Gaji Megawati Cs Ratusan Juta, Sri Mulyani Abaikan Pegawai Honorer

Pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang mewajarkan gaji ratusan juta rupiah pejabat negara BPIP karena sudah 6 bulan bekerja dan belum mendapatkan haknya, mengindikasikan sikap ambigu Pemerintah sebagai pemberi kerja.

Begitu penilaian Wakil Ketua Umum Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebenkty dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (29/5).

“Jika terhadap BPIP yang baru dibentuk 6 bulan saja Pemerintah begitu peduli terhadap hak-hak para pejabatnya, bagaimana dengan kewajiban Pemerintah terhadap mereka yang juga bekerja sebagai pegawai pemerintah tetapi berstatus non PNS, bahkan hanya untuk hak dasarnya,” terangnya.

Lely menjelaskan, puluhan ribu Pegawai Pemerintah Non PNS tercatat belum mendapatkan hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK). Alasannya belum ada Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar, karena prosesnya masih dalam pembahasan dan belum tuntas sejak tahun 2015.

Ironisnya, pada sisi lain Pemerintah kerap mendorong perusahaan swasta untuk melindungi para pekerjanya dengan berbagai jaminan sosial yang menjadi kewajiban perusahaan pemberi kerja.

“Kami memandang Pemerintah telah melakukan maladministrasi berat berupa pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum,” tegas Lely.

Oleh karena itu, Ombudsman meminta Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS, termasuk di dalamnya tenaga honorer/tidak tetap.

“Kemudian membuat aturan tentang standarisasi penghasilan para pejabat negara setingkat kementerian/lembaga,” demikian Lely.

Sumber : rmol.co

Image result for ismail yusanto
Oleh : HM. Ismail yusanto
Apakah kamu tidak memperhatikan orang  yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan, “Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan.” Orang itu berkata, “Saya dapat menghidupkan dan mematikan.” Ibrahim berkata, “Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat.” Lalu terdiamlah orang kafir itu. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim (TQS al-Baqarah [2]: 258).
*****
Di atas adalah fragmen dialog antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrudz. Nabi Ibrahim berhasil mematahkan Namrudz dengan kekuatan logika. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, “Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan,” Namrudz menjawab. “Saya juga dapat menghidupkan dan mematikan.” Maksudnya, ia bisa membunuh orang dan membiarkan dia hidup. Lalu Nabi Ibrahim menantang dia dengan mengatakan, “Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari Timur, maka terbitkanlah dia dari Barat.” Terdiamlah Namrudz. Mana bisa ia menerbitkan matahari dari barat?
Nyatalah kekuatan logika Nabi Ibrahim mengalahkan Namrudz yang mencoba membangun argumen bahwa dia juga sekuasa Tuhan.
Namrudz adalah seorang penguasa yang tak mau begitu saja tunduk. Logika boleh saja kalah. Namun, ia punya kuasa. Kekuasaan itulah yang kemudian ia gunakan. Ia memerintahkan agar Ibrahim dibakar.  Ibrahim ditundukkan dengan logika kekuatan, bukan oleh kekuatan logika.
*****
Dalam sejarah kekuasaan-kekuasaan dunia dari dulu hingga sekarang, logika kekuatan inilah yang acap digunakan untuk menundukkan lawan politik. Bukan hanya Namrudz, Firaun juga bertindak sama. Sedemikian takut kursi kekuasaannya terancam, ia  membuat titah yang sangat keji:  bunuh setiap bayi lelaki yang lahir. Dimana logikanya ia takut kepada seorang bayi? Mengurus dirinya saja tak mampu.
Keadaan serupa terjadi juga pada abad modern. Tak mampu melawan Nelson Mandela yang kokoh menolak politik apartheid yang memang sangat tidak logis itu, penguasa Afrika Selatan akhirnya mengirim Mandela ke penjara. Tak kurang dari 26 tahun Mandela terpaksa melewati masa hidupnya dibalik jeruji besi sebelum akhirnya politik diskriminasi ras di negara ujung Afrika itu benar-benar berakhir.
Bukan hanya orang-perorang, penggunaan logika kekuatan juga dilakukan oleh negara. AS, yang  sering disebut sebagai negara kampiun demokrasi, tak segan menggunakan kekuatan militernya untuk menghancurkan negara lawan. Vietnam, Irak, Afghanistan adalah sebagian dari negara-negara yang merasakan sadisnya kekuatan negara adidaya itu. Semuanya terjadi tanpa dasar logika yang kuat.
Sesaat setelah invasi AS ke Irak beberapa tahun lalu, seorang pejabat di Kedutaan Besar AS di Jakarta meminta untuk bertemu dengan saya selaku Jubir HTI. Ringkas cerita, terjadilah pertemuan itu di sebuah hotel di bilangan Kuningan Jakarta. Belum lagi duduk sempurna, saya sudah bertanya kepada pejabat itu, “Mana senjata pemusnah massalnya?”
Ketika itu, meski sudah menguasai Irak hampir tiga bulan, tidak juga ditemukan senjata pemusnah massal yang disebut-sebut  dikembangkan Saddam, yang dijadikan dasar oleh AS untuk menginvasi Irak.
Terkejut dengan pertanyaan itu, ia balik bertanya, “Apakah Anda menuduh kami berbohong?”
“Saya tidak menuduh Anda berbohong. Saya cuma bertanya, mana senjata pemusnah massalnya? Bukankah Anda yang mengatakan bahwa Amerika harus menyerang Irak untuk menghancurkan senjata pemusnah massal itu. Jadi wajar kan, sekarang saya bertanya mana senjata itu?”
Ia berusaha menjelaskan, “Kalau sekarang belum ditemukan, kan ada beberapa kemungkinan.”
“Oke, sekarang sebutkan kemungkinan-kemungkinan itu,” tanya saya.
Pertama, senjata itu sudah dipindahkan oleh Saddam.”
Cepat saya memotong, “Itu mustahil, sebab sebelum menyerang saja, Anda bilang sudah tahu posisinya. Kalau benar senjata-senjata itu dipindahkan Saddam, pasti Anda juga akan tahu. Terus kemungkinan kedua?”
“Mungkin sudah dihancurkan,” jawabnya.
“Sama dengan kemungkinan pertama, ini juga mustahil. Anda tentu juga akan tahu. Terus apa kemungkinan ketiga?
“Ya, memang tidak ada,” jawabnya sekenanya.
Kita semua tahu, meski tak ada logikanya, tetap saja AS melanjutkan invasinya ke Irak. Tanpa ampun, negeri ini dibombardir dengan ribuan ton bom. Tak ayal, lebih 1,5 juta rakyat Irak tewas. Negeri yang pernah menjadi pusat Khilafah Islam ratusan tahun lamanya, dan disebut bak negeri 1001 malam karena keindahannya, hancur berantakan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. Invasi AS ke Irak adalah pertunjukkan paling telanjang dari prinsip the might is right. Dalam bahasa Jawa disebut: asu gedhe menang kerahe (anjing besar menang kelahinya).
Hal sama terjadi di negeri ini. Ketika Pemerintah tak mampu menghadapi munculnya kekuatan politik umat Islam sebagaimana tampak pada Aksi 212 dan berpuncak pada kekalahan jagoan mereka di Pilkada DKI tahun lalu, mereka lalu melakukan persekusi terhadap tokoh penggerak aksi itu. Sebagiannya bahkan sekarang sudah divonis bersalah. Meski alasan yang dikemukakan tidak masuk akal, tetap saja persekusi itu terus mereka lakukan.
Bukan hanya itu. Ketika mereka tak lagi mampu menghalangi kekuatan dakwah yang menyerukan tegaknya syariah dan Khilafah serta haramnya memilih pemimpin kafir, yang dilakukan dengan damai dan mendapat sambutan dimana-mana, akhirnya kelompok dakwah itu dibubarkan. Ketika dibubarkan tak bisa dengan UU yang ada, maka dibuatlah UU yang baru melalui terbitnya Perppu.  Lalu ketika merasa bakal kalah adu argumen di Mahkamah Konstitusi, mereka paksakan pengesahan Perppu itu secara politik di DPR.
Di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), merasa tidak akan mungkin melawan argumen bahwa Khilafah adalah ajaran Islam, mereka kemudian mengembangkan opini bahwa yang mereka tolak adalah Khilafah ala kelompok tersebut. Padahal Khilafah yang diserukan itu juga adalah Khilafah yang dipahami oleh para ulama dalam berbagai kitab yang mu’tabar, bahkan juga ditulis oleh para ulama di negeri ini.
Yang paling konyol adalah ketika ada ahli yang mereka ajukan mencoba dengan sangat kasar mengkaitkan antara kelompok penyeru Khilafah dengan terorisme. Alasannya, semua teroris yang tertangkap berpaham Khilafah, sama dengan kelompok yang dibubarkan itu. Namun, ketika kepada ahli itu ditanyakan apakah kelompok itu pernah dinyatakan sebagai kelompok teroris atau terlibat dalam kegiatan terorisme, ia tak mau menjawab. Ia tentu sangat tahu, kalau menjawab tidak, maka logika yang ia hendak bangun, bahwa ide-ide kelompok itu telah  menginspirasi terorisme, akan berantakan. Padahal sama saja. Dengan ia tidak menjawab, itulah jawaban bahwa kelompok itu memang tidak terlibat terorisme. Karena bila benar terlibat terorisme, pasti jawabannya tegas, iya.
*****
Demikianlah logika kekuatan selalu dimainkan oleh penguasa ketika tak lagi memiliki kekuatan logika. Kalau dalam permainan sepakbola ada istilah main kayu. Tahu bakal kalah taktik dan teknik, lalu main jegal, main tendang. Yang penting menang. Inilah logika kekuatan. Di situlah awal diktatorisme dan represivisme bertumbuh.
Namun demikian,  sejarah mencatat, penguasa seperti itu tak akan pernah bertahan lama. Sekuat tenaga menjaga kekuasaannya dengan titah yang amat bengis, singgasana Fir’aun, Namrudz dan penguasa lalim lainnya di berbagai belahan dunia, akhirnya tumbang juga. Begitulah yang juga  akan terjadi di negeri ini. Lihat saja nanti. 
Sumber : alwaie.id

Dr. Rahma Qomariyah
Demokrasi  lahir dari akidah sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kekuasaan. Negara demokrasi tidak memberikan ruang kepada agama untuk mengatur pemerintahan. Agama dijauhkan dari pembuatan undang-undang dan peraturan. Rakyat adalah sumber kedaulatan. Rakyatlah yang berhak membuat undang-undang, diwakili oleh anggota legislatif yang dipilih berdasarkan suara mayoritas. Tuhan tidak mempunyai hak untuk  membuat undang-undang dan peraturan. Sekalipun bertentangan dengan agama, undang-undang/peraturan tetap bisa disahkan asal didukung suara mayoritas rakyat, seperti undang-undang/peraturan yang melegalkan zina, judi, narkoba dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Bahkan suatu kemaksiatan yang tidak pernah dilakukan oleh binatang sekalipun dilegalkan oleh negara  demokrasi. Ada 22 negara demokrasi  yang melegalkan pernikahan sejenis yaitu negara-negara Barat, Eropa-Amerika dan Afrika Selatan.[1]
Demokrasi adalah sistem pemerintahan berdasarkan suara mayoritas. Selain pemilik kedaulatan, rakyat adalah juga sumber kekuasaan. Rakyat berhak memilih kepala pemerintahan, baik kepala negara maupun kepala daerah, berdasarkan suara mayoritas. Karena pemerintahan demokrasi tidak berdasarkan agama tertentu, siapapun bisa menjadi kepala negara tanpa melihat agamanya, gender dan latar belakang yang lain. Kandidat beragama apapun bisa menjadi kepala daerah, bahkan kepala negara, sekalipun berbeda dengan agama mayoritas warga negara, seperti mantan gubernur DKI Jakarta dan wali kota Solo. Bahkan ateis sekalipun bisa menjadi pemimpin, asal dipilih suara mayoritas seperti di PM negara demokrasi Belgia. Demikian pula soal orientasi seksual, negara demokrasi tidak mempermasalahkan apakah normal atau menyimpang. Karena itu tidak aneh jika negara demokrasi dipimpin gay/lesbi Mantan PM Belgia Elio di Rupo; Bettel Perdana Menteri (PM) gay di Luxembourg sejak 2013;  Mantan PM Islandia Jóhanna Sigurðardóttir (AP).[2]
Demikian pula soal gender, baik laki-laki maupun perempuan, punya hak yang sama untuk menjadi anggota legislatif, kepala daerah maupun kepala negara.
Agar kepemimpinan wanita betul-betul bisa diterima oleh umat Islam, maka pegiat demokrasi, termasuk para feminis, dengan lantang mengatakan bahwa  Islam membolehkan  laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin publik yang lain secara mutlak sebagaimana laki-laki.[3]
Feminis menolak hadis riwayat Imam al-Bukhari yang melarang wanita menjadi pemimpin negara: ”Lan yufliha qawm[un] wallaw amrahum imra’at[an] (Tidak akan pernah berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada wanita).”
Menurut dia, hadis di atas tidak dapat dipakai sebagai hujjah. Alasannya, menurut Fatima Mernissi, kualitas perawi cacat. Hadis itu mengomentari putri Kisra yang tidak kapabel. Matan hadis ini tidak bisa menunjukkan larangan (pengharaman).[4]
Menurut dia pula, hadis ini tidak tepat dipakai sebagai dalil karena hadis pada tabaqat shahabat hadis ini hanya diriwayatkan satu rantai, Abu Bakrah saja. Karena itu hadis ini termasuk hadis ahad yang gharîb.[5]
Kepemimpinan Wanita dalam Islam
Pengusung demokrasi, termasuk para feminis menolak hadis ahad. Padahal para ulama hadis  sepakat bahwa hadis tentang larangan wanita menduduki posisi hukkam (penguasa) ini merupakan hadis ahad yang sahih sehingga wajib diterima dalam masalah penetapan hukum syariah. Jumhur ulama berpendapat bahwa dalam masalah syariah, boleh berdalil dengan hadis ahad. Khabar ahad bukan dha’îf, bisa dipakai sebagai dalil, jika memenuhi syarat sebagai berikut: perawinya mukallaf, Muslim, dhâbit dan tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Imam al Nawawi dalam Mukadimah Syarh Shahih Muslim menyatakan, “Pendapat yang dipegang oleh mayoritas kaum Muslim dari kalangan sahabat dan tâbi’în, juga kalangan ahli hadis, fukaha dan ulama ushul yang datang setelah para sahabat dan tâbi’în adalah: khabar ahad (hadis ahad) yang tsiqqah adalah hujjah syar’i yang wajib diamalkan.”[6]
Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, wanita dibolehkan menjadi pegawai dan pimpinan swasta maupun pemerintahan yang tidak termasuk wilayâh alamri/wilâyah al-hukm antara lain sebagai kepala Baitul Mal, anggota Majelis Wilayah, anggota Majelis Ummah, qâdhi khushumât (hakim yang menyelesaikan perselisihan antar rakyat), qâdhi hisbah (hakim yang langsung menyelesaikan pengurangan atas hak-hak rakyat). Dibolehkan juga bagi wanita menjadi kepala departemen kesehatan, departemen pendidikan, departemen perindustrian, departemen perdagangan; rektor perguruan tinggi, kepala rumah sakit, direktur perusahaan; dan lain-lain.
Adapun dalam posisi sebagai hukkam wanita tidak dibolehkan menduduki jabatan tersebut, antara lain: Khalifah(Kepala Negara Khilafah), Mu’awin (Pembantu Khalifah), Wali (Gubernur), Qadi qudat (Pemimpim para qâdhi/ hakim), Qâdhi Mazhâlim (Qâdhi/Hakim yang mempunyai kewajiban menghilangkan kezaliman, termasuk memecat Khalifah jika melakukan kezaliman kepada rakyat atau menyalahi al-Quran dan al-Hadis).[7]
Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah  menyebutkan pendapat Abu Hanifah bahwa semua jabatan pemerintahan tidak boleh dijabat oleh wanita, namun wanita boleh menjabat sebagai hakim yang memutus perkara-perkara yang dia dibenarkan menjadi saksi di dalamnya. Sebaliknya, dia tidak boleh menjadi hakim yang memutus perkara-perkara yang dia tidak dibolehkan menjadi saksi didalamnya.[8]
Menurut Muhammad bin Ahmad  Ismail al Qadir, Al-Mar’ah bayna Takrîm al-Islâm wa Ihânah al-Jâhiliyah,  wanita tidak dibolehkan menjabat khalifah (kepala negara). Alasannya, kepala negara dalam Islam adalah  pemimpin masyarakat, pemimpin para intelektual dan cendekiawan baik Muslim maupun Muslimah. Khalifah pun mempunyai wewenang mengumumkan perang kepada musuh, memimpin pasukan di medan perang, dan memutuskan perselisihan-perselisihan yang terjadi diantara masyarakat. Kepala negara dalam Islam adalah juga orang yang mempunyai wewenang dan paling layak untuk menjadi imam dan khatib Jumat. Tidak bisa dipungkiri bahwa tugas-tugas tersebut tidak sesuai dengan tabiat wanita.[9]
Karena itu posisi kepala negara atau posisi hukkam tidak dibolehkan bagi wanita.  Dari  Abi Bakrah berkata bahwa Nabi S.A.W. bersabda tentang negeri Persia yang dipimpin oleh putri Kisra:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة

Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang urusannya diserahkan kepada wanita (HR al-Bukhari).[10]
Hadis ini sekalipun bentuknya khabar (pemberitahuan), tetap berfaedah larangan untuk memberi kekuasaan kepada wanita. Adanya dzam (celaan) berupa lan yufliha (tidak akan pernah beruntung) sebagai qarînah menunjukkan bahwa larangan tersebut tegas/pasti (jâzim). Dengan demikian haram bagi wanita menjabat sebagai hukkâm.[11]
Tuduhan Mernisi bahwa hadis tersebut cacat karena perawinya Abu Bakrah merupakan tuduhan yang salah. Alasannya, Abu Bakrah adalah seorang perawi yang tsiqqah (dipercaya). Memang, Abu Bakrah pernah dicambuk oleh Khalifah Umar, namun bukan karena ia berbohong. Akan tetapi, pada saat pengaduannya atas kasus perzinaan yang mengharuskan adanya empat orang saksi, ternyata di antara empat orang saksi ada yang mengundurkan diri. Secara hukum, ketidakmampuan menghadirkan empat orang saksi menjadikan ia dianggap melakukan tuduhan palsu.
Karena Abu Bakrah adalah perawi yang tsiqqah, para ulama hadis sepakat bahwa hadis tentang larangan wanita menduduki posisi hukkâm (penguasa) merupakan hadis sahih, muttasil sanad-nya dan marfû’. Hadis  ini, selain diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam at-Tirmidzi.[12] Muhammad Nashiruddin al-Bani juga menyebutkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’i.[13] []

Catatan kaki:
[3]Amalia (ed), Pengantar Fikih Berperspektif Gender, hlm. 460
[4] Ibid, hlm. 448-453.
[5] Ibid, hlm. 448-453
[6] An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, hlm 71
[7] Taqiyuddin an-Nabhani, Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah, Beirut Libanon: Dar al Ummah, 2005, hlm.59,113,119,134 dan 153.
[8] Imam al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, Bekasi: Dar al-Falah, 2012, hlm. 122-123.
[9] Qadir, Al-Mar’ah bayna Takrîm al-Islâm wa Ihânah al-Jâhiliyah, hlm. 149-152.
[10] Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail ibn al Mughirah Bukhari (w.256H), Shahih Bukhari, CD.
[11] Nabhani, Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah, II/31-32.
[12] Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, CD.
[13] Muhammad Nashiruddin al Bani, Shahih Sunan Nasa’i Juz III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm 708.
sumber : Alwaie.id

Related image

Oleh : KH. M. Shiddiq Al Jawi

Tanya :
Ustadz, mau tanya seputar zakat. Utang-utang orang lain kepada kita, yang belum sanggup mereka kembalikan, atau mereka memang tidak mau mengembalikan, apakah termasuk ke dalam harta yang wajib kita zakati?  (Lita Mucharom, Jakarta).

Jawab :

Piutang dapat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang dapat ditagih oleh pihak kreditor (pemberi pinjaman) dari pihak debitor (penerima pinjaman). Misalkan, si A sebagai kreditor memberi pinjaman sebesar Rp 50 juta kepada si B sebagai debitor. Maka di sini dikatakan si B mempunyai “utang” kepada si A sebesar Rp 50 juta, dan sebaliknya si A dikatakan mempunyai “piutang” kepada si B sebesar Rp 50 juta.

Para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah zakat utang/piutang tersebut dalam banyak pendapat (qaul) mengenai apakah piutang yang masih ada di tangan orang lain itu wajib dizakati atau tidak. Kami cukupkan menyebutkan pendapat yang menurut kami paling kuat (rajih) saja. (Abdul Qadim Zallum, Al Amwal fi Daulah Al Khilafah, hlm. 165-166; Abdullah Manshur Al Ghufaili, Nawazil Al Zakah, hlm. 202-212; Abdullah Nashih ‘Ulwan, Ahkam Az Zakah ‘Ala Dhau` Al Madzahib Al Arba’ah, hlm. 50; Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, Juz 23, hlm. 20-23).

Jika seseorang mempunyai piutang pada orang lain (debitor), maka hukum menzakati piutang itu bagi kreditor bergantung pada kondisi debitornya sbb;

Pertama, jika piutang itu berada di tangan orang kaya (mampu) yang tidak suka menunda-nunda mengembalikan utangnya (ghaniy ghairu mumaathil) dan dapat ditagih sewaktu-waktu oleh pihak kreditor, maka piutang itu wajib dizakati oleh kreditor meskipun piutang itu masih berada di tangan pihak debitor dan belum diterima oleh pihak kreditor, asalkan utang tersebut telah memenuhi dua kriteria; (1) nilai utangnya sudah mencapai nishab; dan (2) utang tersebut sudah mengendap selama satu tahun hijriyah (haul). (Abdul Qadim Zallum, _Al Amwal fi Daulah Al Khilafah, hlm. 165; Abdullah Manshur Al Ghufaili, Nawazil Al Zakah, hlm. 206).

Pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Abu ‘Ubaid dalam kitabnya Al Amwal (Juz 1, hlm. 531). Imam Abu ‘Ubaid mengatakan bahwa pendapat itu telah dipilih oleh sebagian shahabat Nabi SAW, yaitu ‘Umar bin Khaththab, ‘Utsman bin ‘Affan, Ibnu ‘Umar, Jabir bin Abdillah, dan juga oleh sebagian tabi’in, yaitu Al Hasan Al Bashri, Ibrahim An Nakha`i, Jabir bin Zaid, dan Maimun bin Mahran. (Abdullah Manshur Al Ghufaili, Nawazil Al Zakah, hlm. 206).

Imam Abu ‘Ubaid meriwayatkan dalam Al Amwal bahwa ‘Umar bin Khaththab berkata,”Jika zakat telah tiba haulnya, maka hitunglah piutangmu, dan juga harta yang ada padamu, gabungkan semua harta itu, lalu keluarkanlah zakatnya.” Ibnu ‘Umar berkata,”Setiap piutang yang menjadi hakmu dan kamu berharap dapat mengambilnya, maka wajib atasmu menzakatinya setiap kali piutang itu mengendap satu tahun (haul).” (Abdul Qadim Zallum, Al Amwal fi Daulah Al Khilafah, hlm. 165).

Kedua, jika piutang itu berada di tangan di tangan orang kaya (mampu) yang enggan mengembalikan utangnya (ghaniy mumaathil), atau orang yang sedang dalam kesulitan keuangan (mu’sir) seperti orang yang pailit dll, atau orang yang mengingkari adanya tanggungan utang pada dirinya (jaahid), maka piutang itu tidak wajib dizakati oleh kreditor hingga piutang itu benar-benar kembali di tangan kreditor.

Jika pihak kreditor sudah benar-benar memegang (al qabdhu) terhadap piutang itu, barulah pihak kreditor wajib menzakatinya untuk melunasi akumulasi utang zakat pada tahun-tahun yang sudah berlalu. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Abu ‘Ubaid dalam Al Amwal  (juz 1, hlm. 531) yang didasarkan pada pendapat sebagian shahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Ibnu ‘Abbas RA. (Abdul Qadim Zallum, Al Amwal fi Daulah Al Khilafah, hlm. 166; Abdullah Manshur Al Ghufaili, Nawazil Al Zakah, hlm. 207). Wallahu a’lam.

Yogyakarta, 29 Mei 2018

Muhammad Shiddiq Al Jawi




Oleh : KH. Rokhmat S Labib

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS al-Baqarah: 216).

Penjelasan Ayat
Allah Swt berfirman: 
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 
Diwajibkan atas kamu berperang

Secara bahasa, kata al-qitâl atau al-muqâtalah berarti al-muhârabah (peperangan). Peperangan yang dimaksud tentulah perang fisik. Sebab, dalam bahasa Arab tidak ada makna lain kecuali itu 

Sementara frasa كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ bermakna فُرض عليكم القتال (diwajibkan ats kamu berperang). Demikian penafsiran Ibnu Jarir al-Thabar dan lain-lain. 
Lebih jauh, al-Farra’ menyatakan, semua frasa kutiba ‘alâkum dalam al-Quran bermakna furidha ‘alaykum (al-Shabuni, Rawâi al-Bayân I/168). 

Penafsiran tersebut, akan semakin jelas apabila kita meneliti ayat-ayat lain yang juga menggunakan kata kutiba ‘alaykum, seperti QS al-Baqarah: 178, 180, dan 183. Dengan demikian, menurut ayat ini hukum berperang wajib bagi kaum Muslim.

Berperang yang diwajibkan tersebut adalah berperang melawan kaum kafir. Demikian dijelaskan Syihabuddin al-Alusi dalam tafsirnya, Rûh al-Ma’ânî, I/501. Atau sebagaimana dikatakan Abdurrahman al-Sa;di, berperang di jalan Allah Swt. Dalam ayat-ayat lain kata perang atau jihad –kata yang semakna dengan kata perang— seringkali disertai kata fî sabîliLlâh yang berkedudukan sebagai pembatasnya, seperti QS al-Hujurat: 15, al-Shaff: 11, al-Muzzammil: 20. 

Setelah menegaskan kewajiban berperang, selanjutnya Allah Swt berfirman:
وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ 
Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci

Frasa ini menjelaskan bahwa secara tabi’i manusia tidak menyukai peperangan. Wajar, sebab peperangan dapat mengakibatkan seseorang tertawan, terbunuh, rusaknya badan, dan lenyapnya harta benda (Abu Hayyan al-Andalusi, Tafsîr al-Bahr al-Muhîth, II/152). Peperangan memang membuka peluang kemenangan, namun terbuka pula risiko kekalahan, kerugian, dan kesengsaraan. Semua kejadian itu merupakan sesuatu yang tidak disukai manusia. 

Kendati manusia tidak menyukai peperangan, bukan berarti boleh mengabaikannya. Sebab, perasaan manusia tidak selalu benar adanya. Allah Swt pun kemudian mengingatkan:
وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu; dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. 

Meskipun tidak sukai manusia, bukan berarti perang di jalan Allah itu buruk dan mengakibatkan keburukan. Sebaliknya, justru terdapat banyak kebaikan di dalamnya, bagi individu Muslim, jama’ah Muslim, dan seluruh umat manusia. Juga bagi kebenaran, kebaikan, dan keshalihan. 

Abu Hayyan menyebutkan beberapa kebaikan yang diperoleh darinya. Di antara adalah mendapatkan kemenangan, ghanimah, tawanan, rampasan perang, dan penaklukan. Serta kebaikan terbesar darinya, yakni syahid. Sebuah keadaan yang amat diharapkan Rasulullah saw (Abu Hayyan al-Andalusi, Tafsîr al-Bahr al-Muhîth, II/152). 

Sebaliknya meninggalkan semua kewajiban tersebut adalah keburukan dan menyebabkan keburukan. Di antara kondisi yang menimpa umat akibat meninggalkan perang adalah kekalahan, kehinaan, dan lenyapnya urusan mereka (Ibnu ‘Athiyyah, al-Muharrar al-Wajîz, I/289).

Bukan hanya perang. Realitas itu juga meliputi perkara-perkara lainnya. Sebab dalam ayat ini dinyatakan syay’ân (sesuatu), dan bukan qitâlan (perang). Itu artinya, banyak perkara yang dibenci manusia, namun di dalamnya justru mengandung kebaikan. 

Membayar zakat, misalnya, bagi manusia juga akan terasa berat. Sebab, ia harus kehilangan uang tanpa memperoleh kompensasi apa pun. Demikian pula berpuasa, menutup aurat, mengemban dakwah, amar ma’ruf nahi munkar, dan beberapa kewajiban lainnya. Berbagai kewajiban tersebut terasa berat dan tidak disukai manusia. Namun harus dicatat, semua perbuatan tersebut akan mendatangkan kebaikan jika dikerjakan. 

Sebaliknya, banyak perkara yang disenangi manusia namun justru buruk fakta dan akibatnya. Memakan riba, mengumbar aurat, berbuat zina, dan beberapa perbuatan terlarang lainnya barangkali dapat disebut sebagai perbuatan yang disenangi manusia. Akan tetapi, semua perbuatan itu adalah buruk dan wajib dijauhi. 

Selanjutnya Allah Swt berfirman: 
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui

Akibat ketidaktahuan manusia, mereka bisa membenci sesuatu yang baik, yang semestinya disukai; menyukai sesuatu yang buruk, yang selayaknya dibenci. Oleh sebab itu, manusia harus tunduk terhadap tuntunan dan petunjuk-Nya yang pasti benar. Hanya Dialah yang mengetahui dan tidak ada yang mengetahui selain-Nya. Bertolak dari sini maka hanya Dialah yang berhak membuat syariah, dan tidak ada yang berhak selain-Nya Wallah a’lam bi al-shawab. 

Image result for khilafah

Oleh : KH. M. Shiddiq Al Jawi

Sesungguhnya Rasulullah SAW telah meninggalkan 3 (tiga) warisan yang wajib hukumnya dipelihara oleh Umat Islam. Selama tiga warisan ini dipelihara dengan baik oleh umat Islam, maka akan baiklah kondisi umat Islam. Sebaliknya jika salah satu atau lebih dari tiga warisan ini musnah atau diabaikan oleh umat Islam, maka umat akan mengalami kondisi kerusakan (fasaad).

Ketiga warisan tersebut adalah; (1) Islam, yang terwujud dalam Al-Kitab dan As-Sunnah; (2) ulama, yaitu ulama yang hakiki atau ulama pewaris para nabi (waratsatul anbiya`); dan (3) Khilafah, dengan para khalifahnya yang bertugas menerapkan Islam secara kaffah (keseluruhan) dalam segala aspek kehidupan tanpa kecuali.

Mengenai warisan pertama, yaitu Islam, Rasulullah SAW bersabda :

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله
وسنة نبيه

“Telah aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang kalian tak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.” (HR Malik, Al-Muwaththa`, no 1594).

Mengenai warisan kedua, yaitu ulama, Rasulullah SAW bersabda :

إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر

“Sesungguhnya ulama adalah para pewaris dari para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham melainkan mewariskan ilmu. Maka barangsiapa yang mengambilnya (ilmu), maka dia telah mengambil bagian yang cukup (banyak).” (HR Tirmidzi, no 2682).

Adapun warisan ketiga, yaitu Khilafah, Rasulullah SAW telah bersabda :

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر

“Dahulu Bani Israil diatur hidupnya oleh para nabi, setiap seorang nabi meninggal, dia digantikan oleh nabi lainnya, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Dan akan ada para khalifah dan jumlah mereka akan banyak.” (HR Muslim, no 1842).

Itulah tiga warisan Rasulullah SAW yang ditinggalkan beliau untuk umatnya ketika beliau wafat pada tahun 11 H, sebagai bekal menghadapi samudra kehidupan hingga Hari Kiamat nanti. Tiga warisan tersebut wajib hukumnya dipelihara dan dilestarikan demi kemaslahatan umat Islam di dunia dan di akhirat. Jika umat Islam lalai atau abai memelihara warisan-warisan tersebut, maka umat Islam akan jatuh ke jurang kerusakan dan kemudharatan, sebagaimana firman Allah SWT :

فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً

“Lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit…” (QS Thaha : 123-124)

Tiga warisan tersebut ternyata dalam perkembangan sejarahnya mengalami dinamika yang luar biasa. Ada yang terus eksis, ada yang sudah lenyap seperti Khilafah. Yang terus eksispun ada yang mengalami perubahan sifat sehingga tidak sesuai dengan sifat aslinya lagi.

Mengenai warisan pertama, yakni Islam yang terwujud dalam al-Qur`an dan as-Sunnah, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa Islam suatu saat akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya :

بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء

“Islam itu bermula dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana bermulanya Islam. Maka beruntunglah orang-orang yang asing.” (HR Muslim, no 232).

Hadits ini menunjukkan bahwa suatu saat Islam akan kembali menjadi asing bagi umatnya sendiri. Dan hal ini ternyata sudah terjadi saat ini. Contohnya, saat ini umat Islam merasa asing dengan Khilafah. Akhirnya, Khilafah sebagai ajaran Islam yang semestinya dijaga dengan baik oleh umat Islam malah seakan-akan dijadikan musuh umat yang sangat berbahaya dan harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya.

Warisan kedua, yaitu ulama, ternyata ada sebagian mereka yang menjadi ulama jahat (ulama suu`) yang menyesatkan umat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين

“Sesungguhnya aku tidak khawatir atas umatku kecuali para imam (pemimpin)  yang menyesatkan.” (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Hadits ini menunjukkan bahwa suatu saat akan muncul para pemimpin yang menyesatkan, di antaranya adalah para ulama. Mereka ini sudah tidak setia lagi dengan ilmu yang diambilnya dari Rasulullah SAW, sehingga para ulama yang seharusnya menjadi lampu penerang bagi perjalanan umat menuju kebahagaiaan di dunia dan akhirat, malah menjadi penyesat jalan umat menuju jurang kesesatan dan kebodohan yang dalam. Mereka sungguh telah menjadikan agama Islam sebagai barang dagangan hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi yang sesat dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka itu misalnya ulama yang mengingkari wajibnya Khilafah, atau yang mengatakan Khilafah itu tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, atau yang mengatakan Khilafah itu berbahaya bagi negeri ini dan akan memecah belah negeri ini, dan ucapan-ucapan keji yang semisalnya.

Warisan ketiga, yaitu Khilafah, telah mengalami kehancuran yang tragis pada tahun 1924 di Turki. Sejak runtuhnya Khilafah itu, yang memimpin umat Islam bukan lagi khalifah-khalifah yang menggantikan fungsi Nabi SAW sebagai pelaksana syariah Islam dalam kehidupan umat, namun para pemimpin (‘umaro`) yang sesat dan jahat. Oleh Nabi SAW mereka disebut dengan berbagai macam, antara lain sebutan mulkan jabriyatan (kekuasaan diktator) (HR Ahmad), dengan sebutan ruwaibidhah (orang bodoh yang bicara urusan orang banyak) (HR Ibnu Majah), atau dengan sebutan imaaratus sufahaa` (kepemimpinan orang-orang bodoh) (HR Ahmad).

Sabda Rasulullah SAW yang menyebut sebutan mulkan jabriyatan (kekuasaan diktator) adalah hadits yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al Yaman RA, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت

“Adalah Kenabian (nubuwwah) itu ada di tengah-tengah kamu sekalian, yang ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang menempuh jejak kenabian (Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah), yang ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Kekuasaan yang menggigit (Mulkan ‘Aadhdhon), yang ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Kekuasaan yang memaksa (diktator) (Mulkan Jabariyah), yang ada atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya, apabila Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang menempuh jejak Kenabian (Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah). Kemudian beliau (Nabi) diam.” (Musnad Ahmad, Juz IV, hlm, 273, nomor hadits 18.430).

Hadits ini dinilai hasan oleh Nashiruddin Al Albani, Silsilah Al Ahadits Al Shahihah, 1/8; dinilai hasan pula oleh Syaikh Syu’aib Al Arna’uth, dalam Musnad Ahmad bi Hukm Al Arna’uth, Juz 4 no hadits 18.430; dan dinilai shahih oleh Al Hafizh Al ‘Iraqi dalam Mahajjah Al Qurab fi Mahabbah Al ‘Arab, 2/17).

Sabda Rasulullah SAW mengenai ruwaibidhah :

سَيَأْتِى عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِى أَمْرِ الْعَامَّةِ

“Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?”. Beliau menjawab, “Orang bodoh yang bicara urusan masyarakat luas.” (HR. Ibnu Majah).

Maka dari itu, jelaslah bahwa ternyata tiga warisan Rasulullah SAW kepada umat Islam ternyata ada yang sudah lenyap, yaitu Khilafah, dan dua lainnya sudah keluar dari sifatnya yang asli, yaitu Islam menjadi terasing dan ulama pun sebagiannya ada yang tega menjual agama untuk mendapatkan dunia.
Di sinilah kita sebagai bagian umat Islam wajib mengembalikan tiga warisan Rasulullah SAW tersebut pada tempatnya semula, yaitu sebagai sesuatu yang wajib ada di muka bumi dan wajib pula difungsikan sebaik-baiknya sesuai tuntunan ajaran Islam itu sendiri, demi kemaslahatan umat Islam di dunia dan di akhirat.

Memang memelihara tiga warisan Rasulullah SAW tersebut saat ini tidaklah mudah. Akan banyak muncul berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Pengorbanan pun akan menjadi suatu tuntutan yang tidak terelakkan, baik pengorbanan waktu, tenaga, harta, dan bahkan nyawa. Namun semua perjuangan ini insya Allah tidak akan sia-sia di sisi Allah. Insya Allah mereka yang ikhlas berjuang akan mendapatkan balasan pahala yang agung dari sisi Allah, sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu mendapat pahala 50 orang shahabat Nabi SAW bagi umat Islam yang tetap teguh memegang ajaran Islam di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Sabda Rasulullah SAW :

إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعلمون مثل عمله، قيل : يا رسول الله أجر خمسين رجلا منهم؟ قال : بل أجر خمسين رجلا منكم

“Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Kesabaran pada masa itu bagaikan menggenggam bara api. Bagi yang tetap istiqomah menjalankan ajaran Islam pada masa itu, akan mendapat pahala 50 orang yang mengamalkan seperti ajaran Islam itu. Ada yang bertanya,”Hai Rasulullah, apakah pahala 50 orang di antara mereka?” Jawab Rasulullah SAW,”Bahkan pahala 50 orang di antara kalian (para shahabat).” (HR Abu Dawud, hadits hasan).

Wallahu'alam bi ash Showab....

Image result for taqwa
Oleh : KH. Rokhmat S Labib
Di antara perkara penting yang dijelaskan oleh QS al-Baqarah [2]: 183 adalah hikmah yang didapat tatkala puasa dikerjakan. Menurut ayat tersebut, puasa dapat membuat pelakunya memiliki sikap takwa. Yakni kesediaan untuk taat dan tunduk terhadap segala perintah dan larangan Allah Swt.
Jika dicermati, ibadah puasa memang dapat mengantarkan pelakunya meraih takwa. Dengan catatan, puasa itu dipahami dan dilaksanakan dengan benar.
Dalam berpuasa, seseorang dilatih untuk mengingat Allah Swt dalam setiap ruang dan waktu. Ketika menjalankan puasa, seseorang diingatkan bahwa tidak ada tempat yang tersembunyi dari penglihatan dan pendengaran Allah Swt. Sehingga, di mana pun dia berada, tidak berani makan nasi, walaupun hanya sesuap. Tidak berani minum air meskipun hanya seteguk. Atau berhubungan intim dengan istrinya kendati berada dalam ruang tertutup.
Apabila keyakinan itu diimplementasikan tidak hanya dalam puasa, namun juga seluruh aktivitas kehidupan, niscaya akan menghasilkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Yakni pribadi yang selalu patuh dan taat terhadap perintah dan larangan-Nya, di mana pun dan kapan pun berada.
Puasa juga melatih manusia untuk mengendalikan hawa nafsu. Benar bahwa manusia membutuhkan makan, minum, atau lawan jenis. Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi manusia untuk mengumbar hawa nafsu sesukanya seperti binatang. Manusia hanya diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal. Demikian pula dalam hubungannya dengan lawan jenis. Manusia hanya diizinkan melampiaskannya pada pasangan yang dihalalkan. Orang yang mampu berpuasa berarti telah berhasil mengendalikan hawa nafsunya itu.
Dengan puasa, manusia dilatih untuk hidup berdisiplin dengan syariah-Nya. Sekalipun haus atau lapar, manusia harus tetap menahannya untuk tidak minum atau makan hingga waktu maghrib tiba. Sekalipun hasrat seksualnya sedang menggebu, manusia harus tetap mampu meredamnya hingga waktu yang diperbolehkan untuk melakukannya. Jika itu berhasil dikerjakan, jalan untuk menjadi pribadi takwa lebih mudah dicapai.
Betapa tidak. Jika dalam puasa dia mampu menahan haus dan lapar dari makanan yang di bulan lain dihalalkan, maka selayaknya dia lebih mampu menahan diri dari makan atau minum dari harta yang diharamkan.
Jika seseorang mampu menahan diri tidak menggauli isterinya di siang hari, sepatutnya dia lebih mampu menahan diri untuk melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, tak aneh jika orang yang belum mampu menikah diperintahkan untuk berpuasa. Rasulullah saw bersabda:
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu menanggung beban, hendaklah ia menikah. Sebab, pernikahan itu lebih bisa menundukkan pandangan dan memilahara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa adalah perisai baginya (HR al-Buhkhari, Muslim, dari Abdullah ra).

Walhasil, apabila dipahami dan dikerjakan secara benar, puasa akan mengantarkan pelakunya menjadi pribadi yang bertakwa.
Bukan hanya puasa, semua aktivitas ibadah kepada Allah Swt jika dipahami dan dilaksanakan dengan benar akan berbuah takwa. Allah Swt berfirman:
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa (QS al-Baqarah [2]: 21).
يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Kita bermohon kepada Allah Swt semoga puasa dan semua ibadah dapat mengantarkan kita menjadi pribadi takwa; yang disediakan baginya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. WaLlâh a’lam bi al-shawâb.

Image result for jokowi

Presiden Joko Widodo selain mewacanakan tema revolusi mental, dalam hal penggunaan anggaran ia juga sering menggembar-gemborkan istilah money follow program.

Namun sayang, dalam perjalanannya istilah yang digaungkan Jokowi tinggal jargon semata. 

Center for Budget Analysis (CBA) melihat bukannya money follow program yang berjalan melainkan APBN digunakan untuk meningkatkan citra Jokowi dan menguras keuangan negara.

Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman memaparkan, pertama, dalam dua tahun terakhir 2017 dan 2018 Pemerintah Jokowi menjalankan program mirip Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era SBY, yakni bagi-bagi sembako yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 21,2 miliar. Padahal sebelumnya Jokowi sempat menyindir program tersebut tidak mendidik. 

"Namun apa lacur mendekati tahun politik Joko Widodo seperti menelan ludahnya sendiri dengan program bagi-bagi sembako," ujarnya. 

Kedua, lanjut Jajang, menjelang lebaran. Jokowi mengeluarkan PP No 20 tahun 2018 tentang tunjangan hari raya yang diperuntukkan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil lembaga nonstruktural. Tidak tanggung-tanggung anggaran yang digelontorkan Jokowi sebesar Rp 35,7 triliun naik 68,9 persen dibandingkan THR tahun sebelumnya.

Sebagai catatan, THR yang dibagikan Jokowi dalam porsinya hanya dinikmati pimpinan, Misalnya pimpinan lembaga nonstruktrural (LNS) bisa memperoleh THR sampai Rp 24,980 juta, sedangkan untuk pegawainya hanya memperoleh Rp 3,401 juta.

Tidak berhenti sampai sini, kata Jajang, Jokowi melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga akan memberikan THR sebesar Rp 440 miliar untuk pegawai honorer di tingkat kementerian pemerintahan pusat. 

"Sedangkan honorer di tingkat pemerintah daerah yang betul-betul mengabdi kepada negara selama ini hanya gigit jari," imbuh Jajang.


Dalam program THR ini, menurut CBA selain akan menguras keuangan negara, realisasinya hanya akan menghasilkan ketidakadilan bagi kelompok lainnya yang selama ini jelas-jelas mengabdi kepada negara dan masyarakat. "Misalnya guru honorer dan honorer di pemerintah daerah," terangnya.

Sumber : rmol.co

ramadhan karim
Ramadhan al-mubarak diperkenalkan para ulama rabbani sebagai syahr al-jihad, ditunjukkan oleh besarnya pengorbanan Rasulullah ﷺ dan para sahabat di masa lalu ketika berjuang di bulan suci Ramadhan, demi tegaknya Islam dalam kehidupan, hingga Islam pun menginjakkan kakinya di bumi nusantara. Ditandai dengan kemenangan demi kemenangan monumental nan bersejarah bagi kehidupan umat manusia bi nashriLlah:
Pertama, Perang Badar al-Kubra, yang menandai peristiwa politik: momentum penanda eksisnya kekuatan politik Daulah Islamiyyah yang dikepalai langsung oleh Rasulullah ﷺ, berpusat di Yastrib (Madinah al-Munawwarah) pasca hijrahnya Rasulullah ﷺ dan para sahabat dari Mekkah, setelah meraih dukungan riil dari ahl al-quwwah (suku Aus dan Khazraj) yang diproklamirkan dalam Bai’at Aqabah II.
Kedua, Fath Makkah, yang menandai peristiwa politik meluasnya kekuasaan politik Daulah Islamiyyah, dari Madinah berekspansi hingga ke Makkah, dengan tunduknya kaum Musyrik Quraysyi kepada kekuasaan Islam, hingga mereka pun berbondong-bondong masuk Islam, dimana peristiwa agung ini diabadikan dalam QS. Al-Nashr [110]: 1-3 sebagai buah pertolongan-Nya:
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ {١} وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا {٢} فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا {٣}
”Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu Lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.” (QS. Al-Nashr [110]: 1-3)
Momentum fath Makkah jelas menandai lahirnya babak baru: era futuhat hingga Islam pun sampai ke Bumi Nusantara, menebarkan rahmat bagi alam semesta (QS. Al-Anbiya [21]: 107). Menariknya, kedua kemenangan besar tersebut terjadi ketika umat Islam menegakkan ibadah shaum Ramadhan, maka sangat relevan jika bulan Ramadhan pun harus dijadikan sebagai momentum pengokoh perjuangan Islam, sebagaimana relevannya perjuangan memperjuangkan kebangkitan Islam dan kaum Muslim, dengan tegaknya kembali kehidupan Islam dalam naungan al-Khilafah ’ala minhaj al-nubuwwah, sistem politik yang diwariskan oleh salafuna al-shalih: sebagaimana bisyarah Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Dari Hudzaifah r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:
«ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»
“Kemudian akan tegak kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR Ahmad dan al-Bazzar).
Maka relevan jika Ramadhan al-mubarak kita jadikan sebagai momentum pengokoh dakwah Islam, bukan waktunya berpangku tangan bermalas-malasan, jika dahulu jihadnya Rasulullah ﷺ adalah qital al-’aduww fi sabiliLlah (memerangi musuh Islam di jalan Allah), maka saat ini pesan perjuangan Rasulullah ﷺ tersebut ditafsirkan dalam bentuk dakwah menegakkan kembali kehidupan Islam, mendakwahi masyarakat hingga mengetuk pintu-pintu penguasa. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) ketika menguraikan bentuk jihad, menggolongkan dakwah dengan hujjah bagian dari seutama-utamanya jihad:
”Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menuntut ilmu bagian dari amal perbuatan di jalan Allah, karena dengan ilmu tegak fondasi-fondasi Islam, sebagaimana Islam pun tegak dengan jihad, maka Din ini tegak dengan ilmu dan jihad, dan oleh karena itu jihad ada dua macam:
Pertama, Jihad dengan tangan dan tombak (senjata) (al-jihâd bi al-yadd wa al-sanân), ini yang diikuti oleh banyak orang (yakni pada umumnya manusia, mencakup orang awam dan ahli ilmu).
Kedua, Jihad dengan hujjah (argumentasi syar’i) dan penjelasan (al-jihâd bi al-hujjah wa al-bayân), ini merupakan jihad orang pilihan yang meniti jalan Rasulullah Saw, ini adalah jihadnya para pemimpin umat (al-Imam), dan seutama-utamanya jihad, karena besar manfaatnya, banyak persiapan bekalnya dan banyak musuhnya.” (Miftâh Dâr al-Sa’âdah, I/70)
Tentu kaum Muslim tak ingin seperti kaum yang duduk-duduk berdiam diri, berpangku tangan menunggu pertolongan turun dari langit, padahal Rasulullah ﷺ telah beramal, menggariskan jalan dakwah bagi umatnya, dan memberikan keteladanan sebaik-baiknya keteladanan, hingga salah seorang sahabat yang mulia pun bersaksi dalam sya’irnya, dinukil oleh al-Hafizh Ibn Katsir dalam Al-Bidâyah wa al-Nihâyah (IV/535):
لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ * لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلّلُ
“Betapa kita duduk menganggur, sedangkan Rasul ﷺ asyik bekerja”
“Sungguh ia perbuatan sesat menyesatkan.”

Benar bahwa jalan dakwah memang tak mudah, namun diam dan menyerah bukanlah karakter umat yang layak menyandang predikat khayr ummat[in]. Allâh al-Musta’ân.
وَمَنْ يَتَهَيَّبُ صُعُوْدَ الجِبَالِ * يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرِ
“Siapa yang takut naik gunung * Akan hidup di antara lubang selamanya.”
Mari jadikan Ramadhan sebagai momentum memantaskan diri sebagai orang yang berdakwah menolong DinuLlah, manakala dakwah ilaLlâh merupakan salah satu amal shalih yang menjadi sebab turunnya pertolongan Allah dalam firman-Nya:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
“Wahai orang-orang yang beriman jika kalian menolong (Din) Allah, maka Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian.” (QS. Muhammad [47]: 7)
📋 Irfan Abu Naveed Al-Atsari
▫Peneliti di Raudhah Tsaqafiyyah Daerah Jawa Barat
▫Penulis buku kajian tafsir & balaghah “Menggugah Nafsiyyah Dakwah Berjama’ah”
▫Pengasuh Majelis Baitul Ummah Cianjur

pemukiman yahudi israel di palestina
Oleh: Siti Nafidah Anshory
Di tengah panasnya isu bom beberapa hari terakhir, kita dikejutkan dengan viralnya dua video pengibaran bendera Israel di Papua oleh warga setempat. Video singkat itu menyebar beberapa hari setelah Amerika Serikat membuka kantor kedutaan besar di Yerusalem.
Sebagaimana dilansir oleh viva.co.id (9/5/2018) dalam video pertama, beberapa orang berjoget-joget sambil melambai-lambaikan bendera bergambar logo bintang Daud. Kabarnya, kegiatan itu ialah Kebaktian Budaya Bangsa ke-12 di Gelangggang Olahraga Waringin Kotaraja Jayapura.
Sedangkan di dalam video kedua nampak konvoi massa dengan menaiki bus, minibus, dan truk sambil melambai-lambaikan bendera itu.

Sampai hari ini, dunia mengutuk aksi zionis Israel. Namun kenapa justru di negeri mayoritas muslim ini bendera Israel dikibar-kibarkan dengan leluasa, apalagi dilakukan dengan konvoi.
Menurut keterangan pihak kepolisian, konvoi massa dengan membawa bendera Israel tersebut dilakukan oleh Komunitas Sion Kids Center of Papua. Juga dikatakan, konvoi itu tak terkait politik ataupun dukungan ke Israel (detik.com, 18/5/2018). Benarkah demikian?
Bendera Daud vs Bendera Tauhid
Politisi Papua, Natalius Pigai, mengatakan bahwa lambang Bintang Daud yang ada pada bendera itu tidak semata bendera Israel. Dia menulis, “Pengibaran Bendera Israel di Papua tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang politik terkait konflik Israel dan Palestina tetapi juga harus dilihat dari perspektif Kristen yaitu bendera Israel dalam konteks bintang Daud. Pemerintah dan Kepolisian tidak bisa melarang lambang tauhid umat Kristen yang tertulis dalam kita suci Alkitab, karena itu sama saja dengan melarang ajaran agama yang diyakini.”
Pigai mengatakan bahwa pengibaran bendera Israel itu harus dilihat dalam dua perspektif. “Yaitu lambang Bintang Daud sebagai Bendera Israel dan Lambang Bintang Daud sebagai lambang bangsa atau Bani Israel. Bagi orang Papua pengikut Yesus Kristus memahami Lambang Bintang Daud dalam perspektif yang kedua yaitu lambang Bintang Daud Sebagai Simbol Bani Israel.” (mojok.co, 19/5/2018)
Jika demikian, hal tersebut harusnya berlaku juga untuk bendera umat Islam (bendera tauhid). Tulisan lafaz “la ilaha illallah muhammad rasulullah” pada bendera umat Islam juga adalah simbol tauhid. Simbol keagamaan. Maka melarang lambang tauhid umat Islam sama saja dengan melarang ajaran agama Islam. Bagaimana mungkin ini terjadi di negeri mayoritas muslim ini?
Bendera dan Produk Politik
Bendera Israel itu sesungguhnya adalah produk politik. Bendera itu disahkan oleh parlemen Israel beberapa bulan sesudah kemerdekaan. Penggunaan Bintang Daud sendiri serta warna putih biru itu baru dilakukan pada tahun 1850-an seiring dengan tumbuhnya gerakan Zionisme. Gerakan politik ini mengadopsi simbol-simbol religi agama Yahudi untuk melegitimasi gerakan mereka (mojok.co). Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa agama dan politik itu tak terpisahkan, seperti dua sisi mata uang.
Namun politik Islam berbeda. Meskipun bendera Islam juga produk politik, namun dia sebagai simbol Islam tidak diperuntukkan sebagai legitimasi kepentingan personal, kepentingan penguasa, atau gerakan dakwah tertentu seperti gerakan Zionisme. Dan politik dalam Islam dimaknai sebagai pengurusan kemaslahatan umat dalam seluruh aspek kehidupan, bukan untuk meraih kekuasaan atau menumpuk kekayaan sang penguasa.
Lalu bagaimana soal pengibaran bendera Israel di Papua? Hal itu tentunya tidak terlepas dari kejadian politik, baik ekskalasinya tingkat nasional maupun internasional. Entah itu ada kaitannya dengan pendirian Kedubes AS di Yerusalem dan bentuk dukungan kepada Israel atau tidak, aksi konvoi tersebut sudah menunjukkan inkonsistensi sikap negara. Kalau bendera Tauhid umat Islam saja dipermasalahkan dikibarkan di Indonesia, bahkan pernah dijadikan sebagai barang bukti teroris, kenapa bendera David dibiarkan?
Janganlah kemudian sikap fobia terhadap Islam membuat penguasa bersikap diskriminatif. Ini adalah bentuk inkonsistensi dalam menentukan apa yang sebenarnya “bahaya” bagi negara. Islamkah? Separatismekah? Atau apa?
Bukankah sudah jelas, Israel adalah negera teroris terbesar di dunia yang didukung oleh Amerika Serikat? Lalu di manakah makna keadilan untuk umat Islam di negara mayoritas muslim?[]
Sumber: #MuslimahNewsID
loading...
Powered by Blogger.