Image result for hizbut tahrir
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Koalisi 1000 Advokat Bela Islam

Ahli kedua yang dihadirkan Pemerintah Prof. Setya Arinanto, kembali dihadirkan untuk memberikan tafsir Khilafah bertentangan dengan Pancasila & UUD 1945. Kuasa hukum Pemerintah sepertinya ingin meneguhkan Pandangan bahwa HTI telah melanggar ketentuan pasal 59 ayat 4 huruf c, yang pada pokoknya HTI dengan khilafahnya dianggap menganut, mengemban dan menyebarluaskan paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Nampaknya ada sesat fikir yang coba dinarasikan di forum persidangan. Khilafah Islamiyah, yang notabene ajaran Islam dan belum wujud nyata, baru sebuah diskursus opini dan pemikiran, dihakimi sebagai sebuah tindakan.
Ada soal yang sangat krusial, jika ajaran Islam khilafah dijadikan dasar pencabutan status badan hukum Ormas HTI karena dituding bertentangan dengan Pancasila.
Pertama, Khilafah adalah ajaran Islam yang bersumber dari dalil yang mu'tabar. Menuding Khilafah sebagai dasar pencabutan status BHP HTI sama saja menuding ajaran Islam yang dapat disimpulkan sebagai menuding ajaran Islam secara keseluruhan.
Kedua, menuding ajaran Islam Khilafah berarti menisbatkan ketidakadilan. Sebab, Khilafah itu belum wujud, baru berupa pemikiran. Khilafah tidak bisa berbuat sesuatu, baik untuk merealisir kemaslahatan maupun untuk menimbulkan kerusakan. Alangkah tidak fair, jika sebuah ide telah divonis sementara banyak tindakan aktual yang merongrong negara seperti : *Korupsi berjamaah partai politik, upaya pemisahan oleh Teroris OPM, serangan ratusan ton narkoba, pengrusakan fasilitas negara oleh gerakan anarkisme,* ternyata disikapi dengan kebijakan Pembiaran bahkan terkesan menumbuh kembangkan. Lantas, tafsir ancaman negara itu apa ? Apa subjektif oleh penguasa ?
Ketiga, pada faktanya mencabut status badan hukum suatu ormas karena menganut ajaran Islam Khilafah tidak akan pernah mampu memutus ikhtiar dan upaya perjuangan untuk menegakkan daulah Khilafah. Bagaimana mungkin Khilafah yang diperintahkan Allah SWT, bisa dianulir oleh kebijakan penguasa ? Kalau tujuan pencabutan status badan hukum Ormas dipandang akan mampu menghentikan kebangkitan Khilafah itu keliru besar.
Khilafah adalah janji Allah SWT dan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Tidak ada satupun janji Allah SWT yang diingkari, sehingga ikhtiar penguasa untuk mendeskreditkan ajaran Islam Khilafah adalah usaha yang sia-sia belaka.
Tudingan Pemerintah kepada ajaran Islam Khilafah ini juga tidak selaras dengan klaim Pemerintah atas Pancasila. Setya Novanto yang dahulu mengklaim sebagai "AKU PANCASILA" ternyata menjadi pesakitan kasus korupsi e KTP.
Semua partai politik yang mengklaim paling Pancasilais, ternyata juga disebut menerima aliran dana korupsi proyek e KTP. Artinya, frasa "Anti Pancasila" bukanlah norma hukum, lebih tepat disebut sebagai jargon politik yang dapat digunakan setiap saat untuk menggebuk lawan politik. Ingat, tidak ada satupun fakta persidangan e KTP yang menyeret ormas HTI.
Terakhir sebagai penutup, penulis menghimbau kepada segenap umat Islam agar tetap Istiqomah, sabar dan ikhlas dalam perjuangan. Yang menjadikan kita jatuh bukan besarnya ancaman dan hambatan, namun tergelincirnya diri pada maksiat dan kesesatan.
Karenanya, tetaplah taat dan terus menerus memohon pertolongan Allah SWT. Hanya Allah tempat bergantung dan meminta pertolongan. Tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan keburukan, tanpa izin dan kehendak Allah SWT.
Penulis ingin menuliskan satu ungkapan bijak :
"Pejuang itu menjadi tangguh atas ujian dan cobaan, menjadi jatuh karena maksiat dan kemalasan, serta pasti kalah tanpa pertolongan Allah SWT. Satu-satunya jalan menuju kemenangan, adalah pertolongan Allah SWT yang hanya bisa kita rengkuh, melalui aktivitas ketaatan".
Karena itu, tetaplah dalam ketaatan dalam semua urusan dan dalam semua keadaan. Semoga Allah SWT melindungi kita, Amien YRA. []

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.