Dakwah Jateng- Jakarta, pemerintah semakin brutal dalam melakukan persekusi kepada warga negara yang ingin menyampaikan aspirasi pendapatnya. Dibuktikan di beberapa daerah telah dilakukan persekusi kepada para Mahasiswa maupun kepada Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang menjadi wadah mereka menuntut ilmu dan berorganisasi.

Hal ini menjadi perhatian dari kalangan Advokad muslim sehingga mengeluarkan pernyataan hukum sebagai berikut :


PERNYATAAN HUKUM
Koalisi Advokat Penjaga Islam



Tentang
"Adanya tindakan seseorang atau sekelompok orang, pribadi maupun institusi tertentu yang berusaha menghalangi penunaian hak mahasiswa sebagai warga negara untuk menjalankan kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum dengan melakukan intimidasi, persekusi, pemberian ancaman dan sanksi, serta berbagi tindakan lain yang pada pokoknya menghalangi dan/atau mematikan daya kritis mahasiswa".

Bahwa Konstitusi telah menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, bahkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat [UUD 45 pasal 28 jo. Pasal 28E ayat (3)].

Bahwa UU No. 9 tahun 1998 secara tegas menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum, pasal 2 ayat (1) disebutkan :

"Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat
sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

Bahwa penyaluran aspirasi mahasiswa dalam melaksanakan hak konstitusionalnya, baik dengan cara mengikuti ulama terjun dalam aksi bela Islam 411, aksi bela Islam 212, aksi bela Islam 299, dan/atau berbagai aksi bela Islam lainnya, tidak boleh dihalangi atau dikebiri oleh siapapun, baik atas nama pribadi, institusi, apalagi jika diatas namakan kampus yang menjunjung tinggi Tri Dharma Pendidikan.

Bahwa Pembuatan video penolakan Perppu ormas baik secara perorangan maupun berkelompok, adalah dalam rangka menjalankan hak konstitusional yang dijamin UUD dan UU, untuk menyatakan pendapat dimuka umum, tidak boleh dan tidak dapat dihalangi apalagi di intimidasi.

Bahwa Jika terdapat perbedaan pendapat mengenai isu Perppu ormas, maka diskusi ilmiah menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, bukannya malah menghalangi hak konstitusional untuk menyatakan pendapat dimuka umum.

Bahwa penghalangan terhadap pelaksanaan hak konstitusional, adalah pelanggaran hukum dan berpotensi terkena delik pidana. Pasal 18 UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum menyebutkan :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga
negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan
Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun".

Bahwa Penggunaan almamater kampus, sepanjang mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa kampus almamater tersebut, tidak bisa disebut pelanggaran hukum atau pelanggaran statuta kampus. Adalah hak bagi setiap mahasiswa untuk menggunakan almamaternya sebagai satu kebanggaan untuk berdiri tegak menyampaikan hak konstitusi mengemukakan pendapat dimuka umum.

Bahwa Pihak kampus -apalagi pihak eksternal dari unsur apapun- tidak dapat menekan atau melakukan penerbitan sanksi akademik atau administrasi kemahasiswaan, atas dasar penggunaan almamater saat menjalankan hak konstitusi mengemukan pendapat dimuka umum.

Bahwa pihak penyelenggara negara dan/atau aparat penegak hukum tidak boleh dan tidak dapat melakukan tindakan perampasan hak konstitusional warga negara termasuk terhadap mahasiswa, untuk melaksanakan hak kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum.


Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dijelaskan, Koalisi Advokat Penjaga Islam dengan ini menyatakan :

1. Menolak sekaligus menyayangkan adanya tindakan penghalangan hak kebebasan menyatakan pendapat oleh mahasiswa, baik yang dilakukan secara pribadi, kelembagaan dan institusi, baik organ internal maupun eksternal kampus.

2. Menolak sekaligus menyayangkan setiap tindakan aparat penegak hukum yang bertindak represif, menabrak asas dan batas konstitusi, dan terlalu jauh jatuh menjadi alat kekuasaan.

3. Menyeru kepada pihak kampus agar menjaga netralitas, tetap konsisten pada khittoh Tri Dharma pendidikan, serta memberikan keleluasaan kepada mahasiswa dan Civitas Akademika untuk menyalurkan aspirasi dan daya kritisnya sebagaimana telah dijamin konstitusi dan undang-undang.


Hanya kepada Allah SWT kami berserah diri dan memohon pertolongan.


Jakarta, 06 Oktober 2017.

Koalisi Advokat Penjaga Islam



Ahmad Khozinudin, SH
HP. 0821.2204.5279

Post a Comment

Powered by Blogger.