Perppu. Dan kepada para ulama yang hadir, beliau menghimbau agar tidak perlu takut karena acara seperti ini secara hukum legal, tidak boleh ada penghalangan ataupun pembubaran, apalagi ini sebagai bentuk kritik membangun terhadap pemerintah agar lebih baik. Pemerintah dan rakyat hakekatnya sama di hadapan hukum, jadi harus lebih banyak lagi ulama menyuarakan kebenaran.

Di sela-sela berlangsungnya Mudzakarah, pembawa acara Ky Abdul Barri membawakan shalawat dan syair yang berisi penyemangat bagi hadirin dan nasehat pada pemerintah. Sungguh suasana dakwah dan ukhuwah sangat terasa malam itu.

KH Saifuddin Daldiri untuk kedua kalinya berdiri di mimbar untuk membacakan Petisi Penolakan Perppu. Meski sudah sepuh dan harus memakai kacamata untuk membacanya, namun suara lantangnya terdengar di seantero kompleks Pondok Pesantren. “PERPPU No. 2 tahun 2017 akan melahirkan rezim diktator yang represif dan sewenang-wenang. Sehingga rezim dapat menggunakan PERPPU ini untuk membungkam suara kritis, mengekang dakwah, serta meng-kriminalisasi ajaran Islam, Ormas dan aktivis Islam. Oleh karena itu kami Ulama Ahlussunah wal Jama’ah Kedu MENOLAK DENGAN KERAS TERBITNYA PERPPU tersebut. Dan meminta kepada Seluruh Ketua dan Anggota Fraksi di DPR RI membatalkan PERPPU ini.”


Petisi ditandatangani beliau selaku Rois Mudzakarah dan Dewan Syuro Rabithah Ulama Kedu Magelang & Banyumas (Dulangmas). Turut menandatangani  petisi  hadirin dari Temanggung, Kedu, Magelang, Wonosobo, Banyumas dan Kebumen, semua berjumlah  tidak kurang dari delapan puluh orang ulama dan tokoh masyarakat. [djh]


Petisi penolakan Ulama Ahlussunnah Waljama'ah Kedu terhadap penerbitan perpu Ormas no 2 tahun 2017
(dj foto/dhika widayat)




reporter : dhika widayat
editor : agus

Post a Comment

Powered by Blogger.