Hasil gambar untuk konflik laut china selatan


Oleh: Fajar Kurniawan - Analis Senior PKAD

"Mereka harus mempertimbangkan kembali karena itu akan jadi titik api suatu saat," kata Presiden Filipina Rodrigo Duterte menegur tindakan Cina dalam pidato pada Selasa malam (14/8/18).

Filipina berulangkali menolak Cina atas klaim kepemilikan Laut Cina Selatan (LCS). Baik Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei saling mengklaim wilayah di Kepulauan Spratly. Di kepulauan tersebut, Cina mengubah dengan cepat kepulauan karang menjadi pulau buatan, yang tampaknya digunakan untuk sarana militer. Dari sana tentaranya secara berkala memerintahkan kapal asing menjauh.

Cina sendiri menegaskan tidak akan mundur dari klaim atas wilayah di Laut Cina Selatan yang masih menjadi sengketa beberapa negara. Pemerintah Beijing menyatakan kepemilikan atas hampir semua pulau di Laut Cina Selatan walau beberapa juga diklaim oleh negara-negara Asia lainnya, termasuk Vietnam, Malaysia, maupun Filipina. Pemerintah Cina menuduh pihak lain melakukan 'militerisasi di Laut Cina Selatan'. Ironisnya, Beijing memperkuat militernya di wilayah Laut China Selatan dengan membangun pulau buatan demi memperkuat klaimnya atas wilayah sebagian besar Laut China Selatan. Cina juga melakukan uji coba pendaratan pesawat militer, termasuk pembom, Xian H-6. Tindakan China memperuncing sengketa wilayah di Laut China Selatan. Terdapat beberapa perebutan atas LCS ini, yang masing-masing melibatkan sejumlah negara yang berbeda:

1. Wilayah sembilan garis putus yang diklaim oleh Tiongkok yang meliputi kebanyakan wilayah Laut China Selatan dan klaim-klaim Zona Ekonomi Eksklusif dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam.

2. Perbatasan wilayah kelautan di sepanjang persisir Vietnam antara Brunei, Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

3. Perbatasan wilayah kelautan di utara pulau Kalimantan antara Brunei, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

4. Pulau-pulau di Laut China Selatan, yang meliputi Kepulauan Paracel, Kepulauan Prata, Gorong pasir Scarborough dan Kepulauan Spratly antara Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

5. Perbatasan wilayah kelautan di utara perairan Kepulauan Natuna antara Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam

6. Perbatasan wilayah kelautan di lepas pesisir Palawan dan Luzon antara Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

7. Perbatasan wilayah kelautan, wilayah tanah, dan kepulauan Sabah (awalnya Borneo Utara), termasuk Ambalat dan Labuan, antara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

8. Perbatasan wilayah kelautan dan kepulauan di Selat Luzon antara Tiongkok, Filipina, dan Taiwan.

9. Perbatasan wilayah kelautan di Pedra Branca dan pulau-pulau di sekitarnya antara Indonesia, Malaysia, Singapura.

Ada kekhawatiran bahwa kawasan sengketa itu bisa menjadi titik yang bisa memicu konflik yang jelas akan berdampat serius secara global. Siapa pihak lain itu? Siapa lagi kalau bukan AS, yang sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan melindungi kawasan internasional di kawasan tersebut. Di awal tahun 2017 jubir Gedung Putih Sean Spicer mengatakan Amerika serikat akan 'memastikan perlindungan atas kepentingannya di sana'.

Sikap Pemerintah AS ngotot menentang dan melawan klaim China atas teritorialnya di Laut China Selatan menjadi problem kunci pada krisis LCS ini. Washington pada Mei tahun ini telah mengirimkan dua kapalnya dalam misi pelayaran kebebasan navigasi di dekat kepulauan Paracel di Laut China Selatan. Angkatan Laut AS secara terbuka telah mengirimkan dua kapalnya ke wilayah Laut China Selatan melalui operasi kebebasan navigasi. Kapal AS berlayar di dekat pulau-pulau dan fasilitas militer yang dibangun China. Tindakan ini langkah militer dan diplomatis penolakan AS terhadap klaim teritorial yang dilakukan pihak mana pun di wilayah perairan internasional.

Yang menambah ketegangan adalah sifat ambigu klaim China di dekat Kepulauan Natuna. Indonesia percaya bahwa garis nine-dash China tumpang tindih dengan EEZ Indonesia. Pejabat China telah mengakui hal tersebut pada tahun 1994, dan mengakuinya lagi pada tahun 2015 bahwa kelompok Pulau Natuna, yang terletak 300 kilometer dari ujung barat laut Kalimantan, termasuk wilayah Indonesia. Indonesia menuduh China telah membungkam permintaan klarifikasi klaim China di Indonesia. Hal ini tampaknya merupakan taktik klasik Tiongkok untuk menyamarkan hal ini dan sekaligus mendorong negara-negara lain yang memiliki perselisihan teritorial. Keengganan China untuk membatasi garis kontrol aktual dengan India juga tidak terlalu berbeda strategi, di mana China mengancam di perbatasan, menciptakan fakta di lapangan dan memperluas klaimnya. Kepala staf tentara India pernah menyebutnya “taktik mengiris salami” ala China.

Tujuan utama China untuk menjadi kekuatan besar harus dicapai dengan terlebih dahulu mengintimidasi dan menundukkan negara-negara Asia untuk menerima keunggulan China sebagai langkah pertama. China telah memprovokasi bentrokan dengan Indonesia mengenai isu hak penangkapan ikan tradisional Tiongkok di EEZ Indonesia dan kapal penjaga pantai China bahkan telah mengganggu perairan teritorial Indonesia untuk secara paksa menyelamatkan kapal nelayan China yang ditahan oleh Indonesia. UNCLOS tidak mengakui ‘hak penangkapan ikan tradisional’ yang biasanya dinegosiasikan dan disepakati secara bilateral.

Selama bertahun-tahun Indonesia mengabaikan perselisihan dengan China di Laut Cina Selatan, meskipun rekan-rekannya di Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam, semuanya terlibat perselisihan dengan China.

Amerika paham bahwa Cina bukan negara besar secara global dan Cina tidak berusaha mendongkel Amerika dari posisinya sebagai negara adidaya di dunia. Meski demikian, akan tetapi Cina merupakan negara besar secara regional, yaitu di kawasan Asia/Pasifik yang dianggap oleh Cina sebagai kawasannya dan menjadi kawasan yang penting bagi Cina secara ekonomi dan strategis. Cina berusaha menjadi pemilik kedaulatan di laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Jika Cina berhasil dalam hal itu, maka akan membuat Vietnam, Malaysia, maupun Filipina, Jepang dan Korea Selatan berada di bawah belas kasihannya atau di bawah kontrolnya, disamping Korea Utara yang di situ Cina memiliki pengaruh terhadapnya. 

Adapun strategi militer Amerika di kawasan Asia/Pasifik yang diumumkan oleh mantan Menhan AS Leon Paneta sebagai bagian dari strategi militer baru Amerika yang sudah diumumkan oleh presiden Obama pada tanggal 6 Januari 2012. Strategi militer baru itu fokus pada tiga poros utama: pertama, penurunan jumlah militer Amerika di Eropa. Kedua, pemotongan anggaran belanja pertahanan dengan tetap mempertahankan keunggulan kualitatif. Ketiga, fokus pada kawasan Pasifik untuk mencegah pertumbuhan kekuatan Cina seraya memberikan nilai penting untuk kawasan Timur Tengah dan Asia. Melalui konstruksi alur fakta ini, nampak jelas bahwa Laut Cina Timur selain merupakan Arena Proxy War antara Cina versus Jepang – Amerika di abad ke-21, pada perkembangannya telah menciptakan hubungan konflik antara Amerika Serikat bersama Jepang melawan kebangkitan Cina.

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.