Balada Tipu-Tipu Demokrasi

 [Memilih Antara Maling dan Penyamun]

Oleh: Nasrudin Joha

Malang Nama Kota, tetapi ternyata Cakada Kota Malang juga bernasib Malang. KPK memang jahat, kejam, tega, tidak berperikemalingan. Ini kan lagi musim kampanye, musim memoles citra, musim menyebar hoax politik (kampanye), musim mengumbar janji, musim mendekat kepada rakyat, musim bagi-bagi program, musim perbaikan karpet masjid, musim memberi sandang (kaos) kepada rakyat, musim menghias pepohonan dipinggirkan jalan, kok sebegitu tega sih ? Sungguh teganya, teganya, teganya, teganya, hoooo pada dirinya.

Dua Calon Wali Kota Malang secara sepihak ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). Keduanya adalah Yaqud Ananda Gudban dan M Anton. KPK tidak pernah berembug, tidak pernah mengindahkan arahan kemenpolhukam, KPK diktator, KPK tidak pernah memperhatikan suasana kebatinan calon dan para pendukungnya.

KPK juga tidak mempertimbangkan masa depan demokrasi. Masa depan pemerintahan di daerah. KPK bikin pusing para pemilih, masak karena ulah KPK pemilih dipaksa mencoblos tersangka Tipikor ?

KPK juga tidak mau pakai sistem kredit, 19 orang tersangka baru dalam perkara dugaan Tipikor dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran 2015 juga disusulkan dalam keterangan KPK.

Wow, ini berat, mereka ga akan kuat, bagaimana dengan rakyat ? Ini korupsi berjamaah, ini kenduri bagi-bagi berkat, lantas sebenarnya praktik pemerintahan ini seperti apa?

Ini baru di Malang, bagaimana di kota atau kabupaten lainnya? Provinsi lainnya ? Apakah seluruh rakyat Indonesia akan disuguhi iseng-iseng berhadiah koruptor ? Memilih Cakada, yang kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK ?

Apakah tidak ada pilihan lagi, sudah seperti memilih maling dan penyamun ? Jika nasib tidak baik, rakyat tidak tahu pemimpinnya korupsi. Jika nasib tragis, rakyat mendapati pemimpinnya tersangka korupsi. Ini tragedi apa lagi ?

Ah, coba terangkan kepadaku, bagaimana rakyat harus bersikap ? Tetap mendatangi bilik-bilik suara, untuk memilih tersangka korupsi menjadi pejabat di daerah ?

Jika engkau meminta keterangan dariku, maka aku tegaskan : itulah, konsekuensi mengambil pilihan sistem yang bukan dari Allah SWT.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diambil berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada faktanya, yang berdaulat bukan rakyat tapi modal.

Karena daulat modal, semua calon pemimpin harus punya modal untuk mendapatkan daulat rakyat. Mereka, harus menyiapkan modal untuk biaya kampanye, cetak spanduk dan baliho, bikin kaos, bikin bendera dan atribut parpol, menyediakan anggaran saksi, dan seabrek persyaratan lainnya.

Gaji gubernur kecil, gaji bupati kecil, gaji walikota kecil. Cara paling rasional untuk menutup biaya politik adalah dengan menyalahgunakan wewenang (baca: korupsi).

Bisa dengan menjual konsesi, Perijinan, fasilitas dan layanan, memanfaatkan aset daerah dikerjasamakan dengan swasta, menjual proyek dan tender-tender, serta tindakan lain yang pada pokoknya memindahkan duit anggaran daerah dari kantong APBD ke kantong swasta, kemudian mendapat fee dari aktivitas pemindahan duit itu.

Berbeda dengan sistem Khilafah. Kedaulatan di tangan syariat, standarnya syariat Islam. Menjadi kepala daerah itu di tunjuk Khalifah. Tidak perlu kampanye-kampanyeaan, pilih-pilihan.

Jika menyimpang, Khalifah bisa langsung mencopot jabatan gubernur atau wali, tanpa menunggu periode lima tahunan.

Gubernur juga bisa fokus sibuk melayani umat, tidak disibukan dengan pencitraan agar dipilih umat. Jika umat komplain atas gubernur kepada Khalifah, Khalifah bisa langsung mengganti gubernur tanpa prosedur berbelit-belit.

Khalifah dan para gubernur (wali) tidak akan pernah dipusingkan dengan agenda pilih-pilihan setiap lima tahunan. Seluruh hidup mereka telah dinisbatkan untuk umat, menerapkan syariat dan melayani umat.

Khilafah bisa berkonsentrasi pada banyak hal dan banyak soal, bukan hanya berputar-putar dipusingkan dengan balada pilih-pilihan, sebagaimana jamak terjadi dalam sistem demokrasi.

Udah, Khilafah aja. Demokrasi ga akan kuat melayani umat, serahkan pada Khalifah saja, niscaya rahmat Allah SWT akan menaungi segenap penjuru alam. [].