Image result for RUU terorisme
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Koalisi 1000 Advokat Bela Islam
[Sebuah Telaah Kritis]
Teror bom Surabaya dijadikan pemantik Pemerintah untuk menekan DPR segera mengesahkan RUU Terorisme. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo mengancam akan menerbitkan Perppu jika DPR hingga bulan Juni tidak juga mengesahkan rancangan UU yang disodorkan Pemerintah.
Tidak hanya Presiden, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga meminta DPR RI segera mensahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Terorisme menyusul maraknya aksi teror dalam sepekan terakhir.
Terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, RUU Terorisme sudah 99 persen rampung dibahas dan siap dibawa ke sidang paripurna. Hanya saja pemerintah justru meminta agar pengesahan RUU tersebut ditunda karena belum ada kesepakatan mengenai definisi terorisme.
Meski tak elok, unjuk wewenang dihadapan publik untuk saling mengintervensi lembaga lain jamak dipertontonkan eksekutif. Pemisahan kewenangan dalam konsepsi trias politika yang idealnya menjadikan simpul kekuasaan saling menghargai dan menginsyafi fungsi masing-masing, justru menjadi kontroversi.
Ultimatum Presiden kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Terorisme, mengingatkan publik pada ungkapan Gus Dur yang menyebut DPR seperti lembaga Taman Kanak Kanak (TK). Jika kekuasaan negara saling sandera, tidak membangun pola sinergi kekuasaan, rasanya sulit untuk mendapat maslahat dari proses pengelolaan pemerintahan yang tidak berorientasi kepada umat.
Terlepas formalitas RUU Terorisme apakah akan disahkan DPR atau secara sepihak Presiden menerbitkan Perppu, penting bagi publik untuk melihat substansi pengaturan agar diketahui apakah RUU Terorisme memberikan maslahat bagi publik atau justru sebaliknya, revisi UU Terorisme justru berpotensi menebarkan teror dan ancaman.
ISU PERDEBATAN RUU TERORISME
Jika ditelaah rancangan UU Terorisme yang dibahas, setidaknya memuat 7 (Tujuh) isu krusial pembahasan RUU Terorisme.
PERTAMA, perdebatan mengenai definisi masih menjadi isu utama yang belum menghasilkan kata sepakat. Devinisi ini penting, agar frasa "Teroris dan Terorisme" memiliki standar baku dan tidak berpotensi disalah gunakan pihak yang memiliki wewenang.
Nampaknya, baik Pemerintah maupun DPR belum memiliki kesatuan pandangan tentang definisi Terorisme. Terorisme yang diatur dalam RUU Terorisme belum limitatif, terlalu luas dan rawan dijadikan sarana stigmatisasi dan labelisasi.
Perdebatan devinisi Terorisme tidak mampu membuat kesepakatan terhadap dua hal. Pertama, pembahasan gagal merumuskan unsur apa saja yang meliputi tindakan yang terkategori Terorisme. Kedua, pembahasan gagal membatasi unsur diluar tindakan terorisme.
Istilah Tetorisme menjadi istilah abu-abu, rawan disalahgunakan pihak berwenang. Padahal, batasan yang jelas serta rumusan yang lengkap tentang Terorisme menjadi rel pembimbing bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan aksi-aksi Terorisme.
Ketidakjelasan definisi dapat menyebabkan UU Terorisme kelak berpotensi dijadikan alat pukul, alat penggebuk, alat labelisasi dan stigmatisasi, bahkan alat pendzaliman kepada umat, dikarenakan negara atas nama memerangi Terorisme dapat menangkap dan menahan setiap individu rakyat atas dalih "Terduga Teroris".
KEDUA, perluasan tindak pidana dari aktivitas yang secara aktual merupakan kejahatan dan aktivitas yang masih berupa potensi, bahkan pada pemikiran individu atau organisasi tertentu yang dikaitkan dengan tindakan terorisme, akan menjadikan banyak aktivitas dan kegiatan yang sebelumnya tidak terkait Terorisme menjadi suatu kejahatan.
Alasan yang selalu dijadikan dalih adalah untuk melakukan antisipasi dan deteksi dini. Namun, keadaan ini rawan diselewengkan karena pada proses antisipasi dan deteksi dini, aparat diberi wewenang untuk menangkap dan menahan terduga teroris dalam kurun waktu tertentu.
Perluasan ruang lingkup tindak pidana ini, menjadikan cakupan penindakan Terorisme meluas dan dalam keadaan tertentu bisa disalahgunakan pihak penguasa. Keadaan ini menjadikan kebebasan sipil terganggu.
Dalih pencegahan dan deteksi dini sebenarnya juga kurang tepat, sebab wewenang aparat yang sudah ada saja saat ini sudah begitu luar biasa. Optimalisasi wewenang tidak dilakukan, tetapi setiap rangkaian peristiwa yang dituduh aksi terorisme selalu dikaitkan oleh aparat untuk menjadi pemicu permintaan Penambahan sejumlah wewenang melalui revisi UU terorisme.
KETIGA, permintaan tambahan wewenang aparat. Melalui UU yang lama, aparat telah mendapat wewenang untuk memberi label TERDUGA yang menyimpangi KUHAP. Dalam KUHAP, status hukum hanya dibatasi pada tersangka, terdakwa dan terpidana.
Namun, RUU Terorisme telah memberi label proses beracara dengan menyematkan label terduga. Celakanya, dengan label terduga ini, banyak kasus Terorisme justru mati meregang nyawa dalam status terduga.
Ekstra judicial Killing yang dilakukan Densus 88 antiteror, mendapat sorotan tajam aktivis pegiat HAM. Bahkan, kasus terakhir kematian Siyono dan Muhammad Jefri juga meregang nyawa dalam status terduga, bukan atas vonis pengadilan.
Jika dengan wewenang yang ada saja sudah demikian mengkhawatirkan, apalagi jika RUU terorisme memberi tambahan wewenang baru. Diantara isu penambahan wewenang baru adalah wewenang melakukan penangkapan dan penahanan hingga 6 (enam) bulan, pada suatu tempat tertentu (diluar rutan dan LP), kepada seseorang yang baru berstatus terduga teroris.
Untuk menetapkan status terduga tidak membutuhkan dua ala bukti, cukup data intelijen penyidik. Ini tentu sangat berbahaya. Inilah yang dikhawatirkan, RUU terorisme akan menyebabkan munculkan Guantanamo-Guantanamo baru di Indonesia.
KEEMPAT, isu tentang penambahan sanksi yang menyimpangi KUHAP dengan menerapkan sanksi pencabutan status kewarganegaraan bagi kombatan yang pernah keluar negeri mengikuti aktivitas Terorisme.
Perdebatan tentang status "STAATLEES" atas WNI yang di sanksi menjadi masalah tersendiri. Pemberian sanksi yang super horor hingga mencabut status kewarganegaraan dianggap akan menciutkan para teroris, padahal ini menjadi problem tersendiri bagi proses asimilasi dan rehabilitasi.
KELIMA, isu melibatkan TNI selaku alat pertahanan negara untuk memerangi Terorisme. Perdebatan pelibatan TNI ini berujung pada dua kutub, yakni diskursus mengenai isu Terorisme apakah isu penegakan hukum yang dalam hal ini cukup kepolisian yang menangani atau sudah masuk tahapan diskursus ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI sudah harus dilibatkan sejak dini.
Diluar dua kutub itu, muncul wacana pelibatan anggota TNI secara terbatas pada aktivitas penindakan Terorisme yang realitasnya telah memenuhi unsur ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Wajar saja wacana ini bergulir, sebab publik melihat proses pencegahan dan penindakan oleh kepolisian dirasa tidak maksimal bahkan terkesan ada dugaan isu terorisme menjadi objek perkara untuk dieksploitasi dalam merealisir tujuan politik tertentu.
KEENAM, masalah kontrol terhadap proses pencegahan dan penindakan kasus Terorisme melalui pembentukan Dewan Pengawas. Wacana Dewan Pengawas ini dibentuk, didorong oleh adanya kesimpangsiuran dan tidak transparannya proses penindakan oleh aparat kepolisian.
Selain isu dewan pengawas, isu struktur pengawas yang terdiri dari unsur DPR, kepolisian dan TNI menjadi isu krusial tersendiri. Tentu perdebatan mengenai hal ini juga akan menyita energi.
KETUJUH, ini masalah anggaran, masalah yang sensitif, dengan disahkan UU Terorisme berarti negara talah melegalisasi status Terorisme menjadi lebih genting, lebih membutuhkan energi, lebih membutuhkan perhatian, dengan demikian lebih membutuhkan anggaran dan biaya.
Dengan UU yang ada saja, anggaran pemberantasan terorisme begitu besar apalagi jika RUU Terorisme disahkan. Ketok Palu RUU terorisme menjadi alat legitimasi untuk mengambil uang dari pajak rakyat untuk digunakan dalam agenda "War On Terorisme". Padahal, sampai saat ini tidak diketahui apakah program ini bermaslahat untuk umat atau sekedar menjadi program bancakan anggaran yang menjual Kegentingan dan keresahan publik.
KHATIMAH
melihat substansi RUU terorisme maka wajar jika publik gelisah dengan rencana pengesahan RUU Tetorisme, apalagi jika RUU ini di bypass oleh Presiden melalui penerbitan Perppu. Urgensi pencegahan dan penindakan aksi Tetorisme saat ini adalah pada tahap evaluasi dan kontrol kinerja kepolisian, bukan mengoreksi payung hukum dengan mengubah produk perundangan.
Kejadian bertubi, sejak kerusuhan mako brimob hingga beberapa ledakan gereja di Surabaya justru membuktikan ketidakcakapan Polri dalam melakukan deteksi dini dan antisipasi.
Dengan UU yang ada saja Densus 88 dapat melakukan penindakan bahkan hingga terjadi hilangnya nyawa terduga teroris, tetapi mengapa untuk pencegahan tidak bisa diantisipasi ?
Pasca bom meletus Polri dengan sigap menangkap para terduga teroris, kenapa itu tidak bisa dilakukan sebelum terjadi peledakan gereja ? Sebelum jatuhnya korban ? Padahal untuk kasus Siyono dan MJ Densus mampu mengantisipasi, deteksi dini dan melumpuhkan sebelum keduanya melakukan aksi koboi ledak-ledakan.
Karena itu, terhadap serangkaian peristiwa bom yang menimbulkan banyak korban jiwa, luka dan rusaknya sarana dan prasarana ibadah, publik justru harus mengajukan dakwaan, bagaimana kinerja kepolisian dalam memberi perlindungan, keamanan dan rasa aman ?
Perlukah ditubuh Polri dilakukan restrukturisasi sebagai hukuman atas teledornya aparat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ? Mengutuk aksi terorisme wajib, berbela sungkawa terhadap korban wajib, tetapi membangun langkah pencegahan dan penindakan, termasuk membuat renstra mengubah UU tanpa kajian mendalam, itu yang harus dihindari.
Publik tidak ingin, peristiwa terorisme menjadi komoditi politik dan ekonomi yang terus didendangkan sesuai kebutuhan. Publik ingin kehidupan aman dan tenteram, bukan keadaan yang selalu genting dan penuh kecemasan.
Di Amerika Serikat negara asal isu Terorisme, Terorisme hanya menghasilkan luluhnya lantaknya Irak tanpa dasar yang jelas, hingga saat ini tudingan senjata pemusnah masal tidak dapat dibuktikan. Tentu kita tidak ingin Indonesia menjadi korban isu terorismenya Amerika seperti Irak. [].

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.