Hasil gambar untuk penentuan capres cawapres

Oleh: Fajar Kurniawan - Analis Senior, Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD)

Bicara dinamika politik nasional yang sangat hiruk pikuk (turbulent) dan tak bisa diramalkan (unpredictable), berarti terkait kebijakan, rencana dan gaya partai politik beserta tokoh-tokoh politik yang digunakan untuk meraih kekuasaan sebuah negara yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik dan mesin politiknya, komunikasi partai politik dalam membangun hubungannya dengan partai politik lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuannya. 

Sepuluh hari terakhir ini, atmosfer politik nasional dipenuhi dengan hiruk pikuk, teka-teki dan ketidakpasitian yang tergambar dalam situasi politik nasional yang dinamis. Mulai dari upaya pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, konsolidasi Presiden petahana bersama partai penyokong dan relawan pendukungnya, pergerakan ulama dan tokoh umat yang berikhtiyar untuk mencari sosok Capres dan Cawapres “impian” pilihan ummat, manuver-manuver dari tokoh dan politikus untuk memastikan dia dan kelompoknya mendapatkan “kue” kekuasaan, langkah-langkah dari para pimpinan partai dari “poros keumatan” untuk mendapatkan formasi yang paling ideal sebagai sebuah bagunan koalisi dan berbagai isu politik lainnya. Dan khusus terkait konstelasi Pemilihan Presiden 2019 pada kenyataannya sangatlah dinamis, setelah hasil Pilkada serentak 2018 menghasilkan banyak kejutan di berbagai daerah. Momen Pilkada serentak kemarin sangatlah penting dan menjadi salah satu tolok ukur kekuatan partai politik dalam mendulang suara dalam gelaran Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Terlebih karena suara partai besar macam PDI Perjuangan dan Gerindra justru banyak yang menurun di basis utama mereka.

Terkait dengan kontestasi Pemilihan Presiden 2019, proses pendaftaran Capres dan Cawapres akan ditutup 1 hari lagi atau pada Jumat (10/8/2018). Namun, hingga Kamis ini, belum ada satu pun pasangan calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun demikian, kita mendapatkan beberapa dinamika politik yang menarik dan menentukan ujung dari proses penentuan komposisi parpol koalisi dan penentuan siapa Capres dan Cawapres yang akan bertanding dalam Pemilihan Presiden 2019, diantaranya:

1. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku kecewa setelah gagal mempertemukan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan Presiden Joko Widodo. Padahal ia berharap ada kebersamaan yang terjalin antara Amien dan Jokowi.

2. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief membuat statemen yang kontroversial yang dia sematkan kepada Ketua Umum Partai Gerindra. Andi menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus melalui akun twitter pribadinya. Dan menuding PKS dan PAN telah menerima masing-masing 5000 miliar dari Sandiaga Uno untuk memuluskan pencalonan yang bersangkutan sebagai Cawapres yang akan mendampingi Prabowo. 

3. Isu PBNU keberatan apabila Mahfud MD dipilih sebagai cawapres Jokowi. Sosok Mahfud oleh PBNU dianggap tidak mewakili NU. Sementara Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas berkomentar. "Kalau Cawapres bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut 'tali wondo' menyukseskan," ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan bahwa Mahfud bukan lah kader NU. Dia mengatakan, sosok Mahfud bukan dan belum pernah menjadi kader NU walaupun latar belakang keluarganya secara budaya masuk dalam lingkup NU. (Kompas.com - 08/08/2018). Dan ini berkebalikan dengan pernyataan putri sulung almarhum Gus Dur, Yenny Wahid, yang menyatakan bahwa Mahfud adalah NU tulen, pembina Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU) dan memang kader NU. Bahkan tak luput Yenny juga menegaskan bahwa tidak bisa Muhaimin “ngotot” disodorkan menjadi Cawapres Jokowi karena track record-nya di masa lalu yang punya beban masalah hukum dan pernah berurusan dengan lembaga anti rasuah.

4. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih terus berupaya membentuk koalisi dari parpol yang belum merapat ke Jokowi. Parpol yang belakangan terus melakukan komunikasi intensif adalah Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Sedangkan parpol non parlemen yang juga belum merapat ke Jokowi adalah Partai Berkarya dan PBB. Jika tak ada partai yang membelot, Jokowi akan didukung oleh kekuatan enam parpol. Sementara kubu Prabowo akan didukung oleh enam parpol jika berhasil meyakinkan kekuatan di luar Jokowi untuk bergabung.

Catatan Kritis

Pasca Orde Baru, politik di Orde Reformasi (1998-sekarang) mengalami banyak lompatan. Jadi, perjalanan politik Indonesia bagaikan petualangan yang penuh liku, jalan terjal bahkan jurang yang terjal. Dalam demokrasi politik sangat dinamis, hal itu terbukti, bahwa koalisi politik bisa berubah-ubah tergantung pendulum kepentingan bergerak ke arah mana. Bisa jadi dulu berseberangan namun sekarang bergabung atau sebaliknya, dulu satu perahu sekarang sudah berbeda perahu. Itu semua padaakhirnya menjadi pemandangan yang lumrah.

Inilah fakta wajah politik Indonesia, politik yang tidak berbasis ideologi, tapi mengalir dan digerakkan energi besar yang bernama kepentingan sesaat. Publik sering terkaget-kaget menyaksikan praktik-praktik tersebut. Kasus terbarunya adalah potensi diabaikannya Hasil Ijtima’ Ulama yang sebelumnya digadang-gadang akan dipatuhi oleh pimpinan-pimpinan parpol yang hadir di dalam pembukaan Ijtima’ Ulama beberapa waktu yang lalu, terlepas dari apapun rekomendasi yang dihasilkan. Pada awalnya tersirat optimisme bahwa kali ini suara umat Islam akan didengar dengan seksama oleh para politikus negeri ini dan mereka akan sami’na wa atho’na atas keputusan para ulama. Namun semakin hari bukan optimisme yang nampaknya muncul, tapi Hasil Ijtima’ Ulama tersebut berpotensi untuk tidak dijadikan acuan lagi. Tapi itulah realitas politik dalam sistem demokrasi. Bahwa politik itu bisa membawa kesedihan, kegembiraan, kekecewaan, rasa muak dan lainnya. Benar apa yang dikatakan Pepe Escobar, politik praktis itu bukan apa yang tersurat melainkan apa yang tersirat (2007). 

Inilah wajah demokrasi kita hari ini, sistem politik yang kata sebagian petinggi negeri ini, akademisi dan politikus, disebut sebagai sistem politik yang terbaik. Padahal jelas, sepanjang penerapan sistem ini, beragam kasus korupsi turut mewarnainya, menimpa aktor dan tokoh perpolitikan Indonesia dari ketiga pilarnya sekaligus (eksekutif, legislatif dan yudikatif), dan menimpa seluruh partai poltik yang ada di negeri ini, tidak perduli apakah partai nasionalis, demokrat, maupun partai Islam atau bercorakkan Islam. Demokrasi-lah sejatinya yang telah menjadi biang maraknya korupsi dan kolusi di negeri ini. Hal itu karena perlu biaya besar untuk membiayai proses politik menjadi penguasa maupun anggota legislatif serta menggerakkan mesin partai politik. Maka tidak aneh jika lembaga anti rasuah pasti kebanjiran kasus setiap menjelang hajatan pemilu, baik pilkada, pileg maupun pilpres.

Kegelisahan terhadap demokrasi sudah lama diutarakan oleh para penganut demokrasi itu sendiri, lihatlah sinisme John Adams (mantan Presiden AS ke-2), dia pernah menulis: Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide. (Ingatlah, demokrasi tidak akan bertahan lama. Ia akan segera terbuang, melemah dan membunuh dirinya sendiri; demokrasi pasti akan bunuh diri). Semua itu wajar saja sebab demokrasi adalah sistem buatan manusia. Semua langkah, kebijakan, keputusan hanya ditimbang dari kacamata materi dan manfaat, sangat praktis, sangat cair dan nir-idealisme. 

Jadi bicara bagaimana akhir dari proses koalisi untuk Pemilihan Presiden 2019 serta siapa pada akhirnya Capres dan Cawapres yang akan disepakati oleh anggota koalisi, maka jawabannya sangatlah mudah, bahwa itu semua pada akhirnya tergantung pada bagaimana tawaran pembagian kue kekuasaan itu ditawarkan oleh para Capres dan Cawapres kepada masing-masing anggota koalisi. Jika sudah dianggap memuaskan dan memenuhi kemaslahatannya, maka jadilah koalisi tersebut, dan sebaliknya. Yakinlah di situ tidak pernah dibicarakan bagaimana ini aspirasi umat Islam yang sudah “menitipkan” seribu pesan melalui lisan para ulama kita yang kemudian menyampaikan kepada para Capres dan Cawapres. Semua itu dianggap angin lalu saja atau cukup dikenang saja, tanpa ada beban untuk menjalankan amanahnya. Itulah kira-kira. Jadi kita jangan “baper” kalau ternyata hasil akhirnya tidak serumit yang kita bayangkan dan tidak pula sesulit yang kita pikirkan. Ingin bukti, lihat saja sore ini atau besok pagi. 

Sumber : IJM

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.