Oleh : Umar Syarifudin
[Pengamat Politik Internasional]
Seruan untuk mewujudkan kembali Khilafah ‘ala minhâj an-nubuwwah yang digemakan Hizbut Tahrir di berbagai negara disambut positif umat Islam, tidak hanya menjadi daya tarik di Indonesia, namun juga di berbagai wilayah negeri Muslim. Itulah sebabnya negara-negara Barat berupaya siang-malam untuk meredupkan dakwah, agar tidak menghantui mereka lagi, seperti yang terjadi berabad-abad sebelumnya. Itulah pula sebabnya berbagai kampanye fitnah disebar, sejumlah tuduhan over generalization dan over simplification digemakan di tengah-tengah masyarakat, seakan-akan khilafah menjadi sumber konflik dan berdarah-darah.
Ada sebagian pihak merasa perlu menggunakan tuduhan tidak benar tentang Khilafah, yang tidak berdasar dan benar-benar mendiskreditkan. Diisukan Khilafah menjadi faktor pemicu krisis di Timur Tengah seperti Suriah, Afghan dan Irak.
Realitas Krisis di Timur Tengah
Jelas perang di Suriah saat ini bukanlah konflik berbasis Khilafah. Sebaliknya, Khilafah sedang digunakan oleh pemerintah Barat dan rezim agen mereka di dunia Muslim sebagai alat politik untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya di negara tersebut. Cara ini sama dengan yang digunakan dalam perang di Afghan dan Irak. Pembantaian di Suriah, Irak dan Afghanistan itu nyata mengerikan pada abad ke-21.
Pembantaian di dunia Muslim telah menyebabkan krisis besar baik di Irak, Kashmir, Afghanistan, Somalia, Libya, Palestina atau sekarang di Suriah. Umat Islam telah ‘terbiasa’ dengan reportase berita terus-menerus tentang kematian dan penghancuran yang sedang berlangsung. Konflik sektarian diplot Barat demi mengokohkan cengkeramannya di negeri-negeri Muslim. Sektarianisme adalah konsep yang diciptakan dengan menggunakan unsur sejarah, ekonomi dan budaya untuk tujuan mobilisasi politik. Penggunaan wacana sektarian semacam itu, terutama pada saat meningkatnya kekerasan dan ketidakstabilan, mempercepat kristalisasi identitas sektarian di sebuah wilayah. Ini rentan digunakan oleh aktor-aktor konflik untuk merekrut masyarakat ke dalam pertempuran politik yang dibingkai berdasarkan pandangan agama.
Imperalis Barat menggunakan kaki tangannya menggunakan ‘narasi konflik sektarianisme’ untuk menyelamatkan kepentingan agenda kolonial mereka di dunia Muslim. Cara kapitalistik Barat menimbulkan ketidakstabilan dan konflik antar kaum Muslim. Tujuannya untuk melebarkan jalan intervensi dan kolonisasi atas bumi Islam untuk kepentingan sempit politik dan ekonomi Barat.
Isu sektarianisme menjadi taktik baku Barat seperti AS dan Inggris untuk mengobarkan kebencian yang mengakar antara Muslim Sunni dan Syiah. Dengan itu mereka terkotak-kotak dalam bara api perang. Akibatnya, pembebasan negeri-negeri Islam mendapatkan hambatan serius. Semua ini dilakukan untuk mencegah pembentukan Khilafah berdasarkan metode kenabian.
Amerika Serikat mempertahankan struktur politik, rezim dan konstitusi yang dipraktikkan di negara-negara seperti Suriah, Irak dan Afghanistan berdasarkan representasi garis etnis atau sektarian. Para tokoh sektarianis diangkat untuk memimpin rezim. Hal ini memicu ketegangan antar etnis di wilayah-wilayah Muslim. Berbagai faksi politik bersaing memperebutkan kekuasaan atas dasar kepentingan sektarian atau etnis. Lalu kepala pemerintahan sektarianis menjalankan praktik kekuasaan diktatorisme dan sering melakukan kekejaman terhadap orang-orang yang berasal dari berbagai mazhab pemikiran mereka sendiri.
Rezim Suriah dan Irak memainkan ‘kartu sektarian’ untuk keuntungan domestik dan regional politik mereka sendiri. Mereka mempolitisasi identitas mereka serta menampilkan diri mereka sebagai tokoh Muslim ‘Sunni’ atau ‘Syiah’. Tujuannya untuk mengkonsolidasikan kursi mereka demi mencapai singgasana kekuasaan, selain memberikan pengaruh secara regional untuk tujuan pribadi atau nasionalistik yang egois.
Padahal secara logis dan empiris Muslim Sunni dan Syiah di Suriah, Afghanistan, Yaman, Irak dan berbagai wilayah lain tinggal berdampingan dengan damai di lingkungan yang sama selama berabad-abad di bawah pemerintahan Islam Khilafah. Mereka mampu hidup harmonis. Sekarang baik Muslim Sunni maupun Syiah telah berbagi nasib yang sama di bawah sistem politik sekular dan buatan manusia lainnya. Mereka pun dipimpin rezim otoriter antek asing yang menyebabkan mereka menjadi korban pemiskinan massal, ketidakadilan dan penindasan yang kejam.

Kolonialis Global Disokong Para Antek Loyal
Sejak penghancuran Khilafah pada tanggal 3 Maret 1924, kekuatan Barat bergerak melindungi ideologi kapitalis sekular mereka. Mereka secara stabil mengembangkan kampanye besar untuk menghambat laju kebangkitan Islam dan kaum Muslim. Mereka menggunakan berbagai jejaring media massa mereka sebagai senjata mematikan untuk menyebarkan slogan-slogannya (demokrasi, pluralisme, HAM dan empat slogan kebebasan (freedom of belief, freedom of expression, freedom of ownership and personal freedom). Targetnya antara lain untuk mendistorsi citra Islam dan menghasut masyarakat dunia untuk melawan kaum Mukmin; menggambarkan mereka sebagai fundamentalis, radikalis, ekstremis dan teroris, dll.
Amerika Serikat mempertahankan penguasa agen dan lingkaran kekuasaan yang diisi orang-orang munafik, oportunistik dan liberalis yang korup, juga  orang-orang yang berpura-pura peduli dengan Islam. Apakah mereka dipopulerkan oleh media sebagai ilmuwan pemerintah atau sebagai tokoh Islam dari beberapa gerakan Islam yang pada kenyataannya sekular tulen. Dibantu oleh para penguasa antek yang loyal, Amerika dan sekutu-sekutunya telah mengumumkan perang global terhadap Islam. Setiap Muslim yang akan bangkit dan menentang agenda kolonialisasi dan kapitalisasi mereka dianggap sebagai ancaman bagi peradaban Barat mereka. Di Suriah, Irak dan Afghanistan imperialis Barat yang dipimpin oleh Amerika mempertahankan pejabat seperti Ashraf Gani, Fuad Masum dan Bashar al-Assad yang tidak kompeten memimpin umat. Di dalam negeri mereka mematuhi narasi pemberontak/radikalisme/ekstremisme/fundamentalisme sebagai sinonim untuk setiap orang yang memperjuangkan solusi Islam kâffah.
Para penguasa negara-negara Teluk belum mengangkat satu langkah kaki pun untuk membantu negara-negara Muslim yang ditindas dan menghadapi bom aliansi internasional. Mereka malah lebih memilih untuk membeli Klub Sepak Bola Asing dan memompa uang ke Bank Barclays walau ada kerugian besar dari investasi bailout sebelumnya.
Semua pembicaraan tentang membawa ‘demokrasi’ ke dunia Muslim ditolak kaum Muslim. Pasalnya, penindasan dan kediktatoran membuat mereka mulai sadar untuk menyelamatkan diri dari bencana Kapitalisme.
Pemerintah di negara-negara Timur Tengah seperti memelihara mentalitas kepatuhannya untuk tunduk pada dana donor Barat yang diaduk dengan agenda khusus dan tersembunyi demi mensukseskan agenda perang melawan Islam dan kaum Muslim. Kejadian menyakitkan tiga bulan terakhir yang dihadapi umat Islam di Ghouta, Suriah, mengkonfirmasi bahwa perang melawan teror yang dilancarakan Amerika Serikat dan Rezim Basar al-Assad dibantu sekutu-sekutunya seperti Iran, Rusia, dll. dimaksudkan untuk menargetkan Islam dan Muslim. Dalam apa yang disebut Perang Melawan Teror, umat Islam dipermalukan dan menghadapi penderitaan berat secara nasional dan global.

Harus Fokus
Sejarah negara-negara demokrasi bukanlah Negara-negara yang minim konflik dan perang. AS yang sering diklaim sebagai kampiun demokrasi pernah mengalami Perang Saudara yang berdarah-darah pada abad ke-19. Hingga hari ini, darah-darah kaum Muslim tertumpah akibat format genosida Barat.
Penyebab kesengsaraan bagi seluruh dunia saat ini adalah sistem saat ini. Amerika bersama negara-negara kapitalis lainnya terus menjajah negeri-negeri Muslim dengan rakus. Jika sistem itu tidak dicabut dari akarnya, rakyat akan terus menderita di bawah kebijakan kolonial Amerika yang dilaksanakan oleh loyalisnya baik mereka itu adalah dari kalangan kaum Muslim atau non-Muslim.
Mengapa Islam dan Muslim menjadi korban perang Barat ini? Karena Islam sebagai ideologi yang berasal dari Allah SWT sesuai dengan fitrah dan memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapi manusia sepanjang hidupnya. Ideolog Islam yang ditegakkan melalui institusi Khilafah pasti mampu meruntuhkan narasi politik global Barat. Sayang, para propagandis penolak Khilafah terus mengajak masyarakat untuk mendebat Khilafah. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah sebenarnya, yaitu penguasa dan sistem kapitalis yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat, dan tidak akan membawa perubahan nyata dalam keadaan manusia. Faktanya, sistem demokrasi yang dipasarkan Barat ‘minus’ dari harapan publik dengan visualisasi berbagai kebijakan rezim yang tidak diinginkan masyarakat.
Walhasil, kaum Muslim hendaknya tidak jatuh dalam perangkap mendebat Khilafah Rasyidah sebagai ajaran Islam. Masyarakat perlu fokus mencermati kegagalan sistem demokrasi dan tabiat penguasa sekular yang tidak melayani rakyatnya sebagai masalah sebenarnya. Tanggung jawab perubahan menuju kehidupan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ada di pundak tiap Muslim. Jadi, mereka harus maju dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mewujudkan kekuasaan dan kepemimpinan yang amanah dan tulus untuk melanjutkan kehidupan Islam.

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.