Gambar terkait

Oleh: Lukman Noerochim, PhD - Staf FORKEI

PT Freeport Indonesia tercatat sudah beroperasi dari 1967 dan memegang izin Kontrak Karya (KK) dari pemerintah waktu itu. Freeport telah mengeruk kekayaan Papua berupa emas dan tembaga. Pertambangan Grasberg, Tembagapura, Timika merupakan tambang dengan kandungan emas terbesar di dunia. SVP Geo Engineering PT Freeport Indonesia, Wahyu Sunyoto mengatakan, sisa cadangan emas dan tembaga di tambang Grasberg hanya 2,1 miliar ton dari total emas dan tembaga yang mencapai 3,8 milliar ton. "Sampai sekarang 1,7 miliar ton yang sudah ditambang, yang tersisa hanya 2,1 miliar ton," katanya di Hotel Bidakara, Senin (20/3). "Sekarang masih tersisa (2,1 milliar ton) untuk menjaga produksi (sampai) 2054 dengan menurunkan kapasitas produksi 100.000 ton per hari," jelasnya. (https://www.merdeka.com/uang/sudah-dikeruk-freeport-17-miliar-ton-emas-papua-habis-di-2054.html)

Sebelumnya, telah dilaporkan bahwa PT Inalum (Persero) sepakat dengan PT Freeport Indonesia untuk meningkatkan kepemilikan saham. Disebutkan, semula, kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 9,36 persen. Akan tetapi setelah kesepakatan ini dieksekusi, kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia akan ditingkatkan menjadi 51 persen. Terkait nilai akuisisi saham Freeport Indonesia hingga 51 persen, nanti akan diumumkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan juga Menteri ESDM Ignasius Jonan. 

Jika skema yg dibuat pemerintah, sudah bayar Rp53 triliun, yang dimiliki cuma 51 persen saham, sedang pengelolaannya tetap asing. Kembali ke soal divestasi yang dibuat ribet dan berlarut-larut, sebetulnya ada solusi murah dan mudah. Ekonom senior Rizal Ramli menyarankan Pemerintah tidak perlu melakukan apa pun alias cukup diam saja. Ya, Pemerintah tidak perlu berunding soal berapa persen saham yang harus didivestasi dan bagaimana mekanismenya; melalui pasar modal atau cara lain? Juga tidak perlu repot menghitung berapa nilai/harga sahamnya, bagaimana dasar penghitungannya, kalau harga pasar, bagaimana menghitungnya; sampai 2001 atau 2041, siapa yang harus membayar (Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, swasta, atau yang lainnya), dari mana uangnya, dan lainnya, dan seterusnya.

“Berdasarkan KK kedua 1996, Freeport harus sudah selesai melakukan divestasi 51% saham. Tapi hingga kini belum juga dilakukan. Sekarang semua tergantung Pemerintah. Saran saya jika, Freeport masih ngeyel terus, tidak perlu melakukan divestasi dan negosiasi. Tunggu saja sampai kontrak karyanya habis. Setelah KK-nya habis, maka sepenuhnya Tambang Grasberg akan menjadi milik Pemerintah,” ujarnya.

Rizal Ramli benar. Pasal 169b UU Minerba menyebutkan, semua rezim KK harus diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). KK Freeport akan habis pada 2021. Sesuai UU Minerba, ia baru bisa mengajukan perpanjangan 2019. Artinya, andai Freeport mau memperpanjang kontrak, hal itu baru bisa diajukan dua tahun atau pada 2019 sebelum kontrak habis. Jadi, tidak perlu ribet dan ribut dari sekarang.

Di sisi lain, upaya berganti menjadi IUPK yang semula berbentuk KK harus setelah berakhir pada 2021. Ini diterapkan untuk mematuhi amanat UU Minerba Nomor 4/2009 yang tidak lagi memperbolehkan konsesi tambang diatur dalam bentuk KK, tapi harus dengan IUPK. Apa arti dari semua pasal dan ketentuan tersebut? Ya seperti Rizal Ramli katakan tadi. Pemerintah tidak perlu melakukan apa pun. Tidak perlu bernegosiasi soal divestasi dan urusan tetek-bengek lainnya. Cukup diam saja sambil menunggu masa kontak berakhir. Setelah itu, dengan sendirinya tambang di Grasberg akan berpindah tangan menjadi milik pemerintah

Jika pemerintah memiliki kedaulatan penuh, maka operasional PT Freeport harusnya disudahi, artinya kontraknya tidak distop. Apalagi pemberian ijin operasi kepada Freeport dan sejenisnya jelas menyalahi Islam. Dalam Islam, tambang yang berlimpah hukumnya haram bila diserahkan kepada swasta apalagi asing. Islam menetapkan tambang adalah milik umum seluruh rakyat. Tambang itu harus dikelola oleh negara dan seluruh hasilnya dikembalikan untuk kemaslhatan rakyat. Hanya dengan pengelolaan sesuai aturan syariah seperti itulah kekayaan alam itu akan benar-benar menjadi berkah untuk negeri ini dan penduduknya.

Harus kita akhiri kisruh pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana yang terjadi saat ini, mau tak mau, kita harus kembali pada ketentuan syariah Islam. Selama pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada aturan-aturan sekular kapitalis, tidak diatur dengan syariah Islam, semua itu tak akan banyak manfaatnya bagi rakyat dan pastinya akan kehilangan berkahnya. Terbukti, di tengah berlimpahnya sumberdaya alam kita, mayoritas rakyat negeri ini miskin. Pasalnya, sebagian besar kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang, terutama pihak asing, bukan oleh rakyat kebanyakan.

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.