Gambar terkait

Oleh: Fajar Kurniawan - Analis Senior PKAD

Ulama memiliki peran yang sangat strategis dalam kebangkitan umat. Dimasa penjajahan, masyarakat Indonesia terpuruk. Rakyat berhasil bangkit dan meraih hidup yang lebih bermartabat atas peran ulama. Mempelajari sejarah kiprah ulama, kita mendapati fakta yang telah menunjukkan peran besar ulama membangkitkan umat melawan penjajah dan meraih kemerdekaan.

Diakui, peran ulama dalam pilpres 2019 dinilainya punya peran penting, peran dalam politik di Indonesia sudah terjadi cukup lama. Kali ini para ulama secara terang-terangan turut mendukung presiden dan wakil presiden. Sehingga diprediksi dua pasang capres 2019 yang akan bertanding dalam pemilihan berikutnya tidak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, masing-masing akan memita dukungan ulama. Langkah ini dilakukan untuk merangkul dan merebut suara umat Islam yang sudah terpolasrisasi jelang pilpres.

Menurut para analis pemilih akan sangat terpengaruh dengan pasangan capres atau cawapres yang dipilih ulamanya di pilpres 2019 mendatang. Menurutnya, jika pasangan capres dan cawapres yang tidak sejalan dengan ulama panutannya, maka pemilih akan mengalihkan dukungannya.

Flashback, sebelum deklarasi di kubu Prabowo, ulama dan tokoh pergerakan telah mengadakan musyawarah nasional dan Ijtima’ ulama. Harapan mereka koalisi tersebut bisa mendengarkan dan taat kepada utusan ulama tersebut. Sementara bagi kubu pasangan Jokowi beranggapan deklarasi KH. Ma'ruf Amin yang kini sebagai Rais Aam PBNU sebagai Cawapres merupakan simbol perlunya negara ini akan figur seorang ulama dalam membawa pemerintahan lima tahun ke depan, kendati NU secara organisatoris tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Inilah posisi ulama dalam tinjauan sistem demokrasi, apabila sedang mengurusi pemilihan pemimpin, maka yang menjadi fokus utama adalah jumlah dari para pemilih. Dalam situasi seperti beginilah kita mesti waspada atas jebakan sistem ini, bagaimana kita memahami keulamaan di zaman sekarang. Sebab, kalau demokrasi diserahkan hanya kepada perhitungan dan pertimbangan kuantitas saja maka ketika kolaborasi dengan uang, semua hitungannya kuantitas. 

Posisi ulama kita harapkan bukan sebagai figur yang mendongkrak elektabilitas kemudian ditinggalkan. Ulama ini adalah bagian nyata dari bernegara. Ulama jangan dipakai untuk mendorong mobil, kalau mobilnya sudah maju, ditinggal Padahal mereka harus jadi sopir. Makanya harus benar-benar yang memiliki leadership yang bagus. 

Jika demokrasi diibaratkan mobilnya, maka kita tentu memakai pandangan kritis. Pasalnya demokrasi di dunia Islam tidak lain hanyalah slogan yang digunakan untuk menyerang umat Islam. Ia adalah alat yang mudah, tetapi tersedia untuk dipakai buang dan merupakan justifikasi untuk Barat terus campur tangan di dunia Islam. Apabila prinsip-prinsip demokrasi digunakan untuk menjauhkan umat Islam daripada Islam, para jawara demokrasi dengan segera dapat dilihat – contohnya, mereka menyeru untuk melindungi hak minoritas dalam aspek seksual (membolehkan zina dan LGBT) dan lainnya.

Dalam sistem demokrasi pendapat mayoritas bersifat mengikat bagi semua pihak, baik pemerintah maupun rakyat. Sedangkan dalam Islam permasalahannya sangatlah berbeda. Dalam penentuan hukum, kriterianya tidak tergantung pada pendapat mayoritas atau minoritas namun tergantung kepada dalil. Islam menyatakan kedaulatan ada di tangan syara’, bukan di tangan umat. Ini karena Allah SWT sajalah yang layak bertindak sebagai Musyarri (pembuat hukum). Umat secara keseluruhan tidak berhak membuat hukum, walaupun hanya satu hukum.

Kalau sekiranya umat Islam berkumpul untuk lalu bersepakat bahwa riba adalah halal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi atau bersepakat perzinaan pribadi (lokalisasi perzinaan) diperbolehkan dengan alasan agar zina tidak tersebar luas di tengah masyarakat, maka seluruh kesepakatan ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Islam. 

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.