Hasil gambar untuk militer indonesia

Oleh: Ilham Efendi - Resist Invasion Center

Penasihat Presiden Palestina untuk Masalah Keagamaan Mahmoud Al Habbash mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia yang akan membebaskan tarif impor untuk produk-produk Palestina. Palestina selama ini lebih mudah untuk impor daripada ekspor. 

Ini langkah kecil yang bagus, kita berharap seluruh negeri muslim bersatu, dan musuh-musuh perdamaian ditumpas seakar-akarnya. Dengan kekuatan berbasis Islam, Indonesia mampu menjadi Negara adidaya, dan pemerintah pasti mampu membebaskan Palestina dari seluruh jerat penjajahan Israel, Inggris dan Amerika secara total. 

Apa yang terjadi di Palestina bukan hanya masalah kemanusiaan saja, melainkan juga masalah yang berkaitan dengan persoalan agama, yakni secara aqidah dan syariah. Secara aqidah, tanah Palestina adalah tanah yang suci dan diberkahi. Rasulullah saw. bersabda, “Kalian tidak boleh mempersiapkan untuk melakukan perjalanan ziarah, kecuali pada tiga masjid; Al-Masjid Al-Haram, Masjid Rasul saw. dan Al-Masjid Al-Aqsa.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Masjid al-Aqsha juga merupakan kiblat pertama umat Islam saat melakukan ibadah sholat, sebelum turun wahyu untuk memalingkan kiblat ka’bah. Tanah Palestina juga merupakan tempat nabi melakukan mi’raj menuju ke Sidratul Muntaha saat nabi Muhammad saw melakukan Isra’ Mi’raj.

Secara syariah, tanah Palestina adalah tanah wakaf bagi kaum Muslimin semenjak ia dibebaskan oleh Khalifah Sayyidina Umar ibnul Khaththab. r.a. pada 15 H (636 M) melalui perundingan damai. Sehingga sampai hari kiamat, tanah tersebut secara status kepemilikan adalah milik kaum muslimin sebagai tanah wakaf atau tanah kharajiah. Sehingga solusi dua negara (two state solution) adalah solusi bathil. Jika solusi itu dilakukan, maka sama artinya memberikan sebagian tanah wakaf tersebut kepada Israel untuk di duduki, serta mengkhianati isi perjanjian yang dibuat oleh Khalifah Umar dengan penduduk Illiya.

isi perjanjian antara Umar bin Khattab dengan Penduduk ‘Iliyâ yang dikenal dengan perjanjian ‘Umariyah atau ‘Iliyâ adalah:

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini adalah apa yang diberikan oleh hamba Allah, Umar, amirul mukminin kepada penduduk Iliyâ di Ammân. Saya memberikan keamanan atas jiwa dan harta mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, orang-orang yang sakit dan yang tidak bersalah dan seluruh agama mereka. Gereja mereka tidak boleh ditempati dan dihancurkan, tidak boleh diambil bagiannya ataupun isinya, demikian pula dengan salib-salib dan harta mereka. Mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Dan seorang pun dari mereka tidak boleh dimudharatkan. Dan tidak seorangpun dari orang Yahudi boleh tinggal di Iliyâ. Penduduk Iliyâ harus membayar jizyah sebagaimana halnya dengan penduduk kota lain. Mereka harus mengeluarkan orang-orang Romawi dan Lashut. Barangsiapa yang keluar dari mereka maka jiwa dan harta mereka aman serta perniagaan dan salib-salib mereka dibiarkan. Dan barangsiapa di antara mereka yang menetap maka mereka aman. Dan mereka harus membayar jizyah sebagaimana halnya penduduk Iliyâ. Dan siapa saja dari penduduk Iliyâ yang pergi dengan hartanya ke Romawi dan dan membawa perniagaan dan salib mereka maka mereka aman hingga mereka tiba ditempat mereka. Dan penduduk al-Ardh yang berada di Iliyâ sebelum terbunuhnya Fulan maka mereka boleh menetap namun mereka wajib memberikan jizyah sebagaimana penduduk Iliyâ. Dan siapa yang mau maka mereka boleh pergi dengan orang-orang Romawi. Dan siapa saja yang mau kembali kepada kelurganya maka tidak diambil apapun dari mereka hingga mereka memanen hasil pertanian mereka. Dan apa yang ada di dalam tulisan ini merupakan janji Allah, jaminan Rasul-Nya, jaminan para Khalifah dan kaum muslimin jika mereka memberikan jizyah. (Perjanjian) ini disaksikan oleh Khalid bin Walid, ‘Amru bin ‘Ash, Abdurrahman bin Auf dan Mu’awiyah bin Abu Sofyan (Tarikh ar-Rusul wal-Muluk: II/307).

Dalam klausul perjanjian tersebut ada tertulis Dan tidak seorangpun dari orang Yahudi boleh tinggal di Iliyâ. Ketentuan ini berlaku hingga hari kiamat. Berdasarkan klausul tersebut, kaum Yahudi tidak boleh tinggal di Palestina. Terlebih dengan cara merampas dari pemiliknya, mengusir penduduknya, dan mendirikan negara yang berkuasa di atasnya.

Dukungan yang diberikan oleh penguasa-penguasa negeri Islam eksistensi negara Israel dan dukungan berdirinya negara Palestina jelas merupakan tindakan yang dzalim sekaligus merupakan pengkhiatan terhadap kaum muslimin. Mereka tanpa malu meridhai eksistensi negara yang berdiri di atas tanah yang dirampas dari kaum muslim. Sikap ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak lain adalah agen-agen Barat (’umalâ) yang terus mendukung berbagai strategi negara-negara penjajah untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin.

Dunia international melalui PBB, Liga Arab, OKI dan negara lainnya selalu menyerukan solusi melalui jalur diplomasi, bukan dengan solusi militer. Karena menurut mereka, solusi diplomasi adalah solusi yang beradab. Padahal, solusi yang beradab, hanya untuk negara yang memang memiliki adab, bukan negara yang tidak memiliki adab namun juga biadab seperti Israel. Fakta lain juga menunjukan bahwa solusi-solusi tersebut tidak berhasil, termasuk resolusi dari PBB yang selalu diindahkan oleh Israel, juga Amerika yang selalu menggunakan hak veto nya untuk membela anak emasnya (Israel,red) tersebut.

Jika kemudian cara-cara yang sama tersebut masih digunakan untuk menyelasaikan masalah Israel, maka,coba renungkan apa yang pernah disampaikan oleh seorang ilmuan bernama Albert Einstein “Kegilaan: Melakukan hal yang sama secara terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda.” Maka, tidak ada solusi tuntas atas masalah Palestina selain daripada langkah kongkrit militer penguasa kaum muslim itu sendiri. Mengerahkan aksi militer oleh pemerintah untuk menghentikan kebiadaban Israel, serta mengusirnya keluar dari tanah wakaf milik kaum muslimin tersebut.

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.