Ada tatacara yang sangat rijid dan prosedural, tujuananya suapaya tidak keluar rel, jadi kalau pemerintah mau membubarkan suatu ormas gak boleh main hakim sendiri, nah dengan perppu ormas ini dipotong oleh pemerintah yang kemudian hari menjadi undang-undang no 16/2017.

prof Suteki, sabtu (14/4) menjelaskan HTI meski secara nama adalah partai namun di Indonesia terdaftar sebagai ormas, dan aktvitas HTI di Indonesia adalah aktivitas ormas, dan aktivitasnya adalah dakwah, menyampaikan Ide Khilafah. Seharusnya tidak boleh dipasung.

“Khilafah itu bukan Fiksi tapi realitas” disambut gelak tawa para peserta.

Guru besar Undip ini bercerita pengalaman beliau saaat sidang di PTUN” Di Indonesia ini apa yang harga mati? undang-undangnya? faktanya undang-undang dasar sudah berulang kali berganti. UUD 45 manjadi RIS pada tahun 1950 menjadi UUDS lalu pada tahun 1959 kemabli ke UUD 45. Lalu apa yang harga mati? yang harga mati ternyata hanya tidak boleh mengubah NKRI”

“NKRI itu tidak akan berubah jika Khilafah ditegakan di Indonesia, NKRI masih tetap pak hakim namun kepanjangannya berubah menjadi Negara Khilafah Rasyidah Islamiyah, maaf pak hakim cuma bercanda” Canda Prof Suteki.

Sumber : Dakwahmedia


Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.