JANGAN BIARKAN PROF.SUTEKI BERJUANG SENDIRI.
Oleh, 
Chandra Purna Irawan.,SH.,MH.
(Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjend LBH PELITA UMAT).

Pertama saya melihat dan berjumpa dengan Prof Suteki, ketika didalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ( MK). Waktu itu beliau hadir sebagai Saksi Ahli sementara saya sebagai salah satu Pengguggat Perppu yang tergabung dalam Koalisi Advokat Bela Islam yang mengajukan permohonan Judicial Review (JR) terkait PERPPU 2/2017 terkait Ormas.
Dari awal kesaksian beliau dipersidangan, saya perhatikan bahwa beliau sangat tenang, berilmu tinggi, dan materi yang disampaikan sangat kaya akan ilmu. Beliau memberikan pandangan dalam perspektif hukum terkait Perppu 2/2017 dan terakhir beliau memberikan pandangan dipersindangan Tata Usaha Negara Jakarta atas gugatan organisasi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Pemerintah.
Berdasarsakan hal diatas, kini beliau dipersekusi dengan tuduhan anti Pancasila. Pemerintah melalui Menristekdikti telah memainkan peran tafsir tunggal terhadap Pancasila dengan melakukan tuduhan kepada Prof.Suteki. Apa dasar tuduhan itu? Apakah Pemerintah punya kewenangan untuk menuduh seseorang atau organisasi atau kelompok yang dituduh anti Pancasila lalu dipersekusi dan dibubarkan?! Jika itu terjadi maka Pemerintah telah mempraktekan kediktatoran. Seharusnya Peradilan lah yang berwenang untuk menilai seseorang atau kelompok sebagaimana yang dituduhkan.
Lingkungan pendidikan tinggi adalah tempat bersemai bagi tumbuh kembang nalar kritis, ilmu pengetahuan, pengembangan dan penjagaan nilai-nilai, normal dan moral, yang harus steril dari intervensi kekuasaan, apalagi jika intervensi itu bertujuan untuk menekan dan/atau mematikan bibit-bibit ilmu pengetahuan, daya kritis dan pembelaan terhadap umat, hingga mematikan unsur nilai, norma dan etika.
Hiruk pikuk dinamika politik termasuk didalamnya adanya perbedaan yang tajam antara logika penguasa dan logika kritis segenap elemen anak bangsa, tidak boleh dijadikan dasar untuk mengekspor INTIMIDASI, TEROR DAN ANCAMAN dilingkungan sivitas akademika, memaksakan tafsir tunggal penyelenggaraan bernegara menurut pandangan penguasa.
Lingkungan kampus yang didalamnya terdapat sivitas akademika, harus steril dari unsur kekuasaan dan harus tetap berdiri tegak diatas nilai, norma dan etika dan berpegang teguh pada intelektualitas yang netral, berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diperoleh dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab khususnya untuk melaksanakan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Akhir-akhir ini unsur kekuasaan telah secara telanjang mempertontonkan kejumawaan kuasa, dengan menerobos batas eksklusifitas ruang kampus yang memberi pandangan berdasarkan teori dan basis ilmiah, memaksa civitas akademika untuk tunduk, taat dan patuh pada logika dan nalar yang berbasis pada tekanan dan kemauan kuasa.
Pemanggilan beberapa dosen, mahasiswa, di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia, baik berujung teguran, surat peringatan bahkan pembebastugasan, yang disebabkan oleh adanya aktivitas penyampaian aspirasi, pembelaan dan dukungan pada nilai kebenaran dan keadilan oleh Sivitas Akademika, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik ditinjau dari aspek hukum maupun dilihat dari kacamata nilai pendidikan.
Organ-organ kekuasaan tidak boleh memaksakan kehendak, membawa tafsir tunggal kebenaran penguasa, mendobrak dan masuk ruang kampus, menyebar teror dan ancaman, menekan dan memaksa civitas akademika untuk tunduk, taat dan patuh, melepaskan nilai moral dan standar berdasarkan logika keilmuan, dan membenarkan seluruh tafsir kebenaran yang disodorkan penguasa.
Para akademisi harus bangkit dan tak boleh tiarap, "melawan" secara intelektual, tanpa kekerasan dan elegan, berani bersuara atas kezhaliman kepada Prof Suteki, jangan biarkan berjuang sendiri. Jika diam, mungkin giliran Anda akan menanti.
Wallahualambishawab
3 Juli 2018

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.