Image result for sidang ptun hti

Oleh : Septian Wahyu
(Analis NPW-Nusantara Politics Watch)

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah membuktikan apakah tindakan pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan atau pembubaran sah atau tidak. Pisau analisisnya secara hukum ada 3 (tiga), yaitu secara kewenangan, prosedur dan substansi, apakah sudah benar atau tidak. Namun PTUN telah menjadi media Pemerintah untuk menghakimi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari tuduhan-tuduhan yang materil, sedangkan uji materil tempatnya di Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Negeri dihapuskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Bukti-bukti dari Pemerintah berupa surat maupun rekaman tidak terkonfirmasi secara jelas mendukung SK Kemenkumham. Misalkan saat Kemenkumham memutar bukti video pada sidang gugatan HTI di PTUN Jakarta dan salah satu video yang diputar di persidangan adalah video rekaman Muktamar HTI di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 2013 silam (kompas.com, 2018). Video kegiatan tersebut tidak relevan ditayangkan, karena kegiatan tersebut terjadi tahun 2013 pada masa Pak SBY bukan Pak Jokowi. Semua kegiatan HTI pada saat itu mendapatkan izin dan tidak dinyatakan sebagai kegiatan yang terlarang. kalaupun kegiatan tersebut dilarang harusnya sudah dikeluarkan Perppu oleh Pak SBY dan dibubarkan pada saat itu.

Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah jauh dari persoalan hukum di PTUN. Misalkan dihadirkan mantan Kepala BNPT, Ansyad Mbai. Ansyad Mbai memaparkan data yang menunjukkan pelaku aksi teror di Indonesia yang telah tertangkap dan diputuskan bersalah dalam persidangan berasal dari HTI atau setidaknya pernah bergabung dalam HTI. Dalam catatannya, di muka majelis hakim PTUN, Ansyaad mengatakan ada 25 nama yang terlibat aksi teror, dan 10 di antaranya warga negara asing yang telah deportasi. Ia lantas menyingung dua aspek yang melatarbelakangi penyebaran radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam (cnnindonesia.com, 2018).

Pernyataan Ansyad Mbai harus dibuktikan, apakah ada kaitannya secara langsung aksi terorisme itu perintah atau inisiasi secara lembaga (Organisasi HTI) atau tidak, kalau tidak berarti eks pelaku terorisme tersebut melakukan aksi terorisme karena inisiatif sendiri. Karena semua eks pelaku terorisme sudah ada putusan hukumnya, disini harus dicek apakah ada perintah dari HTI, atau mereka diorganisasikan HTI untuk melakukan aktivitas tersebut.

Sebenarnya tidak ada korelasi keahlian terorisme dengan HTI dalam persidangan, karena proses persidangan ini adalah untuk membuktikan benar atau tidak keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kemenkumham tentang Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan HTI. Keahlian terorisme tidak ada relevansinya dengan proses persidangan ini. Yang ada hanyalah framing dari Ansyad Mbai untuk mengaitkan HTI dengan terorisme atau HTI menginspirasi terorisme. Menuduh berbagai kegiatan HTI, selalu ujungnya ingin mendirikan Khilafah. Padahal kita tahu selama ini, bahwa ketika berinteraksi dengan HTI, dalam dakwahnya tentang Syariah dan Khilafah adalah murni secara pemikiran dan tanpa kekerasan.

SK yang dikeluarkan Pemerintah tanpa proses pemeriksaan atau due proces of law tanpa pernah pihak HTI dipanggil, adalah hal yang fatal. Perppu terbit tanggal 10 dan HTI dibubarkan tanggal 19, harusnya Pemerintah menunjukkkan apa kesalahan HTI selama kurun waktu selama 9 hari tersebut, namun hal tersebut tidak tampak dalam SK.

Termasuk bukti-bukti berupa buku-buku terbitan HTI, bahwa materi dalam buku-buku tersebut dikhawatirkan Pemerintah mengancam Pancasila dan UUD 1945, namun buku tersebut belum pernah dilarang atau dibredel oleh Pemerintah. Paham atau Ide Khilafah yang didakwahkan oleh HTI pun tidak pernah dinyatakan oleh pengadilan sebagai paham yang bertentangan dengan Pancasila, hal ini berbeda dengan atheism, komunisme, leninisme, dan marxisme yang jelas dilarang dan sudah diundangkan.

Bukti-bukti yang dihadirkan Pemerintah dalam sidang PTUN tidak memperkuat bahwa itu adalah bukti yang dijadikan dasar dan pembenaran bagi Tergugat (Pemerintah) untuk mengeluarkan SK Pencabutan Badan Hukum Perkumpulan HTI, sedangkan para ahli dari pihak Pemerintah hanya berbicara tentang tuduhan dan framing saja. Masyarakat akan semakin melihat bahwa Pemerintah telah gagal berhadapan vis-à-vis dengan HTI, dan hal ini justru akan menurunkan level kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.