yuan
Oleh: Nindira Aryudhani | Relawan Opini dan Media
Bagi negara-negara berkembang, sulit untuk tidak tergiur dengan tawaran Tiongkok. Melalui mega proyeknya, Belt and Road Initiative (BRI), Negeri Tirai Bambu rela mengeluarkan USD 150 miliar atau Rp 2 ribu triliun setiap tahun. Pengeluaran fantastis ini demi realisasi obsesi Presiden Xi Jinping membangkitkan kejayaan Jalur Sutra Tiongkok. Jalur Sutra mengacu pada jalur perdagangan masa lampau melalui Asia yang menghubungkan Timur dan Barat.
Pada 2013, Xi mengusung program One Belt One Road (OBOR) Initiative. Program itu bertujuan membangun sistem perdagangan internasional yang terkoneksi. Baik melalui jalan darat dari Tiongkok ke Eropa dan sebaliknya. Maupun jalur laut dari Tiongkok ke kawasan Asia dan Afrika. Karena itu, program yang kemudian berganti nama menjadi BRI pada 2016 itu fokus untuk membantu pendanaan proyek-proyek infrastruktur di berbagai negara. Mulai pembangunan jalan nasional, jaringan rel kereta api, hingga pelabuhan. Industri energi pun ikut didanai untuk mengembangkan industri di negara-negara dalam sistem.
Dari 68 negara yang menjalin kerja sama dengan Tiongkok lewat BRI, setelah lima tahun BRI berjalan, ada delapan negara dengan risiko krisis finansial paling tinggi. Yakni, Pakistan, Maladewa, Montenegro, Laos, Mongolia, Djibouti, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Mereka itulah yang disebut masuk ”jebakan Tiongkok” lewat iming-iming proyek infrastruktur tadi. Yang terparah adalah Pakistan. Negara tersebut terikat perjanjian China-Pakistan Economic Corridor senilai USD 62 miliar atau Rp 903 triliun. Belum termasuk pinjaman lain. Pemerintah Tiongkok mengambil jatah 80 persen dari proyek yang sebagian besar digunakan proyek pembangkit listrik itu.
Bagaimana jika gagal bayar? Negara-negara tersebut bisa jadi harus melewati skema tukar aset. Contohnya Sri Lanka. Negara yang bertetangga dengan India itu memperoleh pinjaman pada 2015. Saat itu Sri Lanka terpojok karena Presiden Mahinda Rajapaksa dituduh melanggar HAM. Kondisinya terkucil. Namun, Tiongkok tetap mengucurkan dana bertubi-tubi. Jumlahnya mencapai USD 8 miliar atau Rp 116 triliun. Saat tak sanggup membayar, Sri Lanka harus menyerahkan 70 persen saham kepemilikan Pelabuhan Hambantota serta hak pengelolaan ke pemerintah Tiongkok. Hak pengelolaan selama 99 tahun itu mengganti utang USD 1,1 miliar atau Rp 16 triliun.
Sudah banyak negara yang khawatir akan bernasib seperti Sri Lanka. Mereka khawatir, bahkan takut, Tiongkok harus mengambil aset negara mereka jika tak bisa membayar. Ketakutan itu menciptakan istilah kolonialisme utang (debt colonialism). Yakni, sistem untuk mengekang dan menjajah negara dengan lilitan utang. Yang mana dengan begitu, Tiongkok bisa memiliki aset atau tanah di berbagai negara. Namun demikian, pemerintah Tiongkok tak sependapat dengan istilah tersebut. Mereka menilai bahwa label kolonialisme utang hanya upaya politik untuk memojokkan Tiongkok. Padahal, setiap pinjaman investasi itu disetujui kedua pihak.
Tak terkecuali Indonesia, utang luar negeri pemerintah ke Tiongkok terus merangkak naik. Berdasarkan data Bank Indonesia, utang Indonesia ke Tiongkok meroket hingga 74 persen pada 2015. Pada 2014, total utang RI ke Tiongkok adalah US$ 7,87 miliar. Angkanya melesat menjadi US$ 13,6 miliar pada 2015. Pada 2016, utang ke Tiongkok menjadi US$ 15,1 miliar di 2016 dan US$ 16 miliar per Januari 2018. Hingga akhir Januari 2018, total utang luar negeri RI adalah US$ 357,5 miliar. Pada 2010, posisi utang luar negeri berada di angka US$ 202,4 miliar. Utang itu adalah pinjaman pemerintah, bank sentral dan pihak swasta.
Meski demikian, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan utang pemerintah digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, sehingga hal ini mendorong roda perekonomian. Senada, peneliti Megawati Institute, Faishal Rahman, menyatakan tidak masalah selama utang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan.
Yakin bertahan, setahun lalu (2017), Deputi Bidang pengendalian Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis mengungkapkan, nasib Indonesia tidak akan seperti Srilanka. Azhar menjelaskan, sejauh ini investor Tiongkok masuk ke Indonesia atas dasar pertimbangan bisnis. Tentunya, lanjut dia, hal itu sangat terkait dengan mencari laba dari investasi yang dilakukan di Indonesia. Meskipun terjadi adanya kerugian dalam investasi tersebut, Azhar menilai tidak akan ada kaitannya dengan Pemerintah Indonesia. Alasannya, PMA yang masuk harus berbentuk PT jadi baginya berlaku UU PT. Investasi-investasi tersebut, lanjut Azhar, merupakan investasi langsung luar negeri (FDI), jadi tidak ada kaitannya dengan pihak pemerintah mereka. Artinya, ini sifatnya komersial, bukan pinjaman atau jaminan dari pemerintah. Dan statusnya sama seperti PMA.
Terkait pembangunan infrastruktur yang pesat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8), menyebut banyak pihak yang masih salah pengertian dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Menurutnya, banyak pihak yang menilai pembangunan infrastruktur hanya dari segi fisik. Padahal, kata Jokowi, pembangunan infrastruktur termasuk bagian upaya membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru, serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.
Namun kembali pada visi mega proyek BRI milik Tiongkok tadi, nyatanya pidato Presiden masih tak cukup menenangkan. Pasalnya, dampak kolonialisme utang sungguh terasa menggurita. Berbagai ketimpangan sosial terjadi. Islamphobia merebak. Islam Nusantara difasilitasi. Korupsi mengakar dan beranak pinak. Belum lagi harga bahan pangan melambung. Impor kian bablas. Beragam barang aksesori remeh-temeh semacam peniti pun kita impor dari Tiongkok. Membanjirnya TKA dari Tiongkok berikut jaminan bagi mereka sekaligus pengerdilan tenaga kerja dalam negeri dengan adanya Perpres TKA. Dan lain sebagainya. Masyarakat tentu bisa menilai, ke mana arah keberpihakan kebijakan pemerintah. Apakah dengan begini kita masih layak tenang?
Lantas, bagaimana negeri kita hendak membangun peradaban jikalau unsur-unsur konstruksi peradaban itu sendiri tidak kita miliki? Memang benar bahwa infrastruktur tak boleh dilihat dari fisiknya saja. Tapi harus dilihat secara kasat mata, infrastruktur tersebut untuk siapa. Sementara, gaya hidup masyarakat mayoritas sudah mencapai taraf konsumtif dan sekular. Bukankah ini mental berbayar dan pemikiran luar yang turut terimpor? Aturan kehidupan dan sistem kenegaraan kita, bukankah juga warisan kolonial? Menilik kondisi ini, peradaban yang seperti apakah yang dicita-citakan?
Sungguh, kita harus sepenuhnya sadar. Mega proyek BRI ini bagaimana pun tengah on going. Misi besarnya hanya dapat ditahan oleh lawan sebanding sesama peradaban. Namun peradaban ini haruslah peradaban yang kokoh. Peradaban yang dibangun berlandaskan pemikiran yang kebenarannya pasti, tidak relatif. Peradaban yang dicanangkan BRI semata adalah peradaban buatan manusia. Karenanya harus ditanding dengan peradaban yang bukan buatan manusia, melainkan buatan Sang Pencipta, demi dapat mengalahkannya. Hingga nantinya, peradaban ini lantang menerapkan kebijakan keumatan semata berdasar pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya.
والله أعلم بالصواب

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.