Mahathir Mohamad, former Malaysian prime minister and opposition candidate for Pakatan Harapan (Alliance of Hope) reacts during a news conference after general election, in Petaling Jaya, Malaysia, May 9, 2018. REUTERS/Lai Seng Sin
OlehUmar Syarifudin (pengamat politik Internasional)
Rakyat Malaysia menyambut rezim baru Malaysia. Dari pemilu Malaysia bulan Mei lalu publik mendapati jatuhnya Perdana Menteri Najib dan kembalinya Tun Dr. Mahathir di usia melebihi 90 tahun ke kursi kepresidenan. Dan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V telah menyetujui komposisi kabinet yang diajukan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Pada Selasa (26/6) Istana Negara mengonfirmasi bahwa Mahathir telah menyerahkan susunan kabinet kepada raja pada 20 Juni 2018.
Menjadi sejarah baru pemilu, warga Malaysia memberikan suara bersejarah untuk mendorong aliansi oposisi menjadi penguasa, mengakhiri kepemimpinan panjang koalisi Barisan Nasional. Jika flashback, Barisan Nasional (BN) telah memerintah negara itu selama lebih dari 60 tahun, kalah dalam Pemilihan Umum ke-14 yang memenangkan hanya 79 dari 222 kursi parlemen. Aliansi oposisi Pakatan Harapan memenangkan 113 kursi. Pakatan Harapan mencalonkan Mahathir Mohamad sebagai ketuanya – yang berubah arus dari blok yang berkuasa yang menjabat sebagai perdana menteri selama lebih dari dua dekade dimulai pada tahun 1981.
Selama kampanye, para tokoh oposisi menyuarakan kecaman keras pada proyek investasi dan infrastruktur Cina di Malaysia, mengikuti formula yang terlihat di negara-negara Asia lainnya yang telah mengalami ledakan dalam hal investasi Cina. Kini, Dr Mahathir Mohamad sendiri menciptakan sejarah baru ketika dia disumpah sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya pada usia 92 tahun. Dugaan Barisan Nasional meleset, di antaranya: Beberapa menteri dan pemimpin partai kalah telak, dan koalisi yang berkuasa juga kalah di wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai kantong massa primer.
Dr. Mahathir mengumumkan bahwa Raja, telah mengabulkan untuk pengampunan kepada Anwar Ibrahim yang dipastikan akan mengarah pada pembebasan segera mantan Wakil Perdana Menteri tersebut, sekaligus berpeluang terbukanya jalan baginya untuk menggantikan Mahathir. Dr Mahathir sendiri dalam pidatonya pada 4/6/18 mengatakan: “Kami tahu ada banyak yang mengaku dianggap melindungi Islam, mereka mengklaim ingin mendirikan pemerintahan Islam tetapi kami menemukan bahwa tindakan mereka sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. ” Dia menambahkan: “Kami akan mendirikan pemerintahan yang menjunjung hukum dan Konstitusi negara dan kami tidak akan melakukan apa pun yang bertentangan dengan Islam.” [Sumber: The Straits Times]. Namun sikap politik Mahathir dianggap kontradiktif, dikarenakan spiritnya mempertahankan sistem sekuler di Malaysia.
Ketika Dr. Mahathir menyatakan menjunjung tinggi Islam, maka jangan bergerak menjauh dari solusi nyata – penerapan Syariah Islam secara utuh, dan melenyapkan pengaruh Inggris dan kontrol politiknya atas Malaysia. Pekerjaan untuk menegakkan kembali syariah membutuhkan realisasi dan kesungguhan yang mendalam dan pengorbanan besar dari setiap pengembannya, bukan sekedar pemanis retorika saja.
Memang, dalam dinamika politik demokrasi, slogan Islam acapkali dipolitisasi demi kepentingan partai politik, politisi sekuler, kapitalis dan termasuk Barat khususnya. Namun ada begitu banyak kaum muslim yang tulus yang bekerja untuk perubahan, perubahan dari sistem kapitalis yang korup ke Islam, namun dalam kerangka demokrasi yang terjebak pada dilemma dan frustrasi. Karena itu Islam yang bertolak belakang dengan doktrin Barat, seperti liberalisme dan kapitalisme, membuat penguasa Barat akan selalu memastikan bahwa tidak ada ruang bagi penantangnya, yakni Islam untuk sampai ke tampuk pemerintahan dan membuat perubahan.
Ringkasnya, perubahan ideal tidak akan pernah terjadi selama sistem kapitalisme – sekuler di Malaysia berlaku dan adapun jebakan politik yang disiapkan oleh Inggris untuk Malaysia tidak dalam ranah untuk mengubah sistem demokrasi yang ada ke sistem Islam. Tidak. Demokrasi masih dipertahankan oleh Barat yang kapitalis agar slogan yang berulang itu menjadi aturan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” terus bergema di telinga dan pikiran rakyat, sambil memaklumi realitas demokrasi – sekuler benar-benar sebuah sistem “dari korporasi, oleh korporasi, dan untuk korporasi“.

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.