Related image

Dalam salah satu tulisan Bang Adian Husaini disebutkan bahwa proses liberalisasi pendidikan Islam di Indonesia dimulai dari pulangnya kafilah yang menimba ilmu di Institute of Islamic Studies of McGill University. 

Mereka mendapat didikan dari profesor-profesor Islamic Studies dari kalangan orientalis semisal Charles J. Adam, pakar dalam sejarah Islam; Wilfred Cantwell Smith, pakar sejarah peradaban Islam dan perbandingan agama; N. Barkes, ahli Turki dan sekularisasi di dunia Muslim, Herman Landolt, pakar filsafat, sufism, dan Syiah; Wael Hallaq, pakar hukum Islam, dan sebagainya. 

Wajarlah bila setelah itu muncul kelompok Islam yang menyebarluaskan paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Paham ini jelas diharamkan seperti yang termaktub dalam fatwa MUI pada Munas VII tahun 2005.

Liberalisme yang dimaksud dalam fatwa ini adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur’an & Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.

Sedangkan sekulerisme diposisikan agar agama (Islam) tidak masuk dalam ruang pengaturan publik dan cukup pada ranah privat.  Wajar bila kemudian muncul istilah "jangan politisasi agama". Bila ngomong "Tolak Pemimpin Kafir" berarti mempolitisasi agama. Bila ingin menegakkan khilafah dianggap mempolitisasi agama. Bagi kalangan liberal, "haram" hukumnya Islam mengurusi masalah publik dan politik.

Tetapi di sisi lain, kalangan liberal malah mengkampanyekan paham kebebasan sebagai peradaban pengatur publik. Seperti setuju dengan legalitas LGBT, mengumbar aurat malah didakwahkan sementara muslimah bercadar dipersoalkan, anti pada syariah Islam tetapi menyanjung demokrasi penuh kebanggaan.

Akhirnya tak perlu aneh, bila kalangan liberal ini juga anti dengan khilafah. Bahkan kalangan liberal menganggap dirinya sebagai pencerah, sementara pejuang penegak syariah dan khilafah dianggap ortodoks, bahkan diberikan istilah yang penuh fitnah,  kelompok bumi datar (kelompok yang percaya matahari mengelilingi bumi). 

Kalangan liberal tak peduli  walau khilafah itu memiliki landasan dalil yang jelas baik dari Al Qur'an, As Sunnah maupun Ijma' Shahabat. Termasuk pandangan yang jelas dari para ulama mukhtabar. Bagi mereka, dalil-dalil tersebut tak penting dan tak permanen, dapat dibatalkan atau ditafsirkan seenaknya sesuai kondisi kekinian. Maka tak aneh dari kalangan liberal dapat muncul pandangan menggelikan bahwa Donald Trump itu khalifah internasional dan Jokowi khalifah nasional.

Sementara itu, di dunia internasional sejak lama terus dibanjiri dengan propaganda busuk bahwa terorisme terkait dengan khilafah. Disebarkan cerita horor bahwa khilafah terkait dengan tindakan kekerasan dan juga perpecahan tak berkesudahan di beberapa negera seperti di Suriah akhir-akhir ini. Propaganda busuk ini menambah energi kalangan liberal dan pihak-pihak yang sekedar mengejar secuil daging liat dunia untuk mengaminkan. Mereka bergumul dengan rezim otoriter untuk membungkam perjuangan penegakan syariah dan khilafah.

Bagi kalangan yang yakin dengan Allah dan Rasul-Nya, percaya pada Al Qur'an dan As Sunnah, merindukan terwujudnya janji Allah dan Rasul-Nya, maka tegaknya Khilafah adalah kepastian yang tak perlu diragukan. Tegaknya Khilafah sebagai energi untuk diperjuangkan, bukan sekedar ditunggu, apalagi dikecam.

Biarkan rezim , kalangan liberal dan kelompok pragmatis yang takut kehilangan sekerat daging liat dunia terus mencari cara untuk menghentikan perjuangan penegakan khilafah. 

Perjuangan harus dilanjutkan tanpa rasa takut sedikitpun. Dan yakinlah Allah akan memberikan jalan terang, seterang sinar harapan saat suku aus dan khajraz di Madinah memberikan uluran tangannya kepada Rasulullah SAW.

Dan akhirnya kebencian mereka akan berakhir dengan penyesalan dan kekecewaan, karena Allah tak kan mengingkari janji-Nya.

Bumi Salamodin
09/03/2018

Agung Wisnuwardana

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.