Image result for bagi bagi kursi kekuasaan

Oleh: Ahmad Rizal - Dir. Indonesia Justice Monitor

PDIP, PKB, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, PSI, Perindo, PKPI digadang-gadang sebagai partai pendukung Joko Widodo dalam bursa capres di pemilu 2019.

Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, deretan parpol yang mendukung Prabowo Subianto sebagai kubu 'penantang' petahana.

Pun diprediksi apabila terjadi kegagalan 'reaksi kimia politik' di antara kedua kubu akan mampu 'meledakkan' unsur koalisi poros ketiga yang terdiri dari PAN, PKS, dan PKB.

Apapun itu, nyatanya siapapun yang menjadi capres hanyalah mereka yang dipandang parpol pengusungnya layak. Tanpa lagi memperhatikan apakah ia benar-benar layak bagi rakyat. Slogan 'dari rakyat' hanyalah retorika kosong yang pada hakikatnya calon penguasa ditentukan 'dari parpol'.

Sudahlah tentu ketika kekuasaan dalam genggaman kemudian loyalitas kepada parpol pengusung serta bagi-bagi kekuasaan pada parpol pendukung menjadi suatu keniscayaan. Terlalu jauh mengatakan bahwa mereka bekerja 'untuk rakyat'. Pun, sebagaimana yang lalu-lalu, kinerja lebih ditujukan demi kepentingan parpol. Ini telah menjadi realita yang mudah sekali diindera.

Agaknya yang memang benar-benar terjadi adalah adagium 'oleh rakyat'. Ya, rakyatlah yang 'dipaksa' memilih dari person yang telah ditentukan parpol. Di sinilah sesungguhnya parpol bekerja. Calon penguasa adalah pilihan parpol. Hanya saja, mereka tak akan bisa berkuasa tanpa legitimasi dari rakyat. Berbagai upaya dan strategi demi mendulang suara terbanyak dilakukan. Pemilihan person yang 'layak jual', janji-janji, dan program-program dikumandangkan.

Maka tidak salah jika ada yang berpendapat bahwa penguasa dalam demokrasi adalah dari parpol, oleh rakyat, untuk parpol. Rakyat diperlukan sebagai alat legitimasi kekuasaan, selebihnya "Nanti juga loe paham.[]

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.