Image result for bahaya utang luar negeri

Oleh: Aji Salam - Forum Ekonomi Indonesia

Kita ketahui utang pemerintah Indonesia hingga akhir Agustus 2018 mencapai Rp 5.000 triliun lebih. Posisi ini naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.556 triliun atau 29,24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Penyebab utama dari bertambahnya utang ini adalah defisit anggaran yang diterapkan oleh pemerintah, artinya pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran daripada mengumpulkan pemasukan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia siap memanfaatkan pinjaman bank infrastruktur Cina, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Bambang mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuannya dengan Presiden AIIB Jin Liqun di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (29/8). "Oleh karena itu, dalam pertemuan tadi, saya sudah menyampaikan kesiapan kita untuk menyiapkan list dari kegiatan-kegiatan di infrastruktur yang nanntinya akan bisa dibiayai oleh AIIB, baik sendiri maupun bersama dengan lembaga pinjaman lainnya seperti Bank Dunia maupun bank investment di Eropa," ujar Bambang. (republika.co.id, 29/8/18)

Pinjaman dari bank Cina, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), akan difokuskan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek angkutan umum massal berbasis rel atau kereta. Selain itu, pinjaman itu akan digunakan untuk membiayai energi terbarukan.

Komentar

Setiap tahunnya pemerintah harus membayar cicilan utang luar negeri dengan model ribawi yang cukup besar nominalnya. Hal itu akan mempengaruhi besaran persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayarnya sekaligus mengorbankan sektor lain, seperti militer, pendidikan dan kesehatan. Uang untuk kesehatan dan pendidikan makin turun.

selanjutnya utang pemerintah ini rawan apalagi bentuknya sebagian besar adalah obligasi, sebanyak 50 persen obligasi itu dipegang asing. Obligasi yang dipegang asing membuat kedaulatan pemerintah atas ekonominya lemah dan sangat terpengaruh oleh kondisi keuangan global. Missal rencana The Fed menaikkan suku bunga lebih dari tiga kali dalam setahun membuat rupiah goyang, pasar saham goyang, karena kedaulatan makin dipegang pihak luar. 

Membangun Negara dengan utang merupakan cara pandang ekonom kapitalis. Dampak peningkatan utang ini jelas akan menyebabkan beban berat pada generasi mendatang. Secara logis pemerintah dengan kebijakan fiskalnya akan melakukan penekanan pengeluaran dan penambahan pemasukan atau dengan peningkatan pajak. Penekanan pengeluaran biasanya lebih memilih untuk mereduksi subsidi untuk rakyat. Rakyat akan makin susah ketika negara mengalami defisit anggaran yaitu pajak yang tinggi dan minimnya jaminan penghidupan dari pemerintah karena subsidi akan ditekan sekecil mungkin agar tidak membebani anggaran negara.

Dan saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah dipraktikkan, dengan cara pandang ekonomi kapitalis, BPJS akan menguntungkan dan meringankan beban pemerintah. Rakyat akan dibebani asuransi sosial semisal untuk menjamin kesehatan masing-masing orang, dan pemerintah terlepas dari pembiayaan biaya perawatan kesehatan masyarakat.

Ketika pembiayaan perawatan kesehatan turun, pengeluaran pemerintah pada program-program ini pun akan turun. Beberapa alternatif kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah ketika mengalami defisit anggaran adalah: efisiensi pengeluaran pemerintah, meminjam uang (utang), mencetak uang dan dalam jangka panjang akan menaikkan pajak.

Efisiensi pengeluaran pemerintah sangat jarang dijadikan sebagai kebijakan utama. Kebanyakan pemerintah lebih memilih dengan menambah utang dan menaikkan pajak dalam jangka panjang, serta mencetak uang sebagai jalan terakhir. Jika pemerintah menerapkan pemotongan pajak maka akan semakin menambah defisit anggaran yang akan ditutupi dengan menaikkan pajak di masa depan, pemotongan pajak bisa dilakukan karena asumsinya agar masyarakat semakin naik pendapatannya dan semakin besar konsumsinya.

Akumulasi beban akan terjadi di masa depan, ketika utang negara sudah semakin membesar hingga persentasenya sama dengan PDB negara tersebut. Dampak kebijakan ekonomi untuk menutupi defisit anggaran yaitu dengan menambah utang atau mencetak uang baru hanya akan menciptkan inflasi bahkan hiperinflasi seperti Venezuela saat ini. Secara politik, mendanai pengeluaran pemerintah dengan berutang membuat proses politik menjadi buruk.

Utang yang diberikan negara-negara kapitalis kepada negeri-negeri berkembang pada hakikatnya adalah salah satu cara yang ditempuh untuk menjajah secara ekonomi negara-negara yang menerima utang tersebut. Dengan kata lain, negara penerima utang akan dijadikan “sapi perahan” belaka, yang diambil dan disedot segala harta dan kekayaan oleh negara-negara pemberi hutang. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kenyataan di Indonesia, bahwa jumlah pembayaran kembali cicilan dan bunga hutang-hutangnya telah menyedot porsi yang sangat besar dari belanja negara.

Utang luar negeri sebenarnya sangat melemahkan dan membahayakan sektor keuangan (moneter) negara pengutang. Hutang ada yang berjangka panjang dan ada yang berjangka pendek. Yang berjangka pendek, berbahaya karena akan dapat memukul mata uang domestik dan akhirnya akan dapat memicu kekacauan ekonomi dan kerusuhan sosial dalam negeri. Sebab bila hutang jangka pendek ini jatuh tempo, pembayarannya tidak menggunakan mata uang domestik, melainkan terutama harus dengan dolar AS. Padahal dolar AS termasuk hard currency. 

Maka dari itu, negara penghutang akan tidak mampu melunasi hutangnya dengan dolar AS karena langka, ataupun kalau dipaksakan membeli dolar, maka dolar akan dibeli dengan harga yang sangat tinggi terhadap mata uang lokal, sehingga akhirnya akan membawa kemerosotan nilai mata uang lokal. Adapun hutang jangka panjang, adalah juga berbahaya karena makin lama jumlahnya semakin menggila, yang akhirnya akan dapat melemahkan anggaran belanja negara penghutang dan membuatnya tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya. Pada saat inilah negara-negara kreditor akan dapat memaksakan kehendak dan kebijakannya yang sangat merugikan kepada negara penghutang. Dari sini kita makin paham khan?

Post a Comment

advertisement

loading...
Powered by Blogger.