Agung-Wisnuwardana-2-300x241

Oleh: Agung Wisnuwardana – Indonesia Justice Monitor

Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2019 kepada DPR RI. Dalam kerangka tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 5,4 hingga 5,8 persen pada tahun depan.  Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai, pemerintah perlu memperbaiki basis pertumbuhan ekonomi seperti industri supaya bisa mencapai target tersebut. "Kalau 5,8 persen saya kira terlalu optimistis," kata Fithra ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (20/5). Fithra mengatakan, Indonesia bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi 5,7 hingga 5,8 persen namun dengan sejumlah syarat. Syarat pertama, menurut dia, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia perlu bisa mencapai level 5,12 seperti yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara, ICOR Indonesia saat ini masih di atas 6.

Tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada banyak praktisi pesimistis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Diantaranya prediksi ekspor Indonesia jauh lebih jelek dari tahun sebelumnya. Karena, sangat sedikit produk Indonesia yang bisa diekspor. Jumlah kapal yang akan bersandar ke pelabuhan pun akan mengalami penurunan. Termasuk utang yg bergerak di sektor properti sudah sangat tinggi sehingga berkemungkinan besar gagal bayar. Apalagi, pembeli banyak berkurang.

Ada juga banyak pendapat soal fenomena melemahnya konsumsi rumah tangga di tengah ekonomi kapitalistik. Kondisi itu disebabkan diantaranya adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat dari non-leisure ke leisure atau gaya hidup.  Stagnannya konsumsi masyarakat dan banyaknya ritel yang tutup. Stagnansi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tak lepas dari trend pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih terkena dampak dari berakhirnya era komoditas pada 2014.

Sedangkan 40% kelas menengah bawah semacam buruh konstruksi. Jika dilihat dari data statistik, upah riil mereka drop. Selain itu, upah mereka yang bekerja di nonformal juga tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan untuk mengikuti laju inflasi. Berdasarkan data BPS, upah riil buruh bangunan pada September 2017 tercatat Rp 64.867, turun dibandingkan Agustus sebesar Rp 64.939. Dibandingkan dua tahun lalu pun, upah riil buruh konstruksi mengalami penurunan. Pada September 2015 upah buruh konstruksi sebesar Rp 66.158 dan pada September 2016 upah riilnya sebesar Rp 65.768.

Bisa dimengerti kelesuan ekonomi Indonesia merupakan dampak dari politik ekonomi kebijakan fiskal konvensional seperti yang diterapkan di Indonesia menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai asas atau sasaran yang harus dicapai perekonomian nasional. Agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai maka kebijakan-kebijakan makro ekonomi dan fiskal diarahkan untuk menggenjot tingkat produksi nasional melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, dan ekspor. Lantas bagaimanakah caranya agar hal tersebut dapat dicapai? 

Logikanya, untuk meningkatkan ekspor, kapasitas terpasang industri dalam negeri harus ditingkatkan, tapi hal ini sangat tergantung pada daya saing dan permintaan pasar dunia terhadap komoditas-komoditas yang diproduksi di Indonesia. Begitu pula untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat harus didorong, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja baru dan pengangguran. Artinya untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, investasi dan kapasitas terpasang industri di Indonesia harus ditingkatkan. Sebaliknya agar investasi meningkat, pasar dalam negeri harus memilki daya tarik bagi para investor, antara lain berupa tingginya pemintaan (konsumsi) masyarakat. Jadi dalam logika ini, kunci peningkatan output Indonesia (baik PDB dan PNB) adalah peningkatan investasi, dengan kata lain tingkat investasi yang tinggi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif setidaknya pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi dan deregulasi yang pro pasar, menciptakan stabilitas keamanan dan sosial, kepastian hukum dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi (seperti pungli dan korupsi). Intinya adalah bagaimana membentuk persepsi positif tentang Indonesia di mata para investor dengan meminimalisir country risk. Dari sisi peranan pemerintah, tidak mengherankan jika pemerintah berusaha mengarahkan kebijakan fiskal pro pasar (market oriented) meskipun untuk itu pemerintah harus melakukan kebijakan yang mengesampingkan hak-hak masyarakat. Terlebih dalam situasi krisis seperti sekarang, dengan beban utang yang sangat besar, memaksa pemerintah mengandalkan peranan modal swasta dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Besarnya harapan pemerintah terhadap modal swasta dapat dilihat dari jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Jadi politik ekonomi kebijakan fiskal konvensional (baca: Kapitalisme) yang diterapkan di Indonesia berdiri di atas prinsip pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan sekaligus solusi berbagai macam permasalahan perekonomian nasional, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan fiskal (dalam konteks lebih luas pembangunan) dikatakan berhasil bila pemerintah dapat membawa perekonomian Indonesia pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagaimana yang pernah dicapai Indonesia sebelum krisis ekonomi terjadi sejak tahun 1997. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang rendah atau stagnan, dianggap sebagai kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah.

Di atas prinsip mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ditegakkan pula prinsip kebijakan fiskal yang bersahabat dengan pasar (market friendly) atau bersahabat dengan para investor (investors friendly). Dengan prinsip ini, jika terjadi benturan kepentingan antara public interest dengan investor interest dalam kebijakan fiskal, maka pemerintah akan memenangkan kalangan investor.

Dalam pandangan an-Nabhani (Sistem Ekonomi Islam), politik ekonomi pertumbuhan adalah keliru dan tidak sesuai dengan realitas, serta tidak akan menyebabkan meningkatnya taraf hidup dan kemakmuran bagi setiap individu secara menyeluruh. Politik ekonomi konvesional ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia secara kolektif yang dicerminkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akibatnya pemecahan permasalahan ekonomi terfokus pada barang dan jasa yang dapat dihasilkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bukan pada individu manusianya. Sehingga pembahasan ekonomi yang krusial untuk dipecahkan terfokus pada masalah peningkatan produksi. 

Agar hal tersebut tercapai, aturan main (hukum) dan kebijakan yang diterapkan negara harus akomodir terhadap para pelaku ekonomi yang menjadi lokomotif pertumbuhan, yakni para pemilik modal (investor). Konsekuensinya, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi distribusi pendapatan menjadi sangat timpang sebab sebagian kekayaan nasional memusat di tangan segelintir orang saja (para pemilik modal). Menurut Capra, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong peningkatan pendapatan golongan kaya dan menyebabkan kesenjangan semakin lebar. Inilah yang dikatakan an-Nahbani bahwa distribusi pendapatan di negara yang menerapkan ekonomi Kapitalis didasarkan pada kebebasan kepemilikan, sehingga yang menang adalah yang kuat, yakni para investor. [IJM]

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.