Aksi Bela Islam 212 tentu tak bisa dilepaskan dari peran Imam Besar Umat Islam Indonesia, Habib Rizieq Shihab. Beliau lah salah satu yang mengobarkan semangat untuk melakukan perlawanan terhadap penista agama Basuki Tjahya Purnama alias Ahok.
Dalam setiap Aksi Bela Islam, Habib Rizieq selalu hadir dan menyampaikan orasi di hadapan kaum muslimin, khususnya di Jakarta. Kegigihannya membela agama Allah, mendapat tantangan hebat dari rezim yang berkuasa di negeri ini. Habib pun dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya dengan kasus hukum yang direkayasa. Tak pelak, Habib pun hijrah ke Tanah Suci.
Selama beberapa bulan, Habib bersama keluarganya tinggal di Arab Saudi. Lama tak berjumpa fisiknya, Habib pun sangat dinanti kedatangannya di Tanah Air. Habib Rizieq amat sangat dirindukan umat Islam, bukan hanya masyakarakat muslim Jakarta, tapi juga di sejumlah daerah Indonesia.
Dalam sebuah konferensi pers, Ketua Pelaksana Kongres Alumni 212, Ustadz Bernard Abdul Jabbar Ahad (26/11) lalu mengatakan, umat Islam sangat merindukan Imam Besar Habib Rizieq. Tapi ketahuilah, Habib Rizieq pun sesungguhnya lebih rindu pada umat Islam Indonesia.
“Jika kalian umat Islam merindukan Habib Rizieq, maka beliau lebih rindu pada umat Islam di Indonesia,” kata Ustadz Bernard Abdul Jabbar meniru ucapan Habib Rizieq dalam sebuah percakapannya via telepon selulernya.
Lalu sejumlah pihak kembali bertanya, apakah Habib Rizieq Shihab akan menghadiri Maulid Agung atau Reuni Alumni 212 di Monas, dalam waktu dekat ini, Sabtu (2/12/2017) mendatang?
Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin mengatakan, Front Pembela Islam (FPI) mengonfirmasi Habib Rizieq Shihab akan menyampaikan ceramah secara “live streaming” pada reuni aksi “212”. “Paling tidak siaran tunda pada acara (reuni 212) itu,” kata Habib Novel.
Dia mengatakan sejumlah ulama besar dan tokoh agama juga menyampaikan sambutan kepada peserta aksi tersebut. Acara itu mulai dari Salat Subuh berjemaah, kuliah subuh, zikir, sambutan, dan ceramah beberapa tokoh agama.
Novel menyebutkan kegiatan reuni 212 dijamin damai, aman, dan tertib seperti aksi serupa yang digelar pada tanggal 2 Desember 2016 berjalan teratur sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia mengaku telah bertemu Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mengizinkan aksi reuni 212.
Rencananya, aksi bela Islam 212 yang fenomenal itu, saat itu dihadiri oleh 7,5 juta umat Islam – kembali mendesak pemerintah agar tidak mengkriminalisasi ulama dan sejumlah aktivis islam lainnya, seperti Habib Rizieq, Ustadz Alfian Tanjung, Buni Yani dan sebagainya.
[panjimas.com]

Orang Islam yang sekitar 88 persen hanya menguasai 20 persen ekonomi nasional. Kondisi itulah, yang diubah dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Bogor, Selasa (28/11/2017).
“MUI ingin mendorong pemerintah agar lebih cepat dan menunjukkan keberpihakannya kepada umat Islam dengan membesarkan ekonomi syariah. Hal ini menjadi agenda pembahasan di Rakernas MUI,” ujar Muhyiddin kepada wartawan.
Sejak kemarin, MUI masa khidmat 2015-2020 menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Hotel Sahira, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam hingga Kamis (28-30/11/2017). Rakernas kali ini mengangkat tema “Meneguhkan Peran MUI dalam Menerapkan Islam Wasathiyah dan Arus Baru Ekonomi Indonesia”.
Selaku Ketua Steering Commitee Rakernas MUI, Muhyiddin Junaidi menjelaskan, hal ini perlu dilakukan agar kue pembangunan dinikmati oleh seluruh masyarakat, tidak hanya sekelompok orang.
Ia menjelaskan, sebelumnya MUI telah mengadakan kongres ekonomi umat yang membahas arus baru ekonomi Indonesia agar memberikan manfaat bagi mayoritas penduduknya. Dalam kongres tersebut ditekankan teori bottom up, yakni ekonomi dari bawah ke atas, tidak lagi top down yang ternyata ekonominya tidak mengucur ke bawah dan hanya dikuasai oleh segelintir orang. “Kami akan membahas hal tersebut,” ujarnya.
Dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, kata Muhyiddin, Dewan Syariah Nasional MUI telah berkontribusi cukup besar di Indonesia, bahkan mencapai sekitar Rp 200 triliun. Kontribusi ini salah satunya dalam membentuk fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah, perbankan syariah, dan seluruh industri jasa keuangan syariah.
“Nilai Rp 200 triliun itu secara keseluruhan, kita sudah berkontribusi dari sisi pemikiran, bagaimana umat islam bisa bertransaksi, bermuamalah dalam koridor syariah. Ekonomi syariah ini harus terus kita kembangkan,” kata Muhyiddin.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakernas III Misbahul Ulum mengatakan, forum tertinggi kedua setelah Musyawarah Nasional (Munas) itu bertujuan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi program MUI selama setahun. Serta menyusun program kerja prioritas MUI 2018.
Selain itu, terangnya, mengonsolidasikan kepengurusan dan program kerja organisasi MUI secara nasional. “(Serta) memberikan sumbangan pemikiran kepada umat Islam dan bangsa, khususnya mengenai pemberdayaan di bidang ekonomi dan peningkatan pemahaman keagamaan Islam wasathiyah,” ujarnya saat memberikan laporan dalam pembukaan acara.
Misbah menambahkan, MUI terus berupaya meningkatkan pelayanan umat, salah satunya dengan mengikuti standar ISO 9001 2015. “Dan pertama kali Rakernas MUI akan menyampaikan hasil Monitoring Evaluasi (Monev) sebagai langkah awal untuk dapat dijadikan acuan dalam memahami peta permasalahan sebagai solusi terhadap permasalahan internal yang dihadapi MUI,” ungkapnya.
Turut hadir pada acara pembukaan kali ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof KH Didin Hafidhuddin, jajaran Dewan Pimpinan MUI Pusat, 12 Komisi, dan 8 Lembaga di lingkup MUI. Serta 34 Ketua MUI dari seluruh provinsi se-Indonesia. 
[panjimas.com]

Aung San Suu Kyi.

Dewan Kota Oxford secara resmi mencabut penghargaan Freedom of Oxford dari pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Pencabutan ini diumumkan setelah mereka mengeluarkan suara bulat dalam pemungutan suara yang dilakukan pada Senin (27/11).

Dilucutinya penghargaan Freedom of Oxford dari Suu Kyi merupakan tanggapan Oxford atas penindasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Dewan Kota mengatakan mereka tidak ingin memberikan penghargaan bagi siapapun yang menutup mata terhadap kekerasan.

"Oxford memiliki tradisi panjang untuk menjadi kota yang beragam dan manusiawi, dan kini reputasi kita telah ternoda dengan adanya penghormatan terhadap orang-orang yang menutup mata terhadap kekerasan. Kami berharap hari ini kami telah menyuarakan suara kecil kami kepada orang lain untuk menyerukan hak asasi manusia dan keadilan bagi orang-orang Rohingya," ujar Kanselir Oxford, Mary Clarkson, kepada BBC.

Pemungutan suara dilakukan dihari yang sama saat Paus Francis mengunjungi Myanmar untuk meninjau langsung krisis tersebut. Dalam kunjungan itu, pemimpin tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan kepada Paus bahwa tidak ada diskriminasi agama di Myanmar.

Lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya telah terusir dari Negara Bagian Rakhine di barat Myanmar ke negara tetangga Bangladesh oleh serangkaian operasi militer. Operasi ini oleh PBB telah digambarkan sebagai contoh buku teks tentang pembersihan etnis.

Pada 2012, Suu Kyi mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Oxford. Ia juga mengadakan pesta ulang tahun ke-67 di kampus St Hugh, tempat dia belajar politik, filsafat, dan ekonomi antara 1964 dan 1967.

Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, Suu Kyi telah menarik banyak kritik terkait krisis kemanusiaan Rohingya. Pada September lalu, St Hugh memutuskan untuk mencopot lukisannya dari pintu masuk utama, beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru dan kedatangan siswa baru.

Sejauh ini, Oxford telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan kembali pemberian gelar kehormatan untuk Suu Kyi. Universitas tersebut juga telah menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib minoritas Rohingya di Myanmar.

Pada awal November, musisi Bob Geldof mengembalikan penghargaan Freedom of Dublin untuk memprotes krisis Rohingya. Penghargaan ini juga dipegang oleh Suu Kyi.

[republika]


ust felix foto bersama ayahnyaayah felix, sebelah kakan ust felix siau bertopi putih.

Meski sampai saat ini belum masuk Islam, ayahnya Ustadz Felix Siauw mendukung dakwah mualaf tersebut.
“Anda lihat di foto, tepat di sebelah saya yang bertopi adalah ayah saya, yang harusnya secara akidah bertentangan, harusnya dia yang paling tersinggung dengan isi kajian saya. Andai saya seperti yang dituduhkan, bahwa saya radikal, memecah belah, takkan mau beliau duduk di samping saya, berfoto bersama, mungkin bahkan mengusir saya,” ungkapnya dalam status berjudul  Musuh Berakal dan Kawan Jahil, Jum’at (24/11) di  fanpage Facebook Ustadz Felix Siauw
Ia menyebut Ustadz Somad pernah memberitahu, bahwa musuh yang berakal lebih baik daripada kawan yang jahil. Dan nyatanya itu benar adanya, sesuai dengan kenyataannya. Karena kadang yang bukan Muslim bisa lebih toleransi daripada Muslim yang gembar-gembor toleransi.
“Ayah saya alhamdulilah masih menerima saya dengan tangan terbuka. Yang di belakang itu, semua karyawan ayah saya, dikumpulkan selama tiga hari untuk diberikan tausiyah, disampaikan kajian pada mereka, beliau fasilitasi kajian bukan membubarkan,” ujarnya.
Padahal ayahnya Felix bukan Muslim, tapi memfasilitasi dakwahnya, sampai-sampai diguyoni oleh teman gerejanya “Pak Iwan penyandang dana teroris”, tapi dia nyaman-nyaman saja.
Felix keliling Nusantara, disambut dengan akhlak yang baik dan ramah oleh umat. Hanya sekarang sedang diuji dengan beberapa kelompok yang intoleran atas nama toleransi.

“Ayah saya belumlah Muslim, dia tonton semua video saya, dia fasilitasi dakwah saya, sebab dia berakal, melihat kebaikan dari dakwah, kebenaran Islam walau belum mengikuti jalan itu. Sementara teman yang harusnya membimbing, mengawani dalam Islam, justru yang banyak menentang, menuduh, memprovokasi, Allah Karim, ini tugas yang cukup berat,” bebernya

[media umat]




Dakwah Jateng - Semarang, Serial Seminar Nasional dengan Tema “Pendidikan Pemilih Pemula untuk Pemilu Becik tur Nyenengke” yang dilaksanakan di Laboratorium Dakwah – Kampus III UIN Walisongo Semarang diricuhi oleh PMII. Seminar yang ditujukan guna membuka wawasan mahasiswa untuk melek pemilu ini bukan diapresiasi tapi justru hendak dibubarkan.

Menurut Ketua Pantia, Affa pihaknya sudah mematuhi perizinan sesuai yang ditetapkan regulasi kampus. “Kami sudah buat izin dan diizinkan”, tuturnya seperti dikutip dari koransemarang.com.

Selai itu, Affa juga menyampaikan bahwa, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak kampus, statusnya bukan meminjam tapi menyewa. “kami ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak rumah tangga kampus, status kita bukan meminjam tapi menyewa. Dan kami juga sudah melunasi pembayaran”, imbuhnya.

Peserta yang membeludak, kurang lebih 300 pendaftar yang hendak ikut berpartisipasi dalam seminar mengaku kecewa terhadap perilaku pihak yang mericuhi. Seperti yang diuangkan Elly, Mahasiswa Dakwah semter 1, “saya kecewa dengan mereka yang mau membubarkan. Seharusnya acara yang seperti ini didukung penuh. Bukan justru dibubarkan”, ungkap rasa kecewanya.

Selain Elly, kekecewaan juga dirakan oleh Faqih, mahasiswa syariah semester 5. Kepada harian jateng, dia menyatakan bahwa sikap ricuh ntuk membubarkan ini merupakan sikap jahiliyah dan tidak berdasar. “mereka itu maunya apa, ricuh mau membubarkan tapi tak punya dasar. Kalau mahasiswa sikapnya jahiliyah, mau dikemanakan intelektualitas dan objektivitas mahasiswa?”, ungkap kesalnya.

Pernyataan Pihak Pengelola
Kasubbag Admistrasi Umum dan Kepegawaian:​ Bapak Muhammadun, S. Ag. MM. Menyampaikan 4 poin. Pertama, Kasubbag AUP menyatakan bahwa transaksi peminjaman gedung Labdakom oleh HMI telah sah dengan tanda menerima kuitansi pembayaran dari PPB dan surat peminjaman tempat dari HMI.

Kedua, Kasubbag AUP  mengaku sebelumnya sudah didatangi pihak Dema dan Sema untuk membicarakan masalah agenda HMI dengan mempermasalahkan HMI melanggar aturan, yaitu tidak konfirmasi kepada Sema dan Dema terkait penyelenggaraan agenda. Akan tetapi, Sema dan Dema tidak membawa bukti tertulis peraturan yang dimaksud. Mereka mengaku peraturan itu sudah ada sejak dulu/turun-temurun.

Ketiga, Kasubbag AUP menyatakan tidak mengetahui peraturan bahwa organisasi ekstra yang akan mengadakan agenda di kampus harus izin kepada Sema dan Dema terlebih dahulu. Mengingat, tidak ada bukti peraturan tertulis.

Keempat, Menanggapi perselisihan yang ada, Kasubbag berpegang pada legal formal penyewaan gedung yang sudah sah. Sehingga Labdakom tidak seharusnya disegel.

Berdasarkan kronologisnya, sebelum diadakan audiensi di kantor Dema, pihak Presma dan jajarannya bahwa acara dapat dilangsungkan dengan catatan banner dicopot dan tidak peserta dilarang memakai atribut organisasi. Padahal, selain HMI, kebiasaan PMII di walisngo juga turut serta memanfaatkan gedung kampus untuk agendanya.

Berdasarkan data yang diberikan kepada Harian Jateng, Arif Rohman hakim selaku Sekretaris Umum HMI Walisngo sangat menyesalkan permintaan itu. “biasanya mereka itu (PMII) juga mengadakan kegiatan bersama dengan memanfaatkan gedung kampus. Ini kami punya banyak datanya, ujarnya”.

Sedang, lanjutnya, kami (HMI) yang sudah memnuhi ijin dan sdah bayar sewa ko diributkan.

Menurut Hakim, HMI juga ingin berpartisipasi dan mengharumkan nama UIN Walisngo. Maka dari itu, HMI mendatangkan Pemateri Kondang dibidangnya. “kami ini tidak main – main untuk ikut mengharumkan nama kampus. Sehingga kami mendatangkan sekelas Dr. Ferry Kurnia Rizkyansyah (Komisioner KPU RI 2012 – 2017) dan M. Hakim Junaidi M.Ag (Komisioner KPU Jawa Tengah) menaikkan wawasan mahasiswa dan sekaligus citra kampus, ucap sesalnya atas keberingasan pihak pericuh.

Menurut kejelasan dari pihak Pusat Pengembang dan Bisnis, status pihak HMI adalah penyewa karena telah menyelesaikan prosedur dan administrasi. “ya, status pihak HMI adalah penyewa, dema dan sema dan pihak lain tidak wenang mencekal kegiatan tersebut”, sampainya saat audiensi.

Namun demikian, pihak fasilitator, Pihak Dema cenderung justru membela pihak pericuh yang sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, HMI harus melaksanakan seminarnya di luar kampus. “HMI harus pindah ke luar kampus, mengingat keselamatan peserta yang terancam”, ujarnya saat menyimpulkan audiensi.

[koransemarang.com]



Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya, Kamis (23/11/2017).

Dalam sidang perdana, kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan 41 alasan menggugat keputusan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

"Intinya pembubaran HTI melanggar undang-undang dan asas pemerintah yang baik," ujar Yusril di PTUN Jakarta di Jakarta Timur, Kamis (23/11/2017).

Beberapa alasan gugatan HTI di antaranya doktrin khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila. Doktrin khilafah juga dianggap tidak masuk ke dalam paham yang dilarang Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yaitu atheisme, komunisme, dan marxisme.

Selain itu, HTI juga menyatakan bahwa pemerintah telah mengabaikan asas demokrasi lantaran pembubaran HTI tidak melalui keputusan pengadilan.


HTI juga mempersoalkan langkah pemerintah mencabut status badan hukumnya tidak merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), namun kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru terbit pada 10 Juli 2017.

Sementara itu, kata Yusril, pemerintah membubarkan HTI pada 19 Juli 2017. Artinya, ada waktu jeda sembilan hari antara Perppu Ormas dengan pembubaran HTI. Hal ini dipersoalkan oleh HTI.

"Apa yang dilakukan HTI melanggar perppu itu hanya dalam waktu sembilan hari itu? Hukum tidak boleh diberlakukan secara surut," kata Yusril.

Pakar hukum tata negara itu meminta pemerintah untuk membuktikan adanya pelangaran Perppu Ormas oleh HTI dalam kurun waktu jeda sembilan hari itu.

HTI, tutur dia, akan menolak semua bukti yang dibawa pemerintah bila bukti tersebut terjadi sebelum Perppu Ormas dikeluarkan. Sebab, pemerintah menggunakan dasar hukum Perppu Ormas untuk membubarkan HTI.

Sementara itu kuasa hukum Menkumham, Hafzan Taher, belum bisa menanggapi pembacaan gugatan oleh HTI di ruang sidang. Namun, ia mengatakan akan membuktikan bahwa alasan yang dikemukakan HTI tidak benar.

Pihak pemerintah meminta waktu dua minggu untuk menjawab. Namun, majelis hakim hanya memberikan waktu seminggu.

Sidang selanjutnya akan digelar pada 30 November 2017 dengan agenda pembacaan tanggapan tergugat.

[kompas]

Joko Widodo

Ambiguitas Rezim Pancasilais

Oleh: Irwan Saifullah
Ketua Aliansi Ormas dan Umat Islam Bersatu

Oleh: Irwan Saifullah
Ketua Aliansi Ormas dan Umat Islam Bersatu

Dakwah jateng-,Sejarah telah menceritakan kepada kita, pasca pemberontakan Madiun yang membantai para ulama dan kaum muslimin. Hal ini telah menjelaskan pada kita tentang kebiadaban PKI yang sejak awal memang anti dengan Islam. Tapi anehnya PKI direhabilitasi oleh Rezim Pancasilais Soekarno-Hatta, bahkan PKI dapat kembali terlibat di pentas panggung politik dan tokoh-tokohnya diampuni oleh Sukarno.

Lalu efeknya, PKI pun leluasa menyebarkan ideologinya dan berdampak pada pemilu 1955 dengan masuknya PKI dalam empat besar partai pemenang pemilu setelah PNI, Masyumi, dan NU. 

Karena termasuk sebagai pemenang pemilu maka konsekuensinya, PKI menuntut supaya mereka bisa duduk di kursi pemerintahan. Hal ini juga didukung dengan keinginan Soekarno yang menghendaki orang-orang PKI duduk di pemerintahan untuk memuluskan MANIPOL USDEK (Manifesto politik / Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) dengan penyusunan kabinet yang disebut berkaki empat.

PKI di Pemillu 1955
Di akar rumput bawah dampak dari program politik PKI yang saat itu berlindung dibalik tameng Pancasila, masyarakat merasakan dampak buruk politik dan agraria, termasuk juga bidang kebudayaan tak luput dari tekanan PKI yang saat itu sedang berada di atas angin setelah berhasil memukul musuh-musuhnya, yakni Islam politik seperti Masyumi, dan tak luput bahkan PSI juga ikut disingkirkan. 

Di bidang kebudayaan, PKI  sangat getol menyikat dan menyingkirkan bahkan memusuhi semua paham yang tidak sesuai dengan paham mereka. Yang tidak sesui dengan jargon revolusi yang mereka suarakan dibawah propaganda Sukarno semua di cap kontra revolusi. Mereka pun menggunakan realisme sosial dengan jargon seni untuk revolusi. Semua agitasi dan Propaganda di gulirkan untuk kepentingan politik PKI Karena sejak awal mereka  memang ingin melaksanakan revolusi ala Marxisme dengan cita-cita membentuk negera Komunis.

Orla dan Orba

Kita bisa melihat gagasan Pancasila ala Soekarno serta ide tentang gagasan NASAKOM, yang menurutnya sebagai jalan tengah dan diharapkan bisa menjadi landasan kuat bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi namun faktanya telah gagal. 

Realitasnya Pancasila terbukti menjadi falsafah yang lemah, telah diseret kesana-kemari untuk pembenaran atas ide sekulerisasi di Indonesia, serta dimanfaatkan bagi kepentingan kaum komunis maupun kaum pragmatis yang terbukti membahayakan rakyat Indonesia sendiri. Para politisi justru tidak peka terhadap kepentingan rakyat Indonesia. 

Memasuki era liberalisasi, di bawah payung demokrasi Pancasila penguasa Orba melakukan gelombang pertama liberalisasi melalui pintu UU, hal ini terbukti dengan disahkannya Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. UU inilah yang membuka seluas-seluasnya perampokan Asing atas sumber daya alam di Indonesia.

Suhato Menggandeng IMF
Padahal kita sangat paham, bahwa semangat rezim Soeharto adalah semangat Pancasila. Tapi Anehnya atas dasar Pancasila Rezim Orba memberikan keleluasaan untuk investor asing masuk dan merampok kekayaan alam di Indonesia. 

Disusul gelombang Kedua rezim Orba yang sangat Pancasilais pada periode 80-an, mengeluarkan Paket Kebijakan Juni 1983 (PAKJUN 1983) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988). Paket deregulasi dan liberalisasi tersebut menghilangkan peran bank sentral (Bank Indonesia) dan sistem keuangan nasional diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Berlanjut gelombang Ketiga ditandai dengan lahirnya WTO (World Trade Organization) pada 1994 sebagai pengganti GATT (General Agreement On Trade and Tarifs). Perubahan tersebut juga berdampak langsung bagi Indonesia sebagai anggota WTO. Indonesia sejak 1995 harus berkomitmen untuk meliberalisasi perdagangan dan pasar untuk perdagangan dan modal asing. 

Gelombang Keempat, terjadi Tahun 1997. Kala itu, Indonesia masuk dalam krisis ekonomi dan dalam waktu singkat krisis bermetamorfosis menjadi krisis politik. Dalam situasi terdesak Pemerintah mengundang IMF sebagai ‘dokter’ untuk penyelamatan ekonomi. Maka IMF mengucurkan dana 40 milyar dollar AS sebagai stimulus menjalankan Paket Structural Adjugment Policy dan Paket Kebijakan Deregulasi. 

Inilah kerusakan rezim demokrasi di bawah slogan Pancasila serta pertentangannya dengan aqidah Islam dan kemaslahatan rakyat. Demokrasi telah mati, sudah membentuk persekutuan Politisi dan Pengusaha (Korporasi), sehingga slogan Demokrasi Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat sudah berubah menjadi Demokrasi Dari Korporasi, Oleh Korporasi dan Untuk Korporasi.

Era Jokowi

Sekarang kita masuk di Era Joko widodo, sama seperti pendahulunya Jokowi pun secara vulgar menggunakan jargon “Saya Indonesia, Saya Pancasila ”  bahkan dengan anggaran yang tidak sedikit jargon tersebut dipropagandakan dan digaungkan di seantero Nusantara. 

Rezim ini tidak mampu mengambil pelajaran dari kegagalan sebelumnya. Rezim Jokowi Neoliberal dibela oleh para pemikir liberalisasi menggunakan  tameng Pancasila. Bahkan rezim Neolib ini sangat meyakini bahwa praktek liberalisasi akan mampu menciptakan kesejateraan dan membuat negara seperti Indonesia dapat mengejar ketertingalan pembangunan dan menjelma menjadi negara industri maju. 

Tapi Apa yang terjadi sekarang? Di bawah payung demokrasi yang sangat liberal kondisi Indonesia kian kacau, Pancasila hanya pepesan kosong. Bahkan Panasila sudah seperti jargon yang gagal dan terus dieksploitasi untuk kepentingan penjajah Asing dan Aseng dan membuat rakyat Indonesia kian melarat. Sementara para pejabatnya saja yang kaya dan bisa menikmati kesejahteraan di negeri ini. Indonesia kini terperangkap dalam dominasi asing dalam aspek politik, budaya dan ekonomi nasional, itu artinya Pancasila Mandul dan liberalisasi justru membuat Indonesia semakin terpuruk. 

Kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh masuknya modal asing dan jeratan hutang yang membelit, melainkan juga karena disokong oleh kekuatan oligarki nasional. Mereka yang dengan sengaja mengambil manfaat serta keuntungan. Sambil berteriak "Saya Indonesia, Saya Pancasila" dan menuduh gerakan dakwah Islam sebagai gerakan anti kebinekaan dan melabeli anti Pancasila. Disaat itu para Oligarki bersekongkol dengan para pemodal yang berselingkuh dengan para pejabat yang justru selalu menggunakan jargon Pancasila untuk menutup kebusukannya. 

Aliansi tiga kaki yang terdiri dari Modal Asing, Pemerintah Negara Dunia Ketiga (kekuatan sipil, teknokrat & militer) dan borjuasi lokal dan nasional. Maka dengan persekongkolan Aliansi tiga kaki inilah kekuatan liberalisasi yang bertumpu pada hutang luar negeri dan modal asing dapat tumbuh subur di dunia ketiga termasuk Indonesia. Hampir dipastikan semua pembiayaan Infrastruktur dibiayai dengan utang dan proyek dengan dana Triliunan tersebut menjadi bancakan para oligarki serta untuk menambah pundi-pundi kekayaan serta keuangan individu maupun kelompoknya dan partai untuk menopang kekuasaan.

Ide Demokrasi dan Kapitalisme adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan, dan gagsan tersebut merupakan pemikiran impor yang diterapkan di Indonesia. Jika dicermati ide ini diterapkan agar dominasi penjajahan tetap berlangsung yakni agar Asing dan Aseng tetap menjarah dan mengeruk kekayaan alam Indonesia. 

Kalau sudah begini maka rakyat Indonesia adalah korban dari persekutuan Pengusaha dan Penguasa dalam bentuk negara korporasi dan ini telah menempatkan Indonesia dalam bahaya. Saat ini Indonesia hanya menjadi Negara Korporasi  yang dikuasai Asing dan Aseng.

Dibawah rezim Pancasila, para propagandis liberal aman dalam menebarkan segala propaganda membela LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual). Bahkan ada agenda, diantaranya adalah upaya untuk "melegalkan" LGBT. Para aktivis liberal yang berlindung dibalik Jargon "Saya Pancasila, Saya Indonesia" mengatakan bahwa LGBT adalah hak dasar manusia dengan dalih kebebasan.

Kaum liberal selalu mengkaitkan ‘kebebasan’ yang mereka maksud dengan hak asasi manusia. Kerusakan ini sudah sangat parah disampaing yang disebabkan oleh kapitalisme yang menyebabkan Indonesia dikendalikan oleh Korporasi. Saat ini kita menyaksikan masyarakat dan negara, dengan mentalitas mereka yang lemah dan rusak, ditambah rusaknya moral di negeri ini.

Melihat efek penyebaran virus LGBT secara massif yang didukungan oleh individu, negara dan badan dunia, serta korporasi-korporasi global fakta ini kian menyebabkan dampak kerusakan dan destruktifitasnya menjadi ancaman nyata bagi masyarakat dan negara. Jika dibiarkan LGBT telah menjadi bagian dari penjajahan di dunia Islam itu sendiri. Khususnya di Indonesia.

Rezim Anti Islam

Berlanjut teror kebencian yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo di bawah payung Pancasila terhadap umat Islam, dengan upaya monsterisasi ajaran Islam dan aktivis Islam serta para Ulama yang dikriminalisasi dan kemudian membubarkan Ormas Islam dengan tuduhan anti Pancasila. Maka rezim Jokowi telah  menegaskan pada umat Islam dan kepada rakyat Indonesia bahwa rezim hari ini tidak berpihak pada umat islam dan terbukti anti Islam dengan terus terbukti mengkriminalkan ajaran islam seperti dakwah, syariah, Jihad dan Khilafah disertai dengan menyebut simbol-simbol islam dengan istilah miring dan menakutkan.

Meski rezim Jokowi menerbitkan Perppu Ormas yang kemudian disambut oleh DPR dengan disahkan menjadi UU Ormas sebagai legalisasi memukul umat Islam dan bermaksud membungkam dakwah Islam. Maka hal ini tidak akan bisa menghalangi Ulama dan aktivisnya agar terus membawa Dakwah dan setiap aktivitas untuk melanjutkan jalan hidup Islam.

Umat Islam tidak akan diam ia laksana rumput kering yang terbakar dengan perlakuan penguasa yang memusuhi dakwah Islam, Umat Islam pun akan terus bergerak melanjutkan dakwah untuk melanjutkan kehidupan umat Islam sesuai metode kenabian. Dan apa yang telah dilakukan Jokowi pasti akan terbalaskan seperti rezim-rezim diktator lainya yang jatuh tersungkur dalam kehinaan.

Kepemimpinan Rezim yang mengaku Pancasilais kian hari justru semakin menyengsarakan rakyat, dengan kebijakan menggenjot Pajak secara maksimal. Tampaknya sekarang Rezim Pajak sekaligus rezim utang ini dengan tegas  telah membuka mata rakyat bahwa "demokrasi adalah sistem yang gagal" dan telah menjadi kejahatan di Indonesia. Dengan berbagai ketimpangan baik sisi ekonomi, hukum, politik, sosial dan moral yang kian kaca balu di negeri ini.  Hal Ini bisa dirasakan masyarakat.

Ketakutan rezim dengan kekuatan umat Islam semakin nyata apa lagi setelah melihat umat Islam yang bersatu dalam Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid yang dapat menumbangkan penista Agama yang dilindungi oleh rezim Pancasilais ini semakin membuat gusar dan cemas.

Tak mau eskalasi gerakan umat islam meningkat penguasa dengan Perppu Ormas yang sudah sah jadi UU pun tegas menyatakan bahwa ide Khilafah yang merupakan ajaran Islam adalah kejahatan. 

Sungguh Penguasa negeri ini yang notabene beragama Islam justru malah memusuhi umat Islam. Dengan terus memusuhi gagasan Khilafah maka ini adalah bentuk pembangkangan sebab, Rasulullah saw telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa pemimpin umat Islam adalah Khalifah dan bahwa Negara untuk kaum Muslim adalah Khilafah Islamiyah. 

Maka apa yang dilakukan oleh rezim dengan dalih anti Pancasila dan melakukan kriminalisasi terhadap para Ulama, Tokoh, Aktivis dan Ormas-Ormas Islam yang dibubarkan juga di persekusi bahkan melakukan pembubaran terhadap pengajian maka ini akan mengundang murka Allah SWT.

Titik Balik

Terhadap terorisasi serta monsterisasi ajaran Islam seperti stempel muslim atau kafir, termasuk khilafah dan jihad, maka kejahatan ini tidak akan menghalangi gelombang kesadaran umat Islam Indonesia untuk terus maju, dengan tingkat perjuangan politik tertinggi. Umat Islam akan terus bergerak dan kian bersatu dalam mengungkap konspirasi rezim ini dengan kekuatan Asing dan Aseng.

Ulama dan aktivis dakwah tidak akan berhenti sejenak, karena teror dan intimidasi terhadap mereka ‘atas nama Pancasila’ yang menghalangi Islam dan kaum muslim. Justru hal ini akan menjadi titik balik untuk tampil mengungkap persekongkolan rezim ini dengan AS dan Cina. 

Kaum muslim terus mengalami evolusi dan kemajuan-kemajuan kesadaran membuat kaum muslimin seperti pegas yang jika ditekan akan menekan balik dan membalikan keadaan. Umat Islam tidak akan berhenti, meski disebut radikalisme, anti NKRI, anti Pancasila, dan anti kebinekaan.

Bahkan umat Islam semakin sadar saat melihat rezim berperan dalam memelihara budaya korupsi dan politik saling sandera yang sudah suburnya menjadi piramida korupsi dalam kasus E-KTP yang ditunjukan oleh ketua DPR Setya Novanto. 

Umat Islam dan siapapun yang mencintai keadilan, akhirnya terus bersikap kritis dan aktif bergerak tidak diam saat kemungkaran terjadi inilah titik balik yang akan terjadi  dan mualai terjadi perlahan-lahan.


Rezim Pancasilais sekuler ini tidak ada yang bisa dikatakan mampu membela umat Islam dari ketidakadilan, mereka telah memilih untuk menyingkirkan peran para ulama dan aktivis yang kritis bahkan menaruh kecurigaan kepada mereka. Hal ini menjadi sangat jelas dalam insiden pembubaran HTI yang sewenang-wenang baru-baru ini. 

Sejumlah tantangan dari penguasa setiap zaman apabila kita menyampaikan kritik maupun dakwah yang haq kepada mereka seharusnya tidak menghalangi kita - umat Islam, seharusnya kita memandang mereka sebagai ujian dari Allah Swt. Kepada kita yang menjanjikan surga bagi mereka yang memiliki tingkat kesabaran tertinggi. 

Maka jargon Pancasila semakin Ambigu dan tak jelas, Jika rezim anti Islam dan memusuhi umat Islam yang kritis, maka Pancasila pun digunakan untuk menyerang kelompok-kelompok umat. Memang paling ampuh melebeli lawan politik dengan sebutan anti Pancasila. Padahal rezim Jokowi gencar menjual aset negara, menual BUMN dan mengundang investasi Asing dan Aseng yang kian menyengsarakan rakyat dengan penguasaan sektor setrategis di tangan mereka, Apakah ini yang dimaksud Pancasilais. [Mo]

Hasil gambar untuk Proyek 132 rumah PNS dikerjakan oleh 9 orang tenaga kerja ILEGAL dari RRC.

Dakwah Jateng- Ditjen Imigrasi Surakarta,Kodim, dan Kejaksaan Mengamankan WNA Asal China di Kampung Mundu Purworejo Wonogiri. Mereka Bermaksud Mensurvei pembangunan Perumahan Bersubsidi hari minggu tanggal 19 November pukul 12.30 wib telah dilaksanakan elisiting terhadap bapak Rinus adam wakum Manukwari (25th) penangung jawab keberadaan wna cina di wonogiri mengenai keberadaan warga asing di dusun Mundu rt2/04 desa purworejo wonogiri sebagai berikut

keberadaan orang asing di desa mundu desa purworejo wonogiri pada tanggal 7 November 2017 pukul 12.00wib 
-WNA berjumlah 10 orang menginap di kontrakan milik bapak yudiarto hp 081390005675 (PNS BKD kabupaten wonogiri)
-keberadaan Wna asing di wonogiri dalam rangka membuatan perumahan Pns griya bulu sulur rencana sekitar 132 yunit
_penanggung jawap(penerjemah) keberadaan wna tersebut adalah sdr Rinus ttl Manukwari 25th kristen (wiraswasta)

Catatan
-keberadaan wna asing di desa mundu di dusun mundu Rt02/04 desa purworejo wonogiri belum melaporkan kepihak poles.

Perihal : Perkembangan terkait penangkapan terhadap 9 ( sembilan) warga Tiongkok/cina yang berada di wilayah kabupaten Wonogiri.

Pada tanggal 20 November 2017 pukul 13.55 s.d 20.10 bertempat di kantor imigrasi kelas 1 Surakarta jln Adi Sucipto no 8 desa blulukan kec. Colomadu kab karanganyar telah di laksanakan pemeriksaan terhadap 9 ( sembilan) warga Tiongkok/cina yang berada di wilayah kabupaten Wonogiri yang dipimpin oleh bapak Sigit (kasi pengawasan dan penindakan keimigrasian) beserta 2 (dua) orang pegawai imigrasi.

a. Adapun yang melaksanakan pemeriksaan terhadap 9 ( sembilan) orang asing tersebut antara lain :
1. Bpk Yudistira ( kasubsi penindakan)
2. Bpk cun Hadiningrat ( Kasubsi pengawasan)

b. 9 (sembilan) warga asing yang di periksa antara lain :
1) nama : X U Yong chun  
tempat  lahir : Jiangsu  07 Sept 1987.
pembuatan faspor : 10 agustus 2017 
masa berlaku : 09 Agustus 2027. 
nomor visa : V6C307658

2) nama : Yang Zhenfang
tempat tanggal lahir : Jiangsun 03 Feb 1968
pembuatan faspor : 20 Maret 2014
Masa berlaku : 19 Maret 2024
Nomor Visa : VCN4G05894

3) nama : Zhai Shuming 
Tempat tanggal lahir : Jiangsu 18 Januari 1963
Pembuatan faspor : 08 Januari 2014
Masa berlaku : 07 Januari 2024.
Nomo Visa : V6C306683

4) nama : Zhang Yuefeng 
tempat tanggal lahir : jiangsu 06 Agustus 1975
pembuatan faspor : 25 september 2017
Masa berlaku : 24 September 2027
nomor Visa : V7C307662 

5) nama : zhao yujin 
tempat tanggal lahir : Jiangsu 11 Maret 1964
Pembuatan visa : 16 Agustus 2017
Masa berlaku : 15 Agustus 2027
Nomor Visa : V 6C306682

6) Nama : liang Zhijun 
Tempat tanggal lahir : Jiangsu 28 Januari 1969
Pembuatan Passpor : 03 Desember 2012
Masa berlaku Passprts : 02 Desember 2022
nomor Visa : VD5634642

7). Nama : T/ Ding
Tempat tanggal lahir : Jiangsu 18 May 1997
Pembuatan Passport : 03 Maret 2012 
Masa berlaku Passport : 02 Maret 2022
Nomor visa : V6C306681

8) Nama : Tian Zhiqiang 
Tempat tanggal lahir : jiangsu 24 Februari 1970
Pembuata Passpor : 03 Agustus 2017
Masa berlaku Passport : 02 Agustus 2027.
nomor visa : V6C308349

9). Nama : Yang Jingang 
Tempat tanggal lahir : Jiangsu 07 Juni 1971
Pembuatan Passport : 02 Juni 2017
Masa berlaku Passport : 01 Juni 2027
nomor  visa : 6C307659

c. Hasil pemeriksaan tersebut pada intinya para imigran tidak memilki  dokumen perjalanan dan ijin tinggal yang sah dan pihak imigrasi sudah mencabut ijin tinggal sehingga para imigran harus di tahan di imigrasi sambil menunggu pemulangan ke cina.

d. Dari pihak imigrasi akan mendeportasi ke negara cina untuk keberangkatan sambil menunggu tiket dari PT tannos investama Prakasa (Jakarta).

Saat ini 9 orang WNA di tampung dalam tahanan kantor imigrasi kelas 1 Surakarta sampai dengan menunggu tiket dari PT tannos investama Prakasa (Jakarta).

Sumber https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=979310932207036&id=104844012987070

Nazaruddin Mengaku Lihat Ganjar Pranowo Terima Uang Proyek E-KTP

Dakwah Jateng- Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menegaskan, dia melihat secara langsung Ganjar Pranowo, yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah, menerima uang dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Pada waktu itu, kata Nazar, Ganjar masih menjabat Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat.
"Semua yang saya sampaikan itu benar, Yang Mulia," ujar Nazaruddin, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 20 November 2017.
Melalui persidangan, anggota majelis hakim mengonfirmasi salah satu poin dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Nazaruddin. Nazaruddin, dalam keterangan di BAP, pernah menceritakan mekanisme penyerahan uang kepada Ganjar senilai US$ 500 ribu.
Menurut Nazaruddin, dia bersama Andi Narogong berkumpul di ruangan anggota DPR, Mustoko Weni. Mustoko sendiri adalah anggota Badan Anggaran di Komisi II DPR pada waktu itu.
Saat itu, Nazaruddin mendengar secara langsung, Mustoko sedang menghubungi Ganjar melalui telepon. Melalui sambungan telpon, Mustoko menanyakan perihal apakah Andi perlu menemui Ganjar di ruang kerjanya. Ganjar pun menjawab bahwa ia yang akan mendatangi ruang kerja Mustoko.
Menurut Nazar dalam BAP, di ruang kerja Mustoko Weni, Ganjar menerima uang US$ 500 ribu. "Ganjar menyampaikan kepada saya (Nazaruddin), ini kebersamaan, biar program besarnya jalan," ujar hakim Anwar ketika membaca BAP.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo pernah menceritakan kembali pengalamannya saat ditawari goodie bag berisi uang oleh seorang laki-laki di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Ganjar, goodie bag tersebut diberikan setelah dia menghadiri rapat di Komisi Pemerintahan DPR terkait dengan anggaran proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR tersebut bersaksi dalam sidang lanjutan kasus e-KTP untuk terdakwa Andi Narogong, Jumat, 13 Oktober 2017, di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Nama Ganjar sebelumnya tertera dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara korupsi e-KTP yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Kamis, 9 Maret 2017. Surat dakwaan tersebut memuat sederet nama yang menerima aliran duit proyek e-KTP. Ganjar disebut menerima uang US$ 520 ribu. Ia telah membantah dakwaan tersebut.
Di Semarang, Ganjar Pranowo membantah keterangan Nazaruddin pada sidang hari ini. "Itu udahdiomongkan dulu di persidangan," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

[tempo]

romo syafii
Romo syafi'i

Dakwah Jateng- Sebut takbir sebagai ciri-ciri teroris, Anggota Komisi III Muhammad “Romo” Syafii mendesak Kapolri untuk mencopot jabatan Kapolres Dharmasraya AKBP Roedy Yoelianto.

“Saya minta kepada Kapolri untuk segera mencopat Kapolres yang tidak memahami hukum ini dari jabatannya,” ujar anggota dewan yang menangani masalah hukum, hak asasi manusia, dan keamanan tersebut kepada mediaumat.news, Kamis (16/11/2017).
Menurut Romo, menyebut takbir sebagai ciri teroris merupakan “bukti bahwa selama ini yang dijadikan mainstream di benak Kapolres itu bahwa Islam itu teroris. Teroris itu Islam. Ini sebuah kesalahan yang sangat besar atau sebuah kebodohan dan lebih lagi ini mungkin sebagai alibi saja agar penembakan terhadap korban itu tidak lagi diproses secara hukum.”
Apalagi, lanjut Romo, Kapolri sendiri dalam desertasi pengukuhannya sebagai guru besar dan juga diulanginya ketika dia menjadi tamu di PBB menyebut bahwa Islam bukan teroris dan teroris itu bukan Islam.
“Karena itu, untuk menjaga kondusifitas, sekaligus mengevaluasi kemampuan pimpinan polisi di tingkat kabupaten, Kapolri harus memberikan contoh yang tegas kepada mereka yang sangat keliru memahami teroris ini, harus diberhentikan dari jabatannya,” Romo kembali menegaskan.
Upaya Melemahkan Islam
Menurut Romo, istilah teroris lahir dari konspirasi internasional dari negara-negara yang ingin menguasai (1) berbagai sumber daya alam, (2) tempat-tempat pemasaran produk dan (3) tempat-tempat pemukiman baru yang potensial.  Ketiga-tiganya ini terdapat di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam.
Untuk mendapatkan itu semua, negara-negara adikuasa ini berupaya melemahkan rakyat dari negara yang ingin dikuasainya itu dengan berbagai macam teori, dengan berbagai macam konstruksi atau dengan berbagai macam desain.
“Dengan cara-cara itu mereka seperti mendapat legitimasi untuk membantai penduduk negara yang bersangkutan dengan mendapatkan dukungan bukan hanya dari negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama bahkan dari pemerintah dan rakyat dari negara yang dibunuhi itu, yang dibasminya itu,” beber Romo.
Agar dapat dukungan yang luas seperti itu, orang Islam yang dibantai itu disebutlah sebagai teroris.  “Jadi sebutan yang paling pas untuk itu  hari ini mereka sebut dengan istilah teroris,” ungkapnya.
Makanya tidak aneh bila pelaku kriminalnya bukan orang Islam tidak disebut teroris tetapi hanya disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB). “Karena itu, kalau ada yang melakukan tindakan serupa seperti yang dilakukan umat Islam tidak disebut teroris, tapi kalau yang melakukannya umat Islam disebut teroris,” ujar Romo.
Karena memang itu bagian dari upaya melemahkan Islam. “Ini semua terkait dengan kebijakan-kebijakan yang muaranya bagaimana agar dapat melemahkan gerakan-gerakan umat Islam. Seperti Perppu Ormas yang kemudian sudah disahkan menjadi UU Keormasan itu bagian dari rangkaian desain yang sama untuk melemahkan gerakan-gerakan keislaman,” bebernya.
Romo pun kembali menegaskan itu semua merupakan bagian dari upaya yang sistematis untuk melemahkan Islam. “Karena kita membaca buku Perang Peradaban karya Samuel Huntington. Ketika perang dingin antara Barat (kapitalis) dengan Timur (komunis) berakhir maka Islamlah yang dianggap sebagai musuh Barat, yang memang moncong senapan itu diarahkan kepada umat Islam,” pungkasnya.

 [mediaumat.news]
Powered by Blogger.