Hasil gambar untuk politik

Oleh: Ahmad Rizal - Dir. Indonesia Justice Monitor

Bangsa memasuki umur 73 tahun dan politik di tanah air sangat dinamis. Negeri ini terus mencari model yang pas. dan Pilkada serentak 2018 usai, dan pemilu makin dekat, para kontestan pemilu siaga. Mereka mengkalkulasi modal politik yang mahal. Dan ini berpotensi praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Para pemenang mungkin saja berpikir keras bagaimana mengembalikan modal politik tersebut, apalagi kalau berupa pinjaman dari pihak lain. Padahal gaji maupun tunjungan resmi diperkirakan tidak cukup.

Tidak mengherankan kalau banyak kepala daerah yang terjerat korupsi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan perilaku koruptif sejumlah kepala daerah tersebut. Kemendagri mencatat, lebih dari 70 kepala daerah pernah dan sedang tersangkut perkara di KPK. Sepanjang tahun 2017 saja , ada 7 kepala daerah setingkat bupati yang dijadikan tersangka oleh KPK.

Dalam sistem politik mahal seperti ini, hampir bisa dipastikan, yang berkuasa adalah para pemilik modal. Mereka bisa mencalonkan langsung, atau menjadi penyokong dana konstestan Pemilu. Tentu bukan tanpa kepentingan. Bagi para pemilik modal, no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Merekalah yang kemudian mengontrol para politisi, bukan hanya menjadi mitra dalam berbagai proyek, termasuk dalam membuat rancangan UU yang menguntungkan pemilik modal.

Tidak mengherankan pasca reformasi yang disebut-sebut sangat demokratis, keluar berbagai UU yang lebih berpihak kepada pemilik modal. Sistem politik demokrasi juga rawan dari campur tangan asing, yang memiliki modal yang nyaris tak terbatas. Lewat boneka-boneka mereka yang berlaga, negara-negara imperialis asing mendukung penuh calon unggulan mereka yang bisa mereka kendalikan kapan siapa untuk kepentingan mereka, terutama untuk merancang UU yang menguntungkan asing.

Kecenderungan perubahan pola pikir masyarakat pemilih dari idealis ke pragmatis seperti fenomena yang terjadi dalam pilkada dan pemilu sebelumnya, disinyalir karena reaksi atas kenyataan yang terjadi. Kasus korupsi yang menjerat sejumlah wakil rakyat dan kepala daerah selama ini, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten, mengubah pola pikir masyarakat bahwa jabatan wakil rakyat itu diperebutkan untuk meraih kekayaan. 

Masyarakat sudah paham betul, setelah jabatan di tangan, janji tinggal janji dan slogan-slogan manis pun menguap tanpa bekas sejak hari pertama. Nama dan kepentingan rakyat diperalat demi kepentingan sendiri, parpol dan cukong yang mengongkosi. Tidak cukup, jabatan, kekuasaan dan pengaruh pun diperalat untuk secepat mungkin balik modal, tambah kekayaan dan memupuk modal. Korupsi, kolusi, manipulasi, rekayasa proyek dan sejenisnya pun mengisi berita harian. 

Itulah fakta ibarat mendorong mobil mogok. Ketika mobil berhasil hidup, orang yang mendorong pun ditinggalkan dan hanya diberi asap. Seperti itulah nasib rakyat selama ini. Ditambah lagi, seiring ketatnya persaingan berebut kursi, masyarakat dipikat dengan berbagai iming-iming, bantuan bahkan uang. Masyarakat akhirnya merasa, suaranya memiliki “harga” dan bisa dijual. Masyarakat merasa tidak mendapat manfaat yang semestinya dari para politisi. Masyarakat juga merasa selama ini hanya diperalat, dijadikan obyek dan komoditas politik bahkan alat tawar demi mendapat “harga” (baca manfaat finansial) tinggi. Maka ketika ada kesempatan, sebagian masyarakat pun menjadikan suaranya yang ber-“harga” untuk mendapat manfaat. Siapa pun yang datang memberikan uang akan diterima, tanpa peduli siapa sebenarnya yang didukung.

Dari banyak ironi demokrasi dan sebagian oknum-oknumnya yang bertebaran di negeri ini, sebagian masyarakat menyimpulkan politik itu kotor. Logikanya jika demikian maka semestinya politisi itu profesi terlarang. Negara berkewajiban menghukum dan melarang ada partai politik dan politisi sebagai pilihan hidup. Tidak ada partai politik tidak ada politisi bahkan tidak ada pemerintah. begitukah? 

Disaat yang sama banyak seruan anti politisasi Islam mencuat seiring dengan banyaknya seruan dari kaum muslimin untuk menolak pemimpin kafir yang dimuali pada pilkada DKI. Mereka berdalih bahwa islam tidak boleh dipolitisasi. Bahkan kalau bicara menolak pemimpin kafir dianggap sebagai SARA yang tidak layak untuk dikedepankan. Bahkan masjid istiqlal pun tidak boleh untuk digunakan sebagai tempat yang membahas tentang politik.

Memang inilah yang terjadi selama puluhan tahun di tengah-tengah umat. Ketika faham sekulerisasi sudah menyelimuti kaum muslimin, maka kata politik seolah tabu untuk dibicarakan oleh umat Islam. Pertanyaannya benarkah ketika umat Islam bicara politik itu dianggap sebagai politisasi Islam yang kotor? Karena dianggap selama ini agama suci sedang politik itu kotor. 

Faktanya Islam tidak bisa lepas dari politik, kok menurut saya upaya menjauhkan Islam dengan politik sangatlah bertentangan dengan Syariat Islam itu sendiri yang justru mengatur dan mewajibkan politik. Adapun kondisi saat ini dimana banyak terjadi depolitisasi Islam, tidak terlepas dari cengkeraman sekuleristik dan kapitalistik yang menjadi alat musuh-musuh Islam untuk menjauhkan Islam dari kejayaannya.

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.