Image result for densus 88

Oleh: Eko Susanto - Barisan Advokasi Rakyat

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta Polri agar melaporkan penangkapan ratusan terduga teroris beberapa bulan belakangan ini. Polri, kata dia, harus memastikan mekanisme yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang. Masinton menjelaskan, dalam UU nomor 5 tahun 2018, Polri mendapatkan kewenangan lebih luas untuk menangkap orang yang terindikasi kelompok jaringan teroris sebagai bentuk langkah antisipasi atau preventif. Namun penangkapan yang dilakukan oleh Polri ini ya harus benar-benar memenuhi ketentuan tersebut. Sebagai bentuk pengawasan, DPR akan meminta Polri melaporkan mekanisme penangkapan itu. "Tentu nanti kami akan melakukan pengawasan, kami akan meminta keterangan polisi, pola penanganan terhadap orang yang terindikasi terlibat dalam kelompok jaringan teroris," kata Masinton pada Republika.co.id, Senin (6/8). (https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/08/07/pd2d3b430-komisi-iii-minta-polri-laporkan-penangkapan-ratusan-teroris)

Catatan BARA

Kinerja Polri dalam masalah ini disorot. Kinerja Polri dalam hal ini diuji, apakah mampu melakukan pendekatan dengan cara yang bermartabat dan akuntabel, atau hanya mampu menjadi bangsa yang bersikap barbar yang mengabaikan standar hokum?

Realitasnya Densus 88 secara intensif menggelar operasi terbuka dan tertutup. Ini berpotensi melahirkan kondisi ketidaknyamanan bagi masyarakat, apalagi cara-cara yang dipertontonkan oleh aparat Densus 88 dianggap cenderung arogan. Bahkan akhirnya memicu kemarahan warga muslim, otomatis berpotensi memperkeruh suasana. Tindakan-tindakan law enforcement yang mengedepankan kekerasan dengan target orang yang baru terduga berujung pada kematian target, membuat bisa jadi membuat masyarakat marah. Tidak lain karena ulah aparat Densus 88 main tembak terduga hanya dengan alasan membahayakan petugas dilapangan.

Indonesia adalah negara yang sangat aktif menjalankan berbagai program perang melawan terorisme yang didagangkan Amerika. Mengambil momentum Bom Bali tahun 2002, Indonesia langsung mengeluarkan Perppu No I tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian disahkan DPR menjadi UU No. 15 tahun 2003. Berikutnya, pada tahun 2003 dibentuk Detasemen Khusus (Densus) 88 yang dibentuk dengan SK Kapolri No. 30/VI/2003. Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dalam penanggulangan terorisme, paling tidak ada dua pendekatan yang dilakukan Pemerintah” “hard power” dan “soft power”. Pendekatan “hard power” lebih menekankan pada “law enforcement”, yakni penegakkan hukum terhadap pelaku tindak terorisme. Selama ini, pendekatan “hard power” lebih direpresentasikan oleh Densus 88. Adapun pendekatan “soft power”, selain menguatkan legal frame yakni dengan disahkannya UU Intelijen Negara, UU Ormas, penyusunan RUU Kemanan Nasional, serta rencana revisi UU Terorisme, juga dengan melakukan program deradikalisasi. “Keseriusan” Pemerintah menjalankan program deradikalisasi yang dimulai sejak pembentukan BNPT (2010), menandai perluasan objek sasaran war on terrorism (WOT): dari perang melawan terorisme menjadi perang melawan radikalisme.

Menyoal pendekatan yang dilakukan Densus 88, dari beberapa peristiwa sangat patut disesalkan, seolah-olah jalan persuasif dan dialog tertutup. Kalau kita berfikir obyektif, benarkah mereka yang terbunuh adalah teroris? Jikapun benar bahwa mereka adalah teroris apakah mereka layak harus di bunuh? Sejauh apa level keterlibatan mereka dalam kasus terorisme hingga layak begitu saja harus tewas di eksekusi? Apalagi di bunuh diluar prosedur pengadilan. Bukankah negara ini (Indonesia) menganut negara hukum? Dan setiap warganya dijamin sama di hadapan hukum bahkan harus di jamin dengan azas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Bisa saja seseorang menjadi buron dan target karena di temukan alat bukti, saksi yang bisa mengarah dan menjeratnya. Bahkan menyangkanya, kemudian mengadilinya. Akan tetapi sebelum pengadilan mengetok palu bahwa seseorang di vonis bersalah maka tetap saja dia bebas dari segala tuduhan dan harus dijamin dari segala bentuk tindakan yang malanggar hak azasi mereka.

Logika pengadilan yang berjalan juga masih memberikan ruang dan kesempatan bagi tervonis untuk kasasi bahkan sampai naik ke grasi. Semua orang juga mengetahui, tida semua terduga bisa menjadi tersangka, dan tidak semua tersangka kemudian berubah menjadi terdakwa. Dan tidak semua terdakwa kemudian bisa di vonis salah seperti tuduhan jaksa hingga harus menjadi narapidana. Menurut Harits Abu Ulya, Pemerhati Kontra-Terorisme & Direktur CIIA, di lapangan banyak kasus salah tangkap dalam isu terorisme, itu harus di akui. Dari semua terduga teroris versi Densus 88 dan BNPT yang tewas, adakah mekanisme yang bisa membuktikan bahwa benar-benar mereka teroris?. Yang terjadi adalah pengadilan atas orang yang sudah membujur kaku bahkan sudah terkubur diliang lahat. Astaghfirullah. Walhasil, jika tidak disadari dan ada perubahan langkah yang lebih bijak proporsional dan tepat, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kekerasan yang terjadi adalah fabrikasi secara sistemik dan meluas.[]IJM

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.