Related image

Oleh: Lukman Noerochim, PhD - FORKEI

Harteknas ke-23 Tahun 2018 akan dilaksanakan di Provinsi Riau pada hari pucak 10 Agustus 2018 dengan tema seputar Pangan dan Energi. Riau ditunjuk sebagai tuan rumah dengan alasan propinsi ini menjadi salah satu lumbung energi nasional dan penyangga utama kebutuhan pangan di Pulau Sumatera, khususnya sektor pertanian dan perkebunan.

Kata Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jumain Appe yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Harteknas, Tagline yang diusung pada Harteknas 23 yaitu 'Inovasi, Bangun Bangsa' yang bertujuan untuk mendorong inovasi dalam bidang Iptek guna meningkatkan daya saing bangsa dalam rangka ketahanan nasional. Dengan terus menggelorakan inovasi diharapkan Indonesia menjadi negara maju, modern dan sejahtera.

Realitas Pangan Domestik

Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi rakyat kecil. Sudah untuk barang-barang kebutuhan pokok semakin lama semakin mahal, serta pajak di banyak sektor, rakyat pun harus turut menanggung dampak kenaikan BBM.

Salah satu kelemahan Indonesia adalah tidak memanfaatkan dan mengembangkan sektor pangan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semestinya, sebagai negara agraris, Indonesia bisa menjadikan sektor pangan sebagai salah satu pilar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sehingga satu poin yang perlu diperhatikan oleh Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah perbaikan di sektor pangan. Pemerintah juga perlu memaksimalkan pengembangkan penelitian, perbaikan infrastruktur, pendampingan petani, pendidikan agrikultur, pengendalian hama, dan jaminan pangan.

Menurut Dr. Fahmi Amhar, kunci ketahanan pangan Indonesia harusnya di mekanisme distribusi. Selama ini terdapat perbedaan harga di level petani dengan di pasar cukup besar per kg-nya. Ini artinya keuntungan di level distributor antara 100% – 300%. Petani ditekan harganya karena mereka tidak punya gudang atau teknologi pascapanen untuk menjaga agar beras tahan lama. Kadang-kadang petani bahkan terpaksa menjual padinya sebelum panen (ijon), demi menutup utang-utang mereka untuk benih, pupuk, anti hama atau kebutuhan keluarga mereka.

Sementara itu para pedagang bermodal besar mampu menyediakan gudang, jaringan angkutan beras dan jaringan informasi harga di seluruh Indonesia – bahkan dunia. Beras adalah komoditas yang relatif inelastis. Di satu sisi tingginya permintaan tidak bisa segera diantisipasi dengan produksi (karena menanam padi perlu minimal tiga bulan). Di sisi lain, selama pola makan bangsa ini masih didominasi beras, maka bisnis beras hampir tak mungkin rugi. Dengan gudang modern yang memiliki pengatur udara, beras dapat disimpan hingga bertahun-tahun, dan dilepas hanya ketika harga tinggi. Celakanya adalah ketika hal seperti ini justru dilakukan dengan semata-mata pertimbangan bisnis.

Sejak Bulog berubah dari lembaga pelayanan masyarakat (perusahaan umum penyangga tata niaga bahan pokok) menjadi mirip BUMN yang mencari untung, maka distribusi beras benar-benar diatur dengan prinsip kapitalisme. Jadi jelas bahwa kuncinya sebenarnya bukan pada teknologi pertanian sich, tetapi lebih pada sistem distribusinya. Walaupun demikian teknologi pertanian tetap penting untuk dikuasai. Pada komoditas selain beras seperti terigu, kedelai dan susu, produksi kita memang sangat rendah. Adalah ironis bahwa “makanan orang miskin” seperti tahu-tempe, bahan baku kedelainya ternyata banyak diimpor.

Pemerintah harusnya memberikan subsidi yang besar bagi para petani agar mereka dapat memproduksi pangan, agar biaya produksi ringan, sehingga keuntungan yang mereka peroleh juga besar. Sebab, pangan adalah masalah strategis, dimana negara tidak boleh tergantung kepada negara lain. Ketergantungan pangan terhadap Negara lain bisa mengakibatkan Negara akan dengan mudah dijajah dan dikuasai.

Realitas Perkembangan Teknologi

Era revolusi industri 4.0 menuntut pemerintah untuk melakukan inovasi, termasuk dalam sistem tata kelolanya. Tentunya demi meningkatkan perfoma atau pelayanan yang prima kepada para stakeholder. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) meluncurkan SIRenang (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran), Rabu (18/4) di Gedung D Kemenristekdikti, Senayan. SIRenang merupakan sebuah sistem online terintegrasi untuk perencanaan program dan anggaran di lingkup Kemenristekdikti. Sistem ini dirancang untuk memperbaiki sistem akuntabilitas khususnya di bidang perencanaan dan penganggaran. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na’im mengatakan sistem yang baru ini sebagai bentuk self disruption dimana Kemenristekdikti melakukan penggantian sistem yang lama dengan sistem yang baru dengan memanfaatkan teknologi digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika dikabarkan juga akan menyiapkan infrastruktur teknologi 5G. Hal itu demi menghadapi revolusi industri keempat, atau yang lebih dikenal dengan istilah industri 4.0. Teknologi 5G memiliki kecepatan 10 kali lipat dibanding teknologi sebelumnya. Untuk saat ini, 5G baru diperuntukkan bagi industri karena biayanya yang lima kali lipat lebih mahal. Pemerintah berencana akan menyiapkan infrastruktur teknologi 5G di kawasan-kawasan industri tertentu yang tingkat digitalisasinya tinggi. Rencananya, uji coba penggunaan teknologi baru tersebut akan dilakukan pada 2020. Dikabarkan kebijakan alokasi frekuensinya akan Kominfo keluarkan 2018 ini untuk 5G. Tapi marketnya adalah industri, manufaktur. Pemerintah sendiri akan membentuk Komite Industri Nasional. Komite tersebut diperlukan untuk memudahkan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mengimplementasikan rencana jangka panjang pengembangan revolusi industri keempat.

Pemerintah hendaknya menutup pasar bebas, dan menyajikan kebijakan yang pro-rakyat. Misalnya, dalam pandangan Islam masih menurut Dr. fahmi Amhar, bahwa TIK yang diakses oleh warga Sipil, maka negara melalui kementrian informasi dan komunikasi akan menyediakan beragam informasi yang akan mencerdaskan umat dalam berbagai bidang. TIK akan digunakan secara maksimal oleh negara untuk memberikan kontribusi besar bagi pemahaman holistik umat terhadap pemikiran-pemikiran Islam, sekaligus menghapuskan racun-racun pemikiran seperti hedonisme dan pragmatism yang pernah hinggap di benak masyarakat. Negara sangat berkepentingan untuk membuat seluruh pelosok negeri terhubung dengan internet yang dikelola oleh negara, baik melalui kabel maupun tanpa kabel. Maka perkembangan internet bukan lagi hitung-hitungan untung rugi operator internet / operator selular, tetapi merupakan kewajiban bagi negara untuk menyediakannya demi kemajuan taraf berpikir umat.

Kedepannya , mungkin setiap rumah akan memiliki internet (sebagaimana saat ini setiap rumah memiliki Televisi) baik yang terhubung melalui komputer, maupun perangkat-perangkat mutakhir yang lain. Setiap warga negara bebas mendownload buku-buku yang tersedia di perpustakaan online milik negara, yang tentunya bisa dibatasi sesuai dengan data pengunduh yang terintegrasi dengan E-KTP sehingga seseorang hanya bisa mendownload buku dan informasi sesuai kapasitasnya. (contoh sederhana : bila data pengunduh menunjukkan dia masih usia sekolah dasar/menengah, maka dilarang mengunduh buku-buku yang membahas ideologi lain. Mereka hanya diperbolehkan mengunduh buku-buku yang membahas akidah Islam).

Jejaring sosial akan diberlakukan sistem pergaulan yang syar’i, sehingga pengakses laki-laki dan pengakses perempuan akan masuk ke ruangan yang berbeda, kecuali pada lokasi pasar berbasis jejaring sosial yang setiap orang boleh masuk dan melakukan transaksi jual beli. Upload foto pun tidak bisa langsung tertampil dan harus melalui pengawasan admin. Hal ini untuk menghindari adanya foto-foto porno/foto-foto yang berbahaya menimbulkan dharar yang diupload ke jejaring sosial. Dan ketika admin tanpa sengaja meluluskan upload foto yang tidak sesuai koridor syara’ , maka fungsi blokir foto oleh pengakses jejaring sosial yang lain – yang tentunya sudah terdidik oleh tsaqofah Islam- akan mencegah foto-foto ini terus menyebar. Dengan hal ini, menurut hemat penulis, akan meminimalisir hal-hal negatif yang selama ini terjadi di jejaring sosial kontemporer.

Setiap nomor ponsel warga negara akan terhubung secara langsung dengan sistem deteksi dini bencana alam, peperangan/serangan musuh, kecelakaan, dsb yang akan dikirimkan sesuai koordinat ponsel, dan bukan asal daerah pemilik. Sehingga ketika ada warga negara asal indonesia yang berada di Negara yang jauh terjadi bencana gempa, secara otomatis dia pun menerima peringatan itu melalui ponselnya.

Website-website yang bisa diakses oleh warga negara adalah hanya website-website dalam negeri yang akan terus diawasi oleh admin internet tentang isi dan informasi yang disajikan didalamnya. Blokir penuh dilakukan untuk website yang terkategorikan berbahaya, baik yang menyerang pemikiran Islam, menyebarkan paham berbahaya, maupun website-website yang terkategorikan porno. Website luar negeri hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu yang memiliki ijin atas akses. Ijin ini didasarkan atas kepentingan pendidikan, penelitian, spionase, dan hal-hal yang dipandang mubah. Website luar negeri yang mengarah kepada pornografi pun tetap akan terblokir secara paten, dan tidak bisa dibuka oleh siapapun –meskipun admin internet sendiri- karena harus melalui mekanisme berlapis yang terus diupgrade kemampuan blokirnya (untuk menghindari serangan hacker.)

Berbagai fungsi pendidikan akan sangat dimaksimalkan dengan keberadaan internet di tiap rumah. Sebagai contoh pendidikan bahasa arab, yang sangat penting dipelajari oleh segala usia warga negara, akan diajarkan secara online dan melalui cara yang sangat sistematis berdasarkan tingkatan kemampuan pengakses. Sehingga ibu-ibu rumah tangga, orang lanjut usia, dan warga negara lain yang tidak memungkinkan baginya keluar rumah untuk belajar, tetap bisa menuntut ilmu wajib.

Dengan berbagai mekanisme ini memang akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di bidang admin internet –bisa berjumlah ribuan orang- tetapi bagi kepala negara yang berkewajiban menjaga keimanan dan ketaqwaan warga negaranya, maka ini adalah perkara wajib yang harus diutamakan.

Walhasil

Walhasil, Indonesia mampu menjadi Negara terdepan dalam swasembada pangan dan IPTEK dan berbagai kemajuan, yang perlu kita ingat adalah, itu tidak akan tercapai secara instan. Tidak mungkin segala sesuatu akan kita dapati segera jika sistem neolib tegak. Segala gambaran kemajuan ketika hasil dari sebuah proses pembangunan negara yang didirikan atas sebuah ideologi yang cemerlang. Dengan kemajuan oangan dan teknologi ini pulalah, akan membuat umat kembali disegani kawan dan ditakuti lawan. 

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.