Related image

(Neo-Imperialisme Latent: Pola Penjajahan Baru Paling Berbahaya)

[Ust. Ismail Yusanto, Jubir HTI]
HTI tidak merasa apa yang saat ini diperjuangkan bertentangan dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. HTI berjuang untuk melawan penjajahan baru (neo-imperialisme) dan sistem yang menjajah (neo-liberlisme) serta membawa bangsa dan negara ini kepada kemerdekaan yang hakiki. Bukankah para pendiri bangsa dan negara ini tegas menolak penjajahan dengan segala bentuknya? Jadi, dengan apa yang dilakukan, HTI justru merasa sedang melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa itu, termasuk para ulamanya.
Neo-liberalisme dan neo-imperialisme adalah ancaman nyata bagi negeri kita Indonesia. Dalam usaha menguasai negeri ini, negeri imperialis tidak perlu menggirimkan pasukan atau menembakan pelurunya, tetapi cukup mengajukan draft undang-undang yang telah mereka siapkan, hingga lolos menjadi sebuah undang-undang. Lewat perundang-perundang itu, mereka bisa melakukan penguasaan aset negara dan mengeruk kekayaan alam negeri ini dengan legal.
Sejumlah undang-undang penting juga telah diamandemen. Misal, warga non-pribumi bisa menjadi presiden; warga negara asing bisa memiliki properti seratus persen; kepemilikan asing atas sumberdaya alam serta atas faslitas yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti air, jalan tol dan lainnya.
Lihatlah, semua yang melakukan perubahan dan menyetujui undang-undang ini bukan HTI, tetapi justru partai-partai yang berkuasa. Semua ini terjadi bukan karena syariah atau sistem Khilafah, tetapi justru sistem demokrasi liberal yang sedang diterapkan di negeri ini. Jadi bagaimana bisa dikatakan, Khilafah akan mengancam negara ini? Semua itu terjadi saat ini, yakni saat demokrasi liberal mengendalikan kepentingan negeri ini. Merekalah yang mestinya dituding sebagai biang kerusakan negara. Khilafah hanyalah dijadikan kambing hitam untuk menutupi kesalahan mereka dalam menggemban amanah rakyat.
Karena itu benar sekali apa yang dikatakan oleh Peneliti Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, kepada Mediaumat.com, Ahad (14/5/2017) bahwa rencana pembubaran HTI adalah serangan terhadap para pejuang kemerdekaan, pejuang kedaulatan, yang disponsori oleh asing dan taipan. Hal itu terjadi, menurut dia, lantaran selama ini HTI selalu menolak neo-liberalisme dan neo-imperialisme, penguasaan kekayaan alam oleh asing dan taipan; menolak demokrasi liberal; melawan pengkhianatan Pemerintah dan elit politik yang semakin jauh dari amanat para pendiri bangsa.

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.