DISKUSI HUKUM LBH PELITA UMAT BANYUMAS RAYA ISLAMIC LAWYERS FORUM

EKSPLOITASI HUKUM & POLITISASI ISLAM JELANG TAHUN POLITIK, SEBUAH ANCAMAN ?

Ahad, 26/8/2018 di Garden Hall & Resto Purwokerto telah diselenggarakan Islamic Lawyers Forum (ILF) dan Launching LBH Pelita Umat Banyumas Raya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai Tokoh, Aktivis islam dan advokat terpilih yg berasal dari Cilacap, Purwokerto, Purbalingga dan Banjarnegara. Diantara peserta yang hadir adalah Bapak Guruh Nur Marhaban (ketua PBB Purbalingga), Bapak Hambali, SH (Advokat asal Cilacap), Bapak Sukamto, SH (Advokat asal Cilacap), Bapak Gujra Syarief, SH (advokat Purbalingga), bapak Khusen, SH ( PETA Purbalingga), Ust. H. Jamaludin (Tokoh Masyarakat Cilacap).

Nama Pelita sendiri adalah sebuah akronim dari Pembela Islam Yang Terpercaya. LBH ini hadir dalam rangka menghimpun para advokat untuk bersama sama membela Islam dan para pejuangnya melawan kedzaliman.

Hadir sebagai pembicara pada ILF ini adalah Ketua LBH Pelita Umat Pusat bapak Akhmad Khozinudin, SH,R. Edi Ismanto, SH, MH (Advokat Cilacap),Riyono, SH (Pengamat Hukum Banyumas).



Ahmad Khozinudin, SH, menyampaikan Hukum adalah produk politik, kekuasaan politik akan menentukan corak dan aturan hukum yang diadopsi. Para penguasa, cenderung akan mempertahankan kekuasaanya, dengan berbagai cara dan sarana, tak terkecuali melalui pembuatan produk hukum.

Karena hukum adalah produk politik, di rezim sekarang ini hukum itu mudah dieksploitasi.Apa itu eksploitasi ?. Memanfaatkan hukum untuk kepentingan politik tertentu, bukan untuk tujuan hukum. Sebagai contoh tak ada angin dan hujan, tiba-tiba terbit Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara cuti atau mengundurkan diri sebagai penyelenggara negara.

 Secara normatif, peraturan ini tidak ada masalah. Secara politik, PP ini telah mengadopsi cara-cara mempertahankan kekuasaan dengan mencari legitimasi hukum untuk membatasi lawan politik untuk berkontestasi dalam pemilihan.

Dalam pelaksanaan/ penegakkan hukum saat ini juga banyak terjadi eksploitasi hukum. Bila terduga pelaku pidana adalah umat islam maka cepat diproses. Namun bila pelakunya non muslim sperti Victor laiksodat maka hukum tumpul tidak ditegakkan.

Demikian pula pada saat pemilu dan Pilpres kerap terjadi politisasi agama. Simbol dan ajaran agama Islam marak dijadikan sarana untuk mengunduh elektabilitas calon.
Ulama dan agama saat ini hanya menjadi gula politik.

Padahal awalnya muncul statment "agama jangan dibawa ke ranah politik".Maka tidak heran ada ulama mengatakan "Partai politik saat kampanye bawa ayat kursi, namun setelah dapat kursi ayat nya ditinggalkan".

Sementara, persekusi dan kriminalisasi terhadap simbol dan ajaran Islam, masih terus marak dipertontonkan. Jadi umat islam sekarang terus menjadi bulan- bulanan meski mayoritas !!! tetapi selalu menjadi objek dari tirani minoritas.

Apalagi Bila umat Islam minoritas maka akan ditindas oleh non muslim yg mayoritas, seperti yg terjadi di Rohingnya atau di Cina. Akankah agama Islam hanya akan ada dibawah ketiak kekuasaan politik ? Akankah umat hanya akan menjadi alat pelanggengan kekuasaan ? Akankah, hukum sebagai produk politik akan terus dieksploitasi menjadi alat kekuasaan ? Bukankah hukum adalah panglima ? Bukankah agama Islam itu harus diterapkan dan menjadi rahmat bagi semesta alam ? Islam bukan alat politik untuk memoles citra dan menangguk elektabilitas, tegas bapak Ahmad Khozinuddin, SH.

Sementara itu R. Edi Ismanto, SH, MH yang juga hadir sebagai Nara Sumber, menegaskan bahwa umat Islam saat ini mulai bangkit pasca aksi 212 beberapa waktu lalu.

Bapak Guruh Nur Marhaban yang juga hadir memberikan tanggapan tentang pentingnya upaya mengembalikan kembali piagam Jakarta sebagai langkah menerapkan syariat Islam secara konstitusional.

Acara yang diadakan dari jam 08.30 hingga 11.45 alhamdulillah berlangsung hangat dan penuh keakraban. Diakhir acara, para pembicara dan peserta saling bersalaman dan berbincang hangat.[](Amin)

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.