Oleh :
Salamuddin Daeng
Inti negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport
adalah untuk memaksimalisasi keuntungan negara atas tambang terbesar di dunia
yang sekarang mengeruk kekayaan nasional. Kalau dalam semua hal negara
dirugikan oleh sebuah kesepakatan, maka itu bukan negosiasi tapi tindakan
murahan jual diri.
Sebagaimana diketahui ada 4 hal yang menjadi isu utama dalam
negosiasi antara Pemerintahan Jokowi dengan Freeport yakni :
1. Perubahan KK menjadi IUPK
2. Maksimalisasi pajak bagi negara
3. Divestasi 51% kepada negara.
4. Pembangunan smelter di dalam negeri.
Kalau keempat hal itu tidak disetujui Freeport dan pemerintah
menyerah maka itu berarti bahwa Pemerintahan Jokowi dan Menteri Ignasius Jonan
selama ini cuma omong kosong. Pemerintah selama ini sesumbar akan melakukan
nasionalisasi dan mengontrol Freeport.
Saya menangkap ada indikasi pemerintah sengaja mengalah.
Dengan demikian maka kekalahan tersebut dapat dipertukarkan dengan imbalan
tertentu yang mengalir ke kantong pribadi aparat pemerintahan Jokowi.
Kalau itu terjadi maka Pemerintahan Jokowi telah melakukan
kebohongan besar kepada rakyat. Berpura pura nasionalis dan tegas, namun
ternyata membuat kesepakatan jahat yang merugikan negara.
Sebetulnya dengan perubahan KK menjadi IUPK berarti Freeport
lepas dari semua kewajiban yang ada dalam KK. Mesti diketahui bahwa ada banyak
kewajiban dalam KK yang tidak dipenuhi oleh Freport selama ini seperti
kewajiban melakukan pengolahan di dalam negeri, kewajiban melakukan divestasi
51 % yang sebetulnya sudah diatur dalam KK dan batas waktu pemenuhan kewajiban
tersebut gagal dipenuhi Freeport.
Perubahan KK menjadi IUPK adalah insentif yang besar bagi
Freeport. Mengapa ? Karena seharusnya kontrak karya Freeport seharusnya
berakhir tahun 2021, maka dengan berubah menjadi IUPK pemerintah memperpanjang
hingga tahun 2041.
Insentif ini seharusnya mendapat kompensasi minimum yakni
peningkatan penerimaan negara dari pajak.
Kalau faktanya ternyata pajak pun berkurang dan pemerintah
menyetujuinya maka berarti ada udang di balik batu, ada skandal besar yang
dirancang pemerintah dari awal yang terindikasi untuk meloloskan kepentingan
pribadi penguasa. Saya rasa ini mengkonfirmasi pepatah tidak ada makan
siang gratis
Post a Comment