Oleh : Chandra Purna Irawan.,S.H.,M.H.
Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia).
Pendahuluan
Dalam waktu yang tidak lama gugatan Hizbut Tahrir Indonesia melawan Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, akan segera selesai.
Dari mulai pertama kali persidangan digelar, Alhamdulillah Allah SWT memberikan kesempatan untuk senantiasa hadir untuk mencermati, mencatat, memberikan tanggapan hukum dan membantu perjuangan dari sisi hukum. Saya berpendapat Pemerintah tidak mampu menunjukan apa kesalahan Hizbut Tahrir Indonesia.
  1. Ketidakmampuan Pemerintah
Pertama, Objek Sengketa Tidak Menyebutkan Dengan Jelas Apa Bentuk Pelanggaran HTI. Didalam Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Pengesahan Pendirian Badan Hukum  Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, didalamnya tidak menyebutkan secara konkrit (defenitif, tidak abstrak, jelas dan tegas) pelanggaran hukum apa yang telah dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Objek KTUN hanya menyebutkan telah membaca Surat Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B-999/Polhukam/De-III/HK.04.04.1/7/2017 Tanggal 17 Juli 2017 Perihal Pertimbangan Pencabutan Status Badan Hukum, tetapi tidak menyebutkan secara konkrit (defenitif, tidak abstrak, jelas dan tegas) apa kesalahan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kedua, Pemerintah Tidak Taat Prosedur Jika HTI Dianggap Melanggar Pasal 59 Ayat 4 Huruf C Perppu 2/2017 atau UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Merujuk ketentuan pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan UU Ormas, disebutkan bahwa Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”.
Dalam penjelasan pasal 59 ayat (4) huruf C Perppu No. 2 Tahun 2017 (disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017), disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.
Dipersidangan. Pemerintah mengalihkan proses persidangan Administrasi menjadi peradilan umum dengan mengajukan pembahasan tentang adanya Pelanggaran ketentuan pasal 59 ayat (4) huruf C, dengan menuding HTI telah mengemban dan mengajarkan  paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Paham lain yang dituding Pemerintah sebagai paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila adalah Ajaran Khilafah.
Sementara didalam objek sengketa (KTUN) tidak menyebutkan secara konkrit (defenitif, tidak abstrak, jelas dan tegas) pelanggaran hukum apa yang telah dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan juga tidak menuliskan kata Khilafah didalam objek sengketa.
Pemerintah tidak taat asas dan prosedur dalam mengeluarkan Keputusan pencabutan status badan hukum HTI. Tidak ada satu agendapun dari agenda persidangan yang digunakan Pihak Pemerintah untuk menghadirkan bukti adanya pemberian sanksi administrasi sebagai upaya pendahuluan sebelum akhirnya mengeluarkan sanksi administrasi pencabutan status BHP HTI.
Ketiga, Pemerintah tidak menyebut secara konkrit (defenitif, tidak abstrak, jelas dan tegas) apa yang dimaksud Pemerintah jika HTI dianggap melangar 59 ayat 4 huruf c Perppu/UU No.16 Tahun 2017 tentang Ormas.
Didalam objek KTUN Pemerintah tidak pernah menyebut secara konkrit (defenitif, tidak abstrak, jelas dan tegas) apa kesalahan HTI sehingga dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk menerbitkan KTUN Objek Sengketa.
Bahwa dalam persidangan Pihak Pemerintah (Kuasa Hukum Pemerintah) berkali-kali mengaitkan KHILAFAH sebagai satu ajaran Islam, yang selalu dipermasalahkan oleh Pihak Pemerintah (Kuasa Hukum Pemerintah).
Meskipun demikian, tidak ada satupun pernyataan konkrit (defenitif, tidak abstrak, jelas dan tegas) dari Pemerintah (Kuasa Hukum Pemerintah) yang menyatakan Ajaran Islam Khilafah sebagai suatu ajaran yang dilarang, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 59 ayat (4) huruf C Perppu No. 2 Tahun 2017 (disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017).
  1. Penutup
Khilafah adalah ajaran Islam, dalam pemahaman dan keyakinan agama Islam Khilafah hukumnya Wajib (Fardu). Mengemban, mengajarkan dan menyebarluaskan kewajiban Ajaran Islam Khilafah merupakan bagian dari Ibadat menurut agama Islam.
Khilafah merupakan Ajaran Agama Islam, dimana agama Islam adalah agama resmi yang diakui oleh negara. Membuat atau memberikan Tafsir Ajaran Agama Islam yakni Khilafah yang ditafsirkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sama saja telah menodai Agama Islam dan melanggar ketentuan pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965, Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
sumber : sumberhukum.com

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.