Dakwah Jateng- Semarang, Lingkar Intelektual Peduli Bangsa di Ahad pagi, 28 Januari 2018, mengadakan agenda perdana "Menatap 2018: Ekonomi dan Hukum Indonesia." Narasumber yang dihadirkan adalah Prof. Suteki dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dr. Arim Nasim dari Universitas Pendidikan Indonesia. Meski, Prof. Suteki berhalangan hadir, acara yang difasilitasi oleh Dr Singgih Saptadi sebagai koordinator dan dihadiri 20 orang intelektual Jawa Tengah, gayeng mendiskusikan ekonomi Indonesia.

Dalam paparan awalnya, Dr. Arim Nasim menjelaskan 5 poin terkait ekonomi Indonesia saat ini dan mendatang. Dalam poin pertama, Beliau menjelaskan kebijakan negara yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan potret rencana kerja pemerintah di bidang ekonomi. Menurut Beliau, APBN 2018 tidaklah berbeda dari APBN tahun-tahun sebelumnya, yaitu masih kental bernuansa kapitalistik dan semakin jauh dari Islam. Dari sumber anggaran yang ditargetkan sebesar 2221 Trilyun, APBN masih mengandalkan pajak sebagai sumber pemasukan utama yang mencapai 1618 T (dari total target penerimaan 1880 T).

Sebagai poin kedua paparannya, kebijakan negara dalam bentuk APBN ini berpengaruh bagi kebijakan ekonomi. Sebagaimana disampaikan di bulan Oktober 2017, target penerimaan perpajakan ini naik 10% dibandingkan APBN 2017. Peningkatan target penerimaan perpajakan ini memberikan konsekuensi, menurut Dr. Arim, bagi masyarakat, yaitu jenis dan sasaran pajak akan diperluas.  Sebagai contoh, muncul gagasan untuk mengenakan pajak lemak seperti di sebagian negara Eropa.

Selain kenaikan target penerimaan pajak, APBN yang defisit memastikan ditambahnya hutang Indonesia. Selain itu, untuk menekan belanja negara, komoditas yang dulu disubsidi akan mengalami kenaikan harga. Fenomena listrik yang dulu masyarakat diminta berhemat listrik dengan "matikan yang tidak perlu" dan jargon-jargon lainnya, sekarang masyarakat didorong untuk konsumtif terhadap listrik. "Kalau sudah punya 1 AC, tambah satu lagi." Ini akibat kebijakan listrik yang menyebabkan listrik over supply dan PLN diwajibkan membeli  semua produksi listrik yang dihasilkan swasta.

Poin ketiga paparan Dr Arim adalah dampak kebijakan ekonomi tersebut bagi masyarakat. Tentu saja, dengan varian dan obyek pajak yang meluas dan kenaikan harga, masyarakat semakin terbebani. Ditambah lagi memasuki tahun politik, kebijakan impor barang kebutuhan masyarakat dirasakan tidak masuk akal. Sebagai contoh, kebijakan impor beras di masa menjelang panen raya beras ditengarai lebih tergiur dengan rente dari impor daripada perhatian ke nasib petani. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai pun sangat rawan untuk dimanipulasi. Kebijakan pembangunan infrastruktur juga disoroti oleh Dr. Arim. Pengembangan transportasi kereta api cepat Jakarta-Bandung juga dipandangnya sebagai keanehan karena banyak moda transportasi anatara kedua kota tersebut, tetapi masih juga dibangun. Karenanya, pembangunan infrastruktur dipertanyakan "untuk siapa?"

Melihat kebijakan dan kemungkinan dampaknya, dalam poin keempat, Dr. Arim mengungkapkan bahwa akar masalah dari itu semua adalah pondasi yang digunakan dalam mengeluarkan kebijakan. Dalam kapitalisme, pajak adalah sumber pemasukan utama dan pertama. Ini akibat sumber daya alam yang diliberalkan, diserahkan pengelolaannya kepada swasta. Bahkan, kapitalisme melepaskan tanggung jawab pemerintah dari tanggung jawab layanan publik.

Di poin kelima, Dr. Arim menjelaskan solusi Islam atas masalah ekonomi Indonesia. Dalam Islam, pajak yang diberlakukan sekarang adalah kezholiman. Dalam Islam, sumber-sumber pemasukan negara di antaranya kekayaan alam yang menjadi milik umum. 

Di sesi diskusi, Bapak Choirul Anam, dosen Universitas Diponegoro menyampaikan keheranannya. Kebijakan-kebijakan yang ada saat ini dirasakannya sangat tidak masuk akal. Seperti jargon revolusi mental yang disuarakan, tetapi yang dibangun besar-besaran adalah infrastruktur. Yang menyedihkan bagi Beliau, para intelektual tampak tidak berdaya. Pasrah dan diam atas perkembangan yang ada.

Bapak Hadi, mantan birokrat menyampaikan potret APBN saat ini dan hutang yang sangat tidak berimbang. Dengan anggaran sekitar 2000 T, Indonesia sudah menanggung hutang 4000 T. Kondisi ini mestinya bisa dikawal oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi, menurut Beliau, DPR saat ini kehilangan daya kritisnya. Di berbagai tingkat masyarakat, kekritisan juga seperti menghilang. Dulu, BBM baru diisukan naik, rakyat sudah turun mendemo isu tersebut. Karena itu, Beliau berharap kepada intelektual, terutama para dosen untuk terus mengasah kekritisan mahasiswanya.

Bapak Ahdi dari Ngaliyan mengungkapkan kondisi saat ini seperti masa penjajahan dimana masyarakat dibelah menjadi dua, yaitu kelas atas kalangan priyayi dan kroninya dan kelas bawah yaitu rakyat jelata. Kalangan atas ini senantiasa berkolaborasi untuk mempertahankan keunggulannya.

Sebagai respon atas keprihatinan beberapa hadirin, Dr. Arim menjelaskan kembali bahwa solusi masalah ekonomi Indonesia adalah penerapan syariat Islam oleh negara yang dalam khazanah pemikiran politik Islam disebut dengan Khilafah Islamiyyah. Sebagai ungkapan, solusi ini sederhana. Tetapi dalam memperjuangkan kembalinya syariat Islam, dibutuhkan kerja besar dan kerja sama dari berbagai elemen umat Islam. Salah satunya elemen intelektual.

Reporter : Agus
editor : SS

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.