Image result for bbm naik

Oleh: Utsman Zahid as Sidany (Majelis Kajian Islam Kaffah)

PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax, Pertamina Dex, pertamax Turbo, dan Dexlite mulai hari ini, 1 Juli 2018 pukul 00.00 WIB.
VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito membenarkan adanya kenaikan beberapa jenis BBM Pertamax tersebut. “Iya, benar (naik),” ujarnya saat dikonfirmasi oleh Jawapos.com , Minggu (1/7).

BBM Pertamax naik Rp 600 per liter menjadi Rp 9.500 per liter dari sebelumnya Rp 8.900 per liter. Sementara Pertamina Dex naik sebesar Rp 500 per liter menjadi Rp 10.500 per liter dari sebelumnya Rp 10.000 per liter.

Sedangkan pertamax turbo naik Rp 600 per liter menjadi Rp 10.700 per liter dari sebelumnya Rp 10.100 per liter. Serta Dexlite naik Rp 900 per liter menjadi Rp 9.000 per liter dari sebelumnya Rp 8.100 per liter.

Sementara BBM jenis lainnya, seperti Premium, Pertalite, Bio Solar, Solar NPSO, dan Pertamax racing tetap atau tidak berubah dari harga sebelumnya. https://
www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/
01/07/2018/berlaku-mulai-1-juli-bbm-pertamax-naik-rp-600-per-liter (mys/JPC)

SEBUAH KENISCAYAAN

Meski kali ini tidak semua jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) dinaikkan, namun dalam sistem Ekonomi Kapitalis Liberal, kebijakan semacam ini adalah niscaya. Pada beberapa jenis yang belum dinaikkan pada kali ini, pada saat yang lain pasti akan naik juga. "Semua akan indah pada waktunya".
Mengapa demikian, sebabnya adalah,
Pertama, dalam sistem ini, pemerintah menjadikan rakyatnya sebagai konsumen, dan pemerintah menjadikan dirinya sebagai pedagang. Tragisnya, pemerintah yang telah menjadikan dirinya sebagai pedagang, ternyata telah menjual barang kepada pemiliknya. Sebab, hakekatnya, dalam pandangan fiqh Islam -bahkan merupakan amanat UUD 1945 - BBM termasuk milik rakyat.
Jadi, sesungguhnya, sekecil apapun pemerintah mengambil keuntungan dari jual beli ini adalah sebuah kezhaliman bila keuntungan teraebut tidak dikembalikan kepada rakyat!!!
Kedua, kenyataan yang lebih mengerikan, sejak lama pemerintah dengan dalih investasi telah menjual sumur-sumur yang menghasilkan bahan mentah untuk BBM (bahan bakar minyak) ini kepada asing. Lebih dari 80% sumur-sumur minyak dan barang tambang lainnya di negeri ini sudah dikuasi oleh swasta, baik nasional maupun asing. Sehingga, pemerintah harus membeli dari perusahaan swasta, dan kemudian menjualnya kepada rakyat! Artinya, rakyat membeli milik sendiri dari tangan penjajah yang telah disahkan oleh undang-undang! Unik bukan?
Lebih tragis lagi, akhir-akhir ini para penjajah asing ini pun dipersilahkan dan diijinkan oleh pemerintah untuk bermain di sektor hilir. PT Pertamina, yang seharusnya menjadi milik negara, hari ini sudah tidak lagi sepenuhnya menjadi milik negara. Dengan berbagai alasan dan dalih, upaya LIBERALISASI, dari hulu hingga hilir, di sekot migas terus digenjot. Sebab, jika tidak demikian, belum afdhol sebagai negara Kapitalis. Jadi harus kaffah!
Ketiga, dalam sistem Sekular, yang merupakan akidah paling mendasar dari Demokrasi, Kapitalisme, dan Liberalisme, posisi negara tidak lebih hanya sebagai wasit. Dalam hal ini, menjadi wasit antara rakyatnya VS Raksasa Investor (baca: Penjajah) asing yang siang mengeruk kekayaan negeri ini!
Akidah Sekular inilah yang melahirkan kebebasan, termasuk kebebasan dalam bidang kepemilikan, yang akibatnya barang milik rakyatpun bisa dimiliki oleh segelintir manusia, atas nama kebebasan dan investasi! Akidah inilah yang melahir UU MIGAS yang sangat zhalim. Inilah akar masalahnya, SEKULARISME, KAPITALISME dan LIBERALISME !!
Sepanjang tiga akidah ini masih diyakini dan diterapkan di Indonesia, jangan harap ada kemakmuran dan kesejahteraan, termasuk jangan berharap BBM yang pro rakyat!
Solusi Islam
Islam telah mengharamkan Sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan, termasuk dari ekonomi dan pengurusan BBM ini. Semua harus merujuk kepada hukum syara'. Sehingga tidak akan lahir UU MIGAS maupun kebijakan zhalim lainnya.
Lebih dari itu, secara khusus, Islam telah menggariskan jenis-jenis kepemilikan menjadi tiga; Kepemilikan individu, Negara, dan Rakyat. Dan BBM (bahan bakar minyak) adalah sekian dari barang-barang milik rakyat, bukan negara, bukan pula pemerintah, apalagi asing.
Dengan ini, jelas tugas dan kewajiban pemerintah adalah mengelola, mengolah, dan mendistribusikan BBM kepada pemilik aslinya (rakyat) dengan cara yang ma'ruf. Dalam hal ini, Sayydina Umar telah memberikan penjelasan yang pada intinya, bahwa harta rakyat di tangan pemerintah tak ubahnya adalah harta anak yatim di tangan wali atau washinya (yang diamanahi untuk mengasuhnya).
Berani melakukan kezhaliman atas harta anak yatim, artinya dia telah siap masuk neraka, seperti disinggung dalam al Qur'an (QS. An Nisa': 10).
Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan BBM (Bahan Bakar Minyak), pemerintah hanya sebagai pengelola, yang boleh mengambil imbal balik sebatas untuk biaya pengelolaan, perawatan, dan peremajaan, dan yang sejenisnya. Bukan layaknya produsen atau pedagang kepada konsumen! Menaikkan sekehendak hati! atau bahkan menaikkan karena dorongan Liberalisasi yang dijajakkan oleh penjajah di negeri ini.
Wallah a'lam.

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.