RS. Roemani Muhammadiyah
Semarang – Persoalan defisit BPJS hingga mencapai 7 triliun membuat beberapa rumah sakit ‘kelabakan’, terlebih lagi rumah sakit swasta yang memiliki pasien BPJS hingga lebih dari 50% dari total pasien yang dilayani.
Seperti yang dialami RS. Roemani Muhammadiyah Semarang, hingga saat ini tunggakan BPJS terhadap rumah sakit ini hingga sebesar 48 miliar, angka yang cukup besar untuk sekelas rumah sakit tipe C milik swasta, yang seharusnya dana itu bisa digunakan untuk operasional rumah sakit, yang mencakup gaji pegawai, dokter, pembelanjaan obat dan perawatan gedung.
“Namun apa dikata, beberapa pengajuan klaim ke BPJS belum ada kabar menggembirakan, bahkan RS. Roemani sampai kelabakan meminjam uang kesana kemari untuk menutup biaya operasional. Hingga saat ini gaji karyawan belum dibayarkan, mundur gajiannya, karena nunggu pinjaman dari bank cair,” tegas Subidah, pegawai staf keuangan RS. Roemani, Selasa (25/9/2018).
RS. Roemani terpaksa mengajukan pinjaman ke Bank, dan piutang di BPJS sebagai jaminannya, untuk menutup biaya operasional yang perbulannya mencapai 10 miliar, dengan total karyawan 600 orang dan 100 dokter yang harus digaji tiap bulannya.
Tiap hari RS. Roemani melayani sekitar 500 pasien BPJS rawat jalan, dan 50 pasien untuk rawat inap. namun diakui bahwa hingga saat ini pihak rumah sakit terpaksa menumpuk hutang tagihan obat darpi perusahaan farmasi yang jumlahnya puluhan.
“lha bagaimana lagi, kita mau bayar (ke perusahaan farmasi) tapi BPJS uangnya belum keluar juga, ini aja masih mengajukan pinjaman ke bank belum cair juga karena syaratnya pun harus punya tabungan dulu sebilai 20% dari jumlah pengajuan hutang” terang Subidah.
tagihan obat yang harus dibayarkan kepada 70 perusahaan farmasi oleh pihak rumah sakit sebesar 3 miliar, karena selama 2 bulan belakangan rumah sakit belum mampu membayar hutang tersebut.
Rumah sakit hingga saat ini belum tau apakah bisa tetap beroperasi jika uang BPJS belum keluar juga, kendati pun pinjaman dari bank yang sebesar 6 miliar cair. karena sebenarnya uang itu pun hanya bisa bertahan untuk operasional sampai bulan desember 2018.
“jika sampai bulan desember uang dari BPJS belum keluar, saya tidak tahu apakah rumah sakit bisa melayani pasien atau tidak” terang subidah dengan penuh kehawatiran.
“sekarang saja, lajut Subidah, obat sudah banyak yang kosong, beberapa pasien dikasih resep tapi obatnya di apetek sini tidak ada, karena perusahaan farmasi tidak mau menyuplai obat ke kita, sebelum tagihannya kita lunasi” imbuhnya.
” jika desember uang di BPJS tidak keluar, maka Roemani tidak berani beroperasi, karena percuma juga menerima pasien tapi kita tidak bisa memberikan tindakan apapun, tidak ada obat juga” tutupnya.
Ditempat terpisah, Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah saat menerima kunjungan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan  Sandiaga Uno (24/9/2018) di Gedung Muhammadiyah Jateng Jl Singosari Raya 33 Semarang, menyampaikan bahwa saat ini BPJS belum membayar klaim rumah sakit Muhammadiyah se Jawa Tengah dengan jumlah tagihan sekitar 300 miliar.

Sumber : pwmjateng



Hasil gambar untuk pki di indonesia

Oleh : Prof. Dr. Ing.Fahmi Amhar

Saya lahir ketika Orde Baru sedang mulai berkuasa,
yang saya tahu, saat itu PKI, anggota, keluarga dan pengikutnya, sedang dikejar-kejar dari lubang semut sampai lubang buaya.
Tetangga saya di-pulau-Buru-kan sepuluh tahun lamanya. Padahal di tahun 1960an, dia hanya orang-orang sederhana, yang karena takut pada PKI lalu ikut menjadi penggembira acaranya.

Memang ada jutaan orang yang di masa Orde Baru terdholimi, baik yang masa lalunya dengan PKI membuat mereka dipersekusi. Atau juga orang-orang kritis lain yang dengan asal dituduh subversi. Sejatinya, kejahatan Orde Baru tidak berarti memutihkan dosa-dosa PKI.

Karena, jauh sebelum Orde Baru mengejar-ngejar PKI, justru PKI sudah biasa menekan dan membantai ulama di sana dan di sini, baik secara langsung, atau meminjam tangan negara dengan keji !!!

Zaman itu PKI juga sudah menyalahgunakan dasar negara.
Para ulama yang anti komunis, dituduh Anti Pantjasila.
Partai seberang, dibubarkan meminjam tangan penguasa.
Para pemimpinnya dipenjarakan, tanpa pengadlan tentu saja,
dan para pengikutnya dimusuhi dan dikejar sampai desa-desa.

Dan berikut ini adalah kesaksian tokoh ulama anti komunis di zaman itu, yang dipenjarakan sekian lama, PROF. BUYA HAMKA:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mari kita segarkan kembali ingatan kita, bahwa menegakkan kebenaran itu selalu penuh tantangan. Belum tentu yang tampak diikuti secara gegap gempita dengan segala kebesarannya adalah hal yang benar. Ulama sejati tidak boleh mundur menyuarakan kebenaran sekalipun kesesatan tampak bagai gelombang besar di hadapannya.

Pada tanggal 17 Agustus 1958, dengan suara yang gegap gempita, Presiden Soekarno telah mencela dengan sangat keras Muktamar (Konferensi) para Alim Ulama Indonesia yang berlangsung di Palembang tahun 1957. Berteriaklah Presiden bahwa konferensi itu adalah “komunis phobia” dan suatu perbuatan yang amoral.

Pidato yang berapi-api itu disambut dengan gemuruh oleh massa yang mendengarkan, terdiri dari parpol dan ormas yang menyebut dirinya revolusioner dan tidak terkena penyakit komunis phobia. Sebagaimana biasa pidato itu kemudian dijadikan sebagai bagian dari ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi, semua golongan berbondong-bondong menyatakan mendukung pidato itu tanpa reserve (tanpa syarat).

Malanglah nasib alim-ulama yang berkonferensi di Palembang itu, karena dianggap sebagai orang-orang yang kontra revolusi, bagai telah tercoreng arang. “Nasibnya telah tercoreng di dahinya”, demikian peringatan Presiden. Banyak orang yang tidak tahu apa gerangan yang dihasilkan oleh alim-ulama yang berkonferensi itu, karena disebabkan kurangnya publikasi (atau tidak ada yang berani) yang mendukung konferensi alim-ulama itu, publikasi-publikasi pembela Soekarno dan surat-surat kabar komunis telah mencacimaki alim-ulama kita.

Perlulah kiranya resolusi Muktamar Alim-Ulama ini kita siarkan kembali agar menyegarkan ingatan umat Islam dan membandingkannya dengan Keputusan Sidang MPRS ke IV yang berlangsung bulan Juli 1966 lalu.

Muktamar yang berlangsung pada tanggal 8 – 11 September 1957 di Palembang telah memutuskan bahwa :
1. Ideologi-ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya
2. Bagi orang yang menganut ideologi-ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia dan tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam, tiada pusaka mempusakai dan haram jenazahnya diselenggarakan (tata-cara pengurusan) secara Islam.
3. Bagi orang yang memasuki organisasi atau partai-partai berideologi komunisme, PKI, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakyat dan lain-lain tiada dengan keyakinan dan kesadaran, sesatlah dia dan wajib bagi umat Islam menyeru mereka meninggalkan organisasi dan partai tersebut.

Demikian bunyi resolusi yang diputuskan oleh Muktamar Alim-Ulama Seluruh Indonesia di Palembang itu. Resolusi yang ditandatangani oleh Ketua K.H. M. Isa Anshary dan Sekretaris Ghazali Hassan. Karena resolusi yang demikian itulah para ulama kita yang bermuktamar itu dikatakan oleh Presidennya sebagai amoral (tidak bermoral/kurangajar).

Akibat dari keputusan Muktamar tersebut, alim-ulama kita yang sejati langsung dituduh sebagai orang-orang tidak bermoral, komunis phobia, musuh revolusi dan sebagainya. Maka K.H. M. Isa Anshary sebagai ketua yang menandatangani resolusi itu pada tahun 1962 dipenjarakan tanpa proses pengadilan selama kurang lebih 4 tahun. Dan banyak lagi alim-ulama yang terpaksa menderita dibalik jeruji besi karena dianggap kontra revolusi.

Terbengkalai nasib keluarga, habis segala harta-benda bahkan banyak di antara mereka memiliki anak yang masih kecil-kecil. Semua itu tidak menjadi pikiran Soekarno. Di samping itu, ada “ulama” lain yang karena berbagai sebab memilih tunduk tanpa reserve pada Soekarno dengan ajaran-ajaran yang penuh maksiat itu, bermesra-mesra dengan komunis di bawah panji Nasakom.

Bertahun lamanya masa kemesraan dengan komunis itu berlangsung di negara kita, dalam indoktrinasi, pidato-pidato Nasakom dipuji-puji sebagai ajaran paling tinggi di dunia. Dan ulama yang dipandang kontra revolusi yag telah memutuskan komunis sebagai paham kafir yang harus diperangi, dihina dan setiap pidato dan dalam setiap tulisan. Meskipun sang ulama sudah meringkuk dalam tahanan, namun namanya tetap terus dicela sebagai orang paling jahat karena anti Soekarno dan anti komunis.

Nasehat dan fatwa ulama yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Al Qur’an, dikalahkan dengan ajaran-ajaran Soekarno melalui kekerasan ala komunis.

Rupanya Allah hendak memberi dulu cobaan bagi rakyat Indonesia. Kejahatan komunis akhirnya terbukti dengan Gestapu-nya. Allah mencoba dulu rakyat Indonesia sebelum Dia membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh alim-ulama itu hampir sepuluh tahun lalu.

Sidang MPRS ke IV pun telah mengambil keputusan mengenai komunis dan ajaran-ajarannya sebagai berikut :
“Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut adalah DILARANG”.

Dengan keputusan MPRS tersebut, apa yang mau dikata tentang alim-ulama kita yang dulu dikatakan amoral oleh Soekarno? Insya Allah para alim-ulama kita dapat melupakan semua penghinaan dan penderitaan yang dilemparkan kepada mereka. Dan sebagai ulama mereka tidak akan pernah bimbang walau perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan itu pasti akan beroleh ujian yang berat dari Tuhan.

Watak ulama adalah sabar dalam penderitaan dan bersyukur dalam kemenangan.

Ulama yang berani itu telah menyadarkan dirinya sendiri bahwa mereka itu adalah ahli waris para nabi.

Nabi-nabi banyak yang dibuang dari negeri kelahirannya atau seperti yang dialami Nabi Ibrahim a.s. yang dipanggan dalam api unggun yang besar bernyala-nyala, seperti Nabi Zakariya a.s. yang gugur karena digergaji dan lain-lain nabi utusan Allah.

Hargailah putusan Muktamar Alim-Ulama di Palembang itu, karena akhirnya kita semua telah membenarkannya. Bersyukurlah kita kepada Tuhan bahwa pelajaran ini dapat kita petika bukan dari menggali perbendaharaan ulama-ulama lama tapi hanya dalam sejarah 10 tahun yang lalu.

(Disarikan dari Kumpulan Rubrik Dari Hati ke Hati, Majalah Panji Mas dari 1967 – 1981, terbitan Pustaka Panji Mas hal 319)

Hasil gambar untuk prof suteki
Terkait isu tak bertanggung jawab yang menyebutkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terlarang seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), pakar hukum pidana Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. menjawab dengan tegas. “Tidak!” ujarnya dalam akun Facebook pribadinya, Selasa (25/9/2018).
Menurutnya, posisi HTI sekarang sebagai berikut. Pertama, sebagai organisasi masyarakat yang masih diakui legalitasnya ketika berhadapan di muka hukum khususnya dalam beracara di pengadilan.
Kedua, memang benar berdasarkan Keputusan Menkumham 2017 dan dikuatkan dengan Putusan PTUN 2018, HTI telah dicabut badan hukumnya yang dengan demikian juga dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Ormas 2 2017 yang kemudian diterima oleh DPR sebagai UU No. 16 2017.
Ketiga, tidak ada pernyataan dalam Putusan PTUN 2018 yang menyatakan bahwa HTI itu sebagai organisasi terlarang seperti PKI, sebagaimana ditetapkan dalam Tap MPRS No. XXV Tahun 1966. Jadi menyamakan HTI dengan PKI adalah sebuah “kedunguan” hukum dan sejarah.
Keempat, sebagai organisasi yang sudah dibubarkan maka konsekuensinya warga HTI tidak boleh menyelenggarakan kegiatannya atas nama HTI. Sebagai pribadi, aktivis HTI tetap diperbolehkan untuk berdakwah sesuai dengan prinsip amar makruf nahi munkar sesuai kaidah syariat Islam.
Kelima, HTI sedang melakukan upaya hukum Banding dan akan ada kemungkinan kasus ini akan sampai di Kasasi. Meski menang pun HTI tetap harus merangkak dari bawah untuk memulihkan kedudukannya sebagai ormas berbadan hukum, kecuali hakim pada upaya hukum terakhir langsung memulihkan statusnya. Namum hal ini sepertinya tidak mungkin.
Keenam, banyak cara menuju kejayaan Islam dengan tetap menjalankan amar makruf nahi munkar walau tanpa organisasi masyarakat dengan status berbadan hukum.[]
sumber : mediaumat.news

Hasil gambar untuk mata uang emas dan kertas

Oleh: Ahmad Rizal - Dir. Indonesia Justice Monitor (IJM)

Sampai September 2018, dollar kian mengamuk, rupiah merosot. Ini menunjukkan sistem mata uang kertas biasa, rentan terhadap krisis. Sebab, nilai mata uang di suatu negara terkait dengan nilai mata uang negara lain, termasuk sangat dipengaruhi kondisi politik dan ekonomi negara lain. Akibatnya, jika mata uang negara lain terkena krisis, krisis itu akan menjalar sangat cepat ke negara lain. Kita bisa menyaksikan, ketika krisis moneter menyerang Thailand, pada 1997/1998 lalu, maka dengan segera krisis ini menjalar hampir diseluruh negara Asia menjadi krisis multi dimensional. Semua ini menunjukkan bahwa krisis moneter yang memukul dunia, lebih disebabkan oleh sistem moneternya yang sangat lemah.

Kerusakan tatanan moneter Indonesia dan dunia secara umum,tentu membutuhkan solusi fundamental, bukan solusi tambal sulam. Islam sebagai agama sekaligus ideologi! telah memiliki solusi komprehensif atas segala persoalan manusia termasuk dalam masalah standar mata uang. Berdasarkan penggalian para ulama, Islam menetapkan bahwa mata uang yang wajib digunakan oleh negara adalah mata uang emas dan perak. (lihat: An-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishad ,al-islam, 2004, 270-273).

Mata uang emas dan perak memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Pada saat mata mata uang kuat seperti dolar AS kehilangan kepercayaan pada saat krisis, orang tetap ramai-ramai memborong emas-perak. Pasalnya, emas dan perak adalah komoditi sebagaimana komoditi lainnya semisal: kambing, besi, atau tembaga. Untuk mengadakannya perlu ongkos eksplorasi dan produksi. Komoditi ini dapat diperjual belikan apabila ia tidak digunakan sebagai uang. Jadi, emas dan perak termasuk uang komoditi atau uang barang (commodity money). Artinya, emas dan perak mempunyai nilai intrinsik (qimah dzatiyyah) pada dirinya sendiri. Beda dengan uang kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik pada barangnya sendiri. (M. Shiddiq Al Jawi, majalah al -wa’ie, 2008)

2. Sistem emas dan perak mampu menjamin kestabilan moneter. Tidak seperti sistem uang kertas yang cenderung membawa instabilitas dunia karena penambahan uang kertas yang beredar secara tiba-tiba. Artinya, mata uang emas-perak tidak dapat dimanipulasi dan dicetak seenaknya oleh pemerintah sebagaimana halnya uang kertas. Dengan demikian standar mata uang emas-perak akan menghapus masalah invasi yang selama ini ditimbulkan mata uang kertas. Yakni,kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. (Lajnah Maslahiyah DPP HTI, 2015)

3. Sistem emas dan perak mampu menciptakan keseimbangan neraca pembayaran antar negara secara otomatis untuk mengoreksi ketekoran dalam pembayaran tanpa intervensi bank sentral. Mekanisme ini disebut dengan automatic adjustment (penyesuaian otomatis) yang akan bekerja menyelesaikan ketekoran dalam perdagangan (trade imbalance) antar negara. Mekanismenya: jika suatu negara (misal negara A) impornya dari negara B lebih besar daripada ekspornya, maka akan makin banyak emas dan perak yang mengalir dari negara A itu ke negara B. Ini karena emas dan perak digunakan sebagai alat pembayaran. Kondisi ini akan mengakibatkan harga-harga di dalam negara A turun, lalu menyebabkan harga-harga komoditi dalam negara A lebih murah daripada komoditi impor dari negara B, dan pada gilirannya akan mengurangi impor dari negara B. Sebaliknya, dalam sistem uang kertas, jika terjadi ketekoran semacam ini, negara A akan mencetak lebih banyak uang, sebab tak ada batasan untuk mencetaknya. Tindakan ini justru akan meningkatkan invasi dan menurunkan daya beli pada uang di negara A. (M. Shiddiq Al. Jawi, 2008).

4. Dalam sistem emas dan perak, negara tidak mungkin mencetak uang lagi, selama uang yang beredar dapat ditukar dengan emas dan perak pada tingkat harga tertentu. Sebab, negara khawatir tidak akanmampu melayani penukaran tersebut. (Zallum, Al-Amwal fii Daulah Al-Khilafah, 2004:226). Sistem emas dan perak mempunyai keunggulan sangat prima, yaitu berapapun kuantitasnya dalam satu negara, banyak atau sedikit, akan mencukupi kebutuhan pasar dalam pertukaran mata uang. Jika jumlah uang tetap, sementara barang dan jasa bertambah, uang yang ada akan mampu membeli barang dan jasa secara maksimal. Jika jumlah uang tetap, sedangkan barang dan jasa berkurang, uang yang ada hanya mengalami penurunan daya beli. Walhasil,, berapa pun jumlah uang yang ada, cukup untuk membeli barang dan jasa di pasar, baik jumlah uang itu sedikit atau banyak. (Yusanto, 2001:144). Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk sistem uang kertas. Jika negara mencetak semakin banyak uang kertas,daya beli uang itu akan turun dan terjadilah inflasi. Jelaslah, sistem emas dan perak akan menghapuskan inflasi. Sebaliknya, sistem uang kertas akan menyuburkan inflasi. (Zallum, 2004:227)

5. Sistem emas dan perak mempunyai kurs yang stabil antar negara. Standar emas-perak akan mengurangi masalah perdagangan internasional akibat ketidakstabilan kurs mata uang. Pasalnya, nilai mata uang negara ditentukan oleh nilai emas dan perak itu sendiri, tidak bergantung pada kekuatan ekonomi dan politik suatu negara. Dengan demikian, pebisnis yang mengandalkan komoditas impor tidak khawatir barang yang diimpor akan menjadi lebih mahal karena mata uang negaranya melemah (depresiasi) atau nilainya diturunkan oleh pemerintah (devaluasi). Pelaku usaha yang melakukan ekspor juga tidak cemas komoditas mereka menjadi lebih mahal di negara lain akibat kurs mata uang mengalami penguatan. Walhasil,, mata uang emas akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan stabil. (Lajnah Mashlahiyyah DPP HTI, 2015)

6. Sistem emas dan perak akan memelihara kekayaan emas dan perak yang dimiliki oleh setiap negara. Jadi, emas dan perak tidak akan lari dari satu negeri ke negeri lain. Negara mana pun tidak memerlukan pengawasan untuk menjaga emas dan peraknya. Mengapa?Sebab, emas dan perak itu tidak akan berpindah secara percuma atau ilegal. Emas dan perak tidak akan berpindah kecuali menjadi harga bagi barang atau jasa yang memang hal ini dibolehkan syariah. Dengan kata lain tidak akan ada keuntungan investasi asing yang dapat diterjemahkan sebagai kerugian mata uang dalam negeri. (M. Shiddiq Al Jawi,2008)

Itulah enam alasan bahwa sistem mata uang emas dan perak layak digunakan di dunia ini. Namun tinggal satu masalah lagi, bagaimana cara mengembalikan penggunaan sistem mata uang emas dan perak tersebut? Jawabnya, tentu perubahan tersebut bukan dilakukan oleh individu atau komunitas tertentu, namun harus melalui kebijakan negara.

Menghilangkan beragam regulasi yang menghalangi pemilikan mata uang utama dunia, menciptakan persaingan bebas di antara mata uang,sehingga diperoleh harga yang stabil dengan mata uang lainnya dan terhadap mata uang emas tanpa campur tangan dunia internasional untuk menaik turunkannya.

Terakhir yang tidak boleh dilupakan, seluruh perusahaan asing yangtelah merebut dan memprivatisasi kekayaan alam dan komoditi kepemilikan umum di seluruh negeri kaum muslim, terutama tambang emas dan perak, mesti dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umat, sehingga kaum muslim memiliki cadangan dan potensi emas dan perak yang berlimpah, untuk memenuhi ketersediaan emas dan perak. Hal ini sesuai hukum syara terkait kepemilikan umum. Demikianlah solusi Islam atasi merosotnya nilai mata uang sebuah negara, solusi ini merupakan bagian dari sistem Ekonomi Islam, yakni berupa penerapan sistem mata uang emas dan perak dalam konsep negara. [IJM]

rokok-
Oleh: Nindira Aryudhani | Koordinator LENTERA
Pahlawan tanpa tanda jasa, sudah lekat dengan profesi guru. Namun di tengah kisruh guru honorer yang tak kunjung diganjar status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ternyata ada ‘calon’ pahlawan pesaing bagi mereka. Yakni para perokok. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah berencana menaikkan cukai rokok dengan dalih menutup defisit BPJS. Padahal kita juga mengetahui, bahwa selama ini rokok adalah musuh generasi. Yang bahkan oleh program SDG’s (Sustainable Development Goals), merokok dianggap sebagai salah satu penghalang keberhasilan proyek internasional tersebut, di samping minuman keras dan narkoba.
Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPJS Kesehatan diproyeksi akan mencatatkan defisit pada 2018 ini sebesar Rp 10,98 triliun. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, defisit yang diakibatkan oleh peserta yang didaftarkan Pemda di 2014 mencapai Rp 1,4 triliun, di tahun 2015 mencapai Rp 1,68 triliun, di tahun 2016 mencapai Rp 1,22 triliun, dan di tahun 2017 mencapai Rp 1,68 triliun.
Gerak cepat, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kebijakan tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk menambal defisit BPJS. Menurut Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo, Perpres terkait pajak rokok sudah ditandatangani Jokowi, bahkan sedang diundangkan di Kementerian Kumham agar 50 persen dari cukai rokok memang digunakan untuk layanan kesehatan. Perpres ini mengatur pemanfaatan cukai rokok dari daerah, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menyambut hal ini, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, menjelaskan pajak rokok yang selama ini diterima daerah, sebagiannya akan dipotong untuk dialokasikan menutupi defisit anggaran BPJS Kesehatan. Total besaran pajak rokok yang selama ini diterima daerah, sekitar Rp 13 triliun per tahun. Yang akan ditarik pemerintah untuk menutupi BPJS Kesehatan, sebesar 75 persen dari setengah pajak rokok tersebut. Artinya, BPJS akan mendapat suntikan dana sekitar Rp 4,9 triliun. Terkait mekanisme pemotongan dan penyaluran dana tersebut ke BPJS Kesehatan, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang sedang disiapkan.
Dengan kata lain, berdasarkan audit BPKP, perkiraan defisit BPJS Kesehatan pada 2018 mencapai Rp 10,98 triliun. Sedangkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah hanya sekitar Rp 4,9 triliun. Jadi diperkirakan sekitar Rp 6 triliun dari dana cukai tembakau dan pajak rokok untuk dapat menutupi defisit BPJS.
Rokok dan BPJS, tidakkah ini dua hal yang bertolak belakang? Rokok dianggap sebagai sumber penyakit, sedangkan BPJS adalah lembaga pengelola dana kesehatan. Bukankah ini sama saja dengan menjerumuskan rakyat menjadi pesakitan akibat rokok, demi menambal kesehatan orang lain yang telah iuran di BPJS? Lantas, apa benar BPJS layak defisit sementara iuran telah berkali-kali dinaikkan dengan dalih underprice? Tapi, apakah pantas iuran BPJS bolak-balik naik tapi kualitas pelayanan kesehatan masih kelas teri?
Ya mungkin saja, apalagi jika dana BPJS sempat dilirik korupsi pejabat daerah. Wajar jika mayoritas defisit juga terjadi di daerah. Sebut saja Bupati Subang. Tahun 2016 lalu, mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Suhendi, saat menjadi saksi saksi terdakwa kasus suap perkara BPJS mantan Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinkes Subang Jajang Abdul Kholik dan istrinya Leni Marliani, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung (Rabu, 19 Juli 2016).
Suhendi mengatakan kepada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan Majelis Hakim, bahwa Dinkes Subang menjadi “sapi perah” bagi Ojang Sohandi selama menjabat sebagai Bupati Subang. Menurutnya, Ojang selalu memungut uang miliaran rupiah dari kas Dinkes Subang, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun dana kapitasi BPJS. Pada tahun 2014, Dinkes Subang melalui Suhendi telah menyetorkan uang sebanyak Rp 7,2 miliar. Diantaranya: Rp 1,6 miliar dari potongan dana kapitasi BPJS dan Rp 5,6 miliar dari dana APBD Dinkes Subang. Suhendi juga menyebutkan bahwa uang yang disetorkan itu untuk keperluan pribadi Bupati. Uang tersebut, aku Suhendi, digunakan Ojang untuk mencicil utangnya yang ia pinjam untuk keperluan kampanye menjadi Bupati. Selain itu, uangnya digunakan untuk membuat villa dan rumah makan.
Tak heran, jika Lembaga pemantau korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa dana kapitasi BPJS rentan disalahgunakan menjadi setoran ke kepala daerah, seperti yang diduga terjadi di Jombang. Pada awal 2018 ini, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap bupati Jombang karena diduga menerima setoran atau suap dari plt Kadinkes dengan menggunakan dana kapitasi BPJS, yang berasal dari puskesmas-puskesmas di Kabupaten Jombang.
Praktik semacam ini dapat menyebabkan potensi korupsi hingga 10% dari total dana kapitasi, atau dapat mencapai Rp1 triliun, akibat dipungut secara ilegal kepala daerah. Menurut Koordinator Divisi Investigasi ICW, Febri Hendri Antoni Arif, kepala daerah sekarang terutama petahana yang maju lagi jadi kepala daerah, mereka didorong untuk mencari dana membiayai biaya politiknya untuk Pilkada. Atau kalau bukan, untuk mengamankan keuangan pribadi jika gagal menjadi Kepala Daerah di periode selanjutnya. Ini juga pola sama yang menimpa para kepala dinas, yakni untuk mengamankan posisinya. ICW menduga hal seperti ini terjadi secara sistemik di daerah lain.
Oleh karenanya, ICW menyarankan agar pemerintah membuat sistem pengaduan atau whistle blowing system bagi pelapor atau saksi penyalahgunaan dana. Namun ironisnya, biasanya para staf yang melaporkan adanya pungli atau korupsi malah kerap dipersulit pengurusan administrasi untuk kenaikan jenjang kariernya. Sungguh, bagai makan buah simalakama.
Seperti inilah ketika sistem kehidupan dan pengelolaan negeri ini rapuh tanpa pondasi taqwa. Hingga tiada mewujudkan kehidupan masyarakat yang kondusif dan negara pengambil kebijakan bertaji. Melainkan semua itu tak ubahnya kehidupan yang tambal sulam di mana-mana. Pada akhirnya, pemerintah juga yang kerepotan menambal berbagai pengeroposan struktural dan fungsional kerja dari pusat ke daerah, dan sebaliknya. Termasuk dalam hal dana BPJS ini. Sudahlah rakyat diminta iuran sendiri, jika dana terkumpul tak boleh diambil oleh pemiliknya sendiri, ada penyakit-penyakit tertentu yang BPJS pun enggan melayani, tapi ternyata dana mandiri rakyat tersebut dikorupsi. Dan sekarang, pemerintah hendak menyasar cukai rokok untuk menambal defisit kantong BPJS? Sungguh, ini benar-benar logika yang tak masuk di nalar.
Tak pelak, para perokok pun segera memperoleh gelar baru, sebagai pahlawan tanpa tanda tanya. Tiada lagi yang akan mempertanyakan bahaya rokok. Karena dengan meningkatnya cukai rokok, maka perusahaan rokok tentu semakin menggenjot penjualan dan promosi produknya. Artinya, mereka harus menambah jumlah konsumen. Sangat mungkin pula, tiada lagi pihak-pihak yang akan melarang kaum mudanya merokok, agar nominal dari rakyat bisa dirogoh untuk menutup kocek BPJS.[]

tentang sudan selatan
Pada hari Ahad, 5 Agustus 2018, faksi-faksi oposisi di Sudan Selatan telah bergabung dengan perjanjian pembagian kekuasaan dan tingkat pemerintahan, pada saat-saat terakhir. Perjanjian ini ditandatangani oleh Salva Kiir dari pihak Pemerintah Sudan Selatan, Riek Machar dari pihak oposisi Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), sementara Deng Alor mewakili kelompok tahanan politik, Gabriel Johnson mewakili Aliansi (SAWA), Joseph Okello mewakili sejumlah partai dan kekuatan politik lainnya, Francis Deng mewakili tokoh-tokoh nasional, Muhammad Marjan mewakili tokoh-tokoh agama, dan beberapa perwakilan dari organisasi masyarakat sipil di Sudan Selatan.
Mengapa perjanjian ini terjadi setelah lama penundaan, dan pengunduran tanggal penandatanganan meski telah ada pengumuman beberapa kali?
Dan apa hakikat pembicaraan tentang sejumlah ancaman dan tekanan pada pihak-pihak Sudan Selatan untuk menerima penandatanganan?
Apakah perjanjian Selatan ini terjadi dengan kehendak para negosiator, atau ada pihak-pihak dengan tangan-tangan tersembunyi yang berpartisipasi dalam mendorong terjadinya perjanjian yang berdampak pada berlangsungnya penandatanganan ini? Siapa pemilik kepentingan sebenarnya dalam dalam hal ini? Akankah perjanjian ini akan menghentikan perang saudara, yang sejak pecahnya pada tahun 2013 telah menyebabkan puluhan ribu meninggal dan jutaan orang terlantar?
Akankah perjanjian ini segaja diambil dengan mempertimbangkan kenyataan di lapangan? Atau apakah itu perjanjian kualitatif yang tidak akan seperti perjanjian sebelumnya?
Apa solusi fundamental dan radikal untuk isu Sudan Selatan, serta isu-isu serupa di negeri-negeri Muslim?
Tampaknya perjanjian ini dibuat setelah tekanan kuat yang diberikan kepada para negosiator. Perjanjian itu berulang kali ditunda setelah pengumuman tanggal penandatanganan beberapa kali. Saat berbicara kepada para wartawan di Juba, selama kunjungan singkat oleh Menteri Luar Negeri Sudan, Aldirdiri Mohamed Ahmed ke Sudan Selatan yang membawa pesan lisan Presiden Sudan Omar Al-Bashir. Salva Kiir berkata: “Seperti yang Anda ketahui, bahwa masyarakat internasional selalu berusaha untuk memaksakan dirinya dan syarat-yaratanya, serta menekan kami. Namun kami akan menandatangani perjanjian, dan ini bukan merupakan hasil dari tekanan, tetapi kami akan menandatanganinya karena kami yakin bahwa kami melakukan hal yang benar” (Al-Arabiya Net, 5/8/2018).
Surat kabar Sudan Tribune, pada hari Selasa 7/8/2018, melaporkan bahwa Front Keselamatan Nasional, yang merupakan bagian dari aliansi oposisi di Sudan Selatan, menuduh mediasi Sudan mengintimidasi aga pihak oposisi menandatangani perjanjian. Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada hari Senin, ada keterangan tambahan terkait penandatanganan pemimpin gerakan, Thomas Cirillo Swaka “bahwa pimpinan Front Keselamatan Nasional mengakui bahwa beberapa anggotanya telah diancam dan mendapat tekanan untuk menandatangani perjanjian terkait isu-isu yang luar biasa tentang pemerintahan”.
Pada hari Jum’at (03/08/2018), Sudan Tribune mempublikasikan dengan mengutip dari Reuters bahwa Salva Kiir mengatakan: “Perjanjian 2015 dipaksakan pada kami, dan kami tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan keinginan kami. Jadi, ketika saya pergi untuk menandatangani, saya menunjukkan kemarahan saya … yang membuat saya tidak sungguh serius, hingga saya percaya bahwa perjanjian tersebut runtuh di depan mereka”. Perlu dicatat bahwa para negosiator melakukan di Akademi Keamanan Tinggi di pinggiran Soba wilayah timur Khartoum. Ini menegaskan bahwa ada tangan-tangan tersembunyi yang ikut campur dalam menekan para negosiator, bahkan hingga dalam mengamandemen pasal-pasal perjanjian.
Menteri Penerangan Sudan Selatan Michael Makue Loweth mengatakan pada hari Senin (09/08/2018) bahwa mediasi Sudan telah mengamandemen apa yang telah disepakati dan membuat proposal baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Pada hari Kamis (19/07), dia mengulangi kritik tajamnya terhadap Menteri Luar Negeri Sudan Aldirdiri, dengan mengatatakan “Sebagai orang yang tidak memiliki kepercayaan diri”. Dia menambahkan “Kemarin lusa, ia membawa proposal lain, dan mengumumkan semua pihak telah sepakat. Padahal sudah jelas bahwa semua pihak belum sepakat. Jadi, dia adalah orang yang menyesatkan komunitas internasional, kawasan, bahkan kepala negara dan pemerintah IGAD (Otoritas Pembangunan Antarpemerintah)”. Semua tahu bahwa buka Aldirdiri dan bukan pula Bashir yang memegang kendali urusan ini, sebab perjanjian tersebut didukung dan disponsori oleh kekuatan kolonial (Amerika dan Inggris) yang menyambut baik perjanjian ini melalui DuTa Besar Amerika di Khartoum Steven Koutsis, serta Duta Besar Inggris di Khartoum Irfan Siddique (Surat kabar Al-Akhbar, 28/06/2018).
Sungguh, perjanjian ini digerakkan oleh kekuatan kolonial melalui tangan-tangan tersembunyi, yang menggunakan para anteknya. Jadi ini bukan perjanjian baik seperti yang digambarkan oleh beberapa, melainkan keburukan dan kesialan. Mantan Menteri Luar Negeri, Ibrahim Ghandour dalam menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, mengatakan (13/4/2017) bahwa “Pemisahan Selatan pada dasarnya konspirasi yang kami menerimanya. Sementara apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari konspirasi tersebut.” Presiden al-Bashir telah mengakui dalam dialognya dengan kantor berita Rusia “Sputnik” pada 25/11/2017, di mana ia mengatakan “tekanan Amerika, dan konspirasi Amerika terhadap Sudan sangat besar … Di bawah tekanan Amerika, Sudan Selatan dipisahkan … Kami memiliki informasi sekarang bahwa usaha Amerika adalah membagi Sudan menjadi lima negara.”
Hal ini telah menjadi jelas bahwa perjanjian Selatan berlangsung dalam suasana tekanan dan ancaman yang berat, yang diberikan pada semua pihak penandatangan. Semua ini menegaskan bahwa perjanjian itu tidak lahir dari kemauan politik rakyat selatan, dan bukan bentukan dari rezim yang berkuasa di Khartoum, melainkan perintah dari instruksi dari negara-negara kapitalis kolonial.
Perjanjian ini telah lupa, atau disengaja yaitu tidak adanya diskusi dan perdebatan tentang isu pembuatan konstitusi dan sistem yang memecahkan masalah-masalah berakar di Selatan, mengidentifikasi hak dan kewajiban bagi semua anggota masyarakat, dan menentukan tugas negara dan tanggung jawabnya, serta hak-hak individu, dan kemudian memecahkan isu berkaitan dengan rasisme serta masalah suku yang berkuasa selatan Sudan dengan buruk, sehingga perjanjian itu tidak memuat hak-hak masyarakat atas tanah, dan solusi masalahnya, isinya hanya kuota politik, dan pembagian kekuasaan antara pihak-pihak yang saling bertentangan, di mana mereka itu sebenarnya hanya mewakili negara-negara asing yang bekerja untuk melindungi kepentingannya di negeri ini, yaitu Amerika dan Inggris. “Sesungguhnya ada dua pihak utama yang memiliki kekuatan di lapangan, akan menandatangani perjanjian itu,” kata Menteri Luar Negeri Aldirdiri saat konferensi pers pada Sabtu (4/08/2018), sebagaimana dikutip kantor berita Sudan “SUNA”.
Dengan demikian, perjanjian itu bukan solusi untuk masalah rakyat di lapangan. Situasi di Selatan akan tetap buruk, dan perjanjian ini akan tetap rapuh seperti perjanjian sebelumnya, juga rezim akan terus gagal mencapai keamanan dan stabilitas bagi rakyat.
Dengan perjanjian ini Sudan Selatan tidak akan pernah stabil, bahkan tidak pula dengan negara Sudan Utara, kecuali solusi itu dibuat sesuai dengan landasan ideologi, bukan perintan dan intruksi kaum kafir Barat kolonial. Sungguh telah terbukti secara nyata bahwa tidak ada pemikiran dasar (ideologi) yang dapat merealisasikan keamanan dan stabilitas, dan membuat kehidupan yang mulia bagi masyarakat seperti ideologi Islam, dengan kemampuannya untuk menutup pintu kerakusan para penjajah, dan memberikan keamanan dan keadilan. Sungguh akidah (ideologi) Islam ini dan hukum-hukum yang lahir darinya akan terlaksana dalam negara khilafah, yang mengumpulkan umat manusia dari berbagai latar belakangnya, dan menyatukan di antara mereka agar menjadi saudara di bawah naungan Islam, yang kemudian mereka akan diurusi dan dilayani dengan sebaik-baiknya.
Jadi, inilah jalan keluar fundamental dan radikal bagi masalah Selatan, dan masalah serupa di negeri-negeri Muslim, yaitu tegaknya Khilafah ‘ala minhājin nubuwah. Ya Allah segerakan tegaknya Khilafah untuk kami, wahai Tuhan semesta alam. [Al-Ustadz Muhammad Jami’]
Sumber: alraiah.net, 22/08/2018.

Hasil gambar untuk pembungkaman mahasiswa

Oleh: Neta S Pane - Ketua Presidium Ind Police Watch

Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan jajaran Polda Sumut membiarkan aksi demo yang dilakukan massa pendukung salah satu capres ke kantor surat kabar Waspada di Medan, Selasa 18 Sep ini.

Aksi demo ke kantor media massa adalah sebuah teror dan persekusi yang tidak boleh dibiarkan jajaran kepolisian. Seharusnya Polda Sumut tidak mengijinkan aksi tersebut. Untuk itu IPW mendesak Kapolda Sumut segera dicopot Kapolri dari jabatannya karena membiarkan aksi demo ini.

Selain itu Polda Sumut harus menindak pelaku demo ke kantor media massa, sebab media massa, seperti Waspada, adalah pilar keempat demokrasi. Sangat disayangkan, jika massa yg mengaku sebagai pendukung salah satu capres itu tidak paham akan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi ini. Aksi demo ke kantor Waspada tersebut adalah aksi salah kaprah yang bisa menimbulkan kebencian atau antipati terhadap massa tersebut maupun terhadap Capres yang mereka dukung.

Seharusnya Polda Sumut bertindak tegas membubarkan aksi massa tersebut dan jangan membiarkan aksi ini terjadi karena akan menjadi preseden yang bisa ditiru pihak lain. Untuk itu Polda harus memanggil dan memeriksa serta memproses hukum korlap aksi tersebut. Sebab tindakan mereka sudah melanggar UU Pers yang pelakunya bisa dipidana. Apalagi aksi demo itu disebut-sebut karena kecewa dimana sehari sebelumnya cawapres Sandiaga Uno datang mengunjungi kantor Waspada dan berdialog dengan kru surat kabar itu.

Aksi yang dilakukan orang orang yang mengaku sebagai pendukung Jokowi itu merupakan tindakan keblinger dan pelanggaran hukum yang tidak boleh ditolerir. Tidak ada yg salah, Waspada menerima kunjungan Sandiaga Uno. Apalagi Sandiaga adalah salah satu cawapres yg sah yang dilindungi UU. Untuk itu Polda Sumut harus segera menangkap korlap aksi tersebut dan memprosesnya secara hukum. 


Hasil gambar untuk mata uang emas dan kertas

Oleh: Ahmad Rizal - Dir. Indonesia Justice Monitor (IJM)

Hari ini Dollar AS menyentuh posisi tertinggi di Rp 14.910. Kondisi itu kemudian menimbulkan anggapan bahwa fundamental ekonomi dalam negeri saat itu lebih buruk dari 1998. Sebagian ekonom dan praktisi berpendapat bahwa kondisi fundamental perekonomian Indonesia saat ini sangat berbeda dengan fundamental perekonomian Indonesia 20 tahun lalu. Penguatan mata uang AS telah meningkatkan kekhawatiran atas kemampuan negara berkembang untuk melunasi utang dalam dolar AS.

Indonesia, salah satu dari sedikit negara di kawasan Asia yang alami defisit transaksi berjalan pada Juli naik menjadi USD 2,03 miliar. Angka ini tertinggi dalam lima tahun. Termasuk utang luar negeri juga menekan mata uang. BI dituding turut jadi penyebab rupiah terpuruk, namun dari BI sendiri melakukan inisiatif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah (IDR) sesuai fundamentalnya, melakukan intervensi baik di pasar valas maupun pasar SBN.

Dengan system ekonomi neoliberal saat ini, tampaknya pelemahan rupiah tak semata akibat persoalan di luar negeri. Persoalan menurunnya kepercayaan stake holder, pasar, investor dan publik pada pemerintah ikut memberi andil terhadap merosotnya rupiah. Adanya dana yang mengalir keluar negeri juga terjadi karena ada ketidakpercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Misalkan risiko utang yang terus meningkat, serta pengelolaan fiskal yang tidak kredibel, yang tercermin dari shortfall pajak yang terus terjadi selama pemerintahan Jokowi.

Sebagian pihak menuding pemerintah gagal mengoptimalkan investment grade yang diraih pada 2017. Utang yang ditarik ternyata juga tidak mampu menggerakan ekonomi, yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang medioker di antara negara-negara emerging market. Target pertumbuhan ekonomi tujuh persen pun tidak tercapai. Lebih jauh, dampak pelemahan rupiah ini terhadap beban pembayaran bunga dan pokok utang berdenominasi dolar AS. Rupiah yang lemah membuat beban pembayaran utang bertambah berat. Saat ini untuk utang Pemerintah saja, ada sekitar 109 miliar dolar AS yang memakai valas. Ini tentu akan membebani APBN.

Sebagaimana halnya mata uang kertas lainnya, nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama pelemahan rupiah belakangan ini, yaitu:

1. Semakin tingginya ketergantungan Indonesia pada impor barang dan jasa seperti BBM,bahan pangan,bahan baku industri dan alat-alat berat lainnya. Di sisi lain, kinerja ekspor Indonesia mengalami penurunan baik akibat melemahnya permintaan berbagai negara tujuan ekspor maupun penurunan harga-harga komoditas terutama perkebunan dan pertambangan yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Akibatnya, surplus neraca perdagangan Indonesia semakin menipis.

2. Ketergantungan pada jasa asing terutama transportasi barang dan penumpang. Indonesia misalnya, masih sangat bergantung pada kapal asing untuk mengangkut barang ekspor dan impor. Demikian pula dengan pembayaran royalti, lisensi, sewa barang dan jasa berbasis kecakapan intelektual -seperti konsultan bisnis dan riset- kepada penduduk asing jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan Indonesia.

3. Tingginya investasi asing dan besarnya utang luar negeri pemerintah dan swasta membuat aliran pendapatan investasi keluar asing dan pembayaran bunga dari Indonesia ke luar negeri jauh lebih besar dibandingkan dengan yang masuk.

4. Aliran masuk investasi terutama investasi portovolio seperti saham, obligasi dan transaksi derivatif mengalami peningkatan yang sangat besar. Meskipun demikian, dana-dana tersebut juga amat mudah untuk keluar, baik karena faktor fundamental seperti penurunan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tinggi atau faktor spekulasi ,motif yang sangat mendominasi investasi di sektor ini. Dalam tiga tahun terakhir, neraca pembayaran Indonesia yang merupakan akumulasi dari poin-poin di atas sudah negatif alias dolar yang mengalir ke luar jauh lebih besar dibandingkan yang masuk ke Indonesia.

5. Menurut M. Ishak (2014), mata uang Rupiah termasuk dollar adalah mata uang kertas yang tidak dijamin oleh komoditas yang bernilai (fat money). Dengan demikian, mata uang ini dengan mudah dapat diproduksi oleh otoritas moneter suatu negara. Inilah yang dilakukan oleh The Fed, bank sentral AS untuk menyelamatkan ekonomi negara terbesar di dunia tersebut dari keruntuhan akibat krisis tahun 2008 . Besarnya kendali AS atas pasokan dolar membuat inflasi menjadi tak terkendali dan telah menyebabkan mata uang negara-negara lain khususnya di negara-negara berkembang yang bergantung pada dollar,, menjadi tidak stabil. Padahal, nilai tukar yang tidak stabil sangat merugikan. Sekedar contoh PLN pada tahun 2012 mengalami rugi selisih sebesar Rp 5,9 triliun akibat pelemahan Rupiah sehingga utang-utangnya dalam bentuk dollar mengalami kenaikan.

Demikianlah lima faktor utama yang menyebabkan rupiah semakin terpuruk dari waktu ke waktu. Ketika sistem moneter dunia menggunakan sistem emas, keadaan saat itu stabil dan jarang krisis. Namun, tatkala sistem moneter internasional diganti dengan sistem pertukaran emas parsial (Bretton Woods), lalu diteruskan dengan uang kertas biasa semenjak 1971, dunia internasional sangat rentan krisis moneter. Bahkan jika suatu negara mengalami krisis moneter, krisis itu cepat menjalar dan menyerang negara-negara lain (contagion effect).

tauhid laa illaha illallah

Tauhid (tawhid) dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari fiil (kata kerja) wahhada-yuwahhidu-tawhid[an]. Artinya, mengesakan sesuatu. Dengan demikian tawhidulLah bermakna mengesakan Allah SWT. Tidak mengakui keberadaan tuhan selain Allah SWT. Hanya menyembah Allah Yang Mahaesa.
Tauhid adalah inti semua risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul ke alam dunia. TawhidulLah adalah inti agama yang mereka bawa. Allah SWT  berfirman:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami mewahyukan kepada dia bahwa tidak ada Tuhan (yang haq) melainkan Aku. Karena itu sembahlah Aku oleh kalian  (TQS al-Anbiya [21]: 25).
Allah SWT juga berfirman:
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
Sungguh Kami telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah oleh kalian Allah saja dan jauhilah thaghut-thaghut itu (TQS an-Nahl [16]: 36).
Konsekuensi Tauhid
Islam adalah agama yang dibangun di atas tauhid. Kalimat dakwah pertama yang disampaikan kepada umat manusia oleh Nabi saw. adalah ajakan mengesakan Allah SWT dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah SWT.
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ اْلإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan yang haq kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat dan membayar zakat. Jika mereka melakukan semua itu, berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Adapun perhitungan atas dosa mereka diserahkan kepada Allah SWT (HR Muttafaq alaih).
Mentauhidkan Allah bukan semata mengakui Dia sebagai Maha Pencipta, tetapi mengesakan Allah SWT dalam ketuhanan-Nya. Hanya Allah SWT yang wajib disembah. Bukan yang lain. Kaum musyrik dulu pun mengakui keberadaan Allah. Mengakui Allah sebagai  Pencipta, namun mereka juga menyembah berhala dan mahluk lain.
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?” Niscaya mereka menjawab, “Allah.” Katakanlah, “Karena itu terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah jika Allah hendak mendatangkan kemadaratan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemadaratan itu, atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?” Katakanlah, “Cukuplah Allah bagiku.” Kepada Dialah bertawakal orang-orang yang berserah diri (TQS az-Zumar [39]: 38).
Islam datang untuk membongkar kebatilan akidah umat manusia sepanjang masa. Apakah kaum Ahlul Kitab yang meyakini Isa al-Masih sebagai bagian dari tuhan, atau kaum Yahudi yang mempercayai Uzair sebagai anak tuhan, atau kaum paganis yang mempersekutukan Allah SWT dengan berbagai mahluk-Nya. Islam mengajak mereka untuk beribadah dan taat hanya kepada Allah SWT.
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
Katakanlah, “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) pada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, yakni bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, tidak mempersekutukan Dia dengan apapun dan sebagian kita tidak pula menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, “Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (TQS Ali Imran [3]: 64).
Berkat kalimat tauhid, umat manusia dibebaskan oleh Islam dari penyembahan kepada sesama mahluk. Mereka hanya tunduk dan taat pada Allah SWT. Tidak ada yang dimintai bantuan dan pertolongan melainkan Allah Azza wa Jalla. Tak ada yang diharapkan ridhanya selain ridha Allah SWT. Tak ada yang ditakuti selain kemurkaan-Nya.
Membuahkan Perjuangan dan Pengorbanan
Ajaran tauhid yang telah merasuk dalam diri seorang manusia akan membuat dirinya bergerak untuk melakukan perubahan melawan kesyirikan dan kezaliman. Dengan modal kalimat tauhid, Nabi Ibrahim as. berani menghancurkan berhala-berhala sesembahan kaumnya, berhadapan dengan Raja Namrudz yang zalim, bahkan merelakan dirinya dibakar hidup-hidup.
Dengan dorongan kalimat tauhid Nabi Musa as. bersama Nabi Harun as. berani menghadapi Firaun bersama tukang sihir dan pasukannya. Mereka dikejar-kejar oleh pasukan Firaun sampai akhirnya Allah SWT menenggelamkan Firaun yang sombong bersama pasukannya ke dasar Laut Merah.
Demi kalimat tauhid para sahabat dan orang-orang shalih rela mengorbankan harta dan jiwa mereka di jalan Allah SWT. Mushab bin Umair ra. meninggalkan kemewahan hidupnya dan kasih sayang kedua orangtuanya demi memilih berada di barisan pendukung kalimat tauhid. Ia rela hidup sederhana bahkan nyaris kekurangan ketimbang kembali dalam kemewahan tetapi menggadaikan akidahnya.
Karena kalimat tauhid Bilal bin Rabbah ra. sanggup menahan panasnya padang pasir yang membakar punggungnya dan beratnya batu yang ditimpakan di atas dadanya saat ia disiksa oleh majikannya, Umayyah bin Khalaf. Bibirnya malah terus mengumandangkan kalimat tauhid, “Ahad…ahad!”
Berkat kalimat tauhid pula pasangan suami-istri yang dhuafa, Yasir dan Sumayyah binti Khayyat ra., berani menantang kekejaman Abu Jahal dan para begundalnya saat keduanya mengalami penyiksaan hebat. Saat itu Rasulullah saw. dan kaum Muslim tak dapat menolong mereka. Nabi saw. hanya bisa menyampaikan kabar bawha Allah SWT telah menyiapkan surga sebagai balasan atas keteguhan keimanan mereka di jalan tauhid.
اصْبِرُوا آلَ يَاسِرٍ مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةُ
Bersabarlah keluarga Yasir, tempat kalian yang telah Allah janjikan adalah surga (HR al-Baihaqi).
Mendapatkan kabar menggembirakan demikian, Sumayyah binti Khayyat, bersukacita dengan mengatakan, “Sungguh aku telah melihat surge itu dengan jelas, wahai Rasulullah!”
Sumayyah pun bertahan dalam kalimat tauhid sampai Abu Jahal menikam dirinya dengan tombak hingga syahid. Suaminya, Yassir, juga syahid demi mempertahankan kalimat tauhid.
Pemahaman tauhid yang benar akan membuat orang yang lemah menjadi kuat, bangsa jahiliah menjadi penguasa dunia. Manusia yang berbeda suku bangsa, warna kulit dan bahasa justru bisa disatukan dengan ikatan tauhid. Allah SWT berfirman:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudara kalian itu dan takutlah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat (TQS al-Hujurat [49]: 10).
Melahirkan Ketaatan Mutlak
Tauhid sejatinya melahirkan ketaatan mutlak hanya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketaatan hanya kepada Allah SWT tentu menafikan pihak lain untuk ditaati. Tauhid pun meniscayakan bahwa pembuat hukum yang wajib ditaati hanyalah Allah SWT. Dialah sebaik-baik pembuat aturan bagi manusia. Ketika seorang manusia tidak mau berhukum pada hukum Allah dan Rasul-Nya, tentu tauhidnya ternoda. Allah SWT berfirman:
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
Demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim atas perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak ada keberatan di dalam hati mereka atas putusan yang kamu berikan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya (TQS an-Nisa [4]: 65).
Selain itu Allah SWT juga mengecam orang yang mengada-adakan hukum dengan menyatakan halal-haram untuk membatalkan hukum Allah-Nya.
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
Janganlah kalian mengatakan apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian secara dusta, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sungguh orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (TQS an-Nahl [16]: 116).
Imam Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi dalam Syarh Aqidah Thahawiyah (2/267) mengatakan, “Sungguh jika seseorang meyakini bahwa hukum yang Allah turunkan tidak wajib, bahwa boleh dipilih, atau ia merendahkannya, padahal ia meyakini itu adalah hukum Allah, maka ini adalah kekufuran yang besar.”
Ketaatan pada hukum Allah SWT adalah refleksi tauhid seorang Muslim. Ia tidak akan menjadikan syariah Islam sebagai perkara yang boleh dipilih sesuka hati. Ia memahami bahwa memilih hanya syariah Islam adalah kewajiban. Ia pun akan menjauhkan diri dari sikap sombong dan meremehkan hukum-hukum Allah. Tak mungkin ia membanggakan sistem demokrasi dan kapitalisme yang notabene lahir dari hawa nafsu manusia. Jika ia mengklaim bertauhid, maka tak ada hukum atau aturan yang wajib ia laksanakan selain aturan-aturan Allah SWT atau syariah Islam. []
Hikmah:
Allah SWT berfirman:
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ
Sungguh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan (TQS sl-Araf [7]: 40).
[Buletin Kaffah No. 057-11 Muharram 1440 H-21 September 2018 M]

beras-impor
Oleh: Nindira Aryudhani | Koordinator LENTERA
Dirut Bulog naik pitam. Bagaimana tidak, pihaknya menyayangkan kebijakan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito, yang melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton. Budi Waseso (Buwas) selaku Dirut Bulog, bahkan menyatakan bahwa gudangnya tengah penuh dengan stok beras yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga Juni 2019. Tak tanggung-tanggung, Bulog juga telah menyewa gudang di beberapa daerah dengan biaya Rp 45 miliar demi menampung surplus beras nasional.
Pasalnya, Enggar malah sinis menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa penuhnya stok beras di gudang Bulog, bukanlah urusannya. Tak ayal, Buwas pun bingung. Sebab kegiatan yang Bulog lakukan juga merupakan tugas dari pemerintah. Menurut Buwas, seharusnya antara Bulog dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mesti berkoordinasi untuk menyamakan pendapat dan bisa bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras.
Sementara itu, menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada dasarnya saat ini pasokan beras dari dalam negeri lebih dari cukup. Sebab, ada 47.000 ton pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Angka ini 2 kali lipat dari batas aman sebesar 25.000 ton. Oleh karena itu, tidak ada alasan masyarakat mengkhawatirkan pasokan beras di dalam negeri.
Lebih lanjut, Amran memastikan saat ini beras yang diimpor oleh Perum Bulog masih berada di gudang. Beras tersebut disiapkan sebagai cadangan sehingga belum keluar ke pasaran. Amran juga menyatakan telah menggunakan konsep baru dalam memanen padi. Yakni dengan mekanisme combine harvest antara pertanian tradisional dan modern. Kelebihan mekanisme ini, jika sebelumnya panen butuh waktu 25 hari untuk lahan seluas 25 hektar per orang, maka sekarang hanya perlu waktu 3 jam.
Melihat usaha Buwas dan Amran ini, nampaknya institusi yang mereka pimpin masih sama-sama memiliki visi untuk meminimalisasi impor. Setidaknya mengurangi, karena stok dalam negeri sedang berlebih.
Kasus impor beras Enggar ini kemudian melebar. Tatkala Rizal Ramli (RR), ekonom gaek Indonesia, turut ambil suara mengkritik kebijakan kementeriannya. RR menduga bahwa kebijakan Enggar ada kaitannya dengan relasi dagang bos Enggar di Nasdem, Surya Paloh. Berbuntut panjang, Partai Nasdem yang tidak terima ketua umumnya disebut turut bermain dalam kebijakan impor. Pihaknya pun memutuskan melaporkan RR ke Polda Metro Jaya.
Menghadapi kasus ini, RR didukung oleh 720 pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Saat ini, RR juga tengah mempertimbangkan melaporkan balik Partai Nasdem atas tuduhan pencemaran nama baik. Menurut RR, laporan Nasdem atas dirinya ke Polda Metro Jaya merupakan penghinaan terhadap kredibilitasnya sebagai ekonom yang diakui di dalam dan luar negara.
Kritik RR sebenarnya sangat beralasan. Di era neokapitalisme seperti saat ini, tentu tak mungkin ada kebijakan-kebijakan kreatif bermotif laba, kecuali memang ada afiliasi pemodal besar di belakangnya. Hal ini tengah ditelusuri oleh Kementan, yakni dengan dugaan adanya mafia pangan. Dalam data Kementan, harga beberapa produk pertanian masih tergolong tinggi. Apalagi beras adalah bahan pangan pokok. Setiap orang pasti membutuhkan dan membelinya. Jadi permainan harga dan kartelisasi beras jelas potensial menghasilkan laba berganda.
Menurut Amran, beberapa harga komoditas memiliki disparitas atau perbedaan harga yang cukup jauh. Adapun kondisi itu menyebabkan petani dan masyarakat merugi. Amran menjelaskan, mafia tersebut biasanya berada di rantai pasokan yang panjang. Mafia ini adalah middle man, maka supply chain-nya harus dipotong. Karena di titik itulah persoalannya. Hingga saat ini, Kementan masih terus melakukan perlawanan terhadap mafia. Kini lebih dari 497 kasus mafia pangan tengah diproses secara hukum.
Mencermati realita ini, haruskah kita masih berpihak pada kapitalisme-demokrasi? Sistem ini telah meniscayakan ekonomi rimba. Pemodal kuatlah yang menguasai pasar. Yang lemah, silakan minggir dengan sekedar berkutat di dunia UMKM. Belum lagi adanya politik oligarki yang menggiurkan. Yaitu sistem politik di mana pengusaha menjadi penguasa. Tak heran jika kemudian kaum pemodal ramai-ramai ambil posisi di pucuk-pucuk pimpinan jabatan negara. Yang dengannya, mereka dapat membuat kebijakan yang bernilai ekonomi setinggi-tingginya sekaligus dapat meraup nominal labanya.[]

Anggota-DPRD-persekusi-warga-pengguna-jalan-di-Samarinda
Pimpinan DPRD Samarinda Tak Tegas Bisa jadi Bumerang
Kredibilitas DPRD Samarinda tengah diuji oleh ulah tiga anggotanya. Yakni Ahmad Vanazda, Suriani dan Hairil Usman. Legislator dari Partai PDI Perjuangan itu diduga jadi otak persekusi terhadap pengendara motor di Jalan Adam Malik, Sungai Kunjang, Sabtu (15/9) lalu.
Ketiganya terekam dalam satu frame di video berdurasi 1 menit 18 detik yang terjadi di tepi jalan. Mereka mempersekusi dua pemuda yang menggunakan baju bertuliskan #2019GantiPresiden. Korban tak berdaya. Dikerumuni bak maling yang tertangkap basah. Baju bagian belakang pengemudi yang ditarik paksa, sobek hingga terlepas. Tubuhnya nyaris terpental.
Ahmad Vanandza, Suriani, dan Hairul Usman saling bersahutan melakukan serangan verbal kepada pengendara itu karena menggunakan baju bertuliskan #2019GantiPresiden. Hingga terselip kata tak pantas yang diduga dilontarkan Ahmad Vanandza, anggota Komisi I DPRD Samarinda. Kecaman pun bermunculan. Kepada Kaltim Post, Kamis (20/9), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda KH Zaini Naim menyatakan agar oknum DPRD tersebut meminta maaf ke publik. “Baik perkataa, maupu perbuatan,” tegasnya.
Ketua Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda itu melanjutkan, perkataan Ahmada Vanandza ketika mengucapkan khilafah membuat umat muslim marah.
Sebagai tokoh agama, Zaini menilai khilafah identik dengan Islam. Kata tidak pantas yang terlontar dari mulut Ahmad Vanandza setelah berkata “khilafah” secara tidak langsung, menyebut perkataan buruk. Mencedarai umat muslim. Sikap MUI, lanjut dia, dengan tegas meminta Vanandza kesatria menghadapi masalah tersebut. “Minta maaf saja, tapi itu belum menyelesaikan masalah,” sebutnya.
Setidaknya, ungkapan maaf itu bisa meredam amarah publik, yang terus menerus mengecam perbuatan anggota DPRD Samarinda itu. Namun, permintaan tidak hanya dilakukan di media sosial, melainkan  di media cetak maupun elektronik. Jika urung dilakukan, Zaini menilai, ini tidak hanya berdampak pada pelaku, melainkan pimpinan DPRD dan partai yang kini menjadi “payung” Ahmada Vanandza.
Pasalnya, di penghujung pertemuan di ruang paripurna DPRD Samarinda pada Rabu (19/9), Ahmad Vanandza menyebut menyerahkan kasusnya kepada pimpinannya. Hanya, saat ditanya mengenai tudingan menistakan agama, anggota Komisi I DPRD Samarinda itu berkelit tak bermaksu demikian.
“Saya enggak pernah berniat seperti itu (menistakan agama). Insyaallah saya juga Islam,” ucapnya kemudian pergi meninggalkan ruangan pertemuan.
Terkait perkataan Ahmad Vanandza itu Zaini menilai, pernyataan tersebut sangat-sangat berlebihan.
“Mestinya anggota dewan itu enggak boleh ngomong begitu,” ujarnya.
Dia melanjutkan, Indonesia adalah negara berketuhanan. “Tindakan itu sangat salah,” tegas Zaini.
Ketua MUI Samarinda itu menilai, sebagai anggota DPRD, Ahmad Vanandza dan dua rekannya sejatinya bisa menahan diri.
“Anggota DPRD kok bicaranya sembarangan,” jelasnya.
“Perkataan itu khilafah (maaf, Red) taik bisa jadi penistaan agama. Saya juga umat muslim,” sebutnya.[]
Sumber:  Kaltim Post
loading...
Powered by Blogger.