Image result for abad khilafah

Oleh: Nasrudin Joha
Tidak sulit untuk mengenali posisi partai politik, akan berada dimana posisi politiknya. Partai tidak benar-benar menunjukan penentangan pada kedzaliman penguasa dan berkhidmat memberikan pembelaan terhadap umat kecuali ada kepentingan politik yang sedang berusaha diraihnya.
Dahulu umat terpedaya dengan PDIP yang berkoar dan berbusa membela kepentingan wong cilik dengan menolak kebijakan dzalim penguasa menaikan harga BBM. Ada kepentingan politik sebagai partai oposan ketika itu, sehingga PDIP berjibaku menentang kenaikan BBM.
Namun hari ini tidak sedikitpun terlihat mimik wajah PDIP melakukan penentangan atas naiknya harga BBM dalam rezim kekuasaan Jokowi. Bahkan, jangankan mengeluarkan ujaran tangis bawang bombay, merasa prihatin saja tidak.
Jika ada kesempatan, PDIP justru membacakan Nota Pembelaan atas kedzaliman kenaikan BBM dengan berbagai dalih dan alasan. Artinya, pembelaan kepentingan wong cilik yang dilakukan PDIP bukan murni atas dasar pembelaan yang hakiki, tetapi lebih didasari pada kepentingan politik sebagai partai oposan ketika itu.
Golkar juga pernah habis-habisan menentang Jokowi, berhimpun diseberang jalan untuk menjadi partai oposan melawan PDIP. Namun, lezatnya kue kekuasaan mampu menundukan Golkar dari garis oposisi menuju pilar koalisi.
Argumentasi (baca: dalih) untuk merubah haluan dari oposisi menuju koalisi sangat mudah diungkap. Teori teori klasik tentang kesamaan visi misi partai, platform perjuangan, dan sederet agitasi palsu lainnya mudah untuk didendangkan.
Publik dan umat, diminta memberikan pengertian dan toleransi kepada Golkar atas perubahan sikap dan berpindahnya haluan politik Golkar. Dalam sekejap saja, umat menjadi maklum dan terbiasa dengan pilihan politik Golkar.
Demokrat pernah berapi api menunjuk hidung atas dinamika pembahasan Perppu ormas. Demokrat melalui SBY bahkan mengkritik substansi perpppu ormas. Namun, dalam situasi yang menentukan mudah saja Demokrat putar haluan dan berubah menjadi barisan politik pendukung Perppu ormas.
Ketika mendapat kritikan publik, Demokrat melalui aksen khas SBY berusaha meyakinkan publik agar tidak muncul Praduga Demokrat khianat terhadap umat hingga akhirnya Demokrat menemui Jokowi untuk menyampaikan wacana revisi Perppu ormas.
Namun hingga tulisan ini diterbitkan, Demokrat tidak pernah lagi menyinggung ihwal revisi Perppu ormas yang telah diundangkan DPR. Demokrat, justru nampak aktif menyerahkan berbagai srah srahan politik untuk memastikan pinangan AHY mendampingi Jokowi sebagai cawapres.
Partai-partai Islam yang mengajukan mosi untuk tidak memilih partai pendukung Perppu ormas dan partai pro Penista agama, nyatanya di berbagai gelaran Pilkada justru berhimpun dan berkoalisi dengan partai pro Penista agama. PKS menyatakan berhimpun dengan PDIP dalam Pilkada Jatim.
Hubungan intim yang menjijikkan itu, menjadikan umat emoh untuk mendekat dan memberikan dukungan. Jargon penentangan terhadap Perppu dzalim hanya dilakukan untuk merealisir tujuan politik saja.
Ketika kepentingan pragmatisme politik Pilkada menghendaki lain, partai yang mengklaim sebagai partai Islam atau partai berbasis masa Islam dengan tidak merasa berdosa terbiasa berdiri dan berpelukan mesra dengan partai Penista agama.
Saat ormas pengusung perjuangan Khilafah didzalimi, partai menjadi seolah koor membiarkan, dan bahkan merasa terbebas dari berbagai kritik dan masukan.
Praktis tidak ada lagi gerakan atau ikhtiar politik yang memikirkan nasib umat untuk menentang kedzaliman penguasa. Umat menjadi seperti anak yatim yang tidak tahu kemana melabuhkan urusan dan kepentingannya.
Demokrasi memang demikian, partai dalam naungan sistem demokrasi tidak pernah mengambil posisi berdiri tegak melawan kedzaliman kecuali atas dasar kepentingan politik. Tidak ada logika berkhidmat kepada umat yang menjadikan seluruh urusan politik beredar mengitarinya.
Belum lama ini PAN juga mempertimbangkan untuk merapat ke Jokowi. Mitra Jokowi meminta PAN untuk "mengkondisikan Amien Rais" pasca heboh kritik amin atas kebijakan bagi bagi sertifikat tanah ala Jokowi.
Wahai umat, telah nyatalah dihadapan kalian sesungguhnya hanya pejuang penegak Khilafah saja yang serius memikirkan urusan kalian. Mereka berjuang siang dan malam mengupayakan tegaknya syariat Islam semata untuk kemaslahatan dan kemuliaan urusan kalian.
Wahai umat, hingga saat ini dan untuk waktu waktu yang akan datang, hanya pejuang Khilafah saja yang benar benar mengambil posisi menentang kedzaliman penguasa, setelah partai politik berjamaah mengkhianati kalian.
Lihatlah, garong-garong e KTP telah menunjukan kepada kalian bahwa tidak ada satupun partai yang absen atas bagian kenduri e KTP. Mereka baik partai penguasa atau partai penentangnya sama-sama mengambil jatah bagian kenduri e KTP.
Wahai umat lihat saja, pertarungan perebutan jabatan Wapres akan menjadikan partai saling bermanuver dan untuk kemudian akan saling menjatuhkan manakala kompensasi kekuasaan dirasa tidak menguntungkan.
Persatuan mereka lemah lebih lemah dari sarang laba-laba. Mereka dipersatukan oleh kepentingan kekuasaan dan akan diporak porandakan atas dasar rebutan jatah kekuasaan.
Karena itu wahai umat, segeralah bertaubat. Tinggalkan demokrasi, jalan bagi partai dan politisi dzalim dapat meraih tampuk kekuasaan. Gergaji singgasana kekuasaan demokrasi dengan memutus pilar legitimasi.
Bersikaplah kokoh dan sabar dengan perjuangan yang mengikuti thariqoh dakwah nabi, Istiqomah dan ikhlaslah, sebab pertolongan Allah SWT sudah begitu dekat didepan mata. Allahu Akbar ! [].

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.