Dakwah Jateng - Semarang, Serial Seminar Nasional dengan Tema “Pendidikan Pemilih Pemula untuk Pemilu Becik tur Nyenengke” yang dilaksanakan di Laboratorium Dakwah – Kampus III UIN Walisongo Semarang diricuhi oleh PMII. Seminar yang ditujukan guna membuka wawasan mahasiswa untuk melek pemilu ini bukan diapresiasi tapi justru hendak dibubarkan.

Menurut Ketua Pantia, Affa pihaknya sudah mematuhi perizinan sesuai yang ditetapkan regulasi kampus. “Kami sudah buat izin dan diizinkan”, tuturnya seperti dikutip dari koransemarang.com.

Selai itu, Affa juga menyampaikan bahwa, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak kampus, statusnya bukan meminjam tapi menyewa. “kami ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak rumah tangga kampus, status kita bukan meminjam tapi menyewa. Dan kami juga sudah melunasi pembayaran”, imbuhnya.

Peserta yang membeludak, kurang lebih 300 pendaftar yang hendak ikut berpartisipasi dalam seminar mengaku kecewa terhadap perilaku pihak yang mericuhi. Seperti yang diuangkan Elly, Mahasiswa Dakwah semter 1, “saya kecewa dengan mereka yang mau membubarkan. Seharusnya acara yang seperti ini didukung penuh. Bukan justru dibubarkan”, ungkap rasa kecewanya.

Selain Elly, kekecewaan juga dirakan oleh Faqih, mahasiswa syariah semester 5. Kepada harian jateng, dia menyatakan bahwa sikap ricuh ntuk membubarkan ini merupakan sikap jahiliyah dan tidak berdasar. “mereka itu maunya apa, ricuh mau membubarkan tapi tak punya dasar. Kalau mahasiswa sikapnya jahiliyah, mau dikemanakan intelektualitas dan objektivitas mahasiswa?”, ungkap kesalnya.

Pernyataan Pihak Pengelola
Kasubbag Admistrasi Umum dan Kepegawaian:​ Bapak Muhammadun, S. Ag. MM. Menyampaikan 4 poin. Pertama, Kasubbag AUP menyatakan bahwa transaksi peminjaman gedung Labdakom oleh HMI telah sah dengan tanda menerima kuitansi pembayaran dari PPB dan surat peminjaman tempat dari HMI.

Kedua, Kasubbag AUP  mengaku sebelumnya sudah didatangi pihak Dema dan Sema untuk membicarakan masalah agenda HMI dengan mempermasalahkan HMI melanggar aturan, yaitu tidak konfirmasi kepada Sema dan Dema terkait penyelenggaraan agenda. Akan tetapi, Sema dan Dema tidak membawa bukti tertulis peraturan yang dimaksud. Mereka mengaku peraturan itu sudah ada sejak dulu/turun-temurun.

Ketiga, Kasubbag AUP menyatakan tidak mengetahui peraturan bahwa organisasi ekstra yang akan mengadakan agenda di kampus harus izin kepada Sema dan Dema terlebih dahulu. Mengingat, tidak ada bukti peraturan tertulis.

Keempat, Menanggapi perselisihan yang ada, Kasubbag berpegang pada legal formal penyewaan gedung yang sudah sah. Sehingga Labdakom tidak seharusnya disegel.

Berdasarkan kronologisnya, sebelum diadakan audiensi di kantor Dema, pihak Presma dan jajarannya bahwa acara dapat dilangsungkan dengan catatan banner dicopot dan tidak peserta dilarang memakai atribut organisasi. Padahal, selain HMI, kebiasaan PMII di walisngo juga turut serta memanfaatkan gedung kampus untuk agendanya.

Berdasarkan data yang diberikan kepada Harian Jateng, Arif Rohman hakim selaku Sekretaris Umum HMI Walisngo sangat menyesalkan permintaan itu. “biasanya mereka itu (PMII) juga mengadakan kegiatan bersama dengan memanfaatkan gedung kampus. Ini kami punya banyak datanya, ujarnya”.

Sedang, lanjutnya, kami (HMI) yang sudah memnuhi ijin dan sdah bayar sewa ko diributkan.

Menurut Hakim, HMI juga ingin berpartisipasi dan mengharumkan nama UIN Walisngo. Maka dari itu, HMI mendatangkan Pemateri Kondang dibidangnya. “kami ini tidak main – main untuk ikut mengharumkan nama kampus. Sehingga kami mendatangkan sekelas Dr. Ferry Kurnia Rizkyansyah (Komisioner KPU RI 2012 – 2017) dan M. Hakim Junaidi M.Ag (Komisioner KPU Jawa Tengah) menaikkan wawasan mahasiswa dan sekaligus citra kampus, ucap sesalnya atas keberingasan pihak pericuh.

Menurut kejelasan dari pihak Pusat Pengembang dan Bisnis, status pihak HMI adalah penyewa karena telah menyelesaikan prosedur dan administrasi. “ya, status pihak HMI adalah penyewa, dema dan sema dan pihak lain tidak wenang mencekal kegiatan tersebut”, sampainya saat audiensi.

Namun demikian, pihak fasilitator, Pihak Dema cenderung justru membela pihak pericuh yang sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, HMI harus melaksanakan seminarnya di luar kampus. “HMI harus pindah ke luar kampus, mengingat keselamatan peserta yang terancam”, ujarnya saat menyimpulkan audiensi.

[koransemarang.com]

Post a Comment

Powered by Blogger.