PERNYATAAN SIKAP
BADAN HUKUM PERKUMPULAN
KOMUNITAS SARJANA HUKUM MUSLIM INDONESIA (KSHUMI)
Nomor.019/PS-RESMI/DPN-KSHUMI/V/2018.

DIDUGA AKUN FACEBOOK MILIK POLRI
MELAKUKAN PROPAGANDA MENYUDUTKAN AJARAN ISLAM #KHILAFAH

Diduga akun FB a.n https://www.facebook.com/PolisiRepublik.ID/ telah menyebarkan status pada pokoknya sebagai berikut  “Bagi saudara/i yg menemukan akun pendukung khilafah, terorisme, radikalisme, silakan laporkan kesini  https://twitter.com/BNPTRI  , https://twitter.com/CCICPolri,  https://twitter.com/DivHumas_Polri Harap disebarluaskan info ini. Supaya mereka langsung diciduk!”

Kami akan memberikan tanggapan hukum sebagai berikut;

#1. MEMALUKAN, Lembaga yang menyandang predikat “HUKUM” telah melakukan propaganda kotor terhadap ajaran Islam yaitu KHILAFAH. Pernyataan tersebut lebih mengedepan bahasa politik dan propaganda ketimbangan hukum.

#2. Khilafah merupakan Ajaran Agama Islam, dimana agama Islam adalah agama resmi yang diakui oleh negara. Membuat atau memberikan Tafsir Ajaran Agama Islam yakni Khilafah yang ditafsirkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sama saja telah menodai Agama Islam dan melanggar ketentuan pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965, Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

#3. KHILAFAH Adalah ajaran Islam termaktub didalam banyak kitab-kitab ulama diantaranya:
a. Berdasarkan Buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam islam) Penulis: Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili diterbitkan oleh penerbit Gema Insani Jakarta pada tahun 2011.  “Halaman 279 : Sebagian besar mayoritas ulama Islam (Ahlussunnah, Murji’ah,) berpendapat bahwa imamah/khalifah adalah perkara wajib atau fardhu yang sudah menjadi keniscayaan.”

b. Berdasarkan Buku Ensiklopedi Islam 3 (cetakan ke Sembilan) , diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta pada tahun 2001. “Halaman 52: Para ahli fiqh Sunni, antara lain Abu Hasan al-Asy’ari berpendapat bahwa Khilafah  itu wajib karena wahyu dan ijmak para sahabat Nabi SAW membentuk pemerintahan segera setalah wafatnya Nabi SAW”.

c. Berdasarkan Buku Fiqh Islam  (hokum fiqh Lengkap) cetakan ke: 77, Penulis  H. SULAIMAN RASJID, diterbitkan oleh Sinar Baru Algesindo bandung, pada tahun 2017. “Halaman 495 :Kaum muslimin (ijma’ yang mu’tabar) telah bersepakat bahwa hukum mendirikan Khikafah adalah fardu kifayah”

d. Berdasarkan Buku Tarikh Khulafa (sejarah Penguasaan islam, Khulafa’urasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah) Cetakan ke 13,Penulis  IMAM AS-SUYUTHI. Diterbitkan Oleh Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Pada tahun 2017.

e. Berdasarkan Buku Mukaddimah Ibn khaldun, Penulis Al- Allanah Abdurrahman Muhammad bin Khaldun, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar Jakarta pada tahun 2011 “Halaman 339 : Mengangkat seorang Khalifah hukumnya wajib dalam pandangan syariat berdasarkan ijma’ para sahabat dan tabi’in.”

f. Berdasarkan Buku Al-Ahkam Sulthaniyyah (Hukum-Hukum penyelengaraan Negara dalam syariat islam), Penulis Imam Al-Mawardi, diterbitkan oleh PT. Darul Falah, Bekasi pada Tahun 2006

#4. Menyeru dengan segala hormat kepada Polri untuk menjadi pengayom seluruh lapisan masyarakat yang bersifat heterogen dari sisi agama, ras, budaya dan kelompok/ormas. Berdasarkan pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#5. Kami menolak segala bentuk kriminalisasi ajaran Islam, Simbol-Simbol Islam. Kami berharap Polri tidak terlalu jauh mencampuri ajaran-ajaran Islam. sebaiknya lebih mengedepankan dialog agar tercipta Indonesia Damai

#6. Menyeru kepada Sarjana Hukum Muslim Indonesia untuk bersatu padu dan bersinergi membangun kekuatan dan soliditas dalam rangka memperjuangkan kebenaran. Bahwa kondisi negara sedang dalam keadaan darurat hukum. Perlu untuk segera dan serta merta diambil tindakan kongkrit menyelamatkan negara dari upaya oknum dan sekelompok individu yang hendak menyalah gunakan wewenang dan kekuasaan untuk merealisir tujuan politik dan kepentingannya.

#7. Menyeru kepada Sarjana Hukum Muslim Indonesia berkewajiban untuk bergerak berdasarkan kapasitas dan dorongan akidahnya untuk terlibat penuh, serius dan sungguh-sungguh untuk memberikan advokasi dan pembelaan kepada para ulama dan aktivis Islam.

#IndonesiaDamaiTanpaDiskriminasi

Demikian Pernyataan Sikap kami sampaikan.

Jakarta Pusat, 14 Mei 2018.

Chandra Purna Irawan.,SH.,MH.
Ketua Eksekutif  Nasional BHP KSHUMI

Dewan Nasional KSHUMI
1. Kamilov Sagala,SH.,MH
2. Miko Kamal, SH.,LL.M.,Phd

CP.085.2221.92947

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.