Hasil gambar untuk alquran

Oleh : M. Ismail Yusanto

Awali pagi dengan membaca Al Quran, memahami dan juga berusaha mengamalkannya. Al Quran adalah petunjuk bagi kebaikan pribadi, keluarga, masyarakat juga negara
Tadabbur (memperhatikan) al-Qur’ân akan melahirkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Dengannya akan dibedakan antara kebenaran dengan kebatilan, iman dengan kekafiran, manfaat dengan madharat, kebahagiaan semu dengan kebahagiaan hakiki, calon penghuni surga dengan penghuni neraka, dan sebagainya. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk mentadabburi ayat-ayat-Nya. Dia Azza wa Jalla berfirman:
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ
Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran mendapat pelajaran. [Shâd/38:29]
.
Barangsiapa mengikuti al-Qur’ân, Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan petunjuk dan keamanan, sebaliknya orang yang berpaling darinya akan tersesat dan celaka. Allah Azza wa Jalla berfirman:
قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ
Allah berfirman: “Turunlah kamu berdua (Adam dan Iblis) dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka, jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. [Thâhâ/20:123-124]
Yakinlah bahwa negeri ini hanya dan hanya jika bisa bangkit dari krisis multidimensi ini menuju kebaikan, dengan kembali kepada Al Quran. Allah Maha Mengetahui kebutuhan ciptaan Nya. Al Quran sebagai firman Nya, tak hanya sebagai pajangan dan alat yang dijunjung untuk janji pelantikan, tetapi untuk dibaca, difahami, dan diamalkan. Dijunjung dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara.

Hasil gambar untuk demokrasi menurut islam

Oleh : Ahmad Sastra

Bagi pembaca yang sering membaca goresan pena penulis, pasti sudah memahami dengan baik bahwa penulis  memang selalu memberikan kritik tajam terhadap sistem demokrasi. Bahkan banyak yang menilai bahwa penulis adalah anti-demokrasi.

Kritik terhadap demokrasi bukan tanpa alasan. Al Qur’an sendiri  menganjurkan umatnya untuk menjadi generasi ulil albaab yang senantiasa memperdalam ilmu dan kritis terhadap informasi, teori, proposisi atau postulat yang dikemukakan orang lain, terlebih Barat.

Dalam Al Qur’an kata ulil albab disebutkan sebanyak 16 kali, diantaranya QS Al Baqarah : 179, 197, dan 269. Ali Imran : 7 dan 190, Ibrahim : 52,  Al Ra’d : 19, Al Mukmin : 54, Shad : 29 dan 43, Al Maidah : 100, Yusuf : 111, Al Zumar : 9, 18 dan 21, Al Thalaq : 10. 

Secara genealogis, sebagaimana sering penulis ungkapkan, bahwa demokrasi berasal dari paradigma barat yang sekuler dan anti agama. Lebih dari itu, demokrasi adalah sebuah hegemoni politik barat untuk melumpuhkan negeri-negeri muslim. Karena itu secara genetic, demokrasi adalah anti Islam.

Faktanya, meski slogan demokrasi adalah kebebasan berpendapat, namun jika umat Islam mulai bangkit dan sadar dengan agamanya, oleh demokrasi justru dihadang dan dilumpuhkan. Jika ada seruan umat Islam untuk bersatu, maka demokrasi langsung bereaksi memecah belahnya. Maka adu domba, fitnah, kriminalisasi hingga persekusi terhadap Islam dan kaum muslimin telah menjadi fenomena umum belakangan ini.

Yang dimaui oleh kebebasan demokrasi adalah kebebasan yang sesuai dengan paradigmanya. Hak asasi manusia yang digaungkan oleh demokrasi adalah hak asasi untuk melakukan perbuatan maksiat. Jika yang dilakukan oleh umat Islam adalah mendakwahkan Islam, maka demokrasi akan menuduh radikal dan intoleran. Sementara perilaku maksiat dibiarkan tumbuh subur.

Kebebasan kepemilikan ala demokrasi dimaksudkan untuk melakukan imperialisme dan kolonialisme terhadap sumber daya alam negeri-negeri muslim. Sementara Islam mengharamkan privatisasi atas sumber daya milik umum. Dengan dalih privatisasi, demokrasi sejatinya adalah penjajahan itu sendiri. Akibatnya negeri-negeri muslim terjerat hutang ribawi dan mengalami kebangkrutan, meski kaya akan sumber daya alam.

Itulah mengapa para pemuja demokrasi begitu membenci kebangkitan Islam atau membenci gerakan rakyat yang dianggap merugikan hegemoni yang sedang mereka bangun. Celakanya, banyak bercokol di negeri-negeri muslim, para pemuja demokrasi yang meraup materi dengan proyek-proyek demokratisasi.

Hingga tak jarang kita temukan kaum muslimin yang justru berlomba ikut mendeskriditkan Islam dan kaum muslimin yang ingin memperjuangkan Islam. Tak segan mereka membebek barat dengan membangun narasi radikal atas segala upaya kaum muslimin menegakkan Islam. Bisa jadi karena telah kenyang dengan proyek, bisa juga karena ketidaktahuan mereka.

Padahal Al Qur’an telah mengingatkan bahwa hanya Islam yang benar dan harus berhati-hati terhadap informasi yang [tabayun] terhadap proposisi yang berasal dari kaum fasik. Jangan sebaliknya, mencurigai perjuangan Islam dan membanggakan demokrasi sekuler. Lebih celaka lagi jika ada muslim yang memilih demokrasi dan menolak Islam.

Padahal secara genealogis sudah jelas, bahwa Islam berasal dari Allah Yang Maha Benar dan demokrasi dari Barat yang tidak benar. Tuhannya Islam jelas, Allah namanya, sementara demokrasi, siapa tuhannya ?. Islam, tuhannya jelas, kitabnya jelas, nabinya jelas, kiblatnya jelas, benderanya jelas, dan negaranya jelas. Sementara demokrasi, semuanya serba absurd. Karena itu upaya demokratisasi tentu berbeda dengan islamisasi, seperti langit dan bumi.

Postulat Islam demokrasi atau demokrasi Islam adalah interpretasi hermeneutik yang kacau balau. Intinya Islam ya Islam, demokrasi ya demokrasi, dua term yang berbeda 180 derajat dan tidak bisa dicampur aduk. Islam melarang umatnya mencampuraduk antara yang hak dan batil, hukum Allah dan hukum jahiliyah. Batil artinya kesalahan, kemungkaran dan kejahatan.

Dan janganlah kamu campur aduk kebenaran dan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya [QS Al Baqarah : 42] Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS. Al Maidah : 50).

Sebagai contoh, apa yang akhir-akhir ini terjadi adalah bukti kebusukan sistem demokrasi. Secara teoritis demokrasi menebarkan kebebasan berpendapat, namun faktanya justru mempersekusi pendapat yang berbeda itu. Para pemuja demokrasi melarang persekusi, tapi merekalah pelaku persekusi itu. Mereka melarang sikap intoleran, justru mereka sendiri yang intoleran terhadap perbedaan.

Dalam istilah gaulnya demokrasi itu maling teriak maling, radikal teriak radikal, intoleran teriak intoleran, persekusi teriak persekusi. Kasus yang menimpa Neno Warisman dan Prof Suteki serta kriminalisasi terhadap para ulama hanyalah segelintir betapa busuknya demokrasi. Mulut demokrasi bukan hanya busuk tapi penuh dusta.

Rakyat Indonesia oleh panjajah diminta untuk menanam demokrasi, namun justru kini panen persekusi. Para ulama dan intelektual yang menyuarakan Islam justru dipersekusi secara  tidak adil. Jika diukur oleh sila pancasila, maka demokrasi itu tidak berperikemanusiaan, tidak berkeadilan dan tidak beradab.

Jika ditimbang dengan Islam, demokrasi adalah sistem kufur yang haram diadopsi, disebarkan dan diterapkan karena menetapkan kebenaran atas suara manusia. Kekuasaan demokrasi seringkali menjadi tuhan baru yang menetapkan kebenaran atas manusia dan mengabaikan kebenaran wahyu, padahal mereka dusta.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan (QS Al An’am : 116).

Melakukan perbandingan antara Islam dengan demokrasi adalah perbandingan yang buruk. Sebab Islam adalah masalah perintah Allah, sementara demokrasi adalah kebebasan manusia. Studi perbandingan seperti ini dipelopori oleh Iblis, saat diperintahkan oleh Allah untuk ‘sujud’ kepada Adam, malaikat langsung tunduk perintah. Sementara Iblis membangkang, dengan apologi perbandingan antara penciptaan Adam dari tanah dengan dirinya yang diciptakan dari api. [lihat : Kitab Qashash Al Anbiyaa’, 2002 : 20-21].

Karena itu membandingkan Islam dengan demokrasi, selain perbandingan buruk, studi perbandingan ini adalah metode Iblis untuk membangkang perintah Allah. Kebebasan ala demokrasi akan menjauhkan manusia dari ketundukan kepada Allah. Apakah kita mau menjadi pengikut iblis dengan membenarkan demokrasi dan mempersekusi Islam ?.

Tapi umat Islam harus terus berjuang, jangan pernah takut, kecuali hanya kepada Allah. Karena sudah menjadi sunnatullah, manusia dan setan akan saling bermusuhan, sejak Nabi Adam hingga kiamat.[QS Al A’raf : 24].  Iblis berjanji akan terus menyesatkan manusia. [QS Al A’raf : 16-17].

Saat Rasulullah mengalami berbagai persekusi dalam dakwahnya oleh rezim berkuasa, maka Allah mengingatkan agar tetap tawakal.
Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang- orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah. dan cukuplah Allah sebagai Pelindung. (QS Al Ahzab : 48).

Tapi yang pasti, tidak ada manusia yang bisa memberikan mudharat, kecuali atas kehendak Allah. Semakin banyak persekusi oleh demokrasi, maka sesungguhnya ideologi ini sedang sekarat dan mendekati  kehancuran. Islam tidak akan pernah kehabisan pejuang hingga hari kiamat. Maka dengan terus istiqomah memperjuangkan Islam, meski didera oleh persekusi, suatu saat kebenaran Islam pasti dimenangkan oleh Allah.

Sebab ketika kebenaran Islam telah datang, maka kebatilan demokrasi akan lenyap, maka tetaplah bersabar di jalan Allah.
Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al Hasyr : 7).

Netanyahu

Oleh: Ainun Dawaun Nufus - Pengamat Sospol

Kembali berulah. Israel berencana membangun lebih dari 2.100 unit rumah di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Proyek pembangunan permukiman tersebut melanggar resolusi PBB sekaligus menuai penentangan dari Palestina. Sebab rumah-rumah itu dibangun di wilayah Palestina yang dianeksasi dan diduduki Israel. Saat ini terdapat lebih dari 700 ribu pemukim Yahudi yang tinggal di 196 permukiman di Tepi Barat. Semua permukiman itu dibangun atas persetujuan Pemerintah Israel.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan. Oleh sebab itu, segala aktivitas permukiman Yahudi di kedua wilayah itu ilegal. Kendati kerap menuai kecaman dari dunia internasional, Israel tetap melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pembangunan permukiman yang tak terkendali dipandang sebagai hambatan utama untuk melanjutkan perundingan perdamaian Palestina-Israel yang mandek pada 2014.

Ketika bicara sejumlah Resolusi DK PBB, ini tidak pernah bisa menyelesaikan masalah, bahkan sudah sangat banyak resolusi-resolusi seperti ini yang tidak dilaksanakan oleh negara Yahudi. Namun, AS dan sekutunya tetap saja menolak dikeluarkannya resolusi apapun dari DK PBB. Semuanya itu agar bisa memberikan kemudahan yang cukup bagi negara Yahudi untuk menumpahkan darah dalam serangan biadabnya terhadap Gaza hingga negara Yahudi itu bisa mewujudkan tujuannya. 

Yang perlu dicermati adalah para penguasa Arab disekitar Palestina yang sering melakukan diam dan protes saja. Terutama sejak mereka mengalihkan masalah Palestina dari agenda Islam menjadi agenda Arab, kemudian menjadi agenda Palestina. Mereka pun memposisikan diri sebagai pengamat yang bersikap netral. Tidak hanya itu, mereka berpihak kepada musuh. Bahkan mereka mempunyai kebiasaan dalam kondisi diserang, sebagaimana yang terjadi dalam tragedi Pembantaian Gaza. 

Mereka sibuk mengamati pesawat-pesawat tempur Yahudi yang terbang silih-berganti, lalu menghitung korban yang tewas dan terluka. Setelah itu mereka berlomba-lomba mengeluarkan kecaman dan penolakan keras, baik mereka yang ikut memblokade Jalur Gaza secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Semuanya mengeluarkan kecaman dan penolakan keras. Bahkan penguasa Mesir, hanya mampu mengeluarkan kecaman dan penolakan keras.

Para penguasa Arab melihat Gaza diluluhlantakkan, dan darah-darah orang tak bersalah ditumpahkan. Mereka pun tidak menggerakkan tentaranya untuk membantu Gaza; tidak juga melepaskan satu roket pun dari peluncurnya. Bahkan, lebih dari itu, justru mereka menghalang-halangi relawan untuk membantu Gaza. Ironisnya, mereka justru bergegas dan berlomba-lomba untuk mengeluarkan sebuah resolusi yang menghalangi Gaza dari akses senjata dan faktor-faktor yang bisa menopang kekuatannya. Bagaimana mereka sampai bisa berpaling seperti itu?

Hasil gambar untuk sistem pendidikan kapitalistik mahal

Oleh: Indarto Imam B., S. Pd. - Forum Pendidikan Nasional

Ini era dimana bahaya radikalisme agama di kampus dan di sekolah-sekolah disosialisasikan berbagai pihak, khususnya pemerintah, namun sangat mungkin tafsir yang digunakan keliru. Apalagi menurut sebagian pengamat jika tuduhan stereotip tertuju pada umat Islam. Bisa jadi ketidakpuasan kalangan muda muslim akibat deprivasi ekonomi dan kondisi sosial politik yang implikasinya bisa beragam. 

Adalah penting kita mencermati kebijakan pendidikan, pemerintah meminimalkan perannya—bahkan cenderung melepaskan tanggung jawabnya—dalam pembiayaan pendidikan? Pertama: karena Pemerintah menggunakan paradigma Kapitalisme dalam mengurusi kepentingan dan kebutuhan rakyatnya, termasuk pendidikan. Ideologi Kapitalisme memandang bahwa pengurusan rakyat oleh Pemerintah berbasis pada sistem pasar (market based system). Artinya, Pemerintah hanya menjamin berjalannya sistem pasar itu, bukan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dalam pendidikan, Pemerintah hanya menjamin ketersediaan sekolah/PT bagi masyarakat; tidak peduli apakah biaya pendidikannya terjangkau atau tidak oleh masyarakat. Pemerintah akan memberikan izin kepada siapapun untuk mendirikan sekolah/PT termasuk para investor asing. Anggota masyarakat yang mampu dapat memilih sekolah berkualitas dengan biaya mahal. Yang kurang mampu bisa memilih sekolah yang lebih murah dengan kualitas yang lebih rendah. Yang tidak mampu dipersilakan untuk tidak bersekolah.

Dana APBN tidak mencukupi untuk pembiayaan pelayanan pendidikan. Pasalnya, sebagian besar pos pengeluaran dalam APBN adalah untuk membayar utang dan bunganya. Sebaliknya, untuk membayar utang pokok dan bunga utang mencapai 30 persen lebih dari total APBN. Kenyataan ini antara lain karena negara-negara pemberi utang mendorong negara-negara pengutang seperti Indonesia meminimalkan perannya dalam menyediakan pelayanan publik yang membutuhkan dana besar, seperti pendidikan. Pencabutan pembiayaan di sektor pelayanan publik termasuk pendidikan ini untuk memudahkan negara-negara pengutang membayar utangnya dengan lancar. Pengurangan subsidi ini telah menjadi syarat pemberian utang oleh Bank Dunia dengan skema SAP (Structural Adjustment Project). Pada saat yang sama, kekayaan alam di negeri ini—yang seharusnya menjadi sumber utama pemasukan negara—justru ’dipersembahkan’ kepada penjajah asing seperti ExxonMobil, Freeport, Unocal, Caltex, Shell, dan sebagainya.

Agenda utama ekonomi Kapitalisme global adalah menguasai (baca: menjajah) negara-negara Dunia Ketiga yang notabene adalah negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia. Hilangnya peran negara dalam pendidikan ini tidak terlepas dari agenda Kapitalisme global. Dampak buruknya antara lain adalah: Pertama, terjadinya ’lingkaran setan’ kemiskinan. Tidak terjangkaunya biaya pendidikan akan menyebabkan banyaknya generasi umat yang tidak gagal mengembangkan potensi dirinya sehingga mereka tetap dalam kondisi miskin dan bodoh. Selain itu, masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial-ekonomi. Pendidikan berkualitas hanya bisa dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas. Mereka dengan pendapatan menengah ke bawah akan putus sekolah di tingkat SD, SMP, atau paling tinggi SMU. Padahal sekolah dapat menjadi pintu perbaikan kompetensi masyarakat agar mereka mampu merancang perbaikan taraf hidupnya.

Kedua, langgengnya penjajahan Kapitalisme di Indonesia. Sebagaimana diketahui, kunci utama untuk keluar dari penjajahan dan menuju kebangkitan adalah peningkatan taraf berpikir umat. Pendidikan merupakan unsur penting dalam peningkatan taraf berpikir umat tersebut. Sumberdaya alam (SDA) yang melimpah di suatu negara menjadi tidak berfungsi optimal manakala tidak didukung dengan SDM yang terdidik. Kondisi SDA Indonesia saat ini mulai menciut. Jika ditambah dengan SDM yang tidak terdidik maka nasib Indonesia akan semakin tenggelam dalam cengkeraman negara-negara kapitalis dalam rentang waktu yang sangat panjang.

Dalam Islam, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah) peserta didik serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. Pendidikan dalam Islam merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi sebagaimana kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah, kesehatan, dan sebagainya. Program wajib belajar berlaku atas seluruh rakyat pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menjamin pendidikan bagi seluruh warga dengan murah/gratis. Negara juga harus memberikan kesempatan kepada warganya untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara murah/gratis dengan fasilitas sebaik mungkin (An Nabhani,Ad-Dawlah al-Islâmiyyah, hlm. 283-284).

Konsep pendidikan murah/gratis ini telah diterapkan oleh Khilafah Islam selama kurang lebih 1400 tahun, yaitu sejak Daulah didirikan di Madinah oleh Rasulullah saw. hingga Khilafah Ustmaniyah di Turki diruntuhkan oleh imperialis kafir pada tahun 1924 M. Selama kurun itu pendidikan Islam telah mampu mencetak SDM unggul yang bertaraf internasional dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah Imam Malik bin Anas (w. 798), Imam Syafii (w. 820), Imam Ahmad bin Hanbal (w. 855), dan Imam Bukhari (w. 870) sebagai ahli al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah; Jabir bin Hayyan (w. 721) sebagai ahli kimia termasyhur; al-Khawarizmi (w. 780) sebagai ahli matematika dan astronomi; al-Battani (w. 858) sebagai ahli astronomi dan matematika; ar-Razi (w. 884) sebagai pakar kedokteran, ophtalmologi, dan kimia; Tsabit bin Qurrah (w. 908) sebagai ahli kedokteran dan teknik; Ibnu al-Bairar (al-Nabati) sebagai ahli pertanian khususnya botani, dan masih banyak lagi.

Dalam sistem Islam, hubungan Pemerintah dengan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab. Penguasa Islam, Khalifah, bertanggung jawab penuh dalam memelihara urusan rakyatnya. Setiap warga negara harus dijamin pemenuhan kebutuhan dasarnya oleh negara, termasuk dalam pendidikan. Hal ini disandarkan pada sabda Rasulullah saw.:

Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hasil gambar untuk bpjs rugi

Oleh: Fajar Kurniawan - Analis Senior PKAD

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sedangkan Jaminan sosial itu sendiri mengandung artisalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dan secara Garis besar bahwa BPJS ini sebenarnya memiliki tujuan yang sangat mulia yakni mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan atau anggota keluarganya. ( UU No.24 tentang BPJS 2011).

Pemerintah berencana menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan. Bailout itu dilakukan agar perseroan tidak bangkrut. BPJS Kesehatan merupakan badan yang menjamin biaya pengobatan para anggotanya. Anggota perseroan tidak lain adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipungut iuran setiap bulan. Pada 2017, total klaim yang dicairkan BPJS Kesehatan mencapai Rp 84 triliun. Sedangkan, iuran yang diterima hanya Rp 74,25 triliun. Dari angka itu, maka terjadi defisit sekitar Rp 9,75 triliun. Adapun BPJS Kesehatan mencatat, terdapat tiga jenis penyakit yang menyumbang pembiayaan terbesar terhadap klaim perusahaan. Ketiga jenis penyakit tersebut adalah operasi katarak, bayi baru lahir dan rehabilitasi medik. Nilai klaim dari ketiga jenis kasus tersebut mencapai Rp 4,81 triliun. (https://www.cnbcindonesia.com/market/20180807113750-17-27347/mengapa-bpjs-kesehatan-terancam-bangkrut-dan-butuh-bailout)

Namun apakah sampai saat ini BPJS menjadi kebijakan tepat? salah satu sistem yang perlu kita perhatikan bahwa sangat sulit sekali bagi rakyat Indonesia ini untuk mendapatkan kartu BPJS tersebut. Seperti yang kita tau bahwa saat ini masyarakat dibuat bingung dengan alur BPJS. Namun menyoal lebih dalam kebijakan BPJS, menurut Asih dan Miroslaw dari German Technical Cooperation (GTZ), LSM yang berperan aktif membidani kelahiran JKN:

“Ide dasar jaminan kesehatan sosial adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Pemerintah kepada institusi yang memiliki kemampuan tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan atas nama peserta jaminan sosial.” (Lihat: www.sjsn.menkokesra.go.id).

Sistem JKN oleh BPJS saat ini mengalihkan tanggung jawab berupa penjaminan kesehatan dari pundak negara ke pundak seluruh rakyat yang memang telah diwajibkan menjadi peserta JKN.

Dengan demikian negara lepas tangan. Pasalnya, jaminan kesehatan yang merupakan hak rakyat dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara akhirnya berubah menjadi kewajiban rakyat. Rakyat dipaksa saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka melalui sistem JKN dengan prinsip asuransi sosial. Saling menanggung itulah yang dimaksudkan dengan prinsip kegotongroyongan.

Istilah “jaminan kesehatan” perlu ditelaah. Pasalnya, yang ada bukan jaminan kesehatan, tetapi asuransi sosial kesehatan. Jaminan dengan asuransi sosial jelas berbeda. Pasal 19 ayat 1 UU SJSN menegaskan sistem JKN diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial yaitu: suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (Pasal 1 ayat 3).

Konsekuensinya, seluruh rakyat wajib membayar iuran/premi bulanan. Meski iuran untuk orang miskin dibayar oleh negara (sebagai penerima bantuan iuran-PBI), hal itu tidak menghilangkan hakikat bahwa seluruh rakyat wajib membayar iuran bulanan. Jadi pada dasarnya JKN sama dengan asuransi pada umumnya. Peserta JKN, yakni seluruh rakyat, baru bisa mendapat pelayanan dari BPJS selama membayar iuran/premi bulanan. Jika tidak bayar, mereka tidak mendapat pelayanan. Jika nunggak membayar, mereka pun dikenai denda 2% perbulan, maksimalnya enam bulan. Lebih dari enam bulan menunggak, pelayanan dihentikan. Bahkan lebih dari itu, karena wajib, mereka yang tidak membayar iuran akan dijatuhi sanksi, yakni tidak akan mendapat pelayanan administratif seperti pembuatan KTP, KK, paspor, sertifikat dsb.

Jadi dalam JKN, rakyat bukan dijamin pelayanan kesehatannya. Faktanya, rakyat diwajibkan membayar iuran tiap bulan, baru mereka mendapat layanan. Jika tidak membayar lebih dari enam bulan, mereka tidak dilayani dan bahkan dijatuhi sanksi.

Sistem JKN masih mengadopsi pendekatan diskriminatif alias tidak adil. Contoh: ada pembedaan antara peserta PBI dan non-PBI. Sistem JKN juga mengenal pembagian kelas: kelas III, II dan I; masing-masing dengan iuran bulanan berbeda dan layanan berbeda. Itu artinya, JKN menganut prinsip pemberian pelayanan berdasarkan kemampuan bayar peserta atau status ekonomi peserta. Prinsip ini merupakan watak komersial yang dianut oleh lembaga bisnis.

Watak itu makin kental karena SJSN dan JKN ini menghimpun dana rakyat untuk investasi. Atas nama SJSN dan JKN, ratusan triliun dana rakyat dihimpun atas nama iuran/premi asuransi sosial yang bersiat wajib. Sebagian dana itu wajib diinvestasikan oleh BPJS. Pasalnya, sesuai UU SJSN dan BPJS, investasi dana asuansi sosial itu bersifat mandatori, artinya wajib, tentu dengan segala konsekuensi sebuah investasi. Hingga saat ini saja, total investasi oleh BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 10 triliun rupiah.

Jaminan kesehatan mestinya diberikan oleh negara secara bebas biaya dan berkualitas untuk seluruh rakyat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Pertanyaannya, apakah jaminan kesehatan seperti itu mungkin untuk diwujudkan saat ini? Jawabannya, sangat mungkin, jika mengadopsi konsep yang berkeadilan, yaitu Islam.



DISKUSI HUKUM LBH PELITA UMAT BANYUMAS RAYA ISLAMIC LAWYERS FORUM

EKSPLOITASI HUKUM & POLITISASI ISLAM JELANG TAHUN POLITIK, SEBUAH ANCAMAN ?

Ahad, 26/8/2018 di Garden Hall & Resto Purwokerto telah diselenggarakan Islamic Lawyers Forum (ILF) dan Launching LBH Pelita Umat Banyumas Raya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai Tokoh, Aktivis islam dan advokat terpilih yg berasal dari Cilacap, Purwokerto, Purbalingga dan Banjarnegara. Diantara peserta yang hadir adalah Bapak Guruh Nur Marhaban (ketua PBB Purbalingga), Bapak Hambali, SH (Advokat asal Cilacap), Bapak Sukamto, SH (Advokat asal Cilacap), Bapak Gujra Syarief, SH (advokat Purbalingga), bapak Khusen, SH ( PETA Purbalingga), Ust. H. Jamaludin (Tokoh Masyarakat Cilacap).

Nama Pelita sendiri adalah sebuah akronim dari Pembela Islam Yang Terpercaya. LBH ini hadir dalam rangka menghimpun para advokat untuk bersama sama membela Islam dan para pejuangnya melawan kedzaliman.

Hadir sebagai pembicara pada ILF ini adalah Ketua LBH Pelita Umat Pusat bapak Akhmad Khozinudin, SH,R. Edi Ismanto, SH, MH (Advokat Cilacap),Riyono, SH (Pengamat Hukum Banyumas).



Ahmad Khozinudin, SH, menyampaikan Hukum adalah produk politik, kekuasaan politik akan menentukan corak dan aturan hukum yang diadopsi. Para penguasa, cenderung akan mempertahankan kekuasaanya, dengan berbagai cara dan sarana, tak terkecuali melalui pembuatan produk hukum.

Karena hukum adalah produk politik, di rezim sekarang ini hukum itu mudah dieksploitasi.Apa itu eksploitasi ?. Memanfaatkan hukum untuk kepentingan politik tertentu, bukan untuk tujuan hukum. Sebagai contoh tak ada angin dan hujan, tiba-tiba terbit Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara cuti atau mengundurkan diri sebagai penyelenggara negara.

 Secara normatif, peraturan ini tidak ada masalah. Secara politik, PP ini telah mengadopsi cara-cara mempertahankan kekuasaan dengan mencari legitimasi hukum untuk membatasi lawan politik untuk berkontestasi dalam pemilihan.

Dalam pelaksanaan/ penegakkan hukum saat ini juga banyak terjadi eksploitasi hukum. Bila terduga pelaku pidana adalah umat islam maka cepat diproses. Namun bila pelakunya non muslim sperti Victor laiksodat maka hukum tumpul tidak ditegakkan.

Demikian pula pada saat pemilu dan Pilpres kerap terjadi politisasi agama. Simbol dan ajaran agama Islam marak dijadikan sarana untuk mengunduh elektabilitas calon.
Ulama dan agama saat ini hanya menjadi gula politik.

Padahal awalnya muncul statment "agama jangan dibawa ke ranah politik".Maka tidak heran ada ulama mengatakan "Partai politik saat kampanye bawa ayat kursi, namun setelah dapat kursi ayat nya ditinggalkan".

Sementara, persekusi dan kriminalisasi terhadap simbol dan ajaran Islam, masih terus marak dipertontonkan. Jadi umat islam sekarang terus menjadi bulan- bulanan meski mayoritas !!! tetapi selalu menjadi objek dari tirani minoritas.

Apalagi Bila umat Islam minoritas maka akan ditindas oleh non muslim yg mayoritas, seperti yg terjadi di Rohingnya atau di Cina. Akankah agama Islam hanya akan ada dibawah ketiak kekuasaan politik ? Akankah umat hanya akan menjadi alat pelanggengan kekuasaan ? Akankah, hukum sebagai produk politik akan terus dieksploitasi menjadi alat kekuasaan ? Bukankah hukum adalah panglima ? Bukankah agama Islam itu harus diterapkan dan menjadi rahmat bagi semesta alam ? Islam bukan alat politik untuk memoles citra dan menangguk elektabilitas, tegas bapak Ahmad Khozinuddin, SH.

Sementara itu R. Edi Ismanto, SH, MH yang juga hadir sebagai Nara Sumber, menegaskan bahwa umat Islam saat ini mulai bangkit pasca aksi 212 beberapa waktu lalu.

Bapak Guruh Nur Marhaban yang juga hadir memberikan tanggapan tentang pentingnya upaya mengembalikan kembali piagam Jakarta sebagai langkah menerapkan syariat Islam secara konstitusional.

Acara yang diadakan dari jam 08.30 hingga 11.45 alhamdulillah berlangsung hangat dan penuh keakraban. Diakhir acara, para pembicara dan peserta saling bersalaman dan berbincang hangat.[](Amin)



Dakwah Jateng-, Semarang, Ahad (26/08/18) Para Ulama dari penjuru Jawa Tengah berkumpul dalam acara ijtima ulama Jawa Tengah. 

Acara yang diinisiasi oleh Forum Komunikasi Ulama Aswaja Jawa Tengah ini mengambil tema “Mengokohkan Ukhuwah Meraih Kemerdekaan Hakiki” 

Dengan pakaian putih para Ulama mulai berdatangan ke tempat acara pukul 08.15 WIB. Acara dimulai dengan kalimat iftitah oleh  Ust Haidar dari pengasuh majelis Taqarrub Ilallah Semarang.
Beliau menyampaikan bahwa islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah memberi misi yakni penghambaan hanya kepada Allah SWT. Ini lah kemerdekaan yang hakiki. 

Sehingga dalam pandangan islam  kemerdekaan hakiki adalah ketika manusia terbebas dari segala penghambaan dan perbudakan dengan kata lain islam menghendaki manusia terbebas dari penjajahan, exploitasi, perbudakan, kedzaliman dan lain sebagainya menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT. Agar islam membawa manusia dari pelaksanaan aturan yang dibuat oleh manusia sendiri kepada aturan yang berasal dari Allah SWT.

Kemudian dilanjutkan dengan kalimat minal ulama dari beberapa ulama dan tokoh diantaranya
KH. M Ainul Yaqin dari ketua Forum Komunikasi Ulama Aswaja Jawa Tengah dan juga pengasuh Ma'had Al ukhuwah Al islamiyyah Semarang,KH. Rofi'i pengasuh pondok pesantren Annajiyah Sumowono , KH. Kamal dari purbalingga.



KH. M Ainul Yaqin menyampaikan bahwa ukhuwah yang dilandasi aqidah merupakan kewajiban yang bersifat Syar'i. selain sebagai kewajiban ukhuwah islam ini juga termasuk darurat karena kaum muslim saat terpecah belah jadi 50 negara lebih sementara keadaan kaum kafir justru bersatu. dalam menghadapi kaum muslim. 

Disinilah keharusan kaum muslim untuk bersatu. Tetapi sangat sulit untuk menyatukan kaum muslim karena adanya kendala. Salah satu kendala adalah lenyapnya khilafah Islam. sehingga kaum muslim tidak bersatu sekarang karena tidak ada payungnya, tidak ada sistem yang menyatukan karena keruntuhan khilafah pada tahun 1924. Akibatnya kaum muslim sekarang bercerai berai.

Karena itu seluruh ulama menyatakan akan wajibnya khilafah sebagai pemersatu kaum muslim.

Setelah pembacaan kalimat minal ulama dilanjutkan dengan dibacakan pernyataan sikap Forum Komunikasi Ulama Aswaja Jawa Tengah yang diwakili oleh KH. Nasruddin sebagai pengasuh Ma'had almabda' al islami yang menyatakan bahwa para ulama Aswaja Jawa Tengah mendukung perjuangan penegakan Khilafah Islamiyyah[]AA


Selama semester pertama 2018, rezim Suriah setidaknya telah menjatuhkan 2.908 barel peledak yang menewaskan 169 warga sipil. Di antaranya 44 anak-anak dan 52 perempuan. Dia juga telah melakukan 200 pembantaian yang menyebabkan 2.257 warga sipil hilang nyawanya.  Data tersebut diumumkan Jaringan Hak Asasi Manusia (HAM) Suriah pada Senin (9/7/2018) dan dipublikasikan aljazeera.net di hari yang sama.
Menurut Direktur Kantor Media Pusat (CMO) Hizbut Tahrir Othman Bakhash, berita tersebut sejalan dengan yang ditulis dua penulis, Adam Lammon dan Jacob Eishen. Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan oleh majalah Amerika, The National Interest, keduanya menulis bahwa serangan militer yang dilancarkan oleh pasukan Assad di provinsi-provinsi selatan, di Dara’a dan Quneitra, telah mendapatkan lampu hijau Amerika.
Sekarang semua mata tertuju ke Idlib untuk mengetahui trik terbaru Amerika dan geng-gengnya agar dapat memaksakan “solusi politik” penghisap darah dan pencabik tubuh melalui semua senjata yang dilarang. Tidak ada cara bagi Amerika untuk dapat melakukan itu semua kecuali melalui mereka yang diklasifikasikan sebagai “para perwakilan dari revolusi” guna menjadi serbet legitimasi solusi beracunnya. Semua itu tidak lain hanyalah tambal-sulam dan pemanis bibir saja. Mulai dari amandemen konstitusi dan sandiwara Pemilu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Justru dengan itu Amerika kembali menancapkan hegemoninya atas Suriah.
Sebagaimana pengakuan Yasser Arafat atas entitas Yahudi di Bumi Isra’ Mi’raj pada puncak serangan Yahudi di Lebanon tahun 1982, maka sekarang pun Amerika membutuhkan “tanda tangan” dari “para perwakilan oposisi” yang akan diklaim sebagai sebuah solusi yang dapat diterima untuk Suriah.
“Solusi inilah yang mewujudkan pesan Barat secara telanjang: Anda tidak punya harapan untuk lepas dari dominasi Barat. Karena itu setiap pemikiran yang memberontak terhadap sistem yang diberlakukan oleh Barat setelah runtuhnya negara Khilafah, maka itu berarti ancaman terhadap negara dan rakyat. Untuk itu, belajarlah dari apa yang terjadi di Suriah!” tegas Othman seperti diberitakan hizb-ut-tahrir.info, Rabu (11/7/2018).
Karena itu, “Kita harus membuang dan meninggalkan siapa saja yang mempromosikan solusi Amerika, yang diemban oleh de Mistura dan teman-temannya. Mereka ini adalah orang-orang yang air liurnya mengalir di belakang Jenewa dan yang sejenisnya. Ini akan membuat mereka terhina dan dipermalukan di dunia dan di akhirat. Mereka akan dilaknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Mereka tidak akan pernah berhasil dalam menjinakkan umat untuk menerima sangkar penjara perbudakan yang diinginkan Amerika, yang dipaksakan kepada kita melalui alat-alatnya di dalam rezim dan oposisi,” beber Othman.
Apa yang terjadi baru-baru ini di Dara’a, juga di Idlib, mengungkapkan bahwa konflik selanjutnya akan berada tidak jauh dari tabiat sistem politik berikutnya.
“Jadi, kami katakan bahwa senjata pembunuhan dan penghancuran tidak akan berhasil dalam meluluhkan kehendak umat untuk membebaskan diri dari kaum salibis Barat dan antek-antek lokalnya. Sejarah memberitahu kita bahwa setelah beberapa abad, kaum salibis menyeret ekor kekecewaan dan rasa malu, serta menarik diri kembali ke negaranya karena sudah tidak berdaya,” kata Othman.
Memang, lanjut Othman, kadang terjadi sejumlah kemunduran, pasang-surut kekuatan, kerugian dan keuntungan dalam perjuangan umat untuk membebaskan diri dari dominasi musuh salibisnya dan antek-anteknya, agar bisa kembali pada syariah Tuhannya. Namun demikian, nasib perang tersebut telah diputuskan terlebih dulu. Allah SWT telah berjanji, sedangkan janji Allah itu pasti benar.
Kemudian Otman pun mengutip al-Quran Surah Ghafir ayat 51 (yang artinya): Sunguh Kami akan menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi.
Sumber : alwaie.id

Gambar terkait
Oleh : Sudarmaji, SEI; Arroya Center
Rakyat miris terhadap para pemimpinnya. Mungkin itulah kalimat pas untuk menggambarkan kondisi kepemimpinan di Indonesia saat ini. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Baik terkait dengan pemimpin di jajaran eksekutif (Pemerintah), legislatif (wakil rakyat/Parlemen) maupun yudikatif (lembaga peradilan).
Sejumlah UU dirasa tidak adil masih dipraktikkan. Sebut saja UU Migas (UU No. 22 Th. 2001), UU BUMN (UU No. 19 Th. 2003), UU PMA (UU No. 25 Th. 2007), UU SDA (UU No. 7 Th. 2004), UU Kelistrikan (UU No. 20 Th. 2002), UU Tenaga Kerja (UU No. 13 Th. 2003), UU Pelayaran (UU No. 17 Th. 2008), UU Pengalihan Hutan Lindung menjadi Pertambangan (UU No. 19 Th. 2004), UU Terorisme, UU Ormas dan lainnya.
Negeri ini memerlukan strategi baru, misi baru, bahkan visi baru agar dapat keluar dari krisis. Setidaknya ada dua faktor penting yang bisa menjamin penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik: (1) Sosok pemimpin yang baik, kredibel dan amanah; (2) Sistem pemerintahan/negara yang juga baik dan tidak membawa cacat bawaan.
Demokrasi yang digembar-gemborkan selama ini jelas tidak cocok dan tidak kompatibel untuk bangsa dan negara ini. Demokrasi hanya menjadi alat legalisasi penjarahan bagi para konglomerat dan kapitalis asing. Suara rakyat hanya akan diperalat untuk meloloskan agenda-agenda busuk. Sudah saatnya kita kembali pada visi penciptaan manusia yang ditetapkan Allah dalam al-Quran. Visi itu adalah ketaatan kepada Allah dengan segala hukum yang Allah turunkan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah (taat kepada)-Ku (TQS adz-Dzariyat [51]: 56).
Ketaatan kepada Allah berarti melaksanakan seluruh syariah-Nya. Dengan menerapkan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan—termasuk dalam pengurusan negara, ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pergaulan—kita akan terbebas dari kesulitan demi kesulitan ini.
Nabi Muhammad saw. jauh sebelum diangkat sebagai nabi sudah dikenal sebagai orang yang mulia, jujur dan amanah. Semua karakter baik manusia ada pada diri beliau. Beliau bahkan digelari al-Amin oleh masyarakatnya. Namun, untuk membangun masyarakat, Allah SWT ternyata tidak mencukupkan pada karakter pemimpinnya semata. Allah SWT menurunkan wahyu kepada Muhammad saw. berupa al-Quran dan as-Sunnah sebagai aturan hidup manusia.
Dengan aturan dari Allah itulah Nabi Muhammad saw. mengatur, mengurusi dan memimpin masyarakat. Realitas ini saja memberikan ketegasan, bahwa negeri yang baik tidak akan mewujud hanya dengan pemimpin yang baik. Lebih dari itu, diperlukan sistem dan aturan yang baik. Apakah sistem dan aturan yang baik itu? Tentu, sistem dan aturan yang lahir dari Zat yang Maha baik. Itulah syariah Islam yang dijalankan dalam sistem pemerintahan Islam. Bukan sistem hukum korup yang diterapkan dalam sistem pemerintahan sekular yang notabene juga korup. []

Oleh M. Taufik NT
Walaupun sudah digaungkan sejak pertengahan tahun 2015, polemik ‘Islam Nusantara’ hingga kini belum berakhir. Para penggagasnya pun belum memiliki definisi yang tegas. Mereka belum membedakan secara konseptual apa yang mereka sebut ‘Islam Arab’ dengan ‘Islam Nusantara’. Semua masih berupa jargon-jargon umum dan gagasan-gagasan pokok yang bisa ditafsiri berbeda oleh para pengusungnya.
Walaupun berbeda-beda rumusannya, setidaknya istilah ini memuat gagasan pokok  bahwa Islam Nusantara bersifat tawasuth (moderat)1, inklusif, toleran dan bisa hidup ber-dampingan secara damai dengan penganut agama lain, bisa menerima demokrasi dengan baik. Demikian sebagaimana kata Azyumardi Azra.
Islam Nusantara juga adalah “Islam yang ramah, anti radikal, inklusif dan toleran,  didakwahkan dengan merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya.” Demikian kata Said Agil Siradj.
Dia menegaskan, model seperti ini berbeda dengan apa yang dia sebut sebagai “Islam Arab yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara.”2

Kritik
  1. Damai, Ramah, Toleran.
Kalau sekadar ingin “hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain, ramah dan toleran” sebetulnya tanpa embel-embel Nusantara pun Islam sudah mengajarkan demikian. Masalahnya tinggal penempatan sifat-sifat tersebut apakah tepat atau tidak. Terhadap penjajah tentu yang dikedepankan bukan sikap ramah, toleran lalu hidup berdampingan secara damai sehingga penjajahan bisa berlangsung dengan damai dan aman.
Adapun sifat kasar, arogan, tidak toleran terhadap sesama Muslim dalam masalah khilafiyah. Sangat toleran kepada non-Muslim itu bukanlah karakter Islam, namun karakter oknum manusianya; baik dia tinggal di Nusantara atau tidak, baik dia mengklaim Islam Nusantara ataupun tidak.
Begitu juga dengan Timur Tengah yang saat ini diwarnai konflik berkepanjangan. Itu bukanlah karena Islam di sana berbeda dan tidak layak dijadikan acuan keberislaman. Pasalnya, pergolakan di sana bukanlah karena faktor Islam, namun karena pertarungan kepentingan antara penjajah, Inggris, Amerika, Rusia dan Prancis.
Islam di Nusantara juga tidak luput dari pergolakan, bahkan saat Wali Songo, yang mereka jadikan ikon Islam Nusantara, masih ada. Tahun 1517 terjadi peperangan Demak dengan Majapahit sebagaimana diceritakan dalam Naskah Mertasinga Pupuh.3 Tahun 1527, Kesultanan Cirebon masih berperang dengan Kerajaan Pajajaran, sebelum akhirnya terjadi perjanjian damai pada 12 Juni 1531.4
Dalam hubungan internal umat Islam pun terjadi gejolak, intrik dan pembunuhan. Setidaknya itu terungkap dalam Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda. Sunan Prawoto, Raja Demak keempat, menyuruh Ki Surayata, dengan menyamar sebagai begal, untuk membunuh Pangeran Sekar Seda ing Lepen, yang merupakan uwaknya sendiri, karena dicurigai akan merebut tahta.
Lalu Arya Penangsang, murid kesayangan Sunan Kudus, mengirim Rangkud untuk membunuh Sunan Prawoto, padahal masih sepupunya sendiri. Ketika muncul gejolak ini, Wali Songo terpecah. Sunan Kudus memihak muridnya. Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati mendukung Jaka Tingkir untuk menghentikan Arya Penangsang. Arya Penangsang pun akhirnya dibunuh oleh Sutawijaya.5
Oleh karena itu, adanya fakta konflik, kekerasan, bahkan peperangan bukanlah standar yang benar untuk mengukur baik tidaknya sesuatu. Selama 10 tahun Rasulullah memerintah di Madinah, terjadi 62 kali pengiriman pasukan, 27 kali di antaranya beliau turut serta dalam pasukan.6 Beranikah penggagas Islam Nusantara menuduh beliau tidak baik, radikal, intoleran dan tidak bisa hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain?

  1. Tawasuth (Moderat)
Tawasuth (wasath) sebenarnya adalah sifat yang Allah berikan kepada kaum Muslim jika mengamalkan Islam tanpa memandang mereka di Nusantara maupun bukan. Allah SWT berfirman:
وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ
Demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai  umat yang wasath  agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia (QS al-Baqarah [2]: 143).

Imam al-Qurthubi (w. 671 H) dengan mengutip riwayat Imam at-Tirmidzi,  menyatakan: al-wasath (maknanya) adalah adil.7
Wasath juga berarti pilihan (terbaik). Ini sebagaimana kata Imam ar-Razi (w. 606 H) 8 dengan mengutip surat  Ali Imran ayat 110.
Kalaupun mau dimaknai sebagai ‘moderat’, maka ‘moderat’ yang dimaksud ayat ini, sebagaimana kata ar-Razi, adalah orang-orang yang dalam beragama berada di tengah-tengah antara ifrâth dan tafrîth.Ifrâth adalah berlebih-lebihan hingga mengada-adakan yang baru dalam agama. Ini sebagaimana Nasrani yang menjadikan Allah punya anak. Tafrîth adalah mengurangi ajaran agama. Ini sebagaimana Yahudi yang mengurangi isi kitab, bahkan membunuh nabi mereka.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan karakter wasath sebagaimana dalam ayat yang sering mereka gunakan sebagai dalil tersebut, seharusnya yang dilakukan adalah dengan  menerima dan mengamalkan semua hukum Islam, hukum terbaik yang akan menjadikan umat yang mengamalkannya menjadi umat[an] washat[an] (yang mereka artikan dengan moderat).
Sayang, saat ini ‘moderat’  justru  dijadikan alasan untuk menolak sebagian hukum Islam, terutama yang terkait dengan sistem politik dan pemerintahan. Di sisi lain, ada upaya membebek pada sistem politik dan pemerintahan derivat dari sistem Persia, Romawi maupun Yunani. Jelas, jika demikian, yang sedang dipropagandakan bukanlah ‘moderat’ sebagai padanan kata wasath dalam ayat tersebut. Sebaliknya, yang sedang dilakukan adalah menggelincirkan umat ke dalam ‘lubang biawak’ sebagaimana kata Rasulullah saw.:
لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِى بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا, شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّوْمِ. فَقَالَ  وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولَئِكَ
“Hari Kiamat tak bakalan terjadi hingga umatku meniru generasi-generasi sebelum-nya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta.” Ditanyakan, “Wahai Rasulullah, seperti Persi dan Romawi?” Nabi menjawab: “Manusia mana lagi selain mereka itu?” (HR al-Bukhari).

Terkait hadis ini, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) menerangkan: “Ketika  (Nabi saw.) berkata Persia dan Romawi, di sana ada indikasi yang berkaitan dengan masalah pemerintahan dan pengaturan urusan rakyat.”9
Dalam kenyataannya yang bisa menerima hal-hal yang ‘aneh’ dalam syariah—seperti boleh Muslimah menikah dengan non-Muslim, membuka aurat, orang kafir menjadi penguasa dan tidak perlunya hukum syariah diterapkan secara formal—justru merekalah yang mengklaim sebagai moderat. Sebaliknya, kelompok yang menolak hal tersebut akan dijuluki radikal.

  1. Inklusif, Anti Radikal.
Konsep ‘inklusif’ bukanlah barang baru. Pada April 2001, Sukidi  sudah meluncurkan buku berjudul, Teologi Inklusif Cak Nur. Konsep inilah yang disebarkan oleh Jaringan Islam Liberal saat itu.
Dalam teologi inklusif, kebenaran dan keselamatan (truth and salvation) suatu agama dipandang bukan monopoli agama tertentu. Karena itu teologi yang mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar dan menjadi jalan keselamatan adalah teologi yang salah.
Jika memang konsep ini diusung oleh Islam Nusantara, maka Islam Nusantara sebenarnya hanyalah ‘baju baru’ dari Islam Liberal. Mayoritas pengusungnya pun aktivis Islam Liberal pada masa lalu.
Islam dengan tegas menyatakan bahwa siapa saja yang tidak masuk Islam setelah diutus Rasulullah saw. disebut sebagai orang-orang kafir. Kelak di akhirat mereka akan masuk neraka. Rasulullah saw. bersabda:
وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هـٰذِهِ اْلأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ, ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ
Demi Zat Yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidaklah mendengar tentang aku seorang dari umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, lalu ia mati dan tidak mengimani risalah yang aku bawa (Islam), kecuali termasuk penghuni neraka (HR Muslim).

Rasulullah saw. juga berdiskusi, mengajak mereka masuk Islam. Beliau pun memberi peringatan tentang konsekuensinya jika mereka menolak. Bahkan beliau sampai mengajak bermubahalah orang-orang Nasrani Najran. Beliau juga mengutus beberapa orang utusan kepada raja-raja Ahli Kitab dari kalangan Nasrani seperti Najasy di Habsyah, Muqauqis di Mesir, Heraklius di Romawi dan beberapa pemimpin di daerah Syam.
Memang ini adalah sikap radikal. Namun, ini tidak otomatis berujung pada kekerasan, apalagi terrorisme. Pasalnya, walaupun orang yang tidak menganut Islam itu disebut kafir, Islam melarang memaksa orang lain untuk masuk Islam; melarang mengganggu ibadah penganut agama lain; menyuruh bertetangga  dengan baik; dan membantu orang-orang lemah tanpa pandang apa agamanya.

  1. Menerima Demokrasi.
Demokrasi bukanlah ajaran Islam. Bahkan ia bertentangan dengan Islam. Musyawarah dalam Islam jauh berbeda dengan musyawarah dalam sistem demokrasi. Dalam Islam suara mayoritas bahkan permufakatan seluruh rakyat sekalipun tidak menjadi penentu pemberlakukan suatu aturan. Sebaliknya, dalam demokrasi suara mayoritas menjadi penentu.
Suatu hal yang sudah jelas halal/haramnya tidak akan berubah statusnya hanya karena suara mayoritas menentangnya. Inilah poin penting pertentangan demokrasi dengan Islam. Ketika kaum Muslim tidak sepakat dengan isi Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah saw. tidak mengubah ketetapannya. Ketika Umar protes, beliau malah berkata:
إِنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيْهِ وَهُوَ نَاصِرِي
Sungguh aku ini utusan Allah. Aku tak akan bermaksiyat kepada Dia. Dialah Penolongku (HR al-Bukhari).

  1. Merangkul Budaya.
Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Walaupun berbahasa Arab, al-Quran bukanlah produk budaya Arab. Isinya adalah petunjuk Allah SWT untuk seluruh umat manusia.
Oleh karena itulah Islam bisa mengakomodasi budaya daerah mana saja selama tidak menyalahi hukum syariah. Tidak hanya di Nusantara. Akan tetapi, budaya yang bertentangan dengan syariah tentu akan dihilangkan oleh Islam sekalipun itu budaya Arab yang sudah turun-temurun. Terkait miras (khamr), misalnya. Walaupun sebelum Islam, mabuk adalah hal biasa di masyarakat Arab, setelah Islam mengharamkannya, maka budaya minum khamr tidak lagi berkembang. Begitu juga tentang aurat. Kebiasaan mereka tawaf dengan telanjang juga dihapuskan oleh Islam. Adat pernikahan mereka yang ada empat jenis juga dihapuskan. Tinggal satu jenis saja yang diakui dalam Islam.
Jika budaya Arab yang tidak sesuai dengan Islam dihilangkan, tidakkah pantas di negeri lain diperlakukan sama? Jika yang ditonjolkan dalam Islam Nusantara adalah “didakwahkan dengan merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya”, sementara di Arab, negeri tempat Islam diturunkan saja tidak begitu. Lantas apakah menurut mereka Nusantara lebih istimewa daripada Arab?
Itulah di antara gagasan pokok dan hakikat Islam Nusantara yang mereka usung. Memang sebagian pendukungnya menutupi hakikat ini dengan cara berdebat di ranah definisi, diksi, istilah, idhafah atau na’at. Jika idhafah, menyimpan makna fi (Islam di Nusantara), min (Islam dari Nusantara), atau li (Islam milik Nusantara)? Namun demikian, apapun makna idhafah yang dipakai, jika gagasan pokok yang diusung sebagaimana yang telah disampaikan di atas, maka Islam Nusantara adalah termasuk ‘dagangan’ yang berbahaya.

Bahaya
Paling tidak ada tiga bahaya Islam Nusantara yang perlu diwaspadai. Pertama: Islam Nusantara sejatinya membawa gagasan Islam liberal dan sekular (memisahkan agama dari pengaturan khidupan)  dengan mengatasnamakan Nusantara, walaupun anehnya tidak merujuk ke buku-buku semacam Babad Tanah Jawi, Serat Kanda maupun buku beraksara asli Nusantara.
Kedua: ide Islam Nusantara akan mengaburkan ajaran Islam yang benar. Islam adalah ajaran yang satu. Tidak ada bedanya antara Islam di Arab, di Nusantara, di Turki, di Eropa dan belahan bumi lainnya. Perbedaan jenis pakaian, sarung, gamis, celana panjang, peci, blankon atau yang lainnya tidaklah bisa dimaknai bahwa Islam mereka berbeda-beda. Hal-hal seperti ini tidak layak untuk dijadikan tolok ukur pembeda.
Jika ada penampakan yang berbeda, bukan berarti hukum Islamnya berbeda. Itu bisa karena adanya sabab atau ‘illat hukum di satu negeri, sementara di negeri lain tidak. Hukumnya tidak berubah. Namun, pada hal-hal yang mengandung ‘illat, hukum akan mengikuti ‘illatnya. Jika ‘illat ada maka hukumnya ada. Begitu juga sebaliknya.
Ketiga: ide Islam Nusantara berpotensi besar untuk memecah-belah kesatuan kaum Muslim. Ada Islam Nusantara, Islam Timur Tengah, Islam Turki, Islam Prancis dan sebagainya. Semuanya akan menonjolkan kedaerahannya. Berawal dari hal seperti inilah kekuatan dan persatuan umat Islam pada masa lalu runtuh. Dengan strategi ini pula penjajah melemahkan kaum Muslim.

Islam: Ajaran yang Satu dan Sempurna
Islam menggunakan standar yang satu untuk menilai seluruh manusia, yakni ketakwaannya. Orang Nusantara tidaklah lebih mulia daripada orang Arab maupun Eropa kecuali dengan ketakwaannya.
Allah SWT menyatakan bahwa Islam adalah agama (dîn) atau peraturan hidup yang sempurna:
ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Kucukupkan bagi kalian nikmat-Ku dan telah Kuridhai Islam menjadi agama kalian (QS al-Maidah [5]: 3).

Imam Ali ash-Shabuni dalam mengatakan yang dimaksud dengan akmaltu lakum dinakum pada ayat itu adalah: Aku telah sempurnakan syariah Islam dengan penjelasan halal-haramnya.10
Dengan menerapkan Islamlah suatu negeri akan mulia tanpa memandang apakah itu Nusantara atau bukan. Sebaliknya, jika menolak hukum Islam atau memilih-milih—yang cocok dengan budayanya diambil, yang tidak cocok akan dibuang—maka kehinaanlah akan diperoleh, baik itu terjadi di Nusantara ataupun di Arab. Khalifah Umar ra. pernah berkata:
إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ
Sungguh kita dulu adalah kaum yang hina. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Selama kita mencari kemuliaan selain dengan yang Allah telah muliakan kita, maka Allah pasti akan menghinakan kita (HR al-Hakim).

Islamlah yang ditonjolkan oleh Umar, bukan Arabnya. Padahal Umar lahir, besar dan berkuasa di negeri Arab dan sekitarnya. Namun, beliau tidak menggagas istilah Islam Arab. Begitu juga para ulama dulu. Imam al-Bukhari, misalnya, beliau tidak menggagas istilah Islam Uzbekistan. Padahal Uzbekistan berbeda cuaca dan budayanya dengan Arab. Dengan semangat menonjolkan keislaman inilah insya Allah umat akan mudah bersatu. Allâhu a’lam[]

Catatan kaki:
1        Sebagaimana kata Azyumardi Azra (Bbc.com,15/6/15) dan KH. Ma’ruf Amin (Kompas, 29/8/2015)
       Târîkh ath-Thabari, 2/206.
7        Tafsir al Qurthuby, 2/153. Maktabah Syamilah
       Mafâtîh al-Ghayb, 4/84-85
       Fath al-Bâry, 13/301.
10      Shafwah at-Tafâsîr, 1/302
loading...
Powered by Blogger.