Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Ustadz Muinudinillah Basri mengatakan, Undang-undang Ormas yang baru disahkan pekan lalu adalah payung komunis untuk memberangus Islam.

“Yang jelas perppu itu adalah payung komunis, dan payung semua aliran sesat yang menempel pada pemerintah yang ingin memberangus Islam, sampai kapanpun kita akan tolak itu,” katanya kepada Jurnalislam.com di Hotel Aziza, Solo, (29/10/2017).

Pernyataan tersebut menanggapi pernyataan Mendagri Cahyo Kumolo yang mengatakan Perppu ormas tidak termasuk ajaran Athiesme, Komunisme, Marxisme-Leninisme.


“Itukan deklir, bahwa Perppu itu alatnya PKI untuk memberangus Islam, jadi ingin membalik, PKI yang sangat-sangat anti pancasila,” ujarnya.

Untuk itu, Ustaz Muin khawatir, disahkannya Perppu ormas tersebut menjadi sebuah Undang-Undang yang sah.

“Saya khawatirkan, akan terbit sebuah perppu atau sebuah refleksi bahwa mencaci maki Iblis itu adalah tindak pidana,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, DPR RI akhirnya mengesahkan Perppu No 17 tahun 2017 sebagai Undang-undang Ormas pada Selasa (24/10/2017) . Dalam rapat tersebut, sebanyak 314 anggota setuju Perppu Ormas disahkan menjadi UU. Sementara anggota yang menolak sekitar 131 anggota.[ji]



Dakwah Jateng- Sejumlah toko ritel modern menutup gerainya tahun ini. Sebut saja 7-Eleven, Matahari di Pasaraya Blok M dan Manggarai, serta yang terkini adalah Lotus Department Store.

Selain itu, akhir tahun ini, gerai Debenhams di Senayan City bakal tutup. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey, mengatakan sektor ritel modern sendiri berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja langsung untuk sekitar 4 juta orang.

Nah, jika toko ritel pada berguguran, bisa dibayangkan bagaimana dampaknya bagi para pekerja di sektor ini.

"Kontribusi ritel itu kan 4 juta orang yang bekerja di dalamnya. Artinya kalau sampai banyak yang tutup, akan banyak orang kehilangan pekerjaan," kata Roy kepada detikFinance, Jumat (27/10/2017).



Selain itu, jika banyak toko modern yang tutup, implikasinya bisa membuat perputaran uang di pusat perbelanjaan ikut meredup. "Otomatis banyak yang tutup, enggak bisa lanjutin sewa," tuturnya.

Roy menjelaskan, ritel yang mengalami kelesuan sendiri kebanyakan di segmen fashion. Itu pun tak semuanya mengalami penurunan penjualan. Selain itu, penutupan beberapa gerai ritel juga dilakukan karena strategi memperkuat bisnis.

"Jadi bukan karena online, kalau dikatakan karena pergeseran perilaku konsumen iya. Orang mengurangi belanja. Hanya beberapa saja kan yang ritel tutup. Buka-tutup toko sudah biasa, sudah diperhitungkan. Kaitannya ini terkait pengaturan atau redefinisi ulang toko, diformat ulang penjualan ritelnya," ujar Roy. [tribunislam]

Susilo Bambang Yudhoyono Ketum Partai Demokrat

Dakwah Jateng- Oleh : Nasrudin Joha

"Substansi Perppu sudah tepat, namun ada yang tidak tepat, tidak adil & tidak sesuai dengan  jiwa & semangat konstitusi kita". SBY

Sungguh pilu rasa batin dan meledak jiwa ini, mendengar tokoh mantan Presiden, ketua umum partai, setiap hari akrab dengan buku dan kajian, masih bisa sempat lengah dan berani berstatement "SUBSTANSI PERPPU SUDAH TEPAT".

Tokoh ini bahkan tidak mampu mengindera -aroma kediktatoran Perppu- termasuk tidak mampu berempati meski hanya seujung jari, untuk mencoba merasakan, membuka diri untuk mendengar, menyerap, dan menyuarakan aspirasi umat. Ratusan ribu umat menyuarakan penolakan Perppu, dengan bantuan megaphone, jangkauan sosmed, masih saja tidak mampu dicetak telinga dan diambil kesimpulannya.

Bahasan kacaunya substansi Perppu, telah diulang-ulang oleh banyak tokoh dan ahli. Dengan sedikit redaksi permaafan, SBY mencoba memantik nurani publik untuk bisa memahami dan memberikan kompromi atas kesalahan fatal pilihan politik Demokrat.

Sekali tidak, tetap tidak. Persoalannya, Demokrat telah mengunjukan ujaran atas penolakan Perppu, namun dimasa kritis dan genting Demokrat justru balik badan dan mendukung rezim. Demokrat, tidak mungkin lari dari penginderaan umat atas pengkhianatan aspirasi yang dipermaklumkan.

Umat, sesungguhnya memberi kesempatan kepada Demokrat untuk membangun citra, mendekat kepada umat, setelah sebelumnya nyaris binasa karena kasus Anas - Nazarudin. Tetapi Demokrat, tidak mengambil kesempatan itu. Bahkan, Demokrat tidak keluar dari kondisi genting dengan mengambil pilihan "Netral". Sah ! Demokrat menjadi pendukung rezim represif anti Islam, mengikuti partai-partai lain pendahulunya.

SBY, terlalu naif jika ingin membuat statement permaafan dengan mencoba mengurai substansi Perppu. Sudah terlambat ! Diskursusnya telah berakhir, dan Realitasnya Perppu yang disebut tidak sesuai dengan semangat & jiwa konstitusi telah sah menjadi undang undang.

Jika nalar politik yang disampaikan konsistens, sesungguhnya SBY dapat memerintahkan Demokrat menolak Perppu dan meminta Pemerintah mengajukan RUU ke parlemen. Disanalah, DPR memiliki wewenang untuk memilah dan menetapkan mana yang sesuai dengan konstitusi dan mereduksi apa yang dianggap tidak sesuai dengan semangat & jiwa konstitusi.

Apa daya, Perppu telah didukung dan di sahkan. Kedua substansi -baik apa yang diklaim sebagai sudah tepat atau apa yang dipandang bertentangan- telah menyatu menjadi produk hukum yang mengikat publik.

SBY sesungguhnya sangat insyaf dan menyadari, bahwa Era politik saat ini didominasi politik umat. Kemarahan umat terhadap partai dapat berimplikasi pada jatuhnya legitimasi dan suara partai. Realitas kekalahan Ahok, menjadi bukti kontras untuk mengkonfirmasi hal ini.

Adapun kemenangan Perppu ormas, jika ruang pembahasan adalah ruang publik, melalui referendum, pastilah Perppu ini keok dan ditenggelamkan umat.

Hanya saja, realitas Perppu dibahas oleh wakil rakyat yang tidak mewakili rakyat. Perppu dibahas oleh bromocorah dibawakan kendali ketiak penguasa, jadi kemenangan rezim Perppu bukanlah prestasi, apalagi disebut luar biasa.

Silahkan tertawa dengan kemenangan kalian, yang telah sukses mendzalimi umat. Selamat atas keberhasilan Anda, mengelabui aspirasi umat. Tetapi ingat, pembalasan lebih kejam dari perbuatan.

Pemilu 2019 itu di depan mata Jenderal. Hukum besi rakyat akan menenggelamkan partai apapun yang mengkhianati umat.


Dan ingatlah ! Azab Allah SWT di dunia dan akhera sangat pedih. Camkan itu ! 




INDAH SEKALI, DAKWAH “DIMATIKAN” LEWAT PROSES POLITIK

Oleh: Choirul Anam



Dakwah Jateng - Dakwah itu menyuarakan dan membela yang haq agar yang haq dilaksanakan, dan menjelaskan hakikat kebathilan agar yang bathil ditinggalkan. Jika sistem yang eksis adalah sistem bathil dan dijalankan oleh para pemimpin dzalim, dapat dipastikan bahwa mereka pasti akan marah besar dengan dakwah. Haq pasti bergesekan dengan bathil. 

Tak mungkin haq berjalan beriringan dengan bathil. Jika haq dan bathil tampak beriringan,  pasti itu hanya sekejap saja, dalam waktu singkat keduanya akan segera berhadap-hadapan kembali. Begitulah nature dari haq dan bathil.

Kebathilan pasti akan berusaha “mematikan” yang haq dengan berbagai cara. Paling tidak ada dua pendekatan untuk mematikan dan menghancurkan yang haq, yaitu lewatPROSES HUKUM atau lewat PROSES POLITIK.

Jika dakwah dan aktivisnya berada di rel yang benar, dakwah tak akan bisa dimatikan lewat PROSES HUKUM. Sebab, dakwah dan aktivisnya tak mungkin melakukan pelanggaran hukum syariah, yang secara otomatis tak akan melangar hukum manapun yang dibangun berdasar nurani dan akal sehat.

Tak mungkin aktivis dakwah melakukan pencurian, korupsi, merampok, membunuh, mengganggu anak orang, berbuat kekerasan, melakukan aksi terorisme, atau tindakan-tindakan kriminal lain. 

Namun, jika dakwah melenceng atau aktivisnya ada yang menyimpang, maka dengan modal itu, maka sistem bathil dan penguasa dzalim akan memanfaatkan untuk mematikan dakwah lewat PROSES HUKUM.

Namun, alhamdulillah, selama berpuluh-puluh tahun dakwah berjalan, pelanggaran hukum itu tidak pernah dilakukan oleh dakwah dan para aktivisnya. Sehingga sistem bathil dan penguasa dzalim, akhirnya dengan terpaksa menempuh PROSES POLITIK.Dakwah dan aktivisnya, dimatikan bukan karena bersalah secara hukum, tetapi dimatikan secara POLITIS lewat keputusan berdasarkan syahwat.

Terus terang, yang paling ditakutkan bagi para aktivis dakwah bukan PROSES POLITIK, tetapi jika ada diantara aktivis ada yang menyimpang dan berbuat maksiyat. Sekali lagi, alhamdulillah summa alhamdulillah, aktivis dakwah tetap istiqomah hingga detik ini.

Saat dakwah akhirnya “dimatikan” lewat PROSES POLITIK, ini adalah kemenangan yang luar biasa bagi dakwah. Sebab, jika dakwah istiqomah meniru Rasulullah, ia akan sampai pada suatu jalan dimana ia akan “dimatikan” oleh PROSES POLITIK. Saat itu terjadi, senjata terampuh yang dimiliki sistem yang eksis telah hancur, yaitu SENJATA INTELEKTUAL.

Biasanya, setelah ini, mereka akan bertambah brutal dan gelap mata, sebab intelektualnya sudah tidak ada. Pada saat dakwah dan aktivisnya tetap istiqomah, maka masyarakat akan melihat dengan mata kepala sendiri keistiqomahan dan kejujuran dari aktivis dakwah. Pada saat itulah mereka mendapatkan HEARTS and MINDS dari masyarakat. Jika itu terus terjadi sampai pada level tertentu, maka kebathilan akan hancur dikalahkan oleh haq.

“Dan Katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap”. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.” (QS.al-Isra’ :81).

Jadi, pertarungan antara haq dan bathil, memang pertarungan yang membutuhkan proses dan membutuhkan banyak tahapan. 

Secara kasat mata, terkadang tampak bahwa yang bathil menang, padahal itu hakikatnya adalah kekalahan. Saat Rasulullah dan para shahabat dahulu diboikot secara total selama 3 tahun, itu bukan kekalahan dakwah. Secara kasat mata, memang tampak bahwa dakwah kalah. 

Padahal itu bagian dari tahapan kemenangan dakwah. Tetapi, kemenangan tersebut memang tidak kasat mata, kecuali orang yang benar-benar memiliki ketajaman mata hati. Saat Rasulullah dipaksa pulang Madinah dan menanda-tangani perjanjian hudaibiyah, secara kasat mata juga tampak sebagai kekalahan dakwah, padahal hakikatnya itu adalah kemenangan dakwah yang gemilang. 

Pada saat itu, mayoritas shahabat marah besar kepada Rasul karena banyak yang tidak paham, tetapi setelah itu turun surat alfath yang menggambarkan kemenangan yang gemilang, para shahabat nabi baru memahaminya. Dakwah memang tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang kasat mata.

Haq itu hanya bisa dikatakan kalah, dalam satu kondisi: yaitu saat aktivisnya tidak istiqomah dan kehilangan kesabaran, lalu berbuat maksiyat dengan cara menempuh metode lain dalam dakwah, tidak seperti jalan yang digariskan Allah dan Rasul-Nya.

Oleh karena itu, berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini harus disyukuri. Syukur tidak berarti bahwa harus diiringi dengan tertawa-tawa. Syukur tidak berarti bahwa dakwah sudah selesai Syukur tidak berarti mengurangi intensitas dakwah. 

Syukur justru berarti menambah intensitas dakwah. Kita harus bersyukur bahwa para pengemban dakwah tetap istiqomah, kita harus bersyukur atas hilangnya intelektualitas dari sistem bathil dan penjaganya, kita harus bersyukur sudah sampai pada titik dakwah yang paling menentukan.

Semua orang boleh tertawa terbahak-bahak, atau berderai air mata karena kesedihan melihat berbagai kondisi yang memilukan, tetapi bagi para pejuang dakwah, apa yang terjadi ini benar-benar SESUAI DENGAN KHITTOH yang memang telah digariskan. Bersyukurlah karena kita telah melewati tahap “dimatikan” MELALUI PROSES POLITIK.

Kalimat “dimatikan” memang tidak akan pernah membuat mati. Kalimat “dimatikan” itu hanya bermakna bahwa mereka berusaha mematikan. Namun, dalam kenyataan tidak ada dakwah yang bisa dimatikan. Fir’aun dahulu berusaha mati-matian untuk “mematikan” dakwah, orang-orang quraisy, berusaha juga untuk “mematikan” dakwah Rasulullah. Tapi, apakah dakwah para nabi itu mati setelah dicoba “dimatikan”? Tidak. Dakwah itu justru masuk ke tahapan baru dan semakin dekat dengan kemenangan.

Jadi, betapa indahnya sampai pada suatu titik, dimana dakwah “dimatikan” lewat PROSES POLITIK.  Dakwah kini telah masuk babak baru. Kunci utama dalam babak baru ini adalah kesabaran dan keistiqomahan. Sungguh an-nashru qorib.

“Sesungguhnya Kami benar-benar telah memhawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.” QS. Az-Zukhruf [43] : 78

“Atau (apakah patut) mereka berkata: "Padanya (Muhammad) ada penyakit gila". Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu.” QS. Al-Mu'minun [23] : 70



Dakwah Jateng- Jakarta, MPR mengkritisi pidato Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada paripurna pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Untuk itu, Tjahjo diminta segera mengkarifikasi pidatonya karena terkesan Perppu Ormas dibuat untuk menyasar ideologi antipancasila dan itu tidak termasuk atheisme, komunisme, marxisme, dan leninisme.

"Pertama harus saya sampaikan pentingnya Mendagri mengklarifikasi berita viral yang menyebar dari berita beliau yang di rapat paripurna DPR," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) di Gedung MPR, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

"Yang dipahami seolah-olah beliau menyampaikan bahwa dikeluarkan Perppu Ormas, itu ormas atau pihak yang menyebarkan komunisme, atheis, marxisme, maupun sejenisnya yang seolah-olah itu tidak kemudian terkena perppu," imbuhnya.

Hidayat menjelaskan, perppu yang kini sudah menjadi Undang-Undang (UU) Ormas itu di dalam pasal penjelasannya tegas menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan antipancasila adalah pihak yang menyebarkan paham komunisme, atheisme, dan marxisme.

"Jadi menurut saya berita itu penting untuk segera diklarifikasi oleh Mendagri supaya tidak menimbulkan spekulasi baru," tegasnya.

Karena lanjutnya, dalam UU Ormas yang baru ini Mendagri diberi kewenangan untuk menilai suatu ormas antipancasila atau tidak, kemudian diputuskan apakah ormas itu dibubarkan atau tidak.

Jadi kata HNW, jangan sampai timbul pemahaman bahwa Mendagri diskriminatif dalam memahami ormas yang antipancasila.

"Karena dalam perppu jelas tekstual di penjelasan Pasal 59 itu bukan hanya yang dibubarkan antipancasila dan UUD 1945 tapi juga yang menyebarkan atheisme, komunisme, marxisme juga terkena dengan perppu ini," jelasnya.

Sebelumnya, dalam pidato pandangan akhir pemerintah atas Perppu Ormas dalam rapat paripurna tanggal 24 Oktober 2017. Tjahjo menyebut seolah paham atheisme, komunisme, marxisme, leninisme, bukan bagian dari paham antipancasila.

"Pimpinan dan bapak ibu anggota dewan yang kami hormati mohon izin kami tidak membacakan secara keseluruhan pandangan dari pada pemerintah. Ada dua poin yang pertama, mencermati gerakan dan perkembangan dinamika yang ada, yang telah kami paparkan dalam rapat kerja di Komisi II, banyak ada ada ormas yang dalam aktivitasnya terbukti mengembangkan paham atau ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 dan hal ini tidak termasuk dalam paham atheisme, komunisme, marxisme, leninisme dan ajaran yang berkembang cepat di Indonesia." kata Mendagri {x}



Dakwah Jateng - Ustadz Rokhmat S. Labib *)

Pada Kamis 19/10, HTI turut diundang untuk menyampaikan pandangannya dalam RDPU di Komis II DPR RI tentang Perppu Ormas. Dalam kesempatan itu hadir Jubir HTI Ustadz Ismail Yusanto dan saya.

Setelah Ustadz Ismail Yusanto menyampaikan pandangan HTI, kemudian saya lanjutkan dengan memberikan beberapa nasihat kepada anggota DPR. Di antara nasihat saya,  hendaklah mereka takut membuat undang-undang dzalim yang mengkriminalisasi dakwah dan memenjarakan pengembannnya. Sebab, itu berat dosanya di hadapan Allah Swt. Saya pun mengingatkan mereka dengan firman Allah Swt:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (al-lawh al-mahfûzh) (QS Yasin [36]: 12).

Ayat ini memastikan Allah Swt akan menghidupkan kembali manusia untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dikerjakan selama di dunia. Ketika manusia diadili di mahkamah yang benar-benar adil. Tidak ada manusia yang manusia yang dirugikan diadili. Semuanya mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Untuk itu, Allah Swt mencatat semua yang diperbuat oleh manusia.

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa yang dicatat oleh Allah Swt dari manusia ada dua.

Pertama, مَا قَدَّمُوا. Yakni, semua perbuatan yang telah mereka kerjakan, baik yang terpuji maupun yang tercela, yang shalih maupun yang durhaka. Demikian penjelasan para mufassir terkemuka, seperti Ibnu Jarir al-Thabari, al-Qurthubi, dan lain-lain.

Kedua, وَآثَارَهُمْ. Setidaknya ada dua penafsiran yang disampaikan para mufassir tentang ayat ini.

Menurut sebagian mufassir, kata âtsâr bermakna bekas jejak dan langkah kaki, baik yang berjalan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Mujahid menyatakan, âtsârahum adalah خطاهم بأرجلهم (langkah kaki mereka). (LIhat al-Suyuthi dalam al-Durr al-Mantsûr). Ibnu Jarir al-Thabari meriwayatkan beberapa Hadits yang menunjukkan makna tersebut. Di antaranya adalah Hadits yang diriwayatkan Ibnu al-Mutsanna dari Jabir ra. Bahwa Bani Salimah ingin berpindah rumah dekat dengan masjid. Rasulullah saw bersabda kepada kepada mereka:

يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ إنَّها تُكْتَبْ آثَارُكُمْ

Wahai Bani Bani Salimah, tetaplah di tempat tinggalmu. Sesungguhnya bekas jejak kakimu ditulis (HR al-Thabari).



Mufassir lain, seperti al-Syaukani dan al-Alusi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan âtsâr adalah semua kebaikan atau keburukan yang tetap ada setelah ditinggal mati pelakunya. Penafsiran tak jauh berbeda juga dikemukakan al-Qurthubi, al-Zamakhsyari, al-Samarqandi, al-Khazin, al-Baghawi, al-Nasafi, al-Jazairi, al-Sa’di, al-Zuhaili, dan lain-lain. Mereka menyatakan, _âtsârahum_ adalah semua kebiasaan yang diciptakan, baik yang _hasanah_ (terpuji) maupun yang syay’ah (tercela), kemudian dicontoh orang-orang yang sesudahnya. Penafsiran ini didasarkan pada Hadits Nabi saw:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Barangsiapa yang membuat tradisi dalam Islam sebuah tradisi yang baik (sunnah hasanah), maka dia memperoleh pahala dari perbuatan yang dia kerjakan dan perbuatan orang yang menirunya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat tradisi dalam Islam sebuah tradisi yang buruk (sunnah syay’ah), maka dia memperoleh dosa dari perbuatan yang dia kerjakan dan perbuatan orang-orang yang menirunya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun (HR Muslim).

Dalam ayat lainnya, al-Quran menegaskan bahwa orang yang menyesatkan orang lain, maka dia juga harus menanggung dosa orang yang disesatkannya itu. Allah Swt berfirman:

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Dongeng-dongengan orang-orang dahulu". (ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu (QS al-Nahl [16]: 24-25).

Orang-orang kafir yang mengajak manusia kepada kekufuran, maka dia harus menanggung dosa mereka dan dosa orang-orang yang mengikuti mereka (lihat QS al-Ankabut [29]: 13). Sebaliknya, orang yang mengajak kepada kebaikan, dia pun mendapatkan pahala semisal orang yang diajaknya. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan semisal pahala orang yang mengerjakannya (HR Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ahmad dari Abu Mas’ud al-Anshari).

Yang dimaksud mitslu ajri fâilihi (semisal pahala orang yang mengerjakannya) sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi adalah “Bahwa dia mendapatkan pahala atas perbuatan itu, sebagaimana pelakunya juga mendapatkannya. Tidak mengharuskan kesamaan ukuran atau  jumlah pahalanya.”

Syihabuddin al-Alusi menyebutkan beberapa contoh lain. Contoh peninggalan baik yang ditingalkan adalah kitab yang ditulis, harta yang diwakafkan, bangunan di jalan Allah, dan berbagai kebajikan lainnya. Sementara peninggalan buruk adalah penetapan undang-undang yang dzalim dan lalim, penyusunan prinsip-pinsip yang buruk dan rusak yang berlaku di tengah manusia, dan berbagai bentuk kejahatan lain yang dibuat dan diberlakukan oleh orang-orang rusak sesudahnya.

Bertolak dari ayat ini dan penjelasan para ulama, maka kami mengingatkan kepada mereka agar tidak menerima Perppu yang dikatakan oleh mengkriminalisasi ajaran Islam, pengembannya, dan organisasi yang memperjuangkannya. Ini sudah banyak disampaikan oleh banyak pakar yang jujur tentang itu.
Maka sungguh berat hisabnya dihadapan Allah Swt bagi mereka yang menerima dan mendukung Perppu ormas yang dzalim itu. Bersiaplah untuk mendapatkan ‘dosa jariyah’ yang terus mengalir selama undang-undang itu  diberlakukan. Apalagi ketika UU itu memakan banyak korban dari ulama dan pengemban dakwah yang berjuang menegakkan Islam.  Mereka sesungguhnya sedang  berhadapan dengan Allah Swt dan menempatkan dirinya menjadi musuh-Nya. Sebab, Dialah yang memerintahkan hamba-Nya untuk tunduk dan patuh kepada syariah-Nya.  Sedangkan khilafah adalah bagian dari syariah yang diwajibkan untuk ditegakkan. Bahkan, hanya dengan khilafah seluruh syariah dapat ditegakkan dengan sempurna. Masihkah Anda punya nyali berhadapan dengan Allah Swt Sang Pemilik kerajaan langit, bumI, dan isinya?

Foto Nicko Pandawa.

Dakwah Jateng - Yogyakarta, Tersebar pesan broadcast melalui media untuk menghadiri kuliah akbar aksi kebangsaan perguruan tinggi dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda. Pada Broadcast tercantum barang siapa yang mengikuti acara kuliah ini akan mendapatkan uang sebesar 25 ribu dan sertifikat.

Acara kuliah akbar tersebut merupakan hasil perundingan pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia pada 25-26 September 2017 di Bali. Acara ini diikuti 3.000 pimpinan perguruan tinggi.

Apakah perguruan tinggi dan mahasiswa akan tergadai idealismenya dengan 25 ribu kontan?




PP Muhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Ormas ke MK
Busyro Muqoddas, Sleman, Selasa (24/10/2017). Foto: Usman Hadi

Dakwah Jateng- Yogyakarta, DPR mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU. Menanggapi hal itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review ke MK. 

"JR (judicial review), harus JR," tegas Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas kepada wartawan di Grand Quality Hotel, Jl Laksda Adisucipto Nomor 48, Sleman, DIY, Selasa (24/10/2017).

Menurutnya, langkah Muhammadiyah ini sudah sesuai prinsip-prinsip negara hukum dan berdasarkan HAM. Acuannya adalah Undang-undang Dasar 1945.

"Secara sosiologis masyarakat kita ini butuh penguatan dari negara untuk memberikan perlindungan HAM dan perlindungan hukum," katanya.

Busyro mengingatkan, di negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Semestinya kedaulatan rakyat ini yang diwujudkan.

"Di undang-undang ini ada pasal yang ancamannya mengerikan (hukuman) sampai 20 tahun. Lalu (ada) pasal yang lain, karena tidak hanya satu pasal itu. (Penetapan ini) nalar akademis, yuridisnya apa?" jabarnya.

Draft akademis Perppu tantang Ormas ini dinilai Busyro terlalu eksklusif, karena tidak ada ruang diskusi bagi masyarakat. Oleh karenanya, sejak awal pihaknya menolak Perppu ini.

"Mengurus rakyat kok masyarakat tidak dilibatkan," kritiknya.

Sebagaimana diketahui, DPR telah mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas menjadi undang-undang. Kini Perppu ini resmi menjadi undang-undang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013. [dtk]

Hasil gambar untuk luthfi syarif hidayat direktur civilization


Lutfi Sarif Hidayat *) (Catatan Acara Dua Sisi TV One 25 Oktober 2017)


Melihat diskusi di salah satu televisi swasta bertajuk Dua Sisi pada 25 Oktober 2017 malam yang dihadiri oleh Jubir HTI, Dirjen Kemendagri dan Politisi Gerindra serta Nasdem memberikan satu kesimpulan bagi saya pribadi. Agaknya Pemerintah terkesan kurang dewasa dalam konteks keluarnya Perppu Ormas 2/2017 yang telah disahkan oleh DPR RI 24 Oktober 2017 menjadi UU Ormas yang baru.

Mengapa saya sebut terkesan kurang dewasa? Sebab apa yang diperlihatkan berupa argumen-argumen dari keempat pembicara tersebut menunjukkan hal tersebut. Sehingga ada pesan penting bahwa UU Ormas yang baru ini semakin jelas "kerapuhan" argumentasinya. Selain itu, peran Pemerintah yang mengatur sebuah negara belum sepenuhnya menunjukkan bahwa mereka adalah pengayom bagi masyarakatnya, termasuk di dalamnya Ormas Islam.

Pertama, jelas bahwa ada kesalahan yang bisa masuk kategori fatal oleh Pemerintah khususnya dalam proses-proses pembubaran HTI. Dalam rilis yang berkembang, berdasarkan sumber-sumber yang ada proses pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) HTI menghilangkan elemen-elemen penting, antara lain: dialog, klarifikasi, peringatan-peringatan, pembinaan intensif sampai pada penerbitan Surat Keputusan (SK) Pencabutan Status BHP asli yang hingga detik ini belum sampai kepada HTI.

Kedua, mengulang kembali hal yang paling mendasar di dalam terciptanya sebuah keadilan adalah harus dengan adanya proses pengadilan. Proses pengadilan inilah yang secara obyektif menilai hal yang substansi apakah sebuah Ormas dikatakan salah atau tidak. Hal inilah yang hilang di dalam UU Ormas yang baru saja disahkan. Apapun alasannya ketika tidak ada proses pengadilan oleh satu lembaga khusus padahal menyangkut hak penting dalam sebuah negara maka bisa dipastikan keadilan tidak akan pernah tercapai.

Indikasi tersebut kemudian yang menguatkan hipotesis jika Pemerintah sekarang ini bertindak sewenang-sewenang, represif dan cenderung diktator. Sebab Pemerintah menjadi satu-satunya menurut UU Ormas yang baru sebagai pihak yang menafsirkan hal yang esensi tanpa adanya pengadilan.

Ketiga, terkait dengan beberapa pasal karet yang sangat subyektif. Seperti misalnya pada pasal yang berkaitan dengan siapa dan apa sebenarnya yang disebut bertentangan dengan Pancasila. Sehingga jika dikaitkan dengan pasal yang mengatur hukuman terhadap pihak yang dinilai tidak benar, yang tejadi adalah bentuk tindakan berlebihan. Karena hukuman yang didapat menurut banyak pakar hukum lebih kejam dari zaman Penjajahan dan Orde Baru.

Keempat, menguatkan poin dialog dan klarifikasi kepada Ormas yang dinilai ada masalah. Menurut saya ini adalah hal sangat penting di dalam kehidupan sebuah negara. Ruang dialog dan saling bertukar informasi tidak boleh ditutup dengan alasan apapun. Sebab jika ini yang terjadi pasti ada bias informasi dan bahkan spekulasi informasi serta kemudian merugikan Ormas. Dan ini terbukti dengan persoalan yang ada pada HTI.

Ada data-data yang tidak akurat dari Pemerintah berdasarkan kajian yang saya lakukan secara langsung dan mendalam terhadap sumber-sumber utama dari HTI. Perlu diketahui bahwa, sumber-sumber utama tersebut terbuka dan bisa diakses serta dikaji oleh siapapun. Oleh karena itu, inilah sikap 'tidak dewasa' dari Pemerintah dengan mengeluarkan Perppu Ormas 2/2017 yang kemudian menjadi UU Ormas baru, tanpa ada dialog dan klarifikasi.

Sejak awal, sikap saya jelas. Menolak Perppu Ormas dan sampai saat ini keyakinan bahwa UU Ormas yang baru ini sebagai bentuk tindakan yang mengarah dan cenderung abuse of power tidak hilang. Sehigga saya yakin Judicial Review terhadap UU Ormas baru ini akan dikabulkan oleh MK dan dimenangkan oleh para penggugat. Kita lihat saja nanti.

*) Direktur Civilization Analysis Forum (CAF)


Para Tokoh yang hadir dalam audiensi menyerukan kesepakatan untuk bersama-sama menghukum semua partai pendukung perppu ormas dengan cara menyerukan kepada umat Islam didaerah masing-masing agar tidak memilih partai pendukung perppu ormas.

Dakwah Jateng - DPRD Jawa Tengah pada senin siang (23/10/17) digerudug masa dari Forum Silaturrahim Umat Islam Jawa Tengah, Masa yang merupakan himpunan berbagai ormas Islam, Kyai, dan tokoh dari berbagai penjuru Jawa Tengah ini datang memasukin gedung DPRD Jawa Tengah.

Kedatangan masa ini dalam rangka penolakan terhadap Perppu ormas No 2 Tahun 2017 dan meminta kepada DPR untuk ikut bersama umat menolak Perppu Ormas Tersebut, karena Perppu ini akan melegitimasi rezim diktator yang represif.

Audiensi disambut oleh Ahmadi anggota DPRD Jawa Tengah fraksi PKS.

Dihadapan Ahmadi, Ust Haidar berharap DPRD Jawa Tengah bisa menyampaikan kepada DPR di Pusat terkait aspirasi yang disampaikan.

Haidar Amthori Ketua Forum Silaturrahim Umat Isalm Jawa Tengah menyampiakan kepada dakwahmedia Perppu ini berpotensi  memebugkam suara-suara kritis masyarakat "Perppu ini melegalkan subyek hukum untuk dihukum tanpa proses peradilan, padahal proses peradialn adalah prisif utama negara hukum, "Due Process of Law" kata Haidar.

"Keberadaan Perppu Ormas ini telah nyata-nyata mengkriminalisasi simbol-simbol Islam, bendera tauhid atau bendera Rasulullah dengan lafadz Laailaaha illallah, cadara, celana cingkrang, jenggot dengan mudah dituduh sebagai simbol teroris dan dianggap kejahatan." Kata Ketua Rombongan masa Audiensi.

Selain dari itu Haidar juga menyampaikan bahwa Perppu Ormas ini mengkriminalisasi ajaran dan dakwah Islam.  sebagai contoh adalah HTI dicabut status BHP dan dinyatakan Bubar karena dituduh bertentangan dengan pancasila, padahal HTI hanya mendakwahkan syariah dan Khilafah yang kesemuanya itu adalah ajaran Islam, dan justru HTI bertujuan untuk membebasakan umat Islam dari penjajahan kapitalisme maupun komunisme.

Para Tokoh yang hadir dalam audiensi menyerukan kesepakatan untuk bersama-sama menghukum semua partai pendukung perppu ormas dengan cara menyerukan kepada umat Islam didaerah masing-masing agar tidak memilih partai pendukung perppu ormas.

Ormas-ormas Islam, pondok pesantren, dan tokoh yang hadir sekitar 50 orang. [] DM


Hasil gambar untuk perpu ormas

Dakwah Jateng- Jakarta, Pengurus Pusat Muhammadiyah memberi pandangan terkait penerbitan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perwakilan PP Muhammadiyah Iwan Satriawan menyebut Perppu Ormas tak sesuai konstitusi. 

"Penetapan Perppu Ormas merupakan pelanggaran terhadap prinsip konstitusionalisme dan rule of law yang ditetapkan UUD '45," ujar Iwan. 

Hal tersebut disampaikan Iwan dalam rapat bersama Komisi II di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Iwan menjelaskan secara rinci soal pandangan PP Muhammadiyah tersebut. 



"Dari sisi penetapan perppu kami anggap tak memiliki dasar hukum kuat. Walaupun presiden punya hak penetapan perppu, tapi ada syaratnya. MK membuat putusan memberi pagar kapan presiden diperbolehkan menggunakan hak subjektifnya itu. Kegentingan hal ihwal memaksa itu MK diuraikan dalam tiga kategori," ujar Iwan. 

Iwan mengatakan kategori itu terdiri dari kegentingan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dan kekosongan hukum. Menurutnya, kegentingan tersebut tak ada. 

"UU Ormas yang ada itu lebih lengkap dari perppu secara substansi," ucap dia. 

Iwan menjelaskan panjang-lebar soal alasan PP Muhammadiyah mengkritik Perppu Ormas. Intinya, PP Muhammadiyah menolak.

"Ini biasa dalam negara demokrasi. PP Muhammadiyah menyatakan Perppu Ormas secara substansi bertentangan. PP Muhammadiyah menolak Perppu Ormas dan memohon DPR tak menyetujui Perppu jadi UU," pungkasnya.[dtk]

Hasil gambar untuk jubir hti

Dakwah Jateng, Jakarta, Komisi II DPR akan mengundang  Jurubicara organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam pembahasan Perppu Ormas 2/2017, mendatang.


Rencananya setelah rapat hari ini, Komisi II DPR akan mengundang sejumlah ketua organisasi masyarakat untuk didengarkan pendapatnya dalam rapat selanjutnya.

"Untuk yang HTI kami undang perorangan yakni juru bicaranya pak Ismail Yusanto." ujar anggota Komisi II, Zainudin Amali di depan Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/10)

Berbeda dengan ormas yang lainnya, HTI  ini hanya diundang jubirnya.

"Kami undang sebagai pribadi," tegas Zainudin.

Komisi II juga berencana mengundang ketua umum dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), PBNU, PB Muhammadiyah serta dari pimpinan agama yang lainnya seperti PGI, Walubi, dan KWI.[rm



Dakwah Jateng- Jakarta, Komisi II DPR RI dan pemerintah diwakili Kemendagri, Kemenkum HAM dan Kominfo, kembali membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dalam rapat kali ini setiap fraksi memberikan tanggapan atas terbitnya Perppu, yang dinilai otoriter dengan meniadakan pengadilan.

Penolakan pertama datang dari Fraksi Gerindra. Juru bicara Gerindra Azikin Solthan mengatakan partainya tegas menolak terbitnya Perppu Ormas. Kehadiran Peppu Ormas tidak dalam keadaan krusial, bahkan sebaliknya terbitnya Perppu ini justru memperkeruh keadaan. Sejatinya pemerintah bisa membimbing Ormas bukan justru memvonis bahkan hingga membubarkan.

“Partai Gerindra menolak tegas Perppu Ormas ini. Kami menilai terbitnya Perppu Ormas menjadi tindak kesewenangan pemerintah atau diktator. Kehadirannya justru menafikan negara Indonesia sebagai negara hukum melainkan menjadi negara otoriter,” kata Azikin dalam rapat Komisi II di Gedung DPR RI, Senayan, Senin, (16/10).

Hal senada diungkapkan anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Madani Ali Sera. Dia mengatakan Perppu Ormas tidak memenuhi kegentingan krusial. Di sisi lain memunculkan rezim otoriter dengan menihilkan pengadilan. Selain itu sanksi pidana terlalu berlebihan, sehingga bisa dijadikan penyelewengan tindak kriminalisasi.

“Partai PKS sejak awal menolak terbitnya Perppu Ormas ini. Akan tetapi dengan terlanjurnya terbit kami meminta Perppu ini kembali dibahas di Panja Komisi II dengan menghadirkan pro dan kontra serta para ahli terkait Ormas,” tuturnya.

Anggota Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan munculnya Perppu Ormas menjadi perdebatan panjang di masyarakat, pasalnya terbitnya Perppu cenderung tergesa-gesa dengan langsung melakukan eksekusi pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Partai PAN meminta DPR dan Pemerintah kembali membahas Perppu ini dengan syarat menghadirkan perwakilan pro dan kontra.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Afzal Mahfuz mengatakan terbitnya Perppu Ormas sebagai bentuk pergeseran pradigma pemerintah yang menilai Ormas sebagai ancaman negara. Padahal keberadaan ormas adalah wadah masyarakat berkumpul untuk berdiskusi menyampaikan aspirasi sebagai nilai kebebasan berserikat.

“Perppu Ormas terlalu memberikan kewenangan besar pada Kemendagri, bila hal itu terjadi maka akan terjadi penyelewengan penafsiran Pancasila. Sehingga mudah mencap suatu ormas bertentangan dengan pancasila dan berujung dibubarkan,” tegasnya.

Adapun beberapa fraksi lainnya menyetujui adanya pembahasan tingkat lanjut terkait Perppu Ormas. Sehingga Komisi II menyimpulkan pembahasan lebih lanjut dengam memghadirkan perwakilan pro, kontra dan pakar dalam persoalan Perppu Ormas. Kesepakatan itu disahkan melalui ketukan palu oleh ketua komisi II, Zainudin Amali.[kblt]


Dakwah Jateng- Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan pidato politik perdananya setelah dilantik sebagai Gubernur DKI. Di hadapan para pendukungnya, Anies berbicara soal kolonialisme yang ada di depan mata.
“Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan polarisme dari dekat. Di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata,” ujar Anies dalam acara Selamatan Jakarta yang digelar di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).
Anies pun berorasi dan berbicara soal perjuangan pribumi melawan kolonialisme. Menurutnya, semua warga pribumi harus mendapat kesejahteraan.
“Kita semua pribumi ditindak, dikalahkan, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri Indonesia,” ucapnya.
Untuk menguatkan pernyataannya, Anies beberapa kali memberi perumpamaan dengan peribahasa. Termasuk sebuah peribahasa Madura.
“Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. ‘etèk sè atellor ajâm sè ngèremmè’, itikyang bertelur ayam yang mengerami,” kata Anies.
“Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk menghapuskan kolonialisme,” sambung gubernur yang diusung Gerindra-PKS itu.
Seperti diketahui, Anies dan Sandiaga Uno baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur-Wagub DKI. Keduanya akan menjadi pimpinan Jakarta pada periode 2017-2022.
Sumber: Detik.com
loading...
Powered by Blogger.